Kabupaten Tapin

Kabupaten Tapin
Kabupaten Tapin
Kabupaten
Transkripsi bahasa daerah
• Jawi Banjar	كابوڤاتين تاڤين
	Tugu Perbatasan Kabupaten Tapin
	Lambang
	Motto: Bastari ; (Bahasa Banjar:Negeri yang Indah
	Peta
	Tapin Peta Tapin Tapin (Kalimantan) Tapin Tapin (Indonesia)
	Koordinat: 2°55′51″S 115°09′24″E / 2.9308974°S 115.15668238°E
Negara	Indonesia
Provinsi	Kalimantan Selatan
Tanggal berdiri	30 November 1965
Ibu kota	Rantau
Jumlah satuan pemerintahan	Daftar Kecamatan: 12 kecamatan; Kelurahan: 9 kelurahan; Desa: 126 desa;
Pemerintahan
• Bupati	Muhammad Syarifuddin (Pj.)
• Wakil Bupati	lowong
• Sekretaris Daerah	Sufiansyah
Luas
• Total	2.174,95 km2 (839,75 sq mi)
Populasi (2023)
• Total	196,412
• Kepadatan	91/km2 (240/sq mi)
Demografi
• Agama	Islam 98,88%; Kristen 0,74%; - Protestan 0,66%; - Katolik 0,08%; Hindu 0,17%; kepercayaan 0,17%; Konghucu 0,04%
• IPM	70,31 (2021); Tinggi
Zona waktu	UTC+08:00 (WITA)
Kode BPS	6305
Kode area telepon	+62 517
Pelat kendaraan	DA xxxx K**
Kode Kemendagri	63.05
DAU	Rp 480.565.947.000,- (2020)
Situs web	www.tapinkab.go.id

Kabupaten Tapin adalah sebuah wilayah kabupaten yang terletak di Provinsi Kalimantan Selatan, Indonesia. Ibu kotanya adalah Kota Rantau, yang merupakan bagian dari kecamatan Tapin Utara. Kabupaten Tapin memiliki luas wilayah 2.174,95 km² dan jumlah penduduk sebanyak 196.412 jiwa (2023), dengan kepadatan penduduk 91 jiwa/km².^[1]

Wilayah Kabupaten Tapin meliputi lansekap daerah aliran Sungai Tapin. Sungai Tapin mempunyai empat cabang, yaitu Sungai Muning, Sungai Tatakan, Sungai Halat, dan Sungai Gadung,

Geografi

Kabupaten Tapin merupakan salah satu bagian dari provinsi Kalimantan Selatan yang secara geografis terletak pada 2°32’43″ hingga 3°00’43″ LS dan 114°46’13″ hingga 115°30’33″ BT.

Batas Wilayah

Batas wilayah kabupaten Tapin antara lain;

Utara	Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Timur	Kabupaten Banjar
Selatan	Kabupaten Banjar
Barat	Kabupaten Barito Kuala

Wilayah administratif Kabupaten Tapin mencakup wilayah seluas 2.174,95 km² yang terdiri dari 12 wilayah kecamatan. Dari data statistik yang ada, pada umumnya tiap-tiap kecamatan di Tapin memiliki luas wilayah yang hampir merata, kecuali kecamatan Tapin Utara yang memiliki luas wilayah relatif kecil dari kecamatan lainnya.

Kecamatan dengan luas wilayah paling besar adalah Kecamatan Candi Laras Utara dengan luas wilayah 730,48 km² atau sebesar 27,04% dari keseluruhan luas Kabupaten Tapin, sedangkan kecamatan dengan luas wilayah paling kecil adalah Kecamatan Tapin Utara dengan luas wilayah 71,49 km² atau sebesar 2,65% dari keseluruhan luas Kabupaten Tapin.

