Daftar kabupaten dan kota di Indonesia menurut waktu pembentukan

artikel daftar Wikimedia

Berikut adalah daftar kabupaten dan kota di Indonesia berdasarkan waktu pembentukan dari masa ke masa. Diurutkan berdasarkan masing-masing pulau besar dan provinsinya.[1][2][3]


Berikut adalah daftar 18 kabupaten dan 5 kota di provinsi Aceh per 2024

No. Kode
Kemendagri
Kabupaten/kota Undang-Undang Tanggal pengesahan Kecamatan Gampong Lambang
Peta lokasi
1 11.05 Kabupaten Aceh Barat Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956[4] 14 November 1956 12 322
2 11.12 Kabupaten Aceh Barat Daya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002[5] 10 April 2002 9 152
3 11.06 Kabupaten Aceh Besar Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956[4] 14 November 1956 23 604
4 11.14 Kabupaten Aceh Jaya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 10 April 2002 9 172
5 11.01 Kabupaten Aceh Selatan Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 14 November 1956 18 260
6 11.10 Kabupaten Aceh Singkil Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999[6] 20 April 1999 11 116
7 11.16 Kabupaten Aceh Tamiang Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 10 April 2002 12 216
8 11.04 Kabupaten Aceh Tengah Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956[4] 14 November 1956 14 295
9 11.02 Kabupaten Aceh Tenggara Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974[7] 4 Juni 1974 16 385
10 11.03 Kabupaten Aceh Timur Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956[4] 14 November 1956 24 513
11 11.08 Kabupaten Aceh Utara Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956[4] 14 November 1956 27 852
12 11.17 Kabupaten Bener Meriah Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2003[8] 18 Desember 2003 10 232
13 11.11 Kabupaten Bireuen Undang Undang Nomor 48 tahun 1999[9] 4 Oktober 1999 17 609
14 11.13 Kabupaten Gayo Lues Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 10 April 2002 11 136
15 11.15 Kabupaten Nagan Raya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 10 April 2002 10 222
16 11.07 Kabupaten Pidie Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956[4] 14 November 1956 23 730
17 11.18 Kabupaten Pidie Jaya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007[10] 2 Januari 2007 8 222
18 11.09 Kabupaten Simeulue Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999[11] 4 Oktober 1999 10 138
19 11.71 Kota Banda Aceh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956[12] 23 Maret 1956 9 90
20 11.74 Kota Langsa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001[13] 21 Juni 2001 5 66
21 11.73 Kota Lhokseumawe Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001[14] 21 Juni 2001 4 68
22 11.72 Kota Sabang Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1965[15] 14 Juni 1965 3 18
23 11.75 Kota Subulussalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2007[16] 2 Januari 2007 5 82


Sumatera Utara

sunting

Berikut adalah daftar 25 kabupaten dan 8 kota di provinsi Sumatera Utara per 2024

No. Kode
Kemendagri
Kabupaten/kota Undang-Undang Tanggal pengesahan Kecamatan Kelurahan/desa Lambang
Peta lokasi
1 12.09 Kabupaten Asahan Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956[17] 14 November 1956 25 27/177
2 12.19 Kabupaten Batu Bara Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007[18] 2 Januari 2007 12 10/141
3 12.11 Kabupaten Dairi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964[19] 23 September 1964 15 8/161
4 12.07 Kabupaten Deli Serdang Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956[17] 14 November 1956 22 14/380
5 12.16 Kabupaten Humbang Hasundutan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003[20] 25 Februari 2003 10 1/153
6 12.06 Kabupaten Karo Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956[17] 14 November 1956 17 10/259
7 12.10 Kabupaten Labuhanbatu Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956[17] 14 November 1956 9 23/75
8 12.22 Kabupaten Labuhanbatu Selatan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008[21] 21 Juli 2008 5 2/52
9 12.23 Kabupaten Labuhanbatu Utara Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2008[22] 21 Juli 2008 8 8/82
10 12.05 Kabupaten Langkat Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956[17] 14 November 1956 23 37/240
11 12.13 Kabupaten Mandailing Natal Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998[23] 23 November 1998 23 27/377
12 12.04 Kabupaten Nias Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956[17] 14 November 1956 10 -/170
13 12.25 Kabupaten Nias Barat Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2008[24] 26 November 2008 8 -/105
14 12.14 Kabupaten Nias Selatan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003[20] 25 Februari 2003 35 2/459
15 12.24 Kabupaten Nias Utara Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2008[25] 26 November 2008 11 1/112
16 12.21 Kabupaten Padang Lawas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2007[26] 10 Agustus 2007 12 1/303
17 12.20 Kabupaten Padang Lawas Utara Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2007[27] 10 Agustus 2007 9 2/386
18 12.15 Kabupaten Pakpak Bharat Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003[20] 25 Februari 2003 8 -/52
19 12.17 Kabupaten Samosir Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003[28] 18 Desember 2003 9 6/128
20 12.18 Kabupaten Serdang Bedagai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003[28] 18 Desember 2003 17 6/237
21 12.08 Kabupaten Simalungun Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956[17] 14 November 1956 32 27/386
22 12.03 Kabupaten Tapanuli Selatan Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956[17] 14 November 1956 14 37/211
23 12.01 Kabupaten Tapanuli Tengah Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956[17] 14 November 1956 20 56/159
24 12.02 Kabupaten Tapanuli Utara Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956[17] 14 November 1956 15 11/241
25 12.12 Kabupaten Toba Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998[23] 23 November 1998 16 13/231
26 12.75 Kota Binjai Undang-undang Darurat Nomor 9 Tahun 1956[29] 24 November 1956 5 37/-
27 12.78 Kota Gunungsitoli Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2008[30] 26 November 2008 6 3/98
28 12.71 Kota Medan Undang-undang Darurat Nomor 8 Tahun 1956[31] 23 Maret 1956 21 151/-
29 12.77 Kota Padang Sidempuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2001[32] 21 Juni 2001 6 37/42
30 12.72 Kota Pematangsiantar Undang-undang Darurat Nomor 8 Tahun 1956[31] 23 Maret 1956 8 53/-
31 12.73 Kota Sibolga Undang-undang Darurat Nomor 8 Tahun 1956[31] 23 Maret 1956 4 17/-
32 12.74 Kota Tanjungbalai Undang-undang Darurat Nomor 9 Tahun 1956[29] 24 November 1956 6 31/-
33 12.76 Kota Tebing Tinggi Undang-undang Darurat Nomor 9 Tahun 1956[29] 24 November 1956 5 35/-

Sumatera Barat

sunting

Berikut adalah daftar 12 kabupaten dan 7 kota di provinsi Sumatera Barat per 2024

