Kalimantan Utara

Provinsi di Indonesia

Koordinat: 0°57′N 116°26′E / 0.950°N 116.433°E / 0.950; 116.433

Kalimantan Utara (disingkat Kaltara) adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di bagian utara Pulau Kalimantan. Provinsi ini berbatasan langsung dengan negara tetangga Malaysia, yaitu Negara Bagian Sabah dan Sarawak. Pusat pemerintahan Kalimantan Utara saat ini berada di Kota Tanjung Selor, bersama dengan pusat pemerintahan Kabupaten Bulungan.[2]

Kalimantan Utara
Provinsi di Indonesia
Kaltara
Tugu Dwikora, Nunukan.
Tugu Dwikora, Nunukan.
Bendera Kalimantan Utara
Bendera
Lambang resmi Kalimantan Utara
Motto: 
Benuanta
Peta
Peta
Negara Indonesia
Hari jadi22 April 2013
Ibu kotaKota Tanjung Selor
Jumlah satuan pemerintahan
Pemerintahan
 • GubernurZainal Arifin Paliwang
 • Wakil GubernurYansen Tipa Padan
 • Sekretaris DaerahSuriansyah
 • Ketua DPRDNurhayati Andris
Luas
 • Total75.467,70 km2 (29,138,24 sq mi)
Populasi
 • Total688.426
 • Kepadatan9/km2 (20/sq mi)
Demografi
 • AgamaIslam 70,97%
Kristen 28,32%
- Protestan 21,10%
- Katolik 7,22%
Buddha 0,65%
Hindu 0,06%[2]
 • BahasaIndonesia (resmi), Dayak (dominan), Banjar, Bulungan, Jawa, Melayu, Tausug, Tidung
 • IPM 70,63 (2020) ( Tinggi )
Increase 71,15 (2019) ( Tinggi ) [3]
Zona waktuUTC+08:00 (WITA)
Kode pos
77xxx
Kode area telepon
ISO 3166 codeID-KU
Nomor TNKBKU
Dasar hukum pendirianUU No.20 tahun 2012
DAURp. 1.205.960.153.000,00- (2019)[4]
Lagu daerahLeten Jenai, Kucing Hitam, Bebilin, Jugit Demaring
Rumah adatRumah Baloy, Lamin Adat
Senjata tradisionalMandau
FloraAnggrek Hitam
FaunaRangkong Badak
Situs webkaltaraprov.go.id


Peta topografi Kalimantan Utara

Saat ini Kalimantan Utara merupakan provinsi termuda Indonesia yang resmi disahkan menjadi provinsi dalam rapat paripurna DPR pada tanggal 25 Oktober 2012 berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2012.[5]

Kementerian Dalam Negeri menetapkan 11 daerah otonomi baru yang terdiri atas satu provinsi dan 10 kabupaten, termasuk Kaltara pada hari Senin, 22 April 2013. Bersama dengan penetapan itu, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi melantik kepala daerah masing-masing, termasuk pejabat Gubernur Kaltara yakni Irianto Lambrie. Infrastruktur pemerintahan Kalimantan Utara masih dalam proses persiapan yang direncanakan akan berlangsung paling lama dalam 1 tahun.[6]

SejarahSunting

Sejarah Sebelum PembentukanSunting

 
Provinsi Borneo saat masa awal kemerdekaan, tahun 1945.

Dalam sejarahnya negeri-negeri di bagian utara pulau Kalimantan, yang meliputi Sarawak, Sabah, Brunei .[7] Sejak masa Hindu hingga masa sebelum terbentuknya Kesultanan Bulungan, daerah yang sekarang menjadi wilayah provinsi Kalimantan Utara hingga daerah Kinabatangan di Sabah bagian Timur merupakan wilayah mandala negara Berau yang dinamakan Nagri Marancang.[8] Namun belakangan sebagian utara Nagri Marancang (alias Sabah bagian Timur) terlepas dari Berau karena diklaim sebagai wilayah mandala Brunei, kemudian oleh Brunei dihadiahkan kepada Kesultanan Sulu dan Suku Suluk mulai bermukim di sebagian wilayah tersebut.[9] Kemudian kolonial Inggris menguasai sebelah utara Nagri Marancang dan Belanda menguasai sebelah selatan Nagri Marancang (sekarang provinsi Kaltara).[10][11]

