Kabupaten Musi Banyuasin

Kabupaten Musi Banyuasin
Kabupaten Musi Banyuasin
Kabupaten
Transkripsi bahasa daerah
• Abjad Jawi	موسي باڽوأسين
• Surat Ulu	ꤸꥈꤼꥇ ꤷꤻꥈꥆꤼꥇꥐ
	Tugu Bintang Sekayu
	Lambang
	Motto: Serasan sekate; (Bahasa Melayu Musi) Serasa sesama seiya sekata
	Peta
	Kabupaten Musi Banyuasin Peta Kabupaten Musi Banyuasin Kabupaten Musi Banyuasin (Indonesia)
	Koordinat: 2°53′38″S 103°48′45″E / 2.8939°S 103.8125°E
Negara	Indonesia
Provinsi	Sumatera Selatan
Tanggal berdiri	26 Juni 1959
Dasar hukum	UU No. 28 Tahun 1959
Hari jadi	28 September 1956; 68 tahun lalu
Ibu kota	Sekayu
Jumlah satuan pemerintahan	Daftar Kecamatan: 15; Kelurahan: 13; Desa: 229;
Pemerintahan
• Bupati	M. Toha Tohet
• Wakil Bupati	Rohman
• Sekretaris Daerah	Apriyadi
• Ketua DPRD	Afitni Junaidi Gumay
Luas
• Total	14.265,96 km2 (5,508,12 sq mi)
Populasi (2024)
• Total	720.545
• Kepadatan	51/km2 (130/sq mi)
Demografi
• Agama	98,00% Islam; 1,52% Kristen 1,28% Protestan; 0,24% Katolik; ; ; 0,02% Buddha; 0,46% Hindu;
• Bahasa	•Indonesia (resmi); •Musi (dominan); •Melayu Palembang; •Jawa;
• IPM	69,17 (2023); Sedang
Zona waktu	UTC+07:00 (WIB)
Kode BPS	1606
Kode area telepon	(0714)
Pelat kendaraan	BG xxxx B**
Kode Kemendagri	16.06
Kode SNI 7657:2023	SKY
APBD	Rp.4.122.794.241.333,76 (2023)
PAD	Rp.210.238.037.284,- (2018)
DAU	Rp.401.860.671.000,- (2023)
DAK	Rp.76.212.283.000,- (2023)
Situs web	mubakab.go.id

Kabupaten Musi Banyuasin (abjad Jawi: موسي باڽوأسين) adalah kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan, Indonesia yang ber-ibukota di Sekayu. Kabupaten ini memiliki luas wilayah ±14.265,96 km² yang terbentang pada lokasi 1,3°–4° LS, 103°–105° BT. Musi Banyuasin saat ini di pimpin oleh Bupati yaitu M. Toha Tohet dan Wakil Bupati yaitu Rohman, dilantik pada tanggal 20 Februari 2025 yang dilantik langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.^[8]

Kabupaten ini bermotto Serasan sekate dan memiliki semboyan pembangunan Kota Randik ("Rapi, Aman, Damai, Indah, dan Kenangan"). Jumlah penduduk kabupaten ini pada akhir tahun 2023 berjumlah 707.290 jiwa.^[2]

Sejarah

A. Periode 1945 – 1950

Setelah diproklamasikannya Kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintahan awal mulai melakukan penataan dan penyesuaian sistem penyelenggaraan Negara dan Pemerintahan darisistem otokrasi dan birokrasi warisan kolonial ke sistem demokrasi. Namun usaha ini menjadi tersendat-sendat dikarenakan pemerintah lebih berkonsentrasi menghadapi Agresi Militer Belanda I yang ingin menjajah kembali lndonesia. Untuk menghadapi ancaman Belanda dan sekutu-sekutunya, pemerintah dalam hal ini Panitia Persiapan Kemerdekaan lndonesia (PPKI) yang dibentuk tanggal 22 Agustus 1945, mengintruksikan kepada KNI Daerah untuk membentuk Partai Nasional dan Badan Keamanan Rakyat (BKR).

Pada awal kemerdekaan, Kabupaten Musi Banyuasin terdiri dari dua kewedanaan yang berada di bawah keresidenan Palembang. Yaitu Kewedanaan Musi Ilir yang berkedudukan di Sekayu dan Kewedanaan Banyuasin yang berkedudukan di Talang Betutu. Oleh karena itu seiring terbentuknya BKR Palembang maka pada tanggal 27 September 1945 dibentuklah BKR Musi Banyuasin yang berkedudukan di Sekayu. Badan Keamanan Rakyat (BKR) Musi Banyuasin dipimpin oleh Kapten Usman Bakar dan didampingi dua wakil pimpinan, yaitu A. Munandar Wasyik (Wakil Pimpinan I), serta Nawawi Gaffar dan A.Kosim Dahayat (Wakil Pimpinan II).

Ditengah-tengah kancah revolusi mempertahankan kemerdekaan melawan agresi Belanda, pada tanggal 10 Juli 1948 diterbitkan Undang Undang Nomer 22 Tahun 1948 tentang Pemerintahan Daerah. Undang Undang ini berisikan antara lain membagi tingkatan Badan-Badan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Propinsi, Kabupaten, dan atau Kota Besar. Tingkatan yang lebih bawah lagi belum dapat ditentukan karena nama-namanya ditiap daerah Ikota besar berbeda-beda. Namun Pasal 1 Undang Undang Nomor 22 Tahun 1948 menyebutkan bahwa Republik lndonesia dibagi dalam tiga tingkatan yaitu Propinsi, Kabupaten dan Desa/Kota Kecil, Negeri, Marga, dan lain-lain yang berhak mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri.

