Buka menu utama

Aceh

Nanggroe Aceh Darussalam

Aceh adalah sebuah provinsi di Indonesia yang beribukota Banda Aceh. Aceh terletak di ujung utara pulau Sumatera dan merupakan provinsi paling barat di Indonesia. Jumlah penduduk provinsi ini sekitar 4.500.000 jiwa. Letaknya dekat dengan Kepulauan Andaman dan Nikobar di India dan terpisahkan oleh Laut Andaman. Aceh berbatasan dengan Teluk Benggala di sebelah utara, Samudra Hindia di sebelah barat, Selat Malaka di sebelah timur, dan Sumatera Utara di sebelah tenggara dan selatan.

Aceh

اچيه
Lambang
Lambang
Meuseujid Raya.JPG
Masjid Raya Baiturrahman di Banda Aceh
Julukan: Serambi Mekkah
Semboyan: "Pancacita"
(dari bahasa Sanskerta yang artinya "Lima cita-cita")
Locator Aceh final.png
Hari jadi 7 Desember 1959
Dasar hukum UU Nomor 11 Tahun 2006
Ibu kota Banda Aceh (dulu Koetaradja)
Kota besar lainnya Kota Langsa, Lhokseumawe, Subulussalam, Sabang
Area
 - Total luas

58.375,63 km² atau 57.117

[1] km2
 - Latitude 1º 40' - 6º 30' LU
 - Longitude 94º 40' - 98º 30' BT
Populasi Peringkat 14
 - Total

5.184.003

(2017)[1]
 - Kepadatan

91

jiwa [1]/km2
Pemerintahan
 - Gubernur Nova Iriansyah (Plt.)[2]
 - Wagub --
 - Ketua DPRD Teungku Muharuddin
 - Sekda Dermawan
 - Kabupaten 18[1]
 - Kota 5[1]
 - Kecamatan 289[1]
 - Kelurahan 6.497[1]
APBD (2015) Rp12.755.643.725.149,- [3] (total)
 - PAD Rp1.883.113.759.049,- [3]
 - DAU Rp1.237.894.986.000,- [3]
 - DAK Rp88.582.570.000,- [3]
Demografi
 - Etnis Aceh 70.65%
Jawa 8.94%
Gayo 7.22%
Batak 3.29%
Alas 2.13%
Simeulue 1,49%
Aneuk Jamee 1,40%
Tamiang 1,11%
Singkil 1,04%
Minangkabau 0,74% [4]
 - Agama Islam 98,19%
Kristen Protestan 1.12%
Katolik 0,07%
Buddha 0,16%
Hindu 0,003%
Konghucu 0,0008%
lain-lain (0,006%)[5]
 - Bahasa Indonesia (resmi)
Aceh (utama)
Melayu, Gayo, Alas, Aneuk Jamee, Devayan, Singkil, Kluet, Tamiang, Lekon, Sigulai, Haloban, Batak
Zona waktu WIB (UTC+7)
Lagu daerah Bungong Jeumpa
Rumah tradisional Rumoh Aceh
Senjata tradisional Rencong
Situs web www.acehprov.go.id

Aceh dianggap sebagai tempat dimulainya penyebaran Islam di Indonesia dan memainkan peran penting dalam penyebaran Islam di Asia Tenggara. Pada awal abad ke-17, Kesultanan Aceh adalah negara terkaya, terkuat, dan termakmur di kawasan Selat Malaka. Sejarah Aceh diwarnai oleh kebebasan politik dan penolakan keras terhadap kendali orang asing, termasuk bekas penjajah Belanda dan pemerintah Indonesia. Jika dibandingkan dengan dengan provinsi lainnya, Aceh adalah wilayah yang sangat konservatif (menjunjung tinggi nilai agama).[6] Persentase penduduk Muslimnya adalah yang tertinggi di Indonesia dan mereka hidup sesuai syariah Islam.[7] Berbeda dengan kebanyakan provinsi lain di Indonesia, Aceh memiliki otonomi yang diatur tersendiri karena alasan sejarah.[8]

Aceh memiliki sumber daya alam yang melimpah, termasuk minyak bumi dan gas alam. Sejumlah analis memperkirakan cadangan gas alam Aceh adalah yang terbesar di dunia.[6] Aceh juga terkenal dengan hutannya yang terletak di sepanjang jajaran Bukit Barisan dari Kutacane di Aceh Tenggara sampai Ulu Masen di Aceh Jaya. Sebuah taman nasional bernama Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) didirikan di Aceh Tenggara.

Aceh adalah daratan yang paling dekat dengan episentrum gempa bumi Samudra Hindia 2004. Setelah gempa, gelombang tsunami menerjang sebagian besar pesisir barat provinsi ini. Sekitar 170.000 orang tewas atau hilang akibat bencana tersebut.[9] Bencana ini juga mendorong terciptanya perjanjian damai antara pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM).

Daftar isi

Sejarah

Asal nama

Aceh pertama dikenal dengan nama Aceh Darussalam (1511–1959), kemudian Daerah Istimewa Aceh (1959–2001), Nanggroë Aceh Darussalam (2001–2009), dan terakhir Aceh (2009–sekarang).[10] Sebelumnya, nama Aceh biasa ditulis Acheh, Atjeh, dan Achin.