Wilayah yang menjadi provinsi Kalimantan Utara merupakan bekas wilayah Kesultanan Bulungan. Kesultanan Bulungan menjadi daerah perluasan pengaruh Kesultanan Sulu.[12] Namun Kerajaan Berau (yang merupakan induk dari Kesultanan Bulungan) menurut Hikayat Banjar termasuk salah satu vazal atau negara bagian di dalam mandala negara Kesultanan Banjar sejak zaman dahulu kala, ketika Kesultanan Banjar masih bernama Kerajaan Negara Dipa (masa Hindu).[13] Sampai tahun 1850, negeri Bulungan masih diklaim sebagai negeri bawahan dalam mandala negara Kesultanan Sulu.[14] Namun dalam tahun 1853, negeri Bulungan sudah dimasukkan dalam wilayah Hindia Belanda atau kembali menjadi bagian dari Berau.[15] Walaupun belakangan negeri Bulungan di bawah kekuasaan Pangeran dari Brunei, tetapi negeri tersebut masih tetap termasuk dalam mandala negara Berau.

Berdasarkan perjanjian antara negara Kesultanan Banjar dengan VOC Belanda yang dibuat pada tanggal 13 Agustus 1787 dan 4 Mei 1826, maka secara hukum negara Kesultanan Banjar menjadi daerah protektorat VOC Belanda dan beberapa daerah bagian dan negara bagian yang diklaim sebagai bekas vazal Banjar diserahkan sebagai properti VOC Belanda termasuk Berau dan daerah taklukannya, maka Kompeni Belanda membuat batas-batas wilayahnya yang diperolehnya dari Banjar berdasarkan perjanjian tersebut yaitu wilayah paling barat adalah negara bagian Sintang, daerah bagian Lawai dan Daerah Aliran Sungai Jelai (salah satu wilayah Kepageranan Kotawaringin di dalam negara kesultanan Banjar) sedangkan wilayah paling timur adalah negara bagian Berau.[16] Negara bagian Berau meliputi negeri kesultanan Gunung Tabur, negeri kesultanan Tanjung/Sambaliung, negeri kesultanan Bulungan & distrik Tidung yang dihapuskan tahun 1916.[17] Berdasarkan peta Hindia Belanda tahun 1878 saat itu menunjukkan posisi perbatasan jauh lebih ke utara dari perbatasan Kaltara-Sabah hari ini, karena mencakupi semua perkampungan suku Tidung yang ada di wilayah Tawau.[18]

Sejarah Pembentukan KaltaraSunting

 
Kantor Gubernur Kalimantan Utara yang berada di kota Tanjung Selor.

Proses pemekaran Kalimantan Utara menjadi suatu provinsi terpisah dari Kalimantan Timur telah dimulai pada tahun 2000-an.[19][20] Setelah melalui proses panjang, pembentukan provinsi Kalimantan Utara akhirnya disetujui dalam rapat paripurna DPR pada tanggal 25 Oktober 2012.[21][22]

PendudukSunting

Penduduk Kalimantan Utara sangat heterogen dan terbagi menjadi berbagai macam suku bangsa seperti Penduduk asli Kalimantan yaitu Suku Dayak (Lun Bawang / Lun Dayeh, Kenyah, Murut), Suku Banjar, Suku Bulungan, Suku Tidung dan Suku Kutai lalu kelompok pendatang terbesar seperti Suku Jawa, Suku Bugis, Suku Toraja juga banyak mendiami Kalimantan Utara.[23]

PemerintahanSunting

Daftar GubernurSunting

Berikut merupakan daftar Gubernur Kalimantan Utara:

No. Potret Gubernur Mulai menjabat Akhir menjabat Partai Wakil Gubernur Referensi
1   Irianto Lambrie 12 Februari 2016 12 Februari 2021 Partai Demokrat   Udin Hianggio [24]
Partai Nasional Demokrat
2   Zainal Arifin Paliwang
15 Februari 2021
Petahana
Non Partisan  
Yansen Tipa Padan


Pegawai Negeri SipilSunting

 
Wilayah Kalimantan Utara

Pada saat dibentuk, wilayah Kalimantan Utara dengan 408 orang PNS dibagi menjadi 5 wilayah administrasi, yang terdiri dari 1 kota dan 4 kabupaten sebagai berikut:

Kabupaten/Kota Ibu kota PNS 2018[2]
Kabupaten Nunukan Nunukan 3.836
Kabupaten Malinau Malinau 3.365
Kabupaten Bulungan Tanjung Selor 7.028
Kabupaten Tana Tidung Tideng Pale 1.403
Kota Tarakan Tarakan 3.223
Total - 18.885