No. Kode
Kemendagri
Kabupaten/kota Undang-Undang Tanggal pengesahan Kecamatan Nagari/Kelurahan/Desa Lambang
Peta lokasi
1 13.06 Kabupaten Agam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956[33] 29 Maret 1956 16 92/-/-
2 13.10 Kabupaten Dharmasraya Undang-undang Nomor 38 Tahun 2003[34] 18 Desember 2003 11 52/-/-
3 13.09 Kabupaten Kepulauan Mentawai Undang-undang Nomor 49 Tahun 1999[35] 4 Oktober 1999 10 -/-/43
4 13.07 Kabupaten Lima Puluh Kota Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956[33] 29 Maret 1956 13 79/-/-
5 13.05 Kabupaten Padang Pariaman Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956[33] 29 Maret 1956 17 103/-/-
6 13.08 Kabupaten Pasaman Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956[33] 29 Maret 1956 12 62/-/-
7 13.12 Kabupaten Pasaman Barat Undang-undang Nomor 38 Tahun 2003[34] 18 Desember 2003 11 90/-/-
8 13.01 Kabupaten Pesisir Selatan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956[33] 29 Maret 1956 15 182/-/-
9 13.03 Kabupaten Sijunjung Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956[33] 29 Maret 1956 8 62/-/-
10 13.02 Kabupaten Solok Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956[33] 29 Maret 1956 14 74/-/-
11 13.11 Kabupaten Solok Selatan Undang-undang Nomor 38 Tahun 2003[34] 18 Desember 2003 7 39/-/-
12 13.04 Kabupaten Tanah Datar Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956[33] 29 Maret 1956 14 75/-/-
13 13.75 Kota Bukittinggi Undang-undang Nomor 9 Tahun 1956[36] 23 Maret 1956 3 -/24/-
14 13.71 Kota Padang Undang-undang Nomor 9 Tahun 1956[36] 23 Maret 1956 11 -/104/-
15 13.74 Kota Padang Panjang Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956[37] 23 Maret 1956 2 -/16/-
16 13.77 Kota Pariaman Undang-undang Nomor 12 Tahun 2002[38] 10 April 2002 4 -/16/55
17 13.76 Kota Payakumbuh Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956[37] 23 Maret 1956 5 -/47/-
18 13.73 Kota Sawahlunto Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956[37] 23 Maret 1956 4 -/10/27
19 13.72 Kota Solok Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956[37] 23 Maret 1956 2 -/13/-

Berikut adalah daftar 10 kabupaten dan 2 kota di provinsi Riau per 2024

No. Kode
Kemendagri
Kabupaten/kota Undang-Undang Tanggal pengesahan Kecamatan Kelurahan/desa Lambang
Peta lokasi
1 14.03 Kabupaten Bengkalis Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956[33] 29 Maret 1956 11 19/136
2 14.04 Kabupaten Indragiri Hilir Undang-undang Nomor 6 Tahun 1965[39] 14 Juni 1965 20 39/197
3 14.02 Kabupaten Indragiri Hulu Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956[33] 29 Maret 1956 14 16/178
4 14.01 Kabupaten Kampar Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956[33] 29 Maret 1956 21 8/242
5 14.10 Kabupaten Kepulauan Meranti Undang-undang Nomor 12 Tahun 2009[40] 16 Januari 2009 9 5/96
6 14.09 Kabupaten Kuantan Singingi Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999[41] 4 Oktober 1999 15 11/218
7 14.05 Kabupaten Pelalawan Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999[41] 4 Oktober 1999 12 14/104
8 14.07 Kabupaten Rokan Hilir Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999[41] 4 Oktober 1999 15 25/159
9 14.06 Kabupaten Rokan Hulu Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999[41] 4 Oktober 1999 16 6/139
10 14.08 Kabupaten Siak Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999[41] 4 Oktober 1999 14 9/122
11 14.72 Kota Dumai Undang-undang (UU) No. 16 Tahun 1999[42] 20 April 1999 7 36/-
12 14.71 Kota Pekanbaru Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956[37] 23 Maret 1956 15 83/-

Kepulauan Riau

sunting

Berikut adalah daftar 5 kabupaten dan 2 kota di provinsi Kepulauan Riau per 2024

No. Kode
Kemendagri
Kabupaten/kota Undang-Undang Tanggal pengesahan Kecamatan Kelurahan/desa Lambang
Peta lokasi
1 21.01 Kabupaten Bintan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956[a][33] 29 Maret 1956 10 15/36
2 21.02 Kabupaten Karimun Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999[41] 4 Oktober 1999 14 29/42
3 21.05 Kabupaten Kepulauan Anambas Undang-undang Nomor 33 Tahun 2008[43] 21 Juli 2008 9 2/52
4 21.04 Kabupaten Lingga Undang-undang Nomor 31 Tahun 2003[44] 18 Desember 2003 13 9/75
5 21.03 Kabupaten Natuna Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999[41] 4 Oktober 1999 17 7/70
6 21.71 Kota Batam Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999[41] 4 Oktober 1999 12 64/-
7 21.72 Kota Tanjungpinang Undang-undang Nomor 5 Tahun 2001[45] 21 Juni 2001 4 18/-

Berikut adalah daftar 9 kabupaten dan 2 kota di provinsi Jambi per 2024

No. Kode
Kemendagri
Kabupaten/kota Undang-Undang Tanggal pengesahan Kecamatan Kelurahan/desa Lambang
Peta lokasi
1 15.04 Kabupaten Batanghari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956[33] 29 Maret 1956 8 14/110
2 15.08 Kabupaten Bungo Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956[33] 29 Maret 1956 17 12/141
3 15.01 Kabupaten Kerinci Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 17 Juli 1958 16 2/285
4 15.02 Kabupaten Merangin Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956[33] 29 Maret 1956 24 10/205
5 15.05 Kabupaten Muaro Jambi Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999[46] 4 Oktober 1999 11 5/150
6 15.03 Kabupaten Sarolangun Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999[46] 4 Oktober 1999 10 9/149
7 15.06 Kabupaten Tanjung Jabung Barat Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999[46] 4 Oktober 1999 13 20/114
8 15.07 Kabupaten Tanjung Jabung Timur Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999[46] 4 Oktober 1999 11 20/73
9 15.09 Kabupaten Tebo Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999[46] 4 Oktober 1999 12 5/107
10 15.71 Kota Jambi Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958[47] 31 Juli 1958 11 62/-
11 15.72 Kota Sungai Penuh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008[48] 21 Juli 2008 8 4/65