Jaman prasejarah

 
Bukit kerang dari masa prasejarah di Aceh Tamiang

Aceh telah dihuni manusia sejak zaman Mesolitikum, hal ini dibuktikan dengan keberadaan situs Bukit Kerang yang diklaim sebagai peninggalan zaman tersebut di kabupaten Aceh Tamiang. Selain itu pada situs lain yang dinamakan dengan Situs Desa Pangkalan juga telah dilakukan ekskavasi serta berhasil ditemukan artefak peninggalan dari zaman Mesolitikum berupa kapak Sumatralith, fragmen gigi manusia, tulang badak, dan beberapa peralatan sederhana lainnya. Selain di kabupaten Aceh Tamiang, peninggalan kehidupan prasejarah di Aceh juga ditemukan di dataran tinggi Gayo tepatnya di Ceruk Mendale dan Ceruk Ujung Karang yang terdapat disekitar Danau Laut Tawar. Penemuan situs prasejarah ini mengungkapkan bukti adanya hunian manusia prasejarah yang telah berlangsung disini pada sekitar 7.400 hingga 5.000 tahun yang lalu.

Jaman kerajaan

Jaman kerajaan Hindu-Buddha

 
Arca Awalokiteswara bergaya Sriwijaya yang ditemukan di Aceh diperkirakan dari abad ke-9. Sekarang tersimpan di Museum Nasional Indonesia.

Sebagaimana daerah lain di kepulauan Nusantara, Aceh juga pernah mengalami masa berkembangnya agama Hindu dan Buddha yang datang dari daratan benua Asia Selatan (India). Pada masa itu di Aceh telah diwarnai dengan adanya beberapa kerajaan-kerajaan yang berdasarkan agama tersebut misalnya Kerajaan Indrapuri, Kerajaan Indrapatra dan Kerajaan Indrapurwa semuanya di Aceh Besar yang menganut kepercayaan Hindu dan dipengaruhi oleh India. Selain itu, Aceh juga dulu termasuk bagian dari kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha yang pernah berjaya di Nusantara ribuan tahun lalu seperti Sriwijaya.

Masuknya Islam

 
Letak Kerajaan Samudra Pasai

Masih terjadi silang pendapat terkait persoalan dari sejak kapan Islam pertama sekali disebarkan ke Aceh. Sebagian berpandangan sudah dimulai dari sejak masa kekhalifahan Utsman bin Affan[11] sebagai khalifah ketiga setelah kerasulan Muhammad SAW.

Terkait Islam yang datang ke Aceh, Snouck Hurgronje dengan teori Gujaratnya menyebut Islam yang datang ke sana bukanlah Islam yang dibawa Muhammad, tetapi Islam yang sudah berkembang matang. Bukan Islam dari al Quran dan Hadits, melainkan Islam dengan kitab-kitab Fiqh dan dogmanya dari 3 abad kemudian.[12]

Sebagian lagi, ada yang berpandangan bahwa Islam yang datang ke Aceh justru sudah dimulai dari sejak tahun pertama Hijriyah (618 M). Satu pandangan yang menurut penulis buku Tasawuf Aceh merupakan pandangan tidak masuk akal. Alasan yang dikemukakannya adalah pada masa tersebut; ada kevakuman antara wahyu pertama (610 M) dengan wahyu kedua kepada Muhammad selama 2,5 tahun. Ditambah dengan masa berdakwah secara sembunyi-sembunyi yang dilakukan Muhammad selama 3 tahun. Dengan demikian baru pada tahun ke-7 masa kenabiannya baru dimulai dakwah secara terang-terangan.[13]

Tetapi sedikitnya persoalan demikian bisa ditelusuri dari keberadaan kerajaan pertama bercorak Islam di Aceh, Kerajaan Perlak yang didirikan pada 1 Muharram 225 Hijriyyah.[14]

Kesultanan Aceh

 
Wilayah Kesultanan Aceh pada masa jayanya

Kesultanan Aceh merupakan kelanjutan dari Kesultanan Samudra Pasai yang hancur pada abad ke-14. Kesultanan Aceh terletak di utara pulau Sumatera dengan ibu kota Kutaraja (Banda Aceh). Dalam sejarahnya yang panjang itu (1496 - 1903), Aceh telah mengukir masa lampaunya dengan begitu megah dan menakjubkan, terutama karena kemampuannya dalam mengembangkan pola dan sistem pendidikan militer, komitmennya dalam menentang imperialisme bangsa Eropa, sistem pemerintahan yang teratur dan sistematik, mewujudkan pusat-pusat pengkajian ilmu pengetahuan, hingga kemampuannya dalam menjalin hubungan diplomatik dengan negara lain.

Aceh Darussalam pada zaman kekuasaan zaman Sultan Iskandar Muda Meukuta Perkasa Alam (Sultan Aceh ke 19), merupakan negeri yang amat kaya dan makmur. Menurut seorang penjelajah asal Perancis yang tiba pada masa kejayaan Aceh pada zaman tersebut, kekuasaan Aceh mencapai pesisir barat Minangkabau hingga Perak. Kesultanan Aceh telah menjalin hubungan dengan kerajaan-kerajaan di dunia Barat pada abad ke-16, termasuk Inggris, Ottoman, dan Belanda.

Kesultanan Aceh terlibat perebutan kekuasaan yang berkepanjangan sejak awal abad ke-16, pertama dengan Portugal, lalu sejak abad ke-18 dengan Britania Raya (Inggris) dan Belanda. Pada akhir abad ke-18, Aceh terpaksa menyerahkan wilayahnya di Kedah dan Pulau Pinang di Semenanjung Melayu kepada Britania Raya.

