Papua Selatan

provinsi di Indonesia

Papua Selatan adalah salah satu provinsi di Indonesia yang dimekarkan dari provinsi Papua.[2] Ibukotanya berada di Kota Merauke.[3][4]

Papua Selatan
Ha Anim
Peta
Negara Indonesia
Dasar hukum pendirianUU No. 12 Tahun 1969
Hari jadi30 Juni 2022[1]
Ibu kotaKota Merauke
Jumlah satuan pemerintahan
Daftar
  • Kabupaten: 4
  • Kota: 1
  • Kecamatan: 74
  • Kelurahan: 13
  • Desa: 674
Luas
 • Total127,280 km2 (49,140 sq mi)
Populasi
 (2020)
 • Total516,617
 • Kepadatan4,1/km2 (11/sq mi)
Demografi
 • BahasaBahasa Indonesia (resmi), Asmat, Boazi, Citak, Jawa, dan lain-lain.
Zona waktuWIT
Kode area telepon
Daftar
  • 0902 - Agats (Asmat)
  • 0971 - Merauke
  • 0975 - Tanah Merah
Situs webpapua.go.id

Latar belakangSunting

Papua Selatan telah diperjuangkan untuk menjadi provinsi tersendiri sejak tahun 2002 dan kembali diajukan menjadi provinsi pada tahun 2020. Hal tersebut dikarenakan Pemerintah Indonesia ingin rakyat Papua maju.[5][6] Pemekaran Provinsi Papua Selatan awalnya direncanakan akan terdiri atas lima kabupaten, yakni Kabupaten Asmat, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Pegunungan Bintang, dan Kabupaten Merauke. Atas dasar pertimbangan wilayah Kabupaten Pegunungan Bintang kemudian memilih undur diri dikarenakan jarak yang lebih dekat dengan Kota Jayapura, namun akhirnya ikut ke Provinsi Papua Pegunungan.[7]

SejarahSunting

Sebelum datangnya penjajah, wilayah rawa-rawa Papua Selatan dihuni oleh berbagai suku seperti Asmat dan Marind yang masih menjaga tradisinya. Suku Marind atau Malind dulunya hidup berkelompok di sepanjang sungai di Merauke dan hidup dengan berburu, meramu, dan berkebun. Selain itu orang Marind juga dikenal sebagai suku pengayau atau pemburu kepala (headhunting). Orang Marind menggunakan perahu mengarungi sungai dan pantai menuju kampung yang jauh dan memenggal kepala penghuninya. Orang Marind kemudian pulang membawa kepala korbannya untuk diawetkan dan dirayakan.[8][9][10]

Pada abad ke-19, Bangsa Eropa mulai melakukan penjajahan di Pulau Papua. Pesisir selatan Papua dibelah dengan garis lurus, bagian barat masuk ke wilayah Belanda dan bagian timur masuk wilayah Inggris. Suku Malind sering melewati perbatasan tersebut untuk pergi mengayau. sehingga pada tahun 1902, Belanda mendirikan pos militer di ujung timur Papua Selatan untuk memperkuat perbatasan dan memberantas tradisi itu. Pos ini berada di sungai Maro sehingga diberi nama Merauke. Belanda juga menempatkan misi katolik di pos ini untuk menyebarkan agamanya serta membantu menghentikan tradisi pengayauan. Pos ini lama kelamaan semakin ramai menjadi sebuah kota. Kemudian Merauke dijadikan ibukota dari Afdeeling Zuid Nieuw Guinea (Provinsi Nugini Selatan). Orang Jawa juga didatangkan ke Merauke untuk membuka lahan persawahan.[8][10]

Selain sungai Maro, Belanda juga mendengar informasi tentang sungai lain yang lebih besar yang dinamakan Sungai Digul. Belanda kemudian mengirim ekspedisi kesana. Tahun 1920an, muncul ide untuk memanfaatkan pedalaman Papua sebagai kamp tahanan. Lokasi yang cocok adalah Boven Digoel (hulu sungai Digul) yang kemudian didirikan kamp bernama Tanah Merah. Hutan yang lebat dan sungai Digul yang ganas ditambah wabah malaria menyebabkan tahanan tersiksa namun tak bisa meloloskan diri. Beberapa tokoh yang pernah ditahan disini antara lain Moh. Hatta dan Sutan Sjahrir. Setelah Belanda pergi tahun 1960an, Tanah Merah makin ramai menjadi suatu kota dan akhirnya menjadi ibukota Kabupaten Boven Digoel.[10][11][12]