Bengkulu

sunting

Berikut adalah daftar 9 kabupaten dan 1 kota di provinsi Bengkulu per 2024

No. Kode
Kemendagri
Kabupaten/kota Undang-Undang Tanggal pengesahan Kecamatan Kelurahan/desa Lambang
Peta lokasi
1 17.01 Kabupaten Bengkulu Selatan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959[49] 26 Juni 1959 11 16/142
2 17.09 Kabupaten Bengkulu Tengah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2008[50] 21 Juli 2008 10 1/142
3 17.03 Kabupaten Bengkulu Utara Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959[49] 26 Juni 1959 19 5/215
4 17.04 Kabupaten Kaur Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003[51] 25 Februari 2003 15 3/192
5 17.08 Kabupaten Kepahiang Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003[52] 18 Desember 2003 8 12/105
6 17.07 Kabupaten Lebong Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003[52] 18 Desember 2003 13 11/93
7 17.06 Kabupaten Mukomuko Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003[51] 25 Februari 2003 15 3/148
8 17.02 Kabupaten Rejang Lebong Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959[49] 26 Juni 1959 15 34/122
9 17.05 Kabupaten Seluma Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003[51] 25 Februari 2003 14 20/182
10 17.71 Kota Bengkulu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959[49] 26 Juni 1959 9 67/-

Sumatera Selatan

sunting

Berikut adalah daftar 13 kabupaten dan 4 kota di provinsi Sumatera Selatan per 2024.

No. Kode
Kemendagri
Kabupaten/kota Undang-Undang Tanggal pengesahan Kecamatan Kelurahan/desa Lambang
Peta lokasi
1 16.07 Kabupaten Banyuasin Undang-undang (UU) No. 6 Tahun 2002[53] 10 April 2002 21 16/288
2 16.11 Kabupaten Empat Lawang Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2007[54] 2 Januari 2007 10 9/147
3 16.04 Kabupaten Lahat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959[49] 26 Juni 1959 24 18/360
4 16.03 Kabupaten Muara Enim Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959[49] 26 Juni 1959 22 10/245
5 16.06 Kabupaten Musi Banyuasin Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959[49] 26 Juni 1959 14 13/227
6 16.05 Kabupaten Musi Rawas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959[49] 26 Juni 1959 14 13/186
7 16.13 Kabupaten Musi Rawas Utara Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2013[55] 10 Juli 2013 7 7/82
8 16.10 Kabupaten Ogan Ilir Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003[56] 18 Desember 2003 16 14/227
9 16.02 Kabupaten Ogan Komering Ilir Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959[49] 26 Juni 1959 18 13/314
10 16.01 Kabupaten Ogan Komering Ulu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959[49] 26 Juni 1959 13 14/143
11 16.09 Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003[56] 18 Desember 2003 19 7/252
12 16.08 Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003[56] 18 Desember 2003 20 7/305
13 16.12 Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013[57] 11 Januari 2013 5 6/65
14 16.73 Kota Lubuk Linggau Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001[58] 21 Juni 2001 8 72/-
15 16.72 Kota Pagaralam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001[59] 21 Juni 2001 5 35/-
16 16.71 Kota Palembang Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959[49] 26 Juni 1959 18 107/-
17 16.74 Kota Prabumulih Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2001[60] 21 Juni 2001 6 25/12


Kepulauan Bangka Belitung

sunting

Berikut adalah daftar 6 kabupaten dan 1 kota di provinsi Kepulauan Bangka Belitung per 2024

No. Kode

Kemendagri

Kabupaten/kota Undang-Undang Tanggal pengesahan Kecamatan Kelurahan/desa Lambang
Peta lokasi
1 19.01 Kabupaten Bangka Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959[49] 26 Juni 1959 8 19/62
2 19.05 Kabupaten Bangka Barat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003[61] 25 Februari 2003 6 6/60
3 19.03 Kabupaten Bangka Selatan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003[61] 25 Februari 2003 8 3/50
4 19.04 Kabupaten Bangka Tengah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003[61] 25 Februari 2003 6 7/56
5 19.02 Kabupaten Belitung Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959[49] 26 Juni 1959 5 7/42
6 19.06 Kabupaten Belitung Timur Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003[61] 25 Februari 2003 7 -/39
7 19.71 Kota Pangkalpinang Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959[49] 26 Juni 1959 7 42/-

Lampung

sunting

Berikut adalah daftar 13 kabupaten dan 2 kota di provinsi Lampung per 2024

No. Kode
Kemendagri
Kabupaten/kota Undang-Undang Tanggal pengesahan Kecamatan Kelurahan/desa Lambang
Peta lokasi
1 18.04 Kabupaten Lampung Barat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991[62] 16 Agustus 1991 15 5/131
2 18.01 Kabupaten Lampung Selatan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959[49] 26 Juni 1959 17 4/256
3 18.02 Kabupaten Lampung Tengah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959[49] 26 Juni 1959 28 10/301
4 18.07 Kabupaten Lampung Timur Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999[63] 20 April 1999 24 -/264
5 18.03 Kabupaten Lampung Utara Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959[49] 26 Juni 1959 23 15/232
6 18.11 Kabupaten Mesuji Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2008[64] 26 November 2008 7 -/105
7 18.09 Kabupaten Pesawaran Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007[65] 10 Agustus 2007 11 -/144
8 18.13 Kabupaten Pesisir Barat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012[66] 17 November 2012 11 2/116
9 18.10 Kabupaten Pringsewu Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008[67] 26 November 2008 9 5/126
10 18.06 Kabupaten Tanggamus Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997[68] 3 Januari 1997 20 3/299
11 18.05 Kabupaten Tulang Bawang Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997[68] 3 Januari 1997 15 4/147
12 18.12 Kabupaten Tulang Bawang Barat Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008[69] 26 November 2008 9 3/93
13 18.08 Kabupaten Way Kanan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999[63] 20 April 1999 14 6/221
14 18.71 Kota Bandar Lampung Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959[49] 26 Juni 1959 20 126/-
15 18.72 Kota Metro Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999[63] 20 April 1999 5 22/-

Banten

sunting

Berikut adalah daftar kabupaten dan kota di provinsi Banten per 2024

No. Kode
Kemendagri
Kabupaten/kota Undang-Undang Tanggal pengesahan Kecamatan Kelurahan/desa Lambang
Peta lokasi
1 36.02 Kabupaten Lebak Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950[70] 8 Agustus 1950 28 5/340
2 36.01 Kabupaten Pandeglang Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950[70] 8 Agustus 1950 35 13/326
3 36.04 Kabupaten Serang Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950[70] 8 Agustus 1950 29 -/326
4 36.03 Kabupaten Tangerang Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950[70] 8 Agustus 1950 29 28/246
5 36.71 Kota Cilegon Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999[71] 20 April 1999 8 43/-
6 36.72 Kota Serang Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007[72] 10 Agustus 2007 6 67/-
7 36.73 Kota Tangerang Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993[73] 27 Februari 1993 13 104/-
8 36.74 Kota Tangerang Selatan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008[74] 26 November 2008 7 54/-