Apabila dilihat dari letak ketinggiannya dari permukaan laut diketahui bahwa kebanyakan luas daerah di Kabupaten Tapin berada pada kelas ketinggian 0–7 m dari permukaan laut, yakni sebesar 67,34% luas wilayah. Sedangkan luas wilayah dengan ketinggian lebih dari 500 m di atas permukaan laut hanya berkisar 1,21% luas wilayah.

Jika dilihat dari kelas kemiringannya, Kabupaten Tapin merupakan daerah yang landai dengan kemiringan 0-2% yang meliputi 82,93% dari luas daerah di Kabupaten Tapin, sedangkan pada kelas kemiringan antara 2,1-8% hanya meliputi 0,62% dari luas wilayah Kabupaten Tapin.

Sejarah

Wilayah Kesultanan Banjar dan Hindia Belanda

Status Kesultanan Banjar setelah dihapuskan pada tahun 1860 masuk ke dalam Gouverment van Borneo, yaitu termasuk dalam Karesidenan Afdeeling Selatan dan Timur Borneo. Wilayah ini dibagi dalam 4 afdeeling, salah satunya adalah afdeeling Martapura (di bawah regent Pangeran Jaya Pemenang) yang terbagi dalam 5 distrik, yaitu Distrik Martapura, Distrik Riam Kanan, Distrik Riam Kiwa, Distrik Benua Empat dan Distrik Margasari.

Selanjutnya terjadi perubahan dalam keorganisasian pemerintahan Hindia Belanda. Di bawah afdeeling terdapat onderafdeeling dan distrik. Distrik Benua Ampat dan Distrik Margasari kemudian berada di bawah Onderafdeeling Benua Ampat en Margasari dan digabungkan ke dalam Afdeeling Kandangan yang baru dibentuk. Afdeeling Kandangan terdiri 3 onderafdeeling (dengan 6 distrik), salah satunya adalah Onderafdeeling Benua Ampat en Margasari dengan distriknya, yaitu Benua Ampat dan Margasari.

Pembentukan Kabupaten

Kantor bupati Tapin.

Gedung DPRD Tapin.

Era 1950-1960-an wilayah Tapin berbentuk Kawedanan, yaitu Kawedanan Tapin dengan ibu kota Kota Rantau yang juga masih dalam daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) beribu kota di Kandangan. Kewedanan Tapin kala itu hanya mempunyai 3 wilayah kecamatan yakni kecamatan Tapin Utara yang beribu kota Rantau, Kecamatan Tapin Selatan yang beribu kota di Tambarangan dan Kecamatan Tapin Hilir yang beribu kota di Marga sari.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang pemerintahan daerah, di mana daerah provinsi menjadi daerah Swatantra tingkat I dan daerah kabupaten/kotapraja menjadi daerah Swatantra tingkat II serta diganti UU Nomor 18 Tahun 1965 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah, di mana daerah Swantantra I menjadi daerah provinsi dan daerah swatantra II, berubah menjadi daerah kabupaten/kotamadya. Di Kalimantan Selatan perubahan ini secara serentak diumumkan 17 Desember 1965 yang mana terjadi perubahan dengan penghapusan pemerintahan pada tingkat Kewedanan.

Dengan penghapusan itu, maka tokoh masyarakat Tapin dan didukung para birokrat untuk berupaya mengantisipasi berbagai kemungkinan yang terjadi. Karena itu, tahun 1958 H. Anang Acil Syofyan mengemukakan sebuah gagasan yang mengajak semua elemen masyarakat, ulama, tokoh, elit politik, birokrat, pemuda dan kelompok lainnya untuk mengajukan resolusi, yaitu agar Pemerintah Kewedanan Tapin dapat ditingkatkan statusnya menjadi kabupaten.

