Buka menu utama

Kabupaten Nunukan

1 kabupaten di Kalimantan Utara

Kabupaten Nunukan adalah sebuah kabupaten di Provinsi Kalimantan Utara, Indonesia. Kabupaten ini merupakan wilayah paling utara dari Provinsi Kalimantan Utara.[1] Ibu kota kabupaten terletak di kota Nunukan. Kabupaten yang memiliki luas wilayah 14.493 km² dan berpenduduk sebanyak 140.842 jiwa (hasil Sensus Penduduk Indonesia 2010) ini mempunyai motto "Penekindidebaya" yang artinya "Membangun Daerah" yang berasal dari bahasa Tidung. Nunukan juga adalah nama sebuah kecamatan di kabupaten ini.

Kabupaten Nunukan
Lambang Kabupaten Nunukan
Lambang Kabupaten Nunukan


Moto: Penekindi Debaya
(Bahasa Tidung: Membangun Daerah)


Kantor Bupati Nunukan
Kantor Bupati Nunukan
Lokasi Kalimantan Utara Kabupaten Nunukan.svg
Peta lokasi Kabupaten Nunukan di Kalimantan Utara
Koordinat: 3°15'00" - 4°24'55" LU
115°33'00" - 118°03'55" BT.[1]
Provinsi Kalimantan Utara
Dasar hukum UU No. 47 Tahun 1999
Tanggal peresmian 4 Oktober 1999
Ibu kota Nunukan
Pemerintahan
-Bupati Asmin Laura Hafid
APBD
-APBD 1,6 Triliun (2013)
-DAU Rp. 307.765.777.000.-(2013)[2]
Luas 13.841,90 km²
Populasi
-Total 185.449 Jiwa (2016)[3]
-Kepadatan 10,71 jiwa/km²
Demografi
-Agama Islam 65.63%
Kristen Protestan 27.14%
Katolik 6.55%
Buddha 0.42%
Hindu 0.26%
Konghuchu 0.01%[4]
-Kode area telepon 0556
Pembagian administratif
-Kecamatan 16
-Kelurahan 218
Simbol khas daerah
Situs web http://www.nunukankab.go.id/

Pelabuhan Nunukan merupakan pelabuhan lintas dengan kota Tawau, Malaysia. Bagi penduduk kota Nunukan yang hendak pergi ke Tawau diperlukan dokumen PLB (Pas Lintas Batas). Setiap hari rata-rata sekitar 8 unit kapal cepat dengan kapasitas kurang lebih 100 orang mondar-mandir antar Nunukan dengan Tawau, Malaysia.

GeografiSunting

SejarahSunting

Kabupaten Nunukan merupakan wilayah pemekaran dari Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara. Pembentukan kabupaten ini berdasarkan pertimbangan luas wilyah, peningkatan pembangunan, dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Pemekaran Kabupaten Bulungan di pelopori oleh R.A. Besing yang pada saat itu menjabat sebagai bupati.

Pada tahun 1999, pemerintah pusat memberlakukan otonomi daerah dengan didasari Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan dasar inilah dilakukan pemekaran pada Kabupaten Bulungan menjadi 2 kabupaten baru lainnya, yaitu Kabupaten Nunukan dan Kabupaten Malinau.

Pemekaran Kabupaten ini secara hukum diatur dalam UU Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Kutai Barat dan Kota Bontang pada tanggal 4 Oktober 1999. Dengan dasar UU Nomor 47 tahun 1999 tersebut Nunukan resmi menjadi kabupaten dengan 5 wilayah administratif, yakni:

Pada tahun 2003 terjadi tragedi kemanusiaan besar-besaran di Nunukan ketika para pekerja gelap asal Indonesia yang bekerja di Malaysia dideportasi kembali ke Indonesia lewat Nunukan. Sejak tahun 2012, kabupaten ini merupakan bagian dari Provinsi Kalimantan Utara, seiring dengan pemekaran provinsi baru tersebut dari Provinsi Kalimantan Timur.

PemerintahanSunting

 
Stempel paspor dari Nunukan, Indonesia

Daftar BupatiSunting

No. Foto Nama Awal Jabatan Akhir Jabatan Wakil Bupati Keterangan Ref.
1 Drs. Bustaman Arham 12 Oktober 1999 30 Mei 2001 Penjabat bupati
2 H. Abdul Hafid Ahmad 30 Mei 2001 30 Mei 2006 Drs. Kasmir Foret, M.M. Periode pertama
30 Mei 2006 30 Mei 2011 Periode kedua
3 Drs. H. Basri, M.Si. 30 Mei 2011 30 Mei 2016 Hj. Asmah Gani
4 Hj. Asmin Laura Hafid, S.E., M.M. 1 Juni 2016 Sekarang Ir. H. Paridil Murad, S.E., M.T. [5]