Jawa Barat

sunting

Berikut adalah daftar 18 kabupaten dan 9 kota di provinsi Jawa Barat per 2024

No. Kode
Kemendagri
Kabupaten/kota Undang-Undang Tanggal pengesahan Kecamatan Kelurahan/desa Lambang
Peta lokasi
1 32.04 Kabupaten Bandung Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950[70] 8 Agustus 1950 31 10/270
2 32.17 Kabupaten Bandung Barat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007[75] 2 Januari 2007 16 -/165
3 32.16 Kabupaten Bekasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950[70] 8 Agustus 1950 23 7/180
4 32.01 Kabupaten Bogor Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950[70] 8 Agustus 1950 40 19/416
5 32.07 Kabupaten Ciamis Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950[70] 8 Agustus 1950 27 7/258
6 32.03 Kabupaten Cianjur Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950[70] 8 Agustus 1950 32 6/354
7 32.09 Kabupaten Cirebon Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950[70] 8 Agustus 1950 40 12/412
8 32.05 Kabupaten Garut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950[70] 8 Agustus 1950 42 21/421
9 32.12 Kabupaten Indramayu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950[70] 8 Agustus 1950 31 8/309
10 32.15 Kabupaten Karawang Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950[70] 8 Agustus 1950 30 12/297
11 32.08 Kabupaten Kuningan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950[70] 8 Agustus 1950 32 15/361
12 32.10 Kabupaten Majalengka Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950[70] 8 Agustus 1950 26 13/330
13 32.18 Kabupaten Pangandaran Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012[76] 17 November 2012 10 -/93
14 32.14 Kabupaten Purwakarta Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950[70] 8 Agustus 1950 17 9/183
15 32.13 Kabupaten Subang Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968[77] 29 Juni 1968 30 8/245
16 32.02 Kabupaten Sukabumi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950[70] 8 Agustus 1950 47 5/381
17 32.11 Kabupaten Sumedang Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950[70] 8 Agustus 1950 26 7/270
18 32.06 Kabupaten Tasikmalaya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950[70] 8 Agustus 1950 39 -/351
19 32.73 Kota Bandung Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950[78] 14 Agustus 1950 30 151/-
20 32.79 Kota Banjar Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002[79] 11 Desember 2002 4 9/16
21 32.75 Kota Bekasi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996[80] 16 Desember 1996 12 56/-
22 32.71 Kota Bogor Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950[78] 14 Agustus 1950 6 68/-
23 32.77 Kota Cimahi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001[81] 21 Juni 2001 3 15/-
24 32.74 Kota Cirebon Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950[78] 14 Agustus 1950 5 22/-
25 32.76 Kota Depok Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999[82] 20 April 1999 11 63/-
26 32.72 Kota Sukabumi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 7 33/-
27 32.78 Kota Tasikmalaya Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 2001[83] 21 Juni 2001 10 69/-

Daerah Khusus Ibukota Jakarta

sunting

Berikut adalah daftar 1 kabupaten administrasi dan 5 kota administrasi di provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (DKI Jakarta) per 2024

No. Kode
Kemendagri
Kabupaten/kota Undang-Undang Tanggal pengesahan Kecamatan Kelurahan Lambang
Peta lokasi
1 31.01 Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Undang-undang Nomor 34 Tahun 1999[84] 31 Agustus 1999 2 6
2 31.73 Kota Administrasi Jakarta Barat Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1978[85] 28 Agustus 1978 8 56
3 31.71 Kota Administrasi Jakarta Pusat Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1978[85] 28 Agustus 1978 8 44
4 31.74 Kota Administrasi Jakarta Selatan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1978[85] 28 Agustus 1978 10 65
5 31.75 Kota Administrasi Jakarta Timur Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1978[85] 28 Agustus 1978 10 65
6 31.72 Kota Administrasi Jakarta Utara Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1978[85] 28 Agustus 1978 6 31

Jawa Tengah

sunting

Berikut adalah daftar 29 kabupaten dan 6 kota di provinsi Jawa Tengah per 2024

No. Kode
Kemendagri
Kabupaten/kota Undang-Undang Tanggal pengesahan Kecamatan Kelurahan/desa Lambang
Peta lokasi
1 33.04 Kabupaten Banjarnegara Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950[86] 8 Agustus 1950 20 12/266
2 33.02 Kabupaten Banyumas Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950[86] 8 Agustus 1950 27 30/301
3 33.25 Kabupaten Batang Undang-undang Nomor 9 Tahun 1965[87] 14 Juni 1965 15 9/239
4 33.16 Kabupaten Blora Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950[86] 8 Agustus 1950 16 24/271
5 33.09 Kabupaten Boyolali Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950[86] 8 Agustus 1950 22 6/261
6 33.29 Kabupaten Brebes Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950[86] 8 Agustus 1950 17 5/292
7 33.01 Kabupaten Cilacap Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950[86] 8 Agustus 1950 24 15/269
8 33.21 Kabupaten Demak Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950[86] 8 Agustus 1950 14 6/243
9 33.15 Kabupaten Grobogan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950[86] 8 Agustus 1950 19 7/273
10 33.20 Kabupaten Jepara Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950[86] 8 Agustus 1950 16 11/184
11 33.13 Kabupaten Karanganyar Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950[86] 8 Agustus 1950 17 15/162
12 33.05 Kabupaten Kebumen Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950[86] 8 Agustus 1950 26 11/449
13 33.24 Kabupaten Kendal Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950[86] 8 Agustus 1950 20 20/266
14 33.10 Kabupaten Klaten Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950[86] 8 Agustus 1950 26 10/391
15 33.19 Kabupaten Kudus Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950[86] 8 Agustus 1950 9 9/123
16 33.08 Kabupaten Magelang Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950[86] 8 Agustus 1950 21 5/367
17 33.18 Kabupaten Pati Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950[86] 8 Agustus 1950 21 5/401
18 33.26 Kabupaten Pekalongan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950[86] 8 Agustus 1950 19 13/272
19 33.27 Kabupaten Pemalang Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950[86] 8 Agustus 1950 14 11/211
20 33.03 Kabupaten Purbalingga Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950[86] 8 Agustus 1950 18 15/224
21 33.06 Kabupaten Purworejo Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950[86] 8 Agustus 1950 16 25/469
22 33.17 Kabupaten Rembang Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950[86] 8 Agustus 1950 14 7/287
23 33.14 Kabupaten Semarang Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950[86] 8 Agustus 1950 19 27/208
24 33.22 Kabupaten Sragen Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950[86] 8 Agustus 1950 20 12/196
25 33.11 Kabupaten Sukoharjo Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950[86] 8 Agustus 1950 12 17/150
26 33.23 Kabupaten Tegal Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950[86] 8 Agustus 1950 18 6/281
27 33.28 Kabupaten Temanggung Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950[86] 8 Agustus 1950 20 23/266
28 33.12 Kabupaten Wonogiri Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950[86] 8 Agustus 1950 25 43/251
29 33.07 Kabupaten Wonosobo Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950[86] 8 Agustus 1950 15 29/236
30 33.71 Kota Magelang Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950[86] 8 Agustus 1950 3 17/-
31 33.75 Kota Pekalongan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950[88] 14 Agustus 1950 4 27/-
32 33.72 Kota Salatiga Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992[89] 12 Oktober 1992 4 23/-
33 33.73 Kota Semarang Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950[88] 14 Agustus 1950 16 177/-
34 33.74 Kota Surakarta Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950[88] 14 Agustus 1950 5 51/-
35 33.76 Kota Tegal Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950[90] 14 Agustus 1950 4 27/-