Adanya beberapa wilayah yang berhasil dikuasai Belanda kembali, menyebabkan adanya perubahan sistem pemerintahan. Pada tanggal 30 Agustus 1948 Belanda menyetujui dan memberikan hak kepada Dewan untuk membentuk suatu lembaga dengan satu kabinet yang bertanggung jawab pada seorang presiden. Presiden yang mempunyai kuasa perundang-undangan yang sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat, kemudian melantik Abdul Malik sebagai Wali Negara Sumatera Selatan untuk masa empat tahun, sedangkan DPR-nya dilantik oleh Regening Comisoris Besture Aongelegenheden (Recomba) pada bulan April 1948. Negara Sumatera Selatan dibentuk dengan alasan seobagai embrio salah satu anggota Negara Republik lndonesia Serikat (RIS) yang akan datang. Pembentukan Negara Sumatera Selatan inilah yang menyebabkan dikeluarkannya Marga Panukal Abab dari Musi Banyuasin. Selanjutnya tanggal 10 Februari 1950 DPR Negara Sumatera Selatan memutuskan untuk menyerahkan kekuasaannya pada RIS. Tindakan DPR Negara Sumatera Selatan ini mempengaruhi negara bagian lain bentukan Belanda untuk menyerahkan kekuasaaannya kepada RIS. Perlu diketahui Negara Sumatera Selatan, yang bentukan Belanda, sejak didirikan hingga menyerahkan kekuasaan kepada RIS tidak berfungsi karena ditentang rakyat. Namun sebaliknya Pemerintahan Republik masih tetap dihormati dan ditaati rakyat. Hal ini ditandai masih terus diperjuangkannya perlawanan terhadap Agresi Belanda I.

Begitu pula staf Pemerintah Daerah Sumatera Selatan, bentukan Republik, selalu mendapat tekanan dari Belanda. Untuk menghindari tekanan tersebut dan demi kelancaran pemerintahan maka dr. M. Isa yong menjabat Gubernur Muda Sumatera Selatan, mengungsi dari Palembang melalui Sungai Musi dengan menggunakan kapal roda lambung menuju Lubuk Linggau pada tanggal 23 September 1947, selanjutnya menetap di Curup sebagai pusat pemerintahan Sumatera Selatan.

Selanjutnya berdasarkan perjanjian Renville, diadakan pertemuan antara pihak Republik dengan Belanda yang bertempat di Lahat. Pada pertemuan tersebut ditetapkan garis statisko Daerah Musi Banyuasin yang hanya mencakup sebagian Kewedanaan Musi Ilir di bagian utara yang meliputi Marga Lawang Wetan, Marga Babat, Marga Sanga Desa, Marga Pinggap, dan Marga Tanah Abang.

B. Periode 1950 – 1957

Sejak terbentuknya Republik lndonesia Serikat (RIS). pada 18 Maret 1950 dibubarkan Negara Sumatera Selatan dan disahkan sebagai Negara Serikat oleh RIS pada 25 Maret 1950 yang kemudian disusul penetapan Daerah Istimewa Bangka Belitung pada 22 April 1950. Sejak saat itu susunan pemerintah di Sumatera Selatan terdiri dari Keresidenan, Kabupaten, dan Kewedanaan. Untuk Keresidenan Palembang terdiri dari 6 Kabupaten dengan 14 Kewedanaan. Susunan tingkat pemerintahan dan status Pemerintahan Otonomi tersebut masih tetap mengacu pada Undang Undang Nomor 22 Tahun 1948 meskipun Undang Undang RIS yang diberlakukan.

Selanjutnya diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1950 sebagai pengganti Undang Undang. Sebagai realisasi dari PP Nomor 3 Tahun 1950 ini, Badan Pekerja yang semula hanya membantu pemerintah dalam melaksanakan tugasnya diganti dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sumatera Selatan dan DPRS yang memiliki sendiri ketuo dan wakil ketuanya. Namun PP Nomor 3 Tahun 1950 belum dapatdiloksanakan sebagai mana mestinya. Oleh karena itu Kepala Daerah bersama-sama Badan Pekerja masih tetap menjalankan segala tugasnya yang semula menjadi tanggung jawab Gubernur atau Bupati. Masih dalam rangka penataan pemerintahan di daerah, diterbitkan pula PP Nomor 39 Tahun 1950 yang menetapkan Propinsi Sumatera Selatan (termasuk lampung dan Bengkulu) dibagi atas 14 (empat belas) Kabupaten dan 1 (satu) Kota Besar Palembang, serta 1 (satu) calon Kota Besar Tanjung Karang atau Teluk Betung. Sebagai pelaksanaannya terlebih dahulu dibentuk dewan-dewan kabupaten yang baru terbentuk 4 (empat) dewan kabupaten, yaitu tiga di lampung dan satu di Bengkulu. Selanjutnya PP Nomor 39 Tahun 1950 tersebut dibekukan sebagai akibat mosi dari Hadi Kusumo. Sehingga dengan demikian pembentukan Dewan Kabupaten dan sekaligus Kabupaten Musi Banyuasin tertunda hingga tahun 1954.

Berhubung pembentukan kabupaten terus semakin mendesak, dengan mengacu pada Keputusan Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah (Mendagri) Nomor 2 Tahun 1951 dan dengan alasan demi kemajuan demokrasi dan revolusi makapara pemuka masyarakat, kalangan DPR dan Gubernur mengadakan musyawarah yang hasilnya dituangkan dalam Surat Keputusan Nomor 53 Tahun 1954, yang antara lain menetapkan agar segera menata Pemerintahan Marga yang maksudnya agar pemerintahan marga ini menjadi sendi dasar yang kokoh dari pemerintahan atasan dengan menggunakan hak otonomi menurut hukum asli. Hal ini memudahkan penyesuaian diri dengan pembentukan otonomi daerah sambil menunggu Undang Undang Nomor 22 Tahun 1948 yang sedang ditinjau kembali.