Tahun 1960an, seluruh Nugini Belanda berhasil dikuasai Indonesia. Bekas Zuid Nieuw Guinea diubah menjadi Kabupaten Merauke dengan ibukotanya di Kota Merauke. Pada tahun 2002, Kabupaten Merauke dimekarkan menjadi empat kabupaten seperti sekarang yaitu Merauke, Mappi, Asmat, dan Boven Digoel. Seluruh bekas Kabupaten Merauke terdahulu yang mencakup empat kabupaten akhirnya dijadikan provinsi bernama Papua Selatan pada tahun 2022.

PemerintahanSunting

Daftar GubernurSunting

Dewan PerwakilanSunting

Kabupaten dan KotaSunting

No. Kabupaten/kota Pusat pemerintahan Bupati/wali kota Luas wilayah (km²)[13] Jumlah penduduk Distrik Kelurahan/kampung Lambang Peta lokasi
1 Kabupaten Asmat Agats Elisa Kambu 31.983,69 110.105 19 -/221
2 Kabupaten Boven Digoel Tanah Merah Hengky Yaluwo 27.108,00 64.285 20 -/112
3 Kabupaten Mappi Kepi Kristosimus Yohanes Agawemu 24.118,00 108.295 15 2/162
4 Kabupaten Merauke Merauke Romanus Mbaraka 44.071,00 230.932 20 11/179


EkonomiSunting

KesehatanSunting

DemografiSunting


ReferensiSunting

  1. ^ "PERDA Provinsi Papua No 6 Tahun 2016" (PDF). peraturan.bpk.go.id. Diakses tanggal 22 April 2021. 
  2. ^ "Sah! DPR Setujui Pemekaran Papua, RI Punya 37 Provinsi | Kabar24". Bisnis.com. 2022-06-30. Diakses tanggal 2022-06-30. 
  3. ^ "Tito Karnavian: Pemekaran Provinsi Papua didasari Data Intelijen". nasional.okezone.com. Diakses tanggal 2021-05-06. 
  4. ^ "Pemekaran Provinsi Papua, Indonesia". www.bbc.com. Diakses tanggal 2021-05-06. 
  5. ^ "Rakyat Mana yang Menginginkan Provinsi Papua Selatan?". jubi.co.id. Diakses tanggal 2021-05-06. 
  6. ^ "Kabupaten Pegunungan Bintang Tolak Gabung Provinsi Papua Selatan". jubi.co.id. Diakses tanggal 2021-05-06. 
  7. ^ "Mendagri Tito Sebut Pemekaran Provinsi Papua Selatan Hanya 4 Kabupaten". detik.com. Diakses tanggal 2021-09-12. 
  8. ^ a b Daeli, Onesius Otenieli (2018). "Spiritualitas dan Transformasi". Melintas : An International Journal of Philosophy and Religion. Fakultas Filsafat UNPAR. 34 (1). 
  9. ^ Sinaga, Jaya; Fenetiruma, Raymond; Pelu, Handika (2021). "Pengangkatan Anak Adat dalam Suku Malind di Kabupaten Merauke". Jurnal Restorative Justice. Fakultas Hukum Universitas Musamus. 5 (1). 
  10. ^ a b c J.P.D.Groen (2022-01-25). "Pengayauan Marind". kombai.nl. Diakses tanggal 2022-07-01. 
  11. ^ "Sejarah Boven Digoel". Pemerintah Kabupaten Boven Digoel. Diakses tanggal 2022-07-01. 
  12. ^ J.P.D. Groen (2020-12-08). "Belanda Masuk Kali Digul". kombai.nl. Diakses tanggal 2022-07-01. 
  13. ^ "Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan". Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Diakses tanggal 3 Oktober 2019.