Daerah Istimewa Yogyakarta

sunting

Berikut adalah daftar 4 kabupaten dan 1 kota di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta per 2024

No. Kode
Kemendagri
Kabupaten/kota Undang-Undang Tanggal pengesahan Kapanewon/
kemantren
Kelurahan/
kalurahan
Lambang
Peta lokasi
1 34.02 Kabupaten Bantul Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950[91] 8 Agustus 1950 17 -/75
2 34.03 Kabupaten Gunungkidul Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950[91] 8 Agustus 1950 18 -/144
3 34.01 Kabupaten Kulon Progo Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950[91] 8 Agustus 1950 12 1/87
4 34.04 Kabupaten Sleman Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950[91] 8 Agustus 1950 17 -/86
5 34.71 Kota Yogyakarta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1947[92] 8 Juni 1947 14 45/-

Jawa Timur

sunting

Berikut adalah daftar 29 kabupaten dan 9 kota di provinsi Jawa Timur per 2024

No. Kode
Kemendagri
Kabupaten/kota Undang-Undang Tanggal pengesahan Kecamatan Kelurahan/desa Lambang Peta lokasi
1 35.26 Bangkalan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950[93] 8 Agustus 1950 18 8/273
2 35.10 Banyuwangi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950[93] 8 Agustus 1950 25 28/189
3 35.05 Blitar Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950[93] 8 Agustus 1950 22 28/220
4 35.22 Bojonegoro Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950[93] 8 Agustus 1950 28 11/419
5 35.11 Bondowoso Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950[93] 8 Agustus 1950 23 10/209
6 35.25 Gresik Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1974[94] 1 November 1974 18 26/330
7 35.09 Jember Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950[93] 8 Agustus 1950 31 22/226
8 35.17 Jombang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950[93] 8 Agustus 1950 21 4/302
9 35.06 Kediri Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950[93] 8 Agustus 1950 26 1/343
10 35.24 Lamongan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950[93] 8 Agustus 1950 27 12/462
11 35.08 Lumajang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950[93] 8 Agustus 1950 21 7/198
12 35.19 Madiun Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950[93] 8 Agustus 1950 15 8/198
13 35.20 Magetan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950[93] 8 Agustus 1950 18 28/207
14 35.07 Malang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950[93] 8 Agustus 1950 33 12/378
15 35.16 Mojokerto Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950[93] 8 Agustus 1950 18 5/299
16 35.18 Nganjuk Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950[93] 8 Agustus 1950 20 20/264
17 35.21 Ngawi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950[93] 8 Agustus 1950 19 4/213
18 35.01 Pacitan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950[93] 8 Agustus 1950 12 5/166
19 35.28 Pamekasan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950[93] 8 Agustus 1950 13 11/178
20 35.14 Pasuruan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950[93] 8 Agustus 1950 24 24/341
21 35.02 Ponorogo Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950[93] 8 Agustus 1950 21 26/281
22 35.13 Probolinggo Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950[93] 8 Agustus 1950 24 5/325
23 35.27 Sampang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950[93] 8 Agustus 1950 14 6/180
24 35.15 Sidoarjo Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950[93] 8 Agustus 1950 18 31/322
25 35.12 Situbondo Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950[93] 8 Agustus 1950 17 4/132
26 35.29 Sumenep Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950[93] 8 Agustus 1950 27 4/330
27 35.03 Trenggalek Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950[93] 8 Agustus 1950 14 5/152
28 35.23 Tuban Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950[93] 8 Agustus 1950 20 17/311
29 35.04 Tulungagung Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950[93] 8 Agustus 1950 19 14/257
30 35.79 Kota Batu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001[95] 21 Juni 2001 3 5/19
31 35.72 Kota Blitar Undang-Undang Nomor 18 tahun 1965[96] 1 September 1965 3 21/-
32 35.71 Kota Kediri Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950[88] 14 Agustus 1950 3 46/-
33 35.77 Kota Madiun Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950[88] 14 Agustus 1950 3 27/-
34 35.73 Kota Malang Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950[88] 14 Agustus 1950 5 57/-
35 35.76 Kota Mojokerto Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950[93] 8 Agustus 1950 3 18/-
36 35.75 Kota Pasuruan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950[97] 4 34/-
37 35.74 Kota Probolinggo Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950[93] 8 Agustus 1950 5 29/-
38 35.78 Kota Surabaya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950[93] 8 Agustus 1950 31 154/-


Berikut adalah daftar 8 kabupaten dan 1 kota di provinsi Bali per 2024

No. Kode
Kemendagri
Kabupaten/kota Undang-Undang Tanggal pengesahan Kecamatan Kelurahan/desa Lambang Peta lokasi
1 51.03 Kabupaten Badung Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958[98] 14 Agustus 1958 6 16/46
2 51.06 Kabupaten Bangli Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958[98] 14 Agustus 1958 4 4/68
3 51.08 Kabupaten Buleleng Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958[98] 14 Agustus 1958 9 19/129
4 51.04 Kabupaten Gianyar Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958[98] 14 Agustus 1958 7 6/64
5 51.01 Kabupaten Jembrana Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958[98] 14 Agustus 1958 5 10/41
6 51.07 Kabupaten Karangasem Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958[98] 14 Agustus 1958 8 3/75
7 51.05 Kabupaten Klungkung Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958[98] 14 Agustus 1958 4 6/53
8 51.02 Kabupaten Tabanan Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958[98] 14 Agustus 1958 10 -/133
9 51.71 Kota Denpasar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992[99] 15 Januari 1992 4 16/27