Daftar terakhir didasarkan pada data wilayah di Kemendagri.[25]

Dewan PerwakilanSunting

DPRD Kaltara beranggotakan 35 orang yang dipilih melalui pemilihan umum setiap lima tahun sekali. Pimpinan DPRD Kaltara terdiri dari 1 Ketua dan 2 Wakil Ketua yang berasal dari partai politik dengan jumlah kursi dan suara terbanyak. Anggota DPRD Kaltara yang sedang menjabat saat ini adalah hasil Pemilu 2019 yang dilantik pada 4 September 2019 oleh Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda, Sutoyo, di Ruang Rapat DPRD Provinsi Kalimantan Utara. Komposisi anggota DPRD Kaltara periode 2019-2024 terdiri dari 12 partai politik dimana Partai Gerindra, PDI Perjuangan, dan Partai Hanura merupakan pemilik kursi terbanyak yaitu masing-masing 5 kursi.[26][27][28]

Pembagian AdministratifSunting

No. Kabupaten/kota Pusat pemerintahan Bupati/wali kota Luas wilayah (km²) Jumlah penduduk (2020)[29] Kecamatan Kelurahan/desa Lambang Peta lokasi
1 Kabupaten Bulungan Tanjung Selor Syarwani 13.925,72 151.800 10 7/74
2 Kabupaten Malinau Malinau Yansen TP 42.620,70 82.500 15 -/109
3 Kabupaten Nunukan Nunukan Asmin Laura 13.841,90 199.090 21 8/232
4 Kabupaten Tana Tidung Tideng Pale Undunsyah 4.828,58 25.600 5 -/32
5 Kota Tarakan - Khairul 250,80 242.800 4 20/-
Peringkat Kabupaten/Kota Populasi
(2020)[30]
Ibu kota
1 Kota Tarakan 242.800 Tarakan
2 Kabupaten Nunukan 199.100 Nunukan
3 Kabupaten Bulungan 151.800 Tanjung Selor
4 Kabupaten Malinau 82.500 Kota Malinau
5 Kabupaten Tana Tidung 25.600 Tideng Pale
TOTAL Kalimantan Utara 701.800 Tanjung Selor

PendidikanSunting

Pendidikan bagi anak di Kalimantan Utara masih memerlukan perbaikan ke arah yang lebih baik dan itu berpengaruh bagi kelangsungan hidup warga perbatasan. Ini dikarenakan penduduk yang tinggal di daerah perbatasan bekerja di perkebunan sawit dan jauh dari pemukiman warga, walhasil anak-anak tak dapat sekolah.[31] Selain dari ketiadaan pilihan lainnya, hal lain adalah warga yang bekerja di kebun sawit di Malaysia putus sekolah dan tak berkeahlian.[31]

Menurut Sistem Informasi Data Statistik Sektoral Kalimantan Utara, 1.140 ruang kelas SD hingga SMA mengalami rusak sedang hingga berat.[32] Per 2019, sebanyak 30 sekolah dasar dan menengah telah direhab dan 12 di antaranya dekat perbatasan Indonesia-Malaysia yang tersebar di Kabupaten Malinau dan Nunukan dengan anggaran mencapai Rp 34 miliar.[32] Namun begitu, ada upaya pemberdayaan pendidikan oleh masyarakat di sini: seperti yang dicontohkan dari Kabupaten Malinau. Daerah ini memiliki program "jam belajar masyarakat" (atau jambelmas) yang berasal dari Gerakan Wajib Belajar 16 Tahun dengan perpustakaan desa dan rumah baca masyarakat. Menurut Neraca Pendidikan Daerah Kemendikbud, per 2018, kabupaten ini memiliki 99 SD dan 29 SMP.[33]