Dewan PerwakilanSunting

DPRD Nunukan beranggotakan 25 orang yang dipilih melalui pemilihan umum setiap lima tahun sekali. Pimpinan DPRD Nunukan terdiri dari 1 Ketua dan 2 Wakil Ketua yang berasal dari partai politik dengan jumlah kursi terbanyak. Anggota DPRD Nunukan yang sedang menjabat saat ini adalah hasil Pemilu 2019 yang dilantik pada 11 Agustus 2019 oleh Ketua Pengadilan Negeri Nunukan, Candra Nurendra Adiyana, S.H., di Gedung DPRD Nunukan. Komposisi anggota DPRD Nunukan periode 2019-2024 terdiri dari 10 partai politik dimana Partai Hanura merupakan pemilik kursi terbanyak yaitu 7 kursi.[6][7][8]

KecamatanSunting

Kabupaten Nunukan terdiri dari 19 kecamatan, 8 kelurahan, dan 232 desa. Pada tahun 2017, jumlah penduduknya mencapai 174.136 jiwa dengan luas wilayah 13.841,90 km² dan sebaran penduduk 12 jiwa/km².[9]

Daftar kecamatan dan kelurahan di Kabupaten Nunukan, adalah sebagai berikut:

Kecamatan Jumlah Desa Daftar Desa/Kelurahan
Krayan, Nunukan 23
Krayan Barat, Nunukan 25
Krayan Tengah, Nunukan 11
Krayan Timur, Nunukan 17
Krayan Selatan, Nunukan 13
Lumbis, Nunukan 28
Lumbis Ogong, Nunukan 49
Nunukan, Nunukan 5
Nunukan Selatan, Nunukan 4
Sebatik, Nunukan 4
Sebatik Barat, Nunukan 4
Sebatik Tengah, Nunukan 4
Sebatik Timur, Nunukan 4
Sebatik Utara, Nunukan 3
Sebuku, Nunukan 10
Sei Menggaris, Nunukan 4
Sembakung, Nunukan 10
Sembakung Atulai, Nunukan 10
Tulin Onsoi, Nunukan 12
TOTAL 240

Pemekaran DaerahSunting

Pemekaran Kota Sebatik yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Nunukan masih menunggu putusan dari DPR RI sedangkan usulan pemekaran Kabupaten Bumi Dayak Perbatasan, Kabupaten Krayan dan Kota Nunukan yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Nunukan masih menunggu putusan DPRD Kabupaten Nunukan.[10][11]

TransportasiSunting

Pelabuhan Nunukan merupakan pelabuhan lintas dengan kota Tawau, Malaysia. Bagi penduduk kota Nunukan yang hendak pergi ke Tawau diperlukan dokumen PLB (Pas Lintas Batas). Setiap hari rata-rata sekitar 8 unit kapal cepat dengan kapasitas kurang lebih 100 orang mondar-mandir antar Nunukan dengan Tawau, Malaysia.

Media MassaSunting

RadioSunting

  • Radio Republik Indonesia Nunukan 97.1 FM
  • Radio Maroni 103 FM
  • Radio Ambalat 88.8 FM
  • Radio Devia 102.2 FM
  • Radio SIP 90.4 FM
  • Radio Swara Tribun Indonesia 101.4 FM

ReferensiSunting

  1. ^ a b Situs Kabupaten Nunukan - Kelurahan dan Desa
  2. ^ "Perpres No. 10 Tahun 2013". 2013-02-04. Diakses tanggal 2013-02-15. 
  3. ^ "Kabupaten Nunukan Dalam Angka 2017"
  4. ^ "Banyaknya Pemeluk Agama Menurut Golongan Agama dan Kabupaten/Kota"
  5. ^ "Bupati Cantik Itu Akhirnya Dilantik". prokal.co. 1 Juni 2016. Diakses tanggal 11 Desember 2016. 
  6. ^ Asrin. Sobirin, ed. "25 Anggota DPRD Nunukan Resmi Dilantik". KORAN KALTARA. Diakses tanggal 18-09-2019. 
  7. ^ Yusuf P. (12-08-2019). "Anggota DPRD Nunukan periode 2019 – 2024 resmi dilantik". MITRA POL. Diakses tanggal 18-09-2019. 
  8. ^ Nurrahma Wati (12-08-2019). "Ketua DPRD Nunukan : Saatnya Sekarang, kembali ke Dua Warna Merah Putih". merposnews.com. Diakses tanggal 18-09-2019. 
  9. ^ "Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan". Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Diakses tanggal 5 Desember 2018. 
  10. ^ Pemekaran DOB Kota Sebatik Sudah Siap 99 Persen kaltim.tribunnews.com
  11. ^ Massa Desak Pembentukan Kabupaten Bumi Dayak Perbatasan kaltim.tribunnews.com

Pranala luarSunting