Nusa Tenggara Barat

sunting

Berikut adalah daftar 8 kabupaten dan 2 kota di provinsi Nusa Tenggara Barat per 2024

No. Kode
Kemendagri
Kabupaten/kota Nomor
Undang-Undang
Tanggal pengesahan
Undang-Undang
Kecamatan Kelurahan/desa Lambang
alt
alt
Peta lokasi
1 52.06 Kabupaten Bima Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958[98] 14 Agustus 1958 18 -/191
2 52.05 Kabupaten Dompu Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958[98] 14 Agustus 1958 8 9/72
3 52.01 Kabupaten Lombok Barat Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958[98] 14 Agustus 1958 10 3/119
4 52.02 Kabupaten Lombok Tengah Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958[98] 14 Agustus 1958 12 12/127
5 52.03 Kabupaten Lombok Timur Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958[98] 14 Agustus 1958 20 15/239
6 52.08 Kabupaten Lombok Utara Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2008 21 Juli 2008 5 -/43
7 52.04 Kabupaten Sumbawa Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958[98] 14 Agustus 1958 24 8/157
8 52.07 Kabupaten Sumbawa Barat Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003[100] 18 Desember 2003 8 7/57
9 52.72 Kota Bima Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002[101] 10 April 2002 5 38/-
10 52.71 Kota Mataram Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993[102] 31 Agustus 1993 6 50/-

Nusa Tenggara Timur

sunting

Berikut adalah daftar 21 kabupaten dan 1 kota di provinsi Nusa Tenggara Timur per 2024

No. Kode
Kemendagri
Kabupaten/kota Nomor
Undang-Undang
Tanggal pengesahan
Undang-Undang
Kecamatan Kelurahan/desa Lambang Peta lokasi
1 53.05 Kabupaten Alor Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958[98] 14 Agustus 1958 17 17/158
2 53.04 Kabupaten Belu Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958[98] 14 Agustus 1958 12 12/69
3 53.08 Kabupaten Ende Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958[98] 14 Agustus 1958 21 23/255
4 53.06 Kabupaten Flores Timur Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958[98] 14 Agustus 1958 19 21/229
5 53.01 Kabupaten Kupang Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958[98] 14 Agustus 1958 24 17/160
6 53.13 Kabupaten Lembata Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999[103] 4 Oktober 1999 9 7/144
7 53.21 Kabupaten Malaka Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2013[104] 11 Januari 2013 12 -/127
8 53.10 Kabupaten Manggarai Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958[98] 14 Agustus 1958 12 26/145
9 53.15 Kabupaten Manggarai Barat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2003[105] 25 Februari 2003 12 5/164
10 53.19 Kabupaten Manggarai Timur Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2007[106] 10 Agustus 2007 9 17/159
11 53.16 Kabupaten Nagekeo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2007[107] 2 Januari 2007 7 16/97
12 53.09 Kabupaten Ngada Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958[98] 14 Agustus 1958 12 16/135
13 53.14 Kabupaten Rote Ndao Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002 2 Mei 2002 10 7/112
14 53.20 Kabupaten Sabu Raijua Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2008 26 November 2008 6 5/58
15 53.07 Kabupaten Sikka Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958[98] 14 Agustus 1958 21 13/147
16 53.12 Kabupaten Sumba Barat Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958[98] 14 Agustus 1958 6 11/63
17 53.18 Kabupaten Sumba Barat Daya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 25 Juli 2022 11 2/173
18 53.17 Kabupaten Sumba Tengah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 25 Juli 2022 5 -/65
19 53.11 Kabupaten Sumba Timur Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958[98] 14 Agustus 1958 22 16/140
20 53.02 Kabupaten Timor Tengah Selatan Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958[98] 14 Agustus 1958 32 12/266
21 53.03 Kabupaten Timor Tengah Utara Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958[98] 14 Agustus 1958 24 33/160
22 53.71 Kota Kupang Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996[108] 11 April 1996 6 51/-

Kalimantan Barat

sunting

Berikut adalah daftar 12 kabupaten dan 2 kota di provinsi Kalimantan Barat per 2024

No. Kode
Kemendagri
Kabupaten/kota Undang-Undang Tanggal pengesahan Kecamatan Kelurahan/desa Lambang
Peta lokasi
1 61.07 Kabupaten Bengkayang Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999[109] 20 April 1999 17 2/122
2 61.06 Kabupaten Kapuas Hulu Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959[110] 26 Juni 1959 23 4/278
3 61.11 Kabupaten Kayong Utara Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007[111] 2 Januari 2007 6 -/43
4 61.04 Kabupaten Ketapang Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959[110] 26 Juni 1959 20 9/253
5 61.12 Kabupaten Kubu Raya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007[112] 14 Agustus 2007 9 -/117
6 61.08 Kabupaten Landak Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999[113] 4 Oktober 1999 13 -/156
7 61.10 Kabupaten Melawi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003[114] 18 Desember 2003 11 -/169
8 61.02 Kabupaten Mempawah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959[110] 26 Juni 1959 9 7/60
.svg
.svg
9 61.01 Kabupaten Sambas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959[110] 26 Juni 1959 19 -/193
10 61.03 Kabupaten Sanggau Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959[110] 26 Juni 1959 15 6/163
11 61.09 Kabupaten Sekadau Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003[114] 18 Desember 2003 7 -/87
12 61.05 Kabupaten Sintang Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959[110] 26 Juni 1959 14 16/390
13 61.71 Kota Pontianak Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959[110] 26 Juni 1959 6 29/-
14 61.72 Kota Singkawang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001[115] 21 Juni 2001 5 26/-

Kalimantan Selatan

sunting

Berikut adalah daftar 11 kabupaten dan 2 kota di provinsi Kalimantan Selatan per 2024

No. Kode
Kemendagri
Kabupaten/kota Undang-Undang Tanggal pengesahan Kecamatan Kelurahan/desa Lambang
Peta lokasi
1 63.11 Kabupaten Balangan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003[116] 25 Februari 2003 8 3/154
2 63.03 Kabupaten Banjar Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959[110] 26 Juni 1959 20 13/277
3 63.04 Kabupaten Barito Kuala Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959[110] 26 Juni 1959 17 6/195
4 63.06 Kabupaten Hulu Sungai Selatan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959[110] 26 Juni 1959 11 4/144
5 63.07 Kabupaten Hulu Sungai Tengah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959[110] 26 Juni 1959 11 8/161
6 63.08 Kabupaten Hulu Sungai Utara Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959[110] 26 Juni 1959 10 5/214
7 63.02 Kabupaten Kotabaru Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959[110] 26 Juni 1959 21 4/198
8 63.09 Kabupaten Tabalong Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965[117] 14 Juli 1965 12 10/121
9 63.10 Kabupaten Tanah Bumbu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003[116] 25 Februari 2003 10 5/144
10 63.01 Kabupaten Tanah Laut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965[117] 14 Juli 1965 11 5/130
11 63.05 Kabupaten Tapin Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965[117] 14 Juli 1965 12 9/126
12 63.72 Kota Banjarbaru Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999[118] 10 April 1999 5 20/-
13 63.71 Kota Banjarmasin Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959[110] 26 Juni 1959 5 52/-