H. Anang Acil Syofyan mula-mula mengemukakan ide itu kepada tokoh yakni H. Hasyim Thaib dan Bakau M. dan di kalangan militer dikonsultasikan kepada Letnan Oendat yang mulanya turut aktif menuntut berdirinya Kabupaten Tapin, namun kemudian Oendat dilarang oleh atasan dalam kegiatan dinilai bermuatan politik praktis. Kemudian, H. Anang Acil Syofyan, H. Hasyim Thaib, Bakau M. dan kawan-kawan mendapat dukungan di Kecamatan Tapin Selatan dengan tokoh Guru Saleh, H Muhammad Ideram, H. M. Djuri, Pambakal Taun, Pambakal H. Abas Abdul Jabar, sedangkan di Margasari, Kecamatan Tapin Hilir juga didukung H. Marali, H. Kaspul Anwar, H. Bajuri Shagir dan lainnya.

Pada 1958, digelar musyawarah warga Tapin di Balai Rakyat Rantau (sekarang Bank BPD Rantau) dan melaksanakan berbagai keputusan musyawarah diantaranya pembentukan sebuah Badan Musyawarah Penuntut Kabupaten Tapin yang diketuai H Isbat dan sekretaris Basuni Thaufik yang dibantu anggota pengurus. Pada tahun 1961, bertempat di Gedung Bioskop Permata Rantau (sekarang lokasi pasar rantau dekat jembatan sungai Tapin) diselenggarakan Musyawarah Besar dengan menghasilkan keputusan yakni pertama, membubarkan Badan Musyawarah Penuntut Kabupaten Tapin dan membentuk badan baru yang bernama Badan Penuntut Kabupaten (Bapenkab) Tapin. Kedua, segera menyampaikan resolusi agar kewedanan Tapin dapat dijadikan daerah otonomi tingkat II Tapin.

Resolusi atau permohonan disampaikan kepada Presiden/Perdana Menteri RI, Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah di Jakarta, Ketua dan anggota DPRD-GR HSS di Kandangan. Dengan tembusan resolusi yakni Gubernur KDH Tingkat I Kalimantan Selatan di Banjarmasin, Panglima Kodam X/Lambung Mangkurat di Banjarmasin, Bupati KDH Tingkat II HSS di Kandangan, Wedana Tapin di Rantau, anggota DPRD-GR Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin, anggota DPR-GR asal Kalimantan Selatan di Jakarta, Pers (media cetak/radio) untuk dipublikasikan.

Tahun 1963 komisi B DPR-GR pusat melakukan kunjungan ke Kewedanan tapin untuk melihat kondisi riil Tapin yang pertemuan di Balai Rakyat Rantau, dari pertemuan itu DPR-GR pusat menyarankan agar Bapenkab Tapin diganti menjadi Panitia Persiapan Kabupaten Tapin yang kemudian langsung disetujui perubahan organisasi itu dengan Ketua Basuni Thaufik. Panitia Persiapan Kabupaten Tapin itulah yang turut berpartisipasi dalam kepanitiaaan pada upacara peresmian berdirinya Kabupaten Tapin pada 30 November 1965 di lapangan Kabupatenan (Halaman rumah pejabat Bupati) oleh Menteri Dalam Negeri RI Soemarno Sosroatmodjo atas Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2765),^[3] dengan ibu kota di Rantau.

Pemerintahan

Daftar Bupati

No	Potret	Bupati	Mulai menjabat	Akhir menjabat	Partai	Wakil Bupati		Periode	Ref.
1		Patih H. Naseri	1964	1965			N/A	1
2		Muhammad Hanafiah	1965	1966			N/A	2
3		Drs. Fadhullah Thaib	1966	1967			N/A	3
4		H. Muhammad Noor	1967	1972			N/A	4
5		H. Noor Ifansyah	1972	1978			N/A	5
6		Said Alwi Al Musawwa	1958	1983			N/A	6
8		Ahmad Makkie	1983	1988	Independen		N/A	8
8		Ahmad Makkie	1988	1993	Independen		N/A	9
8		H. Knach Noor Ajie, S.H.	1993	1998	Independen		N/A	10
8		H. Knach Noor Ajie, S.H.	1998	1998	Independen		N/A	12
9		Idis Nurdin Halidi	2003	2008	Golkar		Achmad Fauzi	9
9		Idis Nurdin Halidi	19 Februari 2008	19 Februari 2013	Golkar		Achmad Fauzi	10
10		Arifin Arpan	2013	2018	Golkar		Sufian Noor	10
10		Arifin Arpan	19 September 2018	20 September 2023	Golkar		Syafrudin Noor	12