Pada tahun 1824, Persetujuan Britania-Belanda ditandatangani, di mana Britania menyerahkan wilayahnya di Sumatra kepada Belanda. Pihak Britania mengklaim bahwa Aceh adalah koloni mereka, meskipun hal ini tidak benar. Pada tahun 1871, Britania membiarkan Belanda untuk menjajah Aceh, kemungkinan untuk mencegah Perancis dari mendapatkan kekuasaan di kawasan tersebut.

Perang Aceh

 
Mayor Jenderal J.H.R. Kohler tewas ditembak di bawah pohon kelumpang di depan Masjid Raya Baiturrahman dalam Perang Aceh I

Perang Aceh dimulai sejak Belanda menyatakan perang terhadap Aceh pada 26 Maret 1873, dimulai dari kedatangan Jenderal J.H.R Kohler dengan jumlah pasukan sebanyak 3.198, termasuk 168 perwira KNIL[15].

Setelah melakukan beberapa ancaman diplomatik, namun tidak berhasil merebut wilayah yang besar. Perang kembali berkobar pada tahun 1883, namun lagi-lagi gagal, dan pada 1892 dan 1893, pihak Belanda menganggap bahwa mereka telah gagal merebut Aceh. Bahkan, pada hari pertama perang berlangsung, 1 unit kapal perang Belanda, Citadel van Antwerpen harus mengalami 12 tembakan meriam dari pasukan Aceh[16].

Dr. Christiaan Snouck Hurgronje, seorang ahli yang berpura-pura masuk Islam dari Universitas Leiden yang telah berhasil mendapatkan kepercayaan dari banyak pemimpin Aceh, kemudian memberikan saran kepada Belanda agar serangan mereka diarahkan kepada para ulama, bukan kepada sultan. Saran ini ternyata berhasil. Pada tahun 1898, Joannes Benedictus van Heutsz dinyatakan sebagai gubernur Aceh, dan bersama letnannya, Hendrikus Colijn, merebut sebagian besar Aceh.

Sultan M. Dawud akhirnya meyerahkan diri kepada Belanda pada tahun 1903 setelah dua istrinya, anak serta ibundanya terlebih dahulu ditangkap oleh Belanda. Kesultanan Aceh akhirnya jatuh pada tahun 1904. Saat itu, Ibukota Aceh telah sepenuhnya direbut Belanda. Namun perlawanan masih terus dilakukan oleh Panglima-panglima di pedalaman dan oleh para Ulama Aceh sampai akhirnya jepang masuk dan menggantikan peran belanda.

Perang Aceh adalah perang yang paling banyak merugikan pihak belanda sepanjang sejarah penjajahan Nusantara.

Masa penjajahan

Bangkitnya nasionalisme

 
Replika pesawat Dakota RI-001 Seulawah sumbangan rakyat Aceh di Lapangan Blang Padang, Banda Aceh

Sementara pada masa kekuasaan Belanda, bangsa Aceh mulai mengadakan kerja sama dengan wilayah-wilayah lain di Indonesia dan terlibat dalam berbagai gerakan nasionalis dan politik. Aceh kian hari kian terlibat dalam gerakan nasionalis Indonesia. Saat Volksraad (parlemen) dibentuk, Teuku Nyak Arif terpilih sebagai wakil pertama dari Aceh. (Nyak Arif lalu dilantik sebagai gubernur Aceh oleh gubernur Sumatra pertama, Mr. Teuku Muhammad Hasan).

Saat Jepang mulai mengobarkan perang untuk mengusir kolonialis Eropa dari Asia, tokoh-tokoh pejuang Aceh mengirim utusan ke pemimpin perang Jepang untuk membantu usaha mengusir Belanda dari Aceh. Negosiasi dimulai pada tahun 1940. Setelah beberapa rencana pendaratan dibatalkan, akhirnya pada 9 Februari 1942 kekuatan militer Jepang mendarat di wilayah Ujong Batee, Aceh Besar. Kedatangan mereka disambut oleh tokoh-tokoh pejuang Aceh dan masyarakat umum. Masuknya Jepang ke Aceh membuat Belanda terusir secara permanen dari tanah Aceh.

Awalnya Jepang bersikap baik dan hormat kepada masyarakat dan tokoh-tokoh Aceh, dan menghormati kepercayaan dan adat istiadat Aceh yang bernapaskan Islam. Rakyat pun tidak segan untuk membantu dan ikut serta dalam program-program pembangunan Jepang. Namun ketika keadaan sudah membaik, pelecehan terhadap masyarakat Aceh khususnya kaum perempuan mulai dilakukan oleh personel tentara Jepang. Rakyat Aceh yang beragama Islam pun mulai diperintahkan untuk membungkuk ke arah matahari terbit di waktu pagi, sebuah perilaku yang sangat bertentangan dengan akidah Islam. Karena itu pecahlah perlawanan rakyat Aceh terhadap Jepang di seluruh daerah Aceh. contoh yang paling terkenal adalah perlawanan yang dipimpin oleh Teungku Abdul Jalil, seorang ulama dari daerah Bayu, dekat Lhokseumawe.

Pasca kemerdekaan Indonesia

 
Teungku Muhammad Daud Beureu'eh, ulama pemimpin perjuangan DI/TII Aceh

Sejak tahun 1976, organisasi pembebasan bernama Gerakan Aceh Merdeka (GAM) telah berusaha untuk memisahkan Aceh dari Indonesia melalui upaya militer. Pada 15 Agustus 2005, GAM dan pemerintah Indonesia akhirnya menandatangani persetujuan damai sehingga mengakhiri konflik antara kedua pihak yang telah berlangsung selama hampir 30 tahun.