Kalimantan Tengah

sunting

Berikut adalah daftar 13 kabupaten dan 1 kota di provinsi Kalimantan Tengah per 2024

No. Kode
Kemendagri
Kabupaten/kota Undang-Undang Tanggal pengesahan Kecamatan Kelurahan/desa Lambang
Peta lokasi
1 62.04 Kabupaten Barito Selatan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959[110] 26 Juni 1959 6 7/86
2 62.13 Kabupaten Barito Timur Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002[119] 10 April 2002 10 3/100
3 62.05 Kabupaten Barito Utara Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959[110] 26 Juni 1959 9 10/93
4 62.10 Kabupaten Gunung Mas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002[119] 10 April 2002 12 13/114
5 62.03 Kabupaten Kapuas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959[110] 26 Juni 1959 17 17/214
6 62.06 Kabupaten Katingan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002[119] 10 April 2002 13 7/154
7 62.01 Kabupaten Kotawaringin Barat Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959[110] 26 Juni 1959 6 13/81
8 62.02 Kabupaten Kotawaringin Timur Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959[110] 26 Juni 1959 17 17/168
9 62.09 Kabupaten Lamandau Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002[119] 10 April 2002 8 3/85
10 62.12 Kabupaten Murung Raya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002[119] 10 April 2002 10 9/116
11 62.11 Kabupaten Pulang Pisau Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002[119] 10 April 2002 8 4/95
12 62.07 Kabupaten Sukamara Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002[119] 10 April 2002 5 3/29
13 62.08 Kabupaten Seruyan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002[119] 10 April 2002 10 3/97
14 62.71 Kota Palangka Raya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965[120] 14 Juni 1965 5 30/-

Kalimantan Timur

sunting

Berikut adalah daftar 7 kabupaten dan 3 kota di provinsi Kalimantan Timur per 2024

No. Kode
Kemendagri
Kabupaten/kota Undang-Undang Tanggal pengesahan Kecamatan Kelurahan/desa Lambang
Peta lokasi
1 64.03 Kabupaten Berau Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959[110] 26 Juni 1959 13 10/100
2 64.07 Kabupaten Kutai Barat Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999[121] 4 Oktober 1999 16 4/190
3 64.02 Kabupaten Kutai Kartanegara Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959[110] 26 Juni 1959 18 44/193
4 64.08 Kabupaten Kutai Timur Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999[121] 4 Oktober 1999 18 2/139
5 64.11 Kabupaten Mahakam Ulu Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 2013[122] 11 Januari 2013 5 -/50
6 64.01 Kabupaten Paser Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959[110] 26 Juni 1959 10 5/139
7 64.09 Kabupaten Penajam Paser Utara Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 2002[123] 10 April 2002 4 24/30
8 64.71 Kota Balikpapan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959[110] 26 Juni 1959 6 34/-
9 64.74 Kota Bontang Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999[121] 4 Oktober 1999 3 15/-
10 64.72 Kota Samarinda Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959[110] 26 Juni 1959 10 59/-

Kalimantan Utara

sunting

Berikut adalah daftar 4 kabupaten dan 1 kota di provinsi Kalimantan Utara per 2024

No. Kode

Kemendagri

Kabupaten/kota Undang-Undang Tanggal pengesahan Kecamatan Kelurahan/desa Lambang
Peta lokasi
1 65.01 Kabupaten Bulungan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959[124] 26 Juni 1959 10 7/74
2 65.02 Kabupaten Malinau Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999[121] 4 Oktober 1999 15 -/109
3 65.03 Kabupaten Nunukan Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999[121] 4 Oktober 1999 21 8/232
4 65.04 Kabupaten Tana Tidung Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2007[125] 14 Agustus 2007 5 -/32
5 65.71 Kota Tarakan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997[126] 8 Oktober 1997 4 20/-

Gorontalo

sunting

Berikut adalah daftar 5 kabupaten dan 1 kota di provinsi Gorontalo per 2024

No. Kode
Kemendagri
Kabupaten/kota Undang-Undang Tanggal pengesahan Kecamatan Kelurahan/desa Lambang
Peta lokasi
1 75.02 Kabupaten Boalemo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999[127] 4 Oktober 1999 7 -/82
2 75.03 Kabupaten Bone Bolango Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003[128] 25 Februari 2003 18 5/160
3 75.01 Kabupaten Gorontalo Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959[129] 4 Juli 1959 19 14/191
4 75.05 Kabupaten Gorontalo Utara Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007[130] 2 Januari 2007 11 -/123
5 75.04 Kabupaten Pohuwato Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003[128] 25 Februari 2003 13 3/101
6 75.71 Kota Gorontalo Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959[129] 4 Juli 1959 9 50/-

Sulawesi Barat

sunting

Berikut adalah daftar 6 kabupaten di provinsi Sulawesi Barat per 2024

No. Kode
Kemendagri
Kabupaten/kota Undang-Undang Tanggal pengesahan Kecamatan Kelurahan/desa Lambang
Peta lokasi
1 76.05 Kabupaten Majene Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959[129] 4 Juli 1959 8 20/62
2 76.03 Kabupaten Mamasa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002[131] 10 April 2002 17 13/168
3 76.02 Kabupaten Mamuju Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959[129] 4 Juli 1959 11 15/88
4 76.06 Kabupaten Mamuju Tengah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2013[132] 11 Januari 2013 5 -/54
5 76.01 Kabupaten Pasangkayu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003[133] 25 Februari 2003 12 4/59
6 76.04 Kabupaten Polewali Mandar Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959[129] 4 Juli 1959 16 23/144

Sulawesi Selatan

sunting

Berikut adalah daftar 21 kabupaten dan 3 kota di provinsi Sulawesi Selatan per 2024