Ide untuk menata Pemerintah Marga sebagai daerah otonomi yang berhak mengurus diri sendiri itu, kelihatannya mendapat pengakuan Kolonial Belanda yang ditandai dengan dikeluarkannya Indis Gemente Ordonanti Buitinguresten (IGOB) Stl 1938 Nomor 490 yang mengatur keuangan Pemerintahan Marga. Berhubung penataan pemerintahan Marga sebagai daerah yang paling rendah menampakkan hasil yang positif, karena disamping dapat mengatur diri sendiri juga ditaati rakyat sehingga pemerintah marga terkesan lebih efektif dan dihormati oleh rakyat. Sambil menunggu Undang Undang Nomor 22 Tahun 1948 diberlakukan kembali, diadakan pembentukan desa percobaan sebagai pilot proyek daerah otonom yang lebih kecil, yaitu Desa Rantau Bayur pada tahun 1953.

Dalam upaya mewujudkan pelaksanaan pembentukan kabupaten otonom, sementara menunggu ketentuan lebih lanjut SK Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Nomor 2 Tahun 1951 tanggal 25 Febuari 1951, Gubernur Kepala Daerah Propinsi Sumatera mengeluarkan Surat Instruksi Kebijasanaan Nomor: GB.30/ 1/1951 dan Surat Gubernur tanggal 10 Juli 1951 Nomor: D.P /9/ 1951 tentang persyaratan dan kriteria Pembentukan Kabupaten Daerah Otonom.

Sebagai realisasi kedua surat tersebut, Panitia Pembentukan Kabupaten Otonom (PPKO) mulai melaksanakan tugasnya. Sebagai dasar pembentukan kabupaten adalah wilayah kewedanaan dengan tolak ukur sebagai berikut:

Penduduk yang berjumlah sekitar 300.000 jiwa,
Daerah pertanian bahan makanan (beras) dan hasil bumi ekspor,
Pusat-pusat perdagangan atau pelabuhan untuk ekspor-impor,
Perhubungan yang sederhana baik jalan darat maupun air, dan
Hubungan sejarah dan pertalian darah antara rakyat setempat.

Sesuai dengan ketentuan tersebut maka dibentuklah Kabupaten Musi lIir-Banyuasin yang merupakan gabungan dari Kewedanaan Musi llir dan Kewedanaan Banyuasin yang dimasukkan dalam lingkup Kabupaten Palembang llir, Selain itu terdapat dua kewedanaan lain yang masuk lingkup Kabupaten Palembang llir, yaitu Kewedanaan Lematang/Ogan Tengah dan Rawas. Akan tetapi hasil kerja PPKO dan DPD Propinsi Sumatera Selatan tidak berlanjut, sehingga kewedanaan masih berfungsi sampai dikeluarkannya Undang Undang Nomor: 26 Tahun 1959. Dengan Undang Undang baru ini, terbentuklah Kabupaten-kabupaten dan Kotamadya di Propinsi Sumatera Selatan, yang terdiri dari 8 (delapan) kabupaten dan 2 (dua) kotamadya, termasuk diantaranya Kabupaten Musi Ilir Banyuasin dengan jumlah penduduk 463.803 jiwa, yang ibukotanya Sekayu.

C. Periode 1957 – Sekarang

Sebagai titik tolak kegiatan reformasi dan rekontruksi dibidang pemerintahan periode 1957-1965, adalah hasil Pemilihan Umum (Pemilu) yang pertama tahun 1955. Pelaksanaan Pemilu ini diharapkan mampu memperkokoh struktur politik disamping sebagai landasan dasar untuk melakukan penataan bidang pemerintahan sebagai peralihan dari sistem otokrasi birokrasi kepada sistem demokrasi yang berkedaulatan dan otonom.

Bagi Daerah Musi Banyuasin, sebelum terbentuknya kabupaten tidak dapat berbuat banyak untuk melaksanakan Perundang-undangan tersebut. Baru setelah terbentuk Kabupaten Musi lIir-Banyuasin pada tanggal 28 September 1956, berhasil melaksanakan tugas dengan terpilihnya R.Ahmad Abusamah sebagai Kepala Daerah, Zainal Abidin Nuh sebagai Bupati, dan Ki.H.Mursal dari Partai Masyumi sebagai Ketua DPR. Kemudian diperkokoh dengan Undang Undang Nomor:28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dan Kot Praja di Sumatera Selatan.

Gagalnya Dewan Konstituante membentuk Undang Undang Pengganti UUD Sementara RIS, mengakibatkan dikeluarkanya Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959 yang isinya antara lain membubarkan Dewan Konstituante, dan memberlakukan kembali UUD 1945, dan menyatakan UUD Sementara RIS tidak berlaku lagi. Sebagai tindak lanjut peristiwa ini, semua produk hukum yang bersumber pada UUD Sementara RIS diadakan penyesuaian kembali, bahkan ada yang diganti dengan produk hukum yang bersumber pada UUD 1945. Sementara menunggu ketetapan lebih lanjut, demi kelangsungan roda pemerintahan di daerah maka dikeluarkan penetapan Presiden Nomor 6 Tahun 1959 tanggal 7 Nopember 1959 tentang Pemerintahan Daerah.