Pada 26 Desember 2004, sebuah gempa bumi besar menyebabkan tsunami yang melanda sebagian besar pesisir barat Aceh, termasuk Banda Aceh, dan menyebabkan kematian ratusan ribu jiwa.

Di samping itu, telah muncul aspirasi dari beberapa wilayah Aceh, khususnya di bagian barat, selatan dan pedalaman untuk memisahkan diri dari Aceh dan membentuk provinsi-provinsi baru.

Darul Islam / Tentara Islam Indonesia

Aceh yang semula bergabung dengan Indonesia dengan jaminan Soekarno akan menerapkan syariat Islam, merasa kecewa karena syariat Islam tidak dijadikan sebagai landasan negara. Sehingga pada tanggal 13 Muharram 1372 H/21 September 1953 M, Teungku Muhammad Daud Beureu'eh atas nama rakyat Aceh mengumumkan bergabung dengan Negara Islam Indonesia yang didirikan oleh Kartosoewirjo.[17]

Gerakan Aceh Merdeka

 
Panglima GAM, Abdullah Syafi'i bersama laskar Inong Balee

Pasca Gempa dan Tsunami 2004, yaitu pada 2005, Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka sepakat mengakhiri konflik di Aceh. Perjanjian ini ditandatangani di Finlandia, dengan peran besar daripada mantan petinggi Finlandia, Martti Ahtisaari.

Politik dan Pemerintahan

Sistem pemerintahan yang berlaku di Aceh saat ini ada 2, yaitu Sistem Pemerintahan Lokal Aceh dan Sistem Pemerintahan Indonesia. Berdasarkan penjenjangan, perbedaan yang tampak adalah adanya Pemerintahan Mukim di antara kecamatan dan gampong.

Sistem Pemerintahan Indonesia

 
Kabupaten dan Kota di Aceh

Sejak tahun 1999, Aceh telah mengalami beberapa pemekaran wilayah hingga sekarang mencapai 5 pemerintahan kota dan 18 kabupaten sebagai berikut:

No. Kabupaten/Kota Pusat

pemerintahan

Bupati/

Wali Kota

Luas Wilayah

(km2)[18]

Jumlah

Penduduk

(2017)[18]

Kecamatan Kelurahan/desa Logo Peta

Lokasi

1 Kabupaten Aceh Barat Meulaboh Ramli MS 2.927,95 189.119 12 -/322
2 Kabupaten Aceh Barat Daya Blangpidie Akmal Ibrahim 1.490,60 148.687 9 -/152
3 Kabupaten Aceh Besar Kota Jantho Mawardi Ali 2.969,00 384.661 23 -/604
4 Kabupaten Aceh Jaya Calang Teuku Irfan Bahrum 3.812,99 86.058 9 -/172
5 Kabupaten Aceh Selatan Tapak Tuan Azwir 3.841,60 230.254 18 -/260
6 Kabupaten Aceh Singkil Singkil Dulmusrid 2.185,00 129.963 11 -/116
7 Kabupaten Aceh Tamiang Karang Baru Mursil 1.956,72 287.733 12 -/213
8 Kabupaten Aceh Tengah Takengon Shabela Abubakar 4.318,39 208.407 14 -/295
9 Kabupaten Aceh Tenggara Kutacane Raidin Pinim 4.231,43 221.684 16 -/385
10 Kabupaten Aceh Timur Idi Rayeuk Hasballah M. Thaib 6.286,01 422.261 24 -/513
11 Kabupaten Aceh Utara Lhoksukon Muhammad Thaib 3.236,86 575.895 27 -/852
12 Kabupaten Bener Meriah Simpang Tiga Redelong Syarkawi (Plt.) 1.454,09 154.509 10 -/232
13 Kabupaten Bireuen Bireuen Saifannur 1.901,20 432.870 17 -/609
14 Kabupaten Gayo Lues Blang Kejeren Muhammad Amru 5.719,58 95.370 11 -/136
15 Kabupaten Nagan Raya Suka Makmue Muhammad Jamin Idham 3.363,72 167.672 10 -/222
16 Kabupaten Pidie Sigli Roni Ahmad 3.086,95 437.740 23 -/730
17 Kabupaten Pidie Jaya Meureudu Aiyub Abbas 1.073,60 157.588 8 -/222
18 Kabupaten Simeulue Sinabang Erli Hasim 2.051,48 89.327 10 -/138
19 Kota Banda Aceh - Aminullah Usman 61,36 238.814 9 -/90
20 Kota Langsa - Usman Abdullah 262,41 182.424 5 -/66
21 Kota Lhokseumawe - Suaidi Yahya 181,06 190.624 4 -/68
22 Kota Sabang - Nazaruddin 153,00 40.040 2 -/18
23 Kota Subulussalam - Merah Sakti Kombih 1.391,00 81.187 5 -/82

Daftar Gubernur

No. Foto Nama Mulai Jabatan Akhir Jabatan Prd. Wakil Gubernur Ket.
1
  Teuku Nyak Arif
3 Oktober 1945
1946
1
[ket. 1]
2
Teuku Daud Syah
1946
1947
2
[ket. 2]
3
  Teungku Daud Beureu'eh
1947
1950
3
1950
1951
4
4
  B. M. Danubroto
(Residen Koordinator)
1951
1953
5
5
  Teuku Sulaiman Daud
(Pemangku Koordinator Pemerintah)
Mei 1953
September 1953
6
 