ReferensiSunting

  1. ^ "Provinsi Kalimantan Utara Dalam Angka 2021" (pdf). www.kaltara.bps.go.id. hlm. 101. Diakses tanggal 6 Maret 2021. 
  2. ^ a b c "Provinsi Kalimantan Utara Dalam Angka 2019". www.kaltara.bp.go.id. BPS Provinsi Kalimantan Utara. Diakses tanggal 17 Februari 2020. 
  3. ^ "Metode Baru Indeks Pembangunan Manusia 2019-2020". www.bps.go.id. Diakses tanggal 20 Januari 2021. 
  4. ^ "Rincian Alokasi Dana Alokasi Umum Provinsi/Kabupaten Kota Dalam APBN T.A 2019" (PDF). www.djpk.kemenkeu.go.id. 2019. Diakses tanggal 20 Januari 2021. 
  5. ^ Presiden Teken UU Provinsi Kalimantan Utara. www.vivanews.co.id. Diakses pada 13 Desember 2012
  6. ^ 1 Provinsi dan 10 Kabupaten Baru Diresmikan. www.tempo.co. Diakses pada 25 November 2013
  7. ^ "Borneo in the 15th and 16th centuries". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2013-09-05. Diakses tanggal 2011-06-27. 
  8. ^ TINJAUAN HISTORIS TENTANG KERAJAAN BERAU (KURAN)
  9. ^ "Borneo, ca 1.750". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2012-06-10. Diakses tanggal 2012-11-02. 
  10. ^ "Kalimantan, 1800-1857". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2013-09-05. Diakses tanggal 2012-11-04. 
  11. ^ Sewa Sabah, Malaysia Hanya Bayar Sulu Rp16,6 Juta
  12. ^ Kesultanan Bulungan dan Tidung
  13. ^ (Melayu) Johannes Jacobus Ras, Hikayat Banjar diterjemahkan oleh Siti Hawa Salleh, Percetakan Dewan Bahasa dan Pustaka, Lot 1037, Mukim Perindustrian PKNS - Ampang/Hulu Kelang - Selangor Darul Ehsan, Malaysia 1990.
  14. ^ "Borneo in 1850". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2012-06-10. Diakses tanggal 2012-11-04. 
  15. ^ (Belanda) Verhandelingen en Berigten Betrekkelijk het Zeewegen, Zeevaartkunde, de Hydrographie, de Koloniën, Volume 13, 1853
  16. ^ (Inggris) Royal Geographical Society (Great Britain) (1856). "A Gazetteer of the world: or, Dictionary of geographical knowledge, compiled from the most recent authorities, and forming a complete body of modern geography -- physical, political, statistical, historical, and ethnographical". 5. A. Fullarton. 
  17. ^ (Inggris) (1848)"The Journal of the Indian archipelago and eastern Asia". 2: 438. 
  18. ^ "Administrative sub-divisions in Dutch Borneo, ca 1879". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2012-05-24. Diakses tanggal 2011-06-27. 
  19. ^ Provinsi Kalimantan Utara Perlu Dibentuk
  20. ^ Segera Lahir Provinsi Kalimantan Utara
  21. ^ DPR Sahkan Kalimantan Utara sebagai Provinsi Baru
  22. ^ DPR Sahkan Provinsi Kalimantan Utara Sebagai Provinsi ke 34 Indonesia
  23. ^ Irianto Yakin Kalimantan Utara Bisa Cepat Berkembang - ANTARANEWS Kaltim. Diakses 28 Januari 2014.
  24. ^ Gubernur Kalimantan Utara Dilantik 12 Februari
  25. ^ Data Wilayah - Buku XXIV Provinsi Kalimantan Utara - Kemendagri 2015.
  26. ^ "Gubernur Ajak Anggota DPRD Lebih Harmonis dan Bersinergi". Humas Pemprov Kaltara. 05-09-2019. Diakses tanggal 17-09-2019.  [pranala nonaktif permanen]
  27. ^ "Anggota DPRD Kaltara Resmi Dilantik, Gubernur Harapkan Kerja Sama Ditingkatkan". niaga.asia. 04-09-2019. Diakses tanggal 17-09-2019. 
  28. ^ Yusuf P. (04-09-2019). "Pengucapan Sumpa/Janji Anggota DPRD Provinsi Kaltara masa bakti 2019-2024". MITRAPOL. Diakses tanggal 17-09-2019. 
  29. ^ "Sensus Penduduk 2020", www.kaltara.bps.go.id diakses tanggal 16 April 2021
  30. ^ Sensus Penduduk 2020- Provinsi Kalimantan Utara
  31. ^ a b Sucipto (5 Oktober 2020). "Tapal Batas dan Jantung Borneo di Kaltara". Kompas. Hlm.11
  32. ^ a b Sucipto (1 Juli 2020). Siwi Yunita, ed. "Puluhan Bangunan Sekolah di Perbatasan Kaltara-Malaysia Dipugar". Kompas.id. Diakses tanggal 27 November 2020. 
  33. ^ Harususilo, Yohanes Enggar, ed. (2 Mei 2019). "Belajar Pemberdayaan Pendidikan oleh Masyarakat dari Malinau Kaltara". Kompas.com. Diakses tanggal 27 November 2020. 

Lihat pulaSunting

Pranala luarSunting