Representatif

Non-Partisan/Penugasan Pemerintah

Partai Golkar

Dewan Perwakilan

Berikut ini adalah komposisi anggota DPRD Kabupaten Tapin dalam tiga periode terakhir.

Partai Politik		Jumlah Kursi dalam Periode
Partai Politik		2014–2019^[4]	2019–2024^[5]	2024–2029
	PKB	4	3	2
	Gerindra	2	2	3
	PDI-P	3	3	3
	Golkar	9	8	10
	NasDem	0	2	2
	PKS	1	2	1
	PAN	1	1	1
	Demokrat	3	2	2
	PPP	2	1	1
	Berkarya		(baru) 1
Jumlah Anggota		25	25	25
Jumlah Partai		8	10	9

Kecamatan

Kabupaten Tapin terdiri dari 12 kecamatan, 9 kelurahan, dan 126 desa. Pada tahun 2017, jumlah penduduknya mencapai 178.841 jiwa dengan luas wilayah 2.700,82 km² dan sebaran penduduk 66 jiwa/km².^[6]^[7]

Daftar kecamatan dan kelurahan di Kabupaten Tapin, adalah sebagai berikut:

Kode Kemendagri	Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah Desa	Status	Daftar Desa/Kelurahan
63.05.07	Bakarangan		12	Desa	Bakarangan Bundung Gadung Gadung Karamat Ketapang Masta Parigi Parigi Kecil Paul Tangkawang Tangkawang Baru Waringin
63.05.01	Binuang	3	8	Desa	A. Yani Pura Gunung Batu Mekarsari Padang Sari Pualam Sari Pulau Pinang Pulau Pinang Utara Tungkap
63.05.01	Binuang	3	8	Kelurahan	Binuang Karangan Putih Raya Belanti
63.05.09	Bungur		12	Desa	Banua Padang Banua Padang Hilir Bungur Bungur Baru Hangui Kalumpang Linuh Paring Guling Purut Rantau Bujur Shabah Timbung
63.05.05	Candi Laras Selatan		12	Desa	Baringin A Baringin B Baulin Candi Laras Marampiau Margasari Hilir Margasari Hulu Pabaungan Hilir Pabaungan Hulu Pabaungan Pantai Sungai Rutas Sungai Rutas Hulu
63.05.06	Candi Laras Utara		13	Desa	Batalas Buas-Buas Buas-Buas Hilir Kaladan Margasari Hilir Pariok Rawana Rawana Hulu Sawaja Sungai Puting Sungai Salai Sungai Salai Hilir Teluk Haur
63.05.12	Hatungun		8	Desa	Asam Randah Bagak Batu Hapu Burakai Hatungun Kambang Kuning Matang Batas Tarungin Pandulangan
63.05.10	Lokpaikat	1	8	Desa	Ayunan Papan Bataratat Binderang Bitahan Baru Budi Mulya Lokpaikat Parandakan Puncak Harapan
63.05.10	Lokpaikat	1	8	Kelurahan	Bitahan
63.05.08	Piani		8	Desa	Balawaian Baramban Batu Ampar Batung Buniin Jaya Harakit Miawa Pipitak Jaya
63.05.11	Salam Babaris		6	Desa	Kambang Habang Baru Kambang Habang Lama Pantai Cabe Salam Babaris Suato Baru Suato Lama
63.05.02	Tapin Selatan	1	10	Desa	Cempaka Harapan Masa Hatiwin Lawahan Rumintin Sawang Suato Tatakan Tandui Tatakan Timbaan
63.05.02	Tapin Selatan	1	10	Kelurahan	Tambarangan
63.05.03	Tapin Tengah		17	Desa	Andhika Batang Lantik Hiyung Kepayang Labung Mandurian Mandurian Hilir Pandahan Pandulangan Papagan Makmur Pematang Karangan Pematang Karangan Hilir Pematang Karangan Hulu Serawi Suka Ramai Sungai Bahalang Tirik
63.05.04	Tapin Utara	4	12	Desa	Antasari Antasari Hilir Badaun Banua Halat Kanan Banua Halat Kiri Banua Hanyar Banua Hanyar Hulu Jingah Babaris Kakaran Keramat Lumbu Raya Perintis Raya
63.05.04	Tapin Utara	4	12	Kelurahan	Kupang Rangda Malingkung Rangda Kanan Rangda Kiwa
	TOTAL	9	126