  Abdul Wahab
1953
1954
 
6
  Abdul Razak
1954
1956
7
 
7
  Ali Hasjmy
1957
1959
8
1959
1964
9
[ket. 3]
8
  Nyak Adam Kamil
10 April 1964
30 Agustus 1966
10
 
9
  Hasby Wahidi
30 Agustus 1967
15 Mei 1968
11
[19]
10
  Abdullah Muzakir Walad
15 Mei 1968
27 Juni 1973
12
 
27 Juni 1973
27 Agustus 1978
13
11
  Abdul Madjid Ibrahim
27 Agustus 1978
15 Maret 1981
14
 
  Eddy Sabara
15 Maret 1981
27 Agustus 1981
12
  Hadi Thayeb
27 Agustus 1981
27 Agustus 1986
15
 
13
  Ibrahim Hassan
27 Agustus 1986
25 Mei 1993
16
[20]
14
  Syamsudin Mahmud
26 Mei 1993
26 Mei 1998
17
Zainuddin AG
26 Mei 1998
21 Juni 2000
18
[ket. 4]
[21][22][23]
  Ramli Ridwan
(Penjabat)
21 Juni 2000
25 November 2000
15
  Abdullah Puteh
25 November 2000
19 Juli 2004
19
Azwar Abubakar
[ket. 5]
[ket. 6]
[24][25]
  Azwar Abubakar
(Pelaksana Tugas Harian)
19 Juli 2004
30 Desember 2005
[ket. 7]
  Mustafa Abubakar
(Penjabat)
30 Desember 2005
8 Februari 2007
16
  Irwandi Yusuf
8 Februari 2007
8 Februari 2012
20
Muhammad Nazar
[ket. 8]
  Tarmizi Abdul Karim
(Penjabat)
8 Februari 2012
25 Juni 2012
 
17
  Zaini Abdullah
25 Juni 2012
25 Juni 2017
21
Muzakkir Manaf
[26]
  Soedarmo
(Pelaksana tugas)
28 Oktober 2016
11 Februari 2017
[ket. 9]
[27]
  Dermawan
(Pelaksana harian)
25 Juni 2017
5 Juli 2017
[ket. 10]
(16)
  Irwandi Yusuf
5 Juli 2017
5 Juli 2018
22
Nova Iriansyah
[28]
  Nova Iriansyah
(Pelaksana Tugas)
5 Juli 2018
Petahana
[29]


Dewan Perwakilan

 
Dewan Perwakilan Rakyat Aceh
 
Meuligoe, tempat kediaman gubernur Aceh

Berdasarkan Pemilihan umum legislatif 2014, Provinsi Aceh mengirim 13 wakil ke DPR RI dari dua daerah pemilihan dan empat wakil ke DPD. Pada tingkat provinsi, DPRA hasil Pemilihan Umum Legislatif 2014 tersusun dari sepuluh partai, dengan perincian sebagai berikut:

Partai Kursi
  Partai Aceh 29
  Partai Golkar 9
  Partai Demokrat 8
  Partai NasDem 8
  PAN 7
  PPP 6
  PKS 4
  PNA 3
  Partai Gerindra 3
  PDA 1
  PKB 1
  PBB 1
  PKPI 1
Total 81

Sistem Pemerintahan Lokal Aceh

Sistem pemerintahan lokal Aceh terdiri dari gampông, mukim, nanggroë, sagoë dan keurajeun.

Demografi

Suku bangsa

 
Rambu peringatan tsunami dalam dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Aceh

Aceh memiliki 13 suku bangsa asli. Yang terbesar adalah Suku Aceh yang mendiami wilayah pesisir mulai dari Langsa di pesisir timur utara sampai dengan Trumon di pesisir barat selatan. Suku lain nya adalah Suku Gayo, Suku Gayo Lut, Suku Gayo Luwes, Suku Gayo Serbe Jadi yang mendiami wilayah pegunungan di tengah Aceh. Selain itu juga dijumpai suku-suku lainnya seperti, Aneuk Jamee di Aceh Selatan, Singkil dan Pakpak di Subulussalam, Singkil dan Alas di Aceh Tenggara, Kluet di Aceh Selatan dan Tamiang di Aceh Tamiang, dan di Pulau Simeulue terdapat Suku Sigulai.

Hasil sensus penduduk tahun 2000 menunjukkan hasil sebagai berikut: Aceh (50,32%), Jawa (15,87%), Gayo (11,46%), Alas (3,89%), Singkil (2,55%), Simeulue (2,47%), Batak (2,26%), Minangkabau (1,09%), lain-lain (10,09%)[30] Namun sensus tahun 2000 ini dilakukan ketika Aceh dalam masa konflik sehingga cakupannya hanya menjangkau kurang dari setengah populasi Aceh saat itu. Masalah paling serius dalam pencacahan ditemui di kabupaten Aceh Timur dan Aceh Utara, dan tidak ada data sama sekali yang dikumpulkan dari kabupaten Pidie. Ketiga kabupaten ini merupakan kabupaten dengan mayoritas suku Aceh.[31]

Berdasarkan sensus 2010 di peroleh hasil 10 suku bangsa terbesar di Aceh, yaitu:[32]

No Suku Bangsa Jumlah Persentase
1 Suku Aceh 3.160.728 70,65
2 Suku Jawa 399.976 8,94
3 Suku Gayo 322.996 7,22
4 Suku Batak 147.295 3,29
5 Suku Alas 95.152 2,13
6 Suku Simeulue 66.495 1,49
7 Suku Aneuk Jamee 62,838 1,40
8 Suku Tamiang 49.580 1,11
9 Suku Singkil 46.600 1,04
10 Suku Minangkabau 33.112 0,74
11 Lain-lain 89.172 1,99