Pada Bab I Pasal l penetapan Presiden Nomor 6 Tahun 1959 ini disebutkan bahwa Pemerintahan Daerah terdiri dari Kepala Daerah dan Perwakilan Rakyat Daerah. Oleh karena itu setelah penyesuaian penetapan Presiden Nomor 6 Tahun 1959, kedudukan Kepala Daerah masih tetop dijabat R. Ahmad Abusamah, dan Sekretaris Daerah dijabat Abul Korry (Abdul Korry Marajib). Kemudian dikeluarkan pula penetapan Presiden Nomor 5 Tahun 1960 tentang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRDGR). Dengan maksud penetapan Presiden tersebut Ketua DPRDGR ditetapkan Ki.H. Oemar Mustafah dari Partai Nahdatul Ulama (NU) dan untuk Bupati Kepada Daerah dicalonkan 2 (dua) orang, yaitu Usman Bakar, calon dari Veteran Angkatan 45, dan R. Ahmad Abusamah dari Partai Nasional lndonesio IPNII. Dari hasil pemilihan ini terpilihlah Usman Bakar sebagai Kepala Daerah yang dilantik pada tahun 1961 bertempat di Balai Pertemuan Sekanak Palembang oleh Gubernur Propinsi Sumatera Selatam Kol.Pol. Ahmad Bastari.

Sesuai dengan isi Bab II Pasal 14 Ayat 1, Penetapan Presiden Nomor 6 Tahun 1959, bahwa Kepala Daerah adalah alat Pemerintah Pusat dan alat Pemerintah Daerah. Dengan demikian Kepala Daerah diubah menjadi Bupati Kepala Daerah yang dalam hal ini adalah Bupati Kepala Daerah Swatantra Tingkat II Musi Banyuasin, disingkat dengan Daswati II Musi Banyuasin. Karena itu, Usman Bakar sebagai Bupati Kepala Daerah pada waktu serah terima, menerima dua jabatan yaitu sebagai Bupati serah terima dengan Bupati Zainal Abidin Nuh dan sebagai Kepala Daerah serah terima dengan R. Ahmad Abusamah.

Untuk membantu Bupati Kepala Daerah dalam melaksanakan tugasnya, dibentuklah Badan Pemerintah Harian (BPH). Namun saat itu pembentukan BPH masih belum memungkinkan maka Bupati Kepala Daerah masih dibantu Dewan Pemerintah Daerah (DPD). Pada saat dilantiknya Usman Bakar sebagai Bupati Kepala Daerah Daswati II Musi Banyuasin, seluruh kantor pemerintahan masih berada di Kota Praja Palembang, kecuali Kantor Pekerjaan Umum dan Kesehatan yang telah berada di Sekayu. Hal ini disebabkan pada waktu pembentukan kabupetn otonom oleh PPKO, Kabupaten otonom Musi Banyuasin tergabung dalam Kabupaten Palembang Ilir di bawah Keresidenan Palembang. Kemudian berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Nomor: Des.52/2/37-34 tanggal 1 April 1963 secara resmi ditetapkan Sekayu sebagai Ibukota Kabupaten Daswati II Musi Banyuasin.

Kemudian masa jabatan Bupati Kepala Daerah Daswati II Musi Banyuasin (Usman Bakar) berakhir. Sementara menunggu pemilihan Bupati, ditunjuk M. Sohan sebagai Pejabat Bupati Kepala Daerah Daswati II Musi Banyuasin yang ditugaskan melaksanakan pemerintahan disamping melaksanakan pemilihan Bupati. Pada saat pemilihan terdapat 3 (tiga) orang calon yang dlpllih, yaitu Abdullah Awam dari ABRI/TNI AD, M.Suhud Umar dari Polri, dan Arbain dari Partai Sarikat lslam lndonesia (PSII). Dari pemilihan tersebut terpilihlah Abdullah Awam yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: UP.14/11/39-1992 tanggal 18 Desember 1965. Pada saat pemilihan Bupati Abdullah Awam, Ketua DPRD-GR masih dijabat Ki.H.Umar Mustofah dan kemudian pada masa jabatan Bupati yang sama, digantikan oleh Abusamah Sahamid dari PSII. Setelah itu berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: Pemda.7 /2/25/82 tanggal 3 Maret 1971 Bupati Abdullah Awam mengakhiri masa jabatannya yang kemudian digantikan oleh Syaibani Azwari periode 1971-1976 dengan Ketua DPRD-GR Abdullah Suin.

Selanjutnya masih dalam rangka penertiban struktur Pemerintah Daerah, diterbitkan Undang Undang Nomor: 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Pemerintah di Daerah. Dan sejak dikeluarkannya Undang Undang ini penyelenggaraan pemerintahan daerah semakin tertib dan efektif. Hal ini dikarenakan Undang Undang tersebut lebih menyentuh kepentingan Pemerintah Pusat dan Daerah dengan adanya azas Dekonsentrasi dan Desentralisasi serta azas Pembantuan. Dengan demikian kedudukan menjadi Kepala Daerah dalam menyelenggarakan Pemerintah Daerah dan sebagai alat Pemerintah Pusat di daerah semakin jelas, sehingga Bupati sebagai penguasa tunggal di daerah merupakan salah satu sarana koordinasi yang paling tepat untuk menyentuh persepsi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Berdasarkan Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974, dilaksanakan pemilihan Bupati Kepala Daerah selama 5 tahun sekali demikian juga dengan pemilihan Ketua dan Wakil Wakil Ketua DPRD setiap usai Pemilu. Pelaksanaan UU tersebut mulai berjalan mantap sejak periode Bupati Kepala Daerah dijabat H.Amir Hamzah sampai dengan terpilihnya H. Nazom Nurhawi.

Adapun urutan Bupati Kepala Daerah berdasarkan Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974 adalah sebagai berikut:

H. Amir Hamzah, Letkol Infantri, ditetapkan dengan SK Mendagri Nomor:Pem.7 /5/13-220 tanggal 14 Juni 1976. Sebagai pengganti Bupati Syaibani Azwari dan sebagai Ketua DPRD adalah Rozali Harom. Selanjutnya Bupati Amir Hamzah terpilih kembali untuk kedua kalinya untuk periode 1981-1986.