Demografi

Suku bangsa

Suku asli adalah suku Banjar dan suku Dayak Harakit atau Dayak Tapin bagian dari suku Dayak Meratus. Suku bangsa di kabupaten Tapin antara lain:^[8]

Suku Banjar: 114.265 jiwa
Suku Jawa: 21.727 jiwa
Suku Bugis: 106 jiwa
Suku Madura: 1.296 jiwa
Suku Bukit: 112 jiwa
Suku Mandar: 1 jiwa
Suku Bakumpai: 12 jiwa
Suku Sunda: 1.244 jiwa
Lainnya: 2.503 jiwa

Galeri

Warga Tapin yang sedang berdagang (pada zaman pendudukan Belanda).

Didahului oleh: Kawedanan Tapin	Diteruskan oleh: tidak ada

Referensi

^ ^a ^b ^c "Visualisasi Data Kependudukan - Kementerian Dalam Negeri 2021" (visual). www.dukcapil.kemendagri.go.id. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2021-08-05. Diakses tanggal 29 Juli 2021.
^ "Metode Baru Indeks Pembangunan Manusia 2020-2021" (pdf). www.bps.go.id. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2021-01-27. Diakses tanggal 8 Maret 2022.
^ "BPK RI perwakilan Kalimantan Selatan". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2010-02-22. Diakses tanggal 2010-03-01.
^ Perolehan Kursi DPRD Tapin 2014-2019
^ Perolehan Kursi DPRD Tapin 2019-2024
^ "Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan". Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Diarsipkan dari versi asli tanggal 29 Desember 2018. Diakses tanggal 3 Oktober 2019.
^ "Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Permendagri nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan". Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 25 Oktober 2019. Diakses tanggal 15 Januari 2020.
^ Sumber: Badan Pusat Statistik - Sensus Penduduk Tahun 2000

Pranala luar

http://takutancecak.wordpress.com - GERAKAN PETANI TAMBAI PADA ABAD IX DI KALIMANTAN SELATAN

[DUKCAPIL-1] "Visualisasi Data Kependudukan - Kementerian Dalam Negeri 2021" (visual). www.dukcapil.kemendagri.go.id. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2021-08-05. Diakses tanggal 29 Juli 2021.

[2] "Metode Baru Indeks Pembangunan Manusia 2020-2021" (pdf). www.bps.go.id. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2021-01-27. Diakses tanggal 8 Maret 2022.

[3] "BPK RI perwakilan Kalimantan Selatan". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2010-02-22. Diakses tanggal 2010-03-01.

[4] Perolehan Kursi DPRD Tapin 2014-2019

[5] Perolehan Kursi DPRD Tapin 2019-2024

[Permendagri-137-2017-6] "Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan". Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Diarsipkan dari versi asli tanggal 29 Desember 2018. Diakses tanggal 3 Oktober 2019.

[Permendagri-72-2019-7] "Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Permendagri nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan". Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 25 Oktober 2019. Diakses tanggal 15 Januari 2020.

[8] Sumber: Badan Pusat Statistik - Sensus Penduduk Tahun 2000

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

[7]

[8]