Bahasa

Bahasa daerah yang paling banyak dipakai di Aceh adalah Aceh yang dituturkan oleh etnis Aceh di sepanjang pesisir Aceh dan sebagian pedalaman Aceh. Bahasa lain nya adalah Bahasa Gayo di Aceh bagian tengah, Bahasa Alas di Aceh Tenggara, Bahasa Aneuk Jamee di Aceh Selatan, Bahasa Singkil dan Bahasa Pakpak di Aceh Singkil, Bahasa Kluet di Aceh Selatan, Bahasa Melayu Tamiang di Aceh Tamiang, Di Simeulue bagian utara dijumpai Bahasa Sigulai dan Bahasa Lekon, sedangkan di selatan simeulue di jumpai Bahasa Devayan, Bahasa Haloban.

Agama

Sebagian besar penduduk di Aceh menganut agama Islam. Dari ke 13 suku asli yang ada di Aceh hanya suku Nias yang tidak semuanya memeluk agama Islam.

Agama lain yang dianut oleh penduduk di Aceh adalah agama Kristen yang dianut oleh pendatang suku Batak dan sebagian warga Tionghoa yang kebanyakan bersuku Hakka. Sedangkan sebagian lainnya tetap menganut agama Konghucu.

 
GPIB di Banda Aceh
Vihara Dharma Bhakti di Banda Aceh
Gereja Katolik Hati Kudus di Banda Aceh
Kuil Hindu Palani Andawar di Banda Aceh

Selain itu provinsi Aceh memiliki keistimewaan dibandingkan dengan provinsi yang lain, karena di provinsi ini Syariat Islam diberlakukan kepada sebagian besar warganya yang menganut agama Islam, berdasar UU No.18/2001. Kalangan intelektual Aceh sendiri masih memperdebatkan apakah yang diberlakukan di Aceh sudah benar-benar syariat atau itu cuma karena alasan politis saja.[33] Alasan yang juga kemudian disebutkan adalah kondisi konkret ketika itu berkenaan dengan politik, polemik di kalangan jumhur ulama soal bisa tidaknya hukum Islam diproduksi pasca kenabian selain persoalan dualisme aliran dalam Islam, dua aliran besar dalam tradisi tafsir hukum Islam.[34]

Pendidikan

 
Gedung rektor Unsyiah

Dalam hal pendidikan, sebenarnya provinsi ini mendapatkan status Istimewa selain dari D.I. Yogyakarta. Namun perkembangan yang ada tidak menunjukkan kesesuaian antara status yang diberikan dengan kenyataannya. Pendidikan di Aceh dapat dikatakan terpuruk. Salah satu yang menyebabkannya adalah konflik yang berkepanjangan dan penganaktirian dari RI, dengan sekian ribu sekolah dan institusi pendidikan lainnya menjadi korban. Pada Ujian Akhir Nasional 2005 ada ribuan siswa yang tidak lulus dan terpaksa mengikuti ujian ulang.

Aceh juga memiliki sejumlah perguruan tinggi yaitu:

 
Tugu Darussalam yang menandakan pendirian Kopelma Darussalam

Perguruan Tinggi Negeri ;

Perguruan Tinggi Swasta ;

Seni dan Budaya

 
Rumoh Aceh, rumah adat Aceh di Museum Aceh

Aceh merupakan kawasan yang sangat kaya dengan seni budaya lazimnya wilayah Indonesia lainnya. Aceh mempunyai aneka seni budaya yang khas seperti tari-tarian, dan budaya lainnya seperti:

  • Meuseukee Eungkot (sebuah tradisi di wilayah Aceh Barat)
  • Peusijuek (atau Tepung tawar dalam tradisi Melayu)

Sastra

Senjata tradisional

Rencong adalah senjata tradisional suku Aceh, bentuknya menyerupai huruf L, dan bila dilihat lebih dekat bentuknya merupakan kaligrafi tulisan bismillah. Rencong termasuk dalam kategori belati.

Selain rencong, bangsa Aceh juga memiliki beberapa senjata khas lainnya, seperti sikin panyang, peurise awe, peurise teumaga, siwah, geuliwang dan peudeueng.

Rumah Tradisional

Rumah tradisonal suku Aceh dinamakan Rumoh Aceh. Rumah adat ini bertipe rumah panggung dengan 3 bagian utama dan 1 bagian tambahan. Tiga bagian utama dari rumah Aceh yaitu seuramoë keuë (serambi depan), seuramoë teungoh (serambi tengah) dan seuramoë likôt (serambi belakang). Sedangkan 1 bagian tambahannya yaitu rumoh dapu (rumah dapur).

Tarian

 
Tari Seudati di Sama Langa tahun 1907
 
Tari Saman dari Gayo Lues

Provinsi Aceh yang memiliki setidaknya 10 suku bangsa, memiliki kekayaan tari-tarian yang sangat banyak dan juga sangat mengagumkan. Beberapa tarian yang terkenal di tingkat nasional dan bahkan dunia merupakan tarian yang berasal dari Aceh, seperti Tari Rateb Meuseukat dan Tari Saman.