No. Kode
Kemendagri
Kabupaten/kota Undang-Undang Tanggal pengesahan Kecamatan Kelurahan/desa Lambang
Peta lokasi
1 73.03 Kabupaten Bantaeng Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959[129] 4 Juli 1959 8 21/46
2 73.11 Kabupaten Barru Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959[129] 4 Juli 1959 7 15/40
3 73.08 Kabupaten Bone Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959[129] 4 Juli 1959 27 44/328
4 73.02 Kabupaten Bulukumba Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959[129] 4 Juli 1959 10 27/109
5 73.16 Kabupaten Enrekang Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959[129] 4 Juli 1959 12 17/112
6 73.06 Kabupaten Gowa Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959[129] 4 Juli 1959 18 46/121
7 73.04 Kabupaten Jeneponto Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959[129] 4 Juli 1959 11 31/82
8 73.01 Kabupaten Kepulauan Selayar Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959[129] 4 Juli 1959 11 7/81
9 73.17 Kabupaten Luwu Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959[129] 4 Juli 1959 21 20/207
10 73.24 Kabupaten Luwu Timur Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003[134] 25 Februari 2003 11 3/125
11 73.22 Kabupaten Luwu Utara Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999[135] 20 April 1999 15 7/166
12 73.09 Kabupaten Maros Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959[129] 4 Juli 1959 14 23/80
13 73.10 Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959[129] 4 Juli 1959 13 38/65
14 73.15 Kabupaten Pinrang Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959[129] 4 Juli 1959 12 40/69
15 73.14 Kabupaten Sidenreng Rappang Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959[129] 4 Juli 1959 11 38/68
16 73.07 Kabupaten Sinjai Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959[129] 4 Juli 1959 9 13/67
17 73.12 Kabupaten Soppeng Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959[129] 4 Juli 1959 8 21/49
18 73.05 Kabupaten Takalar Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959[129] 4 Juli 1959 10 24/76
19 73.18 Kabupaten Tana Toraja Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959[129] 4 Juli 1959 19 47/112
20 73.26 Kabupaten Toraja Utara Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008[136] 21 Juli 2008 21 40/111
21 73.13 Kabupaten Wajo Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959[129] 4 Juli 1959 14 48/142
22 73.71 Kota Makassar Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959[129] 4 Juli 1959 15 153/-
23 73.73 Kota Palopo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002[137] 10 April 2002 9 48/-
24 73.72 Kota Parepare Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959[129] 4 Juli 1959 4 22/-

Sulawesi Tenggara

sunting

Berikut adalah daftar 15 kabupaten dan 2 kota di provinsi Sulawesi Tenggara per 2024

No. Kode
Kemendagri
Kabupaten/kota Undang-Undang Tanggal pengesahan Kecamatan Kelurahan/desa Lambang
Peta lokasi
1 74.06 Kabupaten Bombana Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003[138] 18 Desember 2003 22 22/121
2 74.04 Kabupaten Buton Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959[129] 4 Juli 1959 7 12/83
3 74.15 Kabupaten Buton Selatan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014[139] 23 Juli 2014 7 10/60
4 74.14 Kabupaten Buton Tengah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014[140] 23 Juli 2014 7 10/67
5 74.10 Kabupaten Buton Utara Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007[141] 2 Januari 2007 6 12/78
6 74.01 Kabupaten Kolaka Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959[129] 4 Juli 1959 12 35/100
7 74.11 Kabupaten Kolaka Timur Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2013[142] 11 Januari 2013 13 16/117
8 74.08 Kabupaten Kolaka Utara Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003[138] 18 Desember 2003 15 6/127
9 74.02 Kabupaten Konawe Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959[129] 4 Juli 1959 27 57/297
10 74.12 Kabupaten Konawe Kepulauan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013[143] 15 Mei 2013 7 7/89
11 74.05 Kabupaten Konawe Selatan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003[144] 25 Februari 2003 25 15/336
12 74.09 Kabupaten Konawe Utara Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007[145] 2 Januari 2007 13 11/159
13 74.03 Kabupaten Muna Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959[129] 4 Juli 1959 22 26/125
14 74.13 Kabupaten Muna Barat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014[146] 23 Juli 2014 11 5/81
15 74.07 Kabupaten Wakatobi Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003[138] 18 Desember 2003 8 26/75
16 74.72 Kota Baubau Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001[147] 21 Juni 2001 8 43/-
17 74.71 Kota Kendari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995[148] 3 Agustus 1995 10 64/-

Sulawesi Tengah

sunting

Berikut adalah daftar 12 kabupaten dan 1 kota di provinsi Sulawesi Tengah per 2024

No. Kode
Kemendagri
Kabupaten/kota Undang-Undang Tanggal pengesahan Kecamatan Kelurahan/desa Lambang
Peta lokasi
1 72.01 Kabupaten Banggai Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959[129] 4 Juli 1959 23 46/291
2 72.07 Kabupaten Banggai Kepulauan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999[149] 4 Oktober 1999 12 3/141
3 72.11 Kabupaten Banggai Laut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2013[150] 11 Januari 2013 7 3/63
4 72.05 Kabupaten Buol Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999[149] 4 Oktober 1999 11 7/108
5 72.03 Kabupaten Donggala Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959[129] 4 Juli 1959 16 9/158
6 72.06 Kabupaten Morowali Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999[149] 4 Oktober 1999 9 7/126
7 72.12 Kabupaten Morowali Utara Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013[151] 15 Mei 2013 10 3/122
8 72.08 Kabupaten Parigi Moutong Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2002[152] 10 April 2002 23 5/278
9 72.02 Kabupaten Poso Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959[129] 4 Juli 1959 19 28/141
10 72.10 Kabupaten Sigi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008[153] 21 Juli 2008 15 -/176
11 72.09 Kabupaten Tojo Una-Una Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003[154] 18 Desember 2003 12 12/134
12 72.04 Kabupaten Tolitoli Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959[129] 4 Juli 1959 10 6/103
13 72.71 Kota Palu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994[155] 22 Juli 1994 8 46/-

Sulawesi Utara

sunting

Berikut adalah daftar 11 kabupaten dan 4 kota di provinsi Sulawesi Utara per 2024

No. Kode
Kemendagri
Kabupaten/kota Undang-Undang Tanggal pengesahan Kecamatan Kelurahan/desa Lambang
Peta lokasi
1 71.01 Kabupaten Bolaang Mongondow Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959[129] 4 Juli 1959 15 2/200
2 71.02 Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008[156] 21 Juli 2008 7 -/81
3 71.03 Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2008[157] 21 Juli 2008 7 -/81
4 71.04 Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2007[158] 2 Januari 2007 6 1/106
5 71.05 Kabupaten Kepulauan Sangihe Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959[129] 4 Juli 1959 15 22/145
6 71.06 Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2007[159] 2 Januari 2007 10 10/83
7 71.07 Kabupaten Kepulauan Talaud Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2002[160] 10 April 2002 19 11/142
8 71.08 Kabupaten Minahasa Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959[129] 4 Juli 1959 25 43/227
9 71.09 Kabupaten Minahasa Selatan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003[161] 25 Februari 2003 17 10/167