Sulistijono, Letkol Kavaleri, ditetapkan dengan SK Mendagri Nomor: 131.26-83 tanggal 3 Juni 1986, periode 1986-1991,dan sebagai Ketua DPRD masih dijabat Rozali Harom

Arifin Djalil, Kolonel Infantri, ditetapkan dengan SK Mendagri Nomor: 131.16488 tanggal 1 Juni 1991 periode 1991-1996, dan sebagai Ketua DPRD dijabat Alirudin SH.

Nazom Nurhawi, Kolonel CHB, dengan SK Mendagri Nomor: 13.26-404 tanggal 4 Juni 1996, periode 1996-2001, dan sebagai Ketua DPRD dijabat Dr. Zainal Ansori dari Golongan Karya.

Pada tahun 1999 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 diganti dengan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Kemudian pada tahun 2004 terjadi perubahan atas Undang-Undang tersebut dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

Pada masa otonomi daerah dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 dan Undang-Undang 32 tahun 2004, telah dilaksanakan 2 kali pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. Bupati dan Wakil Bupati yang terpilih yaitu :

H. Alex Noerdin dan Mat Syuroh, periode 2001-2006, dilantik pada tanggal 31 Desember 2001. Bupati dan Wakil Bupati dilantik berdasarkan SK Mendagri Nomor 131.26.491 dan 131.26.492 tahun 2001 tanggal 26 Desember 2001 dan sebagai Ketua DPRD dijabat Letkol (CPL) Lili Achmadi.

H. Alex Noerdin dan H. Pahri Azhari, periode 2007-2012, dilantik pada tanggal 16 Januari 2007, berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 tahun 2005 tentang pengesahan, pengangkatan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Musi Banyuasin.

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin untuk periode 2007-2012 untuk pertama kalinya di Kab. Musi Banyuasin dipilih langsung oleh masyarakat yang sudah memiliki hak pilih sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 tahun 2005.^[9]

Pemerintahan

Bupati

Foto	Nama	Mulai Jabatan	Akhir Jabatan	Ket.	Foto	Wakil Bupati
	M. Toha Tohet	20 Februari 2025	Petahana	Definitif		Rohman

Dewan Perwakilan

Berikut ini adalah komposisi anggota DPRD Kabupaten Musi Banyuasin dalam tiga periode terakhir.

Partai Politik		Jumlah Kursi dalam Periode
Partai Politik		2014–2019^[10]	2019–2024^[11]	2024–2029
	PKB	4	4	6
	Gerindra	4	6	7
	PDI-P	8	7	6
	Golkar	5	7	10
	NasDem	4	3	5
	PKS	3	4	3
	PKN			(baru) 4
	Hanura	2	3	1
	PAN	9	5	2
	PBB	1	0	0
	Demokrat	4	2	0
	Perindo		(baru) 2	1
	PPP	1	2	0
Jumlah Anggota		45	45	45
Jumlah Partai		11	11	10

Kecamatan

Kabupaten Musi Banyuasin memiliki 15 kecamatan, 13 kelurahan dan 227 desa (dari total 236 kecamatan, 386 kelurahan dan 2.853 desa di seluruh Sumatera Selatan). Pada tahun 2017, jumlah penduduknya sebesar 608.125 jiwa dengan luas wilayahnya 14.266,26 km² dan sebaran penduduk 43 jiwa/km².^[12]^[13]

Daftar kecamatan dan kelurahan di Kabupaten Musi Banyuasin, adalah sebagai berikut:

Kode Kemendagri	Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah Desa	Status	Daftar Desa/Kelurahan
16.06.14	Babat Supat		16	Desa	Babat Banyuasin Babat Ramba Jaya Bandar Tenggulang Gajah Mati Gajah Muda Langkap Letang Seratus Lapan Suka Maju Sumber Jaya Supat Supat Barat Supat Timur Tanjung Kerang Tenggulang Baru Tenggulang Jaya
16.06.06	Babat Toman	2	11	Desa	Bangun Sari Beruge Kasmaran Muara Punjung Pangkalan Jaya Sereka Srimulyo Sugi Raya Sugi Waras Sungai Angit Toman
16.06.06	Babat Toman	2	11	Kelurahan	Babat Mangun Jaya
16.06.04	Batanghari Leko		16	Desa	Bukit Sejahtera Bukit Selabu Bukit Pangkuasan Lubuk Bintialo Lubuk Buah Pangkalan Bulian Pinggap Pengaturan Sako Suban Saut Sungai Napal Talang Buluh Talang Leban Tanah Abang Tanjung Bali Ulak Kembang
16.06.09	Bayung Lencir	2	21	Desa	Bayat Ilir Kali Berau Kepayang Lubuk Harjo Mangsang Mekar Jaya Mendis Mendis Jaya Muara Bahar Muara Medak Muara Merang Pagar Desa Pangkalan Bayat Pulai Gading Senawar Jaya Simpang Bayat Sindang Marga Sukajaya Tampang Baru Telang Wono Rejo
16.06.09	Bayung Lencir	2	21	Kelurahan	Bayung Lencir Bayung Lencir Indah
16.06.15	Jirak Jaya		12	Desa	Bangkit Jaya Baru Jaya Jembatan Gantung Jirak Layan Mekar Jaya Rejosari Rukun Rahayu Setia Jaya Sinar Jaya Talang Mandung Talang Simpang
16.06.08	Keluang	1	13	Desa	Cipta Praja Dawas Karya Maju Loka Jaya Mekar Jaya Mekar Sari Mulyo Asih Sido Rejo Sridamai Sumber Agung Tanjung Dalam Tegal Mulyo Tenggaro
16.06.08	Keluang	1	13	Kelurahan	Keluang
16.06.02	Lais		15	Desa	Danau Cala Epil Lais Lais Utara Petaling Purwosari Rantau Keroya Tanjung Agung Barat Tanjung Agung Selatan Tanjung Agung Timur Tanjung Agung Utara Teluk Teluk Kijing I Teluk Kijing II Teluk Kijing III
16.06.11	Lalan		27	Desa	Agung Jaya Bandar Agung Bumi Agung Galih Sari Jaya Agung Karang Agung Karang Rejo Karang Makmur Karang Mukti Karang Sari Karang Tirta Karya Mukti Madya Mulya Mandala Sari Mekar Jaya Mekar Sari Mulya Agung Mulya Jaya Perumpung Raya Purwo Agung Ringin Agung Sari Agung Sri Gading Sri Karang Rejo Suka Jadi Suka Makmur Tri Mulya Agung
16.06.13	Lawang Wetan		15	Desa	Bumi Ayu Karang Anyar Karang Ringin I Karang Ringin II Karang Waru Napal Pandan Dulang Rantau Kasih Rantau Panjang Simpang Sari Talang Piase Tanjung Durian Ulak Paceh Ulak Paceh Jaya Ulak Teberau
16.06.10	Plakat Tinggi		15	Desa	Air Putih Ilir Air Putih Ulu Bangun Harja Bukit Indah Cinta Karya Sialang Agung Sido Mukti Sido Rahayu Suka Damai Suka Jaya Suka Maju Suka Makmur Sumber Rejeki Tanjung Kaputran Warga Mulya
16.06.05	Sanga Desa	2	17	Desa	Air Itam Air Balui Jud I Jud II Keban I Keban II Kemang Macang Sakti Nganti Ngunang Ngunang II Ngunang III Panai Penggage Tanjung Raya Terusan Ulak Embacang
16.06.05	Sanga Desa	2	17	Kelurahan	Ngulak Ngulak I
16.06.01	Sekayu	4	10	Desa	Bailangu Baliangu Timur Bandar Jaya Lumpatan Lumpatan 2 Muara Teladan Rimba Ukur Sukarami Sungai Batang Sungai Medak
16.06.01	Sekayu	4	10	Kelurahan	Balai Agung Kayu Ara Serasan Jaya Soak Baru
16.06.03	Sungai Keruh		10	Desa	Gajah Mati Kartayu Keramat Jaya Kerta Jaya Pagar Kaya Sindang Marga Sungai Dua Rantau Sialang Sukalali Tebing Bulang
16.06.07	Sungai Lilin	2	13	Desa	Berlian Makmur Bukit Jaya Bumi Kencana Cinta Damai Linggo Sari Mekar Jadi Mulyo Rejo Nusa Serasan Panca Tunggal Pinang Banjar Sri Gunung Suka Damai Baru Sumber Rejeki
16.06.07	Sungai Lilin	2	13	Kelurahan	Sungai Lilin Sungai Lilin Jaya
16.06.12	Tungkal Jaya		16	Desa	Banjar Jaya Beji Mulyo Berlian Jaya Bero Jaya Timur Margo Mulyo Pandan Sari Pangkalan Tungkal Peninggalan Sinar Harapan Sido Mulyo Simpang Tungkal Sinar Tungkal Sri Mulyo Suka Damai Sumber Harum Sumber Sari
	TOTAL	13	227

Setelah 27 Desember 2017 sebanyak 15 kecamatan menjadi wilayah Muba. Namun Kecamatan Jirak Jaya belum dimasukkan sebagai Daerah Pemilihan pada Pemilu 2019.

Geografis & Topografi

Luas wilayah Kabupaten Musi Banyuasin adalah 14.265,96 km². Wilayah Kabupaten Musi Banyuasin mencakup 15% dari luas wilayah Provinsi Sumatera Selatan. Kabupaten Musi Banyuasin berada pada ketinggian 20-140 meter diatas permukaan laut (mdpl) dan terletak di antara 1,3°–4° LS, 103°–105° BT.^[14]

Kabupaten Musi Banyuasin berbatasan dengan Provinsi Jambi di sebelah utara. Kabupaten Musi Banyuasin berbatasan dengan Kabupaten Banyuasin di sebelah timur. Kabupaten Musi Banyuasin berbatasan dengan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di sebelah selatan. Sedangkan di sebelah barat, Kabupaten Musi Banyuasin berbatasan dengan Kabupaten Musi Rawas dan Kabupaten Musi Rawas Utara.^[15]

Kabupaten Musi Banyuasin mempunyai iklim tropis dan basah dengan variasi curah hujan antara 15,50-281,50 mm. Secara Topografi terdiri dari rawa-rawa dan payau. Jenis tanah yang ada di Kabupaten Musi Banyuasin terdiri dari 4 jenis yaitu: Organosol (di dataran rendah atau rawa-rawa), Lempung Halus (Penyebarannya sama dengan Organosol), Alluvial (di sepanjang sungai musi) dan Padzolik (di daerah berbukit-bukit).^[16]

Demografi

Bedasarkan Hasil Pencacahan Sensus Penduduk 2010, Penduduk Kabupaten Musi Banyuasin Berjumlah 561.458 jiwa yang terdiri atas 288.450 jiwa laki-laki dan 273.008 jiwa perempuan. Dengan Luas wilayah 14.265,96 kilometer persegi tersebut berarti dapat disimpulkan kepadatan penduduk Kabupaten Musi Banyuasin lebih kurang 39,43 jiwa per kilometer persegi.

Sensus Penduduk 2020 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Musi Banyuasin menyatakan bahwa Jumlah Penduduk Kabupaten Musi Banyuasin pada bulan September tahun 2020 berjumlah 622.206 jiwa yang terdiri atas 320.561 laki-laki dan 301.645 perempuan. Demografi tersebut sebanyak 27,67% Generasi Milenial, 29,24% Generasi Z, 20,07% Generasi X, 8,99% Generasi Boomer. Usia produktif sebanyak 60,80% berarti banyak tenaga kerja yang tersedia.