Tarian Suku Aceh

Tarian Suku Gayo

Tarian Suku Alas

Tarian Suku Melayu Tamiang

Makanan Khas

 
Mi Aceh tumis dengan daging

Aceh mempunyai aneka jenis makanan yang khas. Antara lain timphan, gulai bebek, kari kambing yang lezat, Gulai Pliek U dan meuseukat yang langka. Di samping itu emping melinjo asal kabupaten Pidie yang terkenal gurih, dodol Sabang yang dibuat dengan aneka rasa, ketan durian (boh drien ngon bu leukat), serta bolu manis asal Peukan Bada, Aceh Besar juga bisa jadi andalan bagi Aceh. Di Pidie Jaya terkenal dengan kue khas Meureudu yaitu adèe. Sedangkan di kabupaten Aceh Utara lazim kita temukan kuliner khas lainnya yaitu martabak durian yang lezat. Kuliner Bireuen yang paling terkenal adalah sate matang yang merupakan sate daging sapi atau kambing yang dibakar yang pada awalnya berasal dari kota Matang Glumpang Dua. Makanan khas Kota Langsa yang sangat terkenal hingga ke seluruh Indonesia adalah Sop Sumsum yaitu berupa sop tulang daging sapi yang berisi sumsum di dalam tulangnya dan tulang daging sapi tersebut telah dipotong untuk dapat dinikmati sumsumnya menggunakan sedotan atau menuangnya langsung ke atas piring. Sop Sumsum tulang daging sapi ini disajikan panas dengan potongan-potongan daging sapi yang diracik dengan sangat gurih dan lezat menggunakan racikan bumbu khas Aceh. Lalu ada Gulai Ikan Sembilang yang juga khas Kota Langsa. Sementara kuliner khas Aceh yang juga sangat terkenal bahkan hingga ke mancanegara adalah Mie Aceh, sejenis mie kuning basah yang diracik dengan bumbu khas nan pedas.

Iklim

Sebagai wilayah yang berada tidak jauh dari garis khatulistiwa, iklim di Aceh hampir seluruhnya tropis. Pada wilayah pesisir pantai suhu udara rata-rata 26,9 °C, suhu udara maksimum mencapai 32,5 °C dan minimum 22,9 °C. Kelembaban relatif daerah ini berkisar antara 70 dan 80 persen. Antara bulan Maret sampai Agustus Aceh mengalami fase musim kemarau, kondisi ini dipengaruhi oleh massa udara benua Australia. Sementara musim hujan berlangsung antara bulan September hingga Februari yang dihasilkan dari massa udara daratan Asia dan Samudra Pasifik. Aceh memiliki curah hujan yang bervariasi berkisar antara 1.500-2.500 mm per tahun.[35]

Geografi

Provinsi Aceh menempati wilayah ujung paling barat di pulau Sumatera dan Negara Indonesia, di mana titik terluar Negara Kesatuan Republik Indonesia terletak di Pulau Rondo, sementara itu kilometer Nol Indonesia berada di pulau Weh. Secara geografis Aceh terletak antara 2° - 6° lintang utara dan 95° – 98° lintang selatan dengan ketinggian rata-rata 125 meter diatas permukaan laut. Batas batas wilayah Aceh, sebelah utara dan timur berbatasan dengan Selat Malaka, sebelah selatan adalah satu-satunya perbatasan darat dengan Provinsi Sumatera Utara dan sebelah barat dengan Samudra Hindia.[36]

Luas Provinsi Aceh 5.677.081 ha, dengan hutan sebagai lahan terluas yang mencapai 2.290.874 ha, diikuti lahan perkebunan rakyat seluas 800.553 ha. Sedangkan lahan industri mempunyai luas terkecil yaitu 3.928 ha. Cakupan wilayah Aceh terdiri dari 119 pulau, 35 gunung dan 73 sungai utama.[36]

Perekonomian

Sumber daya alam

Perbankan

Aceh terdapat dua kantor Bank Indonesia, bank sentral Republik Indonesia, yang dibuka di Banda Aceh (kelas III) dan Lhokseumawe (kelas IV). Tugas Bank Indonesia yang terdiri dari bidang moneter, sistem pembayaran, dan perbankan. Di daerah-daerah tugas Bank Indonesia lebih dominan di bidang sistem pembayaran dan perbankan.

Di bidang sistem pembayaran menyelenggarakan sistem kliring dan BI-RTGS dan di bidang perbankan mengawasi dan membina bank-bank agar beroperasi dengan sehat dan menguntungkan.

Sistem Perekonomian berbasis Syariah saat ini sangat gencar dilaksanakan, apalagi Pemerintah Aceh telah mengubah Bank Aceh dari Konvesioonal ke Bank Syariah.

Industri

Pada awal 2018 direncanakan akan dibuka Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun Lhokseumawe yang menyerap 40.000 tenaga kerja, Selain itu Aceh memiliki sejumlah industri besar di antaranya

Pertambangan

  • Emas di kabupaten Aceh Barat, di kabupaten Aceh Tengah
  • Batubara di kabupaten Aceh Barat
  • Batu gamping di kabupaten Aceh Besar, di kabupaten Aceh Selatan

Pariwisata

 
Kuburan Kerkhoff

Transportasi

1. Transportasi Darat :

  1. Terminal Seutuy, Banda Aceh
  2. Terminal Bireuen
  3. Terminal Lhokseumawe
  4. Terminal Langsa
  5. Terminal Takengon
  6. Terminal Meulaboh

2. Transportasi Laut :

  1. Pelabuhan Malahayati
  2. Pelabuhan Internasional Samudera Pasai, Krueng Geukuh
  3. Pelabuhan Langsa
  4. Pelabuhan Arun, Lhokseumawe
  5. Pelabuhan Bebas Sabang
  6. Pelabuhan Ulee Lheu
  7. Pelabuhan Jetty