Berikut adalah penduduk Kabupaten Musi Banyuasin per Kecamatan:

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Luas	Jumlah Desa/Kelurahan
1	Babat Supat	35.740 jiwa	511,02 km²	16
2	Babat Toman	36.068 jiwa	1.291,00 km²	27
3	Batanghari Leko	19.670 jiwa	2.107,79 km²	16
4	Bayung Lencir	75.368 jiwa	4.847,00 km²	34
5	Jirak Jaya	19.086 jiwa	298,88 km²	12
6	Keluang	32.735 jiwa	400,57 km²	12
7	Lais	53.456 jiwa	755,53 km²	15
8	Lalan	39.298 jiwa	1.031,00 km²	26
9	Lawang Wetan	25.082 jiwa	232,00 km²	15
10	Plakat Tinggi	26.743 jiwa	247,00 km²	14
11	Sanga Desa	33.012 jiwa	317,00 km²	17
12	Sekayu	91.117 jiwa	701,60 km²	13
13	Sungai Keruh	23.351 jiwa	330,12 km²	18
14	Sungai Lilin	61.817 jiwa	374,26 km²	26
15	Tungkal Jaya	49.663 jiwa	821,00 km²	16

Pendidikan

Pada tahun 2023 jumlah sekolah yang ada di Kabupaten Musi Banyuasin secara umum jumlahnya cukup memadai, Jumlah SD/MI sebanyak 499 unit, SMP/MTs sebanyak 203 unit, SMA/SMK/MA sebanyak 104 unit.

Sementara jumlah murid tahun 2023 untuk tingkat SD/MI sebanyak 86.499 orang, SMP/MTs sebanyak 37.487 orang, SMA/SMK/MA sebanyak 29.030 orang.

Pendidikan formal	SD atau MI negeri dan swasta	SMP atau MTs negeri dan swasta	SMA negeri dan swasta	MA negeri dan swasta	SMK negeri dan swasta	Perguruan tinggi
Jumlah satuan	499	203	62	17	25	2
Data sekolah di Kabupaten Musi Banyuasin Sumber:^[17]

Kesehatan

Pada Tahun 2023, Kabupaten Musi Banyuasin telah memiliki 3 unit rumah sakit, 29 unit puskesmas, 34 unit klinik/balai kesehatan, dan memiliki 547 unit posyandu yang tersebar di Kabupaten Musi Banyuasin.^[18]

No.	Kode	Nama Rumah Sakit	Jenis	Tipe	Alamat
1	1606022	RS Umum Daerah Sungai Lilin	RSUD	C	Jl. Palembang - Jambi KM 117, Kelurahan Sungai Lilin, Kecamatan Sungai Lilin, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan 30755
2	1606011	RS Umum Daerah Sekayu	RSUD	B	Jl. Bupati Oesman Bakar, Kelurahan Kayu Ara, Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan 30711
3	1606032	RS Umum Daerah Bayung Lencir	RSUD	C	Jl. Palembang - Jambi KM 200, Kelurahan Bayung Lencir, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan 30756

Olahraga

Stadion Serasan Sekate

Kabupaten Musi Banyuasin memiliki banyak fasilitas olahraga yang lengkap diantaranya Stadion Serasan Sekate, markas dari klub sepak bola Persimuba. Selain itu Kabupaten Musi Banyuasin juga memiliki fasilitas stadion dalam ruang seperti GOR Ranggonang. Kabupaten Musi Banyuasin juga memiliki fasilitas olahraga balap yaitu Sirkuit Internasional Skyland yang sering digunakan untuk balap motor, di sirkuit ini juga sering diadakan event-event penting setiap tahunnya.

Galeri

Kapal uap "Babat" di Babat Toman (foto diambil antara tahun 1900 dan 1920)

Tokoh penting

Alex Noerdin, Gubernur Sumatera selatan periode 2008-2018
Kahar Muzakir, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Iskandar M. Sahil, Mantan Staf Khusus KSAD
Beni Hernedi, Mantan Wakil Bupati Musi Banyuasin
Dodi Reza Alex Noerdin, Mantan Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi, Sekretaris Daerah Musi Banyuasin
Abusari, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan & Mantan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin
Agung Firman Sampurna, Ketua Umum Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia

Referensi

^ "UU No. 28 Tahun 1959". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2024-07-22.
^ ^a ^b ^c "Visualisasi Data Kependudukan - Kementerian Dalam Negeri 2023" (Visual). www.dukcapil.kemendagri.go.id. Diakses tanggal 4 April 2024.
^ "Indeks Pembangunan Manusia 2021-2023". BPS Provinsi Sumatera Selatan. Diakses tanggal 2024-06-24.
^ "APBD Muba Tahun 2023 Rp1,153 Triliun Lebih". Sumsel Satu. 2023-08-15. Diakses tanggal 2024-07-01.
^ "Pendapatan Asli Daerah Pajak Hotel Pajak Restoran Pajak Hiburan Kabupaten Kota". Kementerian Keuangan. Diakses tanggal 2024-06-30.
^ "Rincian Alokasi Dana Alokasi Umum Provinsi/Kabupaten Kota Dalam APBN T.A 2023" (PDF). www.djpk.kemenkeu.go.id. (2023). Diarsipkan dari asli (pdf) tanggal 2023-06-16. Diakses tanggal 31 Maret 2024. ;
^ "Rincian Alokasi Dana Alokasi Khusus Provinsi/Kabupaten Kota Dalam APBN T.A 2023" (PDF). www.djpk.kemenkeu.go.id. (2023). Diarsipkan dari asli (pdf) tanggal 2023-06-20. Diakses tanggal 31 Maret 2024. ;
^ Selatan, ANTARA News Sumatera. "Toha-Rohman resmi dilantik jadi Bupati-Wakil Bupati Musi Banyuasian 2025-2030". ANTARA News Sumatera Selatan. Diakses tanggal 2025-02-23.
^ Juansyah. "Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin". mubakab.go.id (dalam bahasa Indonesia). Diakses tanggal 2025-01-16. Pemeliharaan CS1: Bahasa yang tidak diketahui (link)
^ Perolehan Kursi DPRD Musi Banyuasin 2014-2019
^ Perolehan Kursi DPRD Musi Banyuasin 2019-2024
^ "Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan". Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Diarsipkan dari asli tanggal 29 Desember 2018. Diakses tanggal 3 Oktober 2019.
^ "Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Permendagri nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan". Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Diarsipkan dari asli (PDF) tanggal 25 Oktober 2019. Diakses tanggal 15 Januari 2020.
^ Rigen, M. R., dan Khabibah (2023). Citra Kabupaten Musi Banyuasin dalam Arsip. Jakarta: Arsip Nasional Republik Indonesia. hlm. 2. ISBN 978-602-6503-35-0. Pemeliharaan CS1: Banyak nama: authors list (link) Pemeliharaan CS1: Status URL (link)
^ Rodiah dan Setianta, T. (2023). Kabupaten Musi Banyuasin Dalam Angka 2023 (PDF). BPS Kabupaten Musi Banyuasin. hlm. 9. ISSN 0215-398X. Pemeliharaan CS1: Status URL (link)
^ ".BPBD Musi Banyuasin. Peta ". bpbd.mubakab.go.id. Diakses tanggal 2024-06-19.
^ Banyuasin, Badan Pusat Statistik Kabupaten Musi. "Kabupaten Musi Banyuasin Dalam Angka 2024". musibanyuasinkab.bps.go.id. Diakses tanggal 2025-01-11.
^ "Jumlah Fasilitas Kesehatan". BPS Sumatera Selatan.

Pranala luar

(Indonesia) Situs web resmi

Artikel bertopik geografi atau tempat Indonesia ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya.

[1] "UU No. 28 Tahun 1959". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2024-07-22.

[DUKCAPIL-2] "Visualisasi Data Kependudukan - Kementerian Dalam Negeri 2023" (Visual). www.dukcapil.kemendagri.go.id. Diakses tanggal 4 April 2024.

[3] "Indeks Pembangunan Manusia 2021-2023". BPS Provinsi Sumatera Selatan. Diakses tanggal 2024-06-24.

[4] "APBD Muba Tahun 2023 Rp1,153 Triliun Lebih". Sumsel Satu. 2023-08-15. Diakses tanggal 2024-07-01.

[5] "Pendapatan Asli Daerah Pajak Hotel Pajak Restoran Pajak Hiburan Kabupaten Kota". Kementerian Keuangan. Diakses tanggal 2024-06-30.

[6] "Rincian Alokasi Dana Alokasi Umum Provinsi/Kabupaten Kota Dalam APBN T.A 2023" (PDF). www.djpk.kemenkeu.go.id. (2023). Diarsipkan dari asli (pdf) tanggal 2023-06-16. Diakses tanggal 31 Maret 2024. ;

[7] "Rincian Alokasi Dana Alokasi Khusus Provinsi/Kabupaten Kota Dalam APBN T.A 2023" (PDF). www.djpk.kemenkeu.go.id. (2023). Diarsipkan dari asli (pdf) tanggal 2023-06-20. Diakses tanggal 31 Maret 2024. ;

[8] Selatan, ANTARA News Sumatera. "Toha-Rohman resmi dilantik jadi Bupati-Wakil Bupati Musi Banyuasian 2025-2030". ANTARA News Sumatera Selatan. Diakses tanggal 2025-02-23.

[9] Juansyah. "Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin". mubakab.go.id (dalam bahasa Indonesia). Diakses tanggal 2025-01-16. Pemeliharaan CS1: Bahasa yang tidak diketahui (link)

[10] Perolehan Kursi DPRD Musi Banyuasin 2014-2019

[11] Perolehan Kursi DPRD Musi Banyuasin 2019-2024

[Permendagri-137-2017-12] "Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan". Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Diarsipkan dari asli tanggal 29 Desember 2018. Diakses tanggal 3 Oktober 2019.

[Permendagri-72-2019-13] "Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Permendagri nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan". Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Diarsipkan dari asli (PDF) tanggal 25 Oktober 2019. Diakses tanggal 15 Januari 2020.

[14] Rigen, M. R., dan Khabibah (2023). Citra Kabupaten Musi Banyuasin dalam Arsip. Jakarta: Arsip Nasional Republik Indonesia. hlm. 2. ISBN 978-602-6503-35-0. Pemeliharaan CS1: Banyak nama: authors list (link) Pemeliharaan CS1: Status URL (link)

[15] Rodiah dan Setianta, T. (2023). Kabupaten Musi Banyuasin Dalam Angka 2023 (PDF). BPS Kabupaten Musi Banyuasin. hlm. 9. ISSN 0215-398X. Pemeliharaan CS1: Status URL (link)

[16] ".BPBD Musi Banyuasin. Peta ". bpbd.mubakab.go.id. Diakses tanggal 2024-06-19.

[17] Banyuasin, Badan Pusat Statistik Kabupaten Musi. "Kabupaten Musi Banyuasin Dalam Angka 2024". musibanyuasinkab.bps.go.id. Diakses tanggal 2025-01-11.

[18] "Jumlah Fasilitas Kesehatan". BPS Sumatera Selatan.

[8]

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

[7]

[9]

[10]

[11]

[12]

[13]

[14]

[15]

[16]

[17]

[18]