3. Transportasi Udara :

  1. BTJ - Bandar Udara Internasional Sultan Iskandar Muda , Aceh Besar
  2. LSW - Bandar Udara Malikus Saleh, Aceh Utara
  3. MEQ - Bandar Udara Cut Nyak Dhien, Nagan Raya
  4. SNB - Bandar Udara Lasikin, Sinabang
  5. SBG - Bandar Udara Maimun Saleh, Sabang
  6. TXE - Bandar Udara Rembele, Bener Meriah
  7. SKL - Bandar Udara Syekh Hamzah Fansyuri, Singkil
  8. TPK - Bandar Udara Teuku Cut Ali, Tapaktuan
  9. LSX - Bandar Udara Lhok Sukon, Aceh Utara

Pra-tsunami 2004

Sebelum bencana tsunami 26 Desember 2004, perikanan merupakan salah satu pilar ekonomi lokal di Aceh, menyumbangkan 6,5 persen dari Pendapatan Daerah Bruto (PDB) senilai 1,59 triliun pada tahun 2004 (Dinas Perikanan dan Kelautan Aceh 2005). Potensi produksi perikanan tangkap mencapai 120.209 ton/tahun sementara perikanan budidaya mencapai 15.454 ton/tahun pada tahun 2003 (Dinas Perikanan dan Kelautan Aceh 2004). Produksi perikanan tersebut merata, baik di Samudra Hindia maupun Selat Malaka.

Industri perikanan menyediakan lebih dari 100.000 lapangan kerja, 87 persen (87.783) di sub sektor perikanan tangkap dan sisanya (14.461) di sub sektor perikanan budidaya. Sekitar 53.100 orang menjadikan perikanan sebagai mata pencaharian utama. Namun, 60 persen adalah nelayan kecil menggunakan perahu berukuran kecil. Dari sekitar 18.800 unit perahu/kapal ikan di Aceh, hanya 7.700 unit yang mampu melaut ke lepas pantai. Armada perikanan tangkap berskala besar kebanyakan beroperasi di Aceh Utara, Aceh Timur, Bireuen, Aceh Barat dan Aceh Selatan.

Menurut Nurasa et al. (1993), nelayan Aceh sebagian besar menggunakan alat tangkap pancing (hook and line). Alat tangkap lain adalah pukat, jaring cincin (purse seine), pukat darat, jaring insang, jaring payang, jaring dasar, jala dan lain-lain.

Infrastruktur penunjang industri ini meliputi satu pelabuhan perikanan besar di Banda Aceh, 10 pelabuhan pelelangan ikan (PPI) utama di 7 kabupaten/kota dan sejumlah tempat pelelangan ikan (TPI) kecil di 18 kabupaten/kota. Selain itu terdapat 36.600 hektare tambak, sebagian besar tambak semi intensif yang dimiliki petambak bermodal kecil. Tambak-tambak ini tersebar di Aceh Utara, Pidie, Bireuen dan Aceh Timur.

Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) Indonesia mengelola sebuah pusat pendidikan dan latihan (Pusdiklat) budidaya, sebuah pusat penelitian dan pengembangan (Puslitbang) budidaya, sebuah laboratorium uji mutu perikanan dan sebuah kapal latih. Di tiap kabupaten/kota, terdapat dinas perikanan dan kelautan. Total aset di sektor perikanan pra-tsunami mencapai sekitar Rp 1,9 triliun.

Pasca-tsunami 2004

 
Kerusakan akibat tsunami di Banda Aceh

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas (2005) memperkirakan 9563 unit perahu hancur atau tenggelam, termasuk 3969 (41,5%) perahu tanpa motor, 2369 (24,8%) perahu bermotor dan 3225 (33,7%) kapal motor besar (5-50 ton). Selain itu, 38 unit TPI rusak berat dan 14.523 hektar tambak di 11 kabupaten/kota rusak berat. Diperkirakan total kerugian langsung akibat bencana tsunami mencapai Rp 944.492,00 (50% dari nilai total aset), sedangkan total nilai kerugian tak langsung mencapai Rp 3,8 miliar. Sebagian besar kerugian berasal dari kerusakan tambak.

 
Kapal PLTD Apung yang dibawa oleh tsunami sampai ke darat

Kerusakan tambak budidaya tersebar merata. Bahkan di daerah yang tidak terlalu parah dampak tsunaminya (misalnya di Aceh Selatan), tambak-tambak yang tergenang tidaklah mudah diperbaiki dan digunakan kembali. Total kerugian mencapai Rp 466 miliar, sekitar 50 persen dari total kerugian sektor perikanan. Kerugian ekonomi paling besar berasal dari hilangnya pendapatan dari sektor perikanan (tangkap dan budidaya). Hilangnya sejumlah besar nelayan, hilang atau rusaknya sarana dan prasarana perikanan termasuk alat tangkap dan perahu serta kerusakan tambak menjadikan angka kerugian sedemikian besarnya.

Diperkirakan produksi perikanan di Aceh akan anjlok hingga 60 persen. Proses pemulihan diperkirakan membutuhkan waktu paling sedikit 5 tahun. Di subsektor perikanan tangkap, bahkan diduga perlu waktu lebih lama (sekitar 10 tahun), karena banyaknya nelayan yang hilang atau meninggal selain rusaknya sejumlah besar perahu atau alat tangkap. Berdasarkan asumsi tersebut, total kerugian yang mungkin terjadi hingga sektor ini pulih total dan kembali ke kondisi pra-tsunami diperkirakan mencapai Rp 3,8 triliun.

Tokoh dari Aceh

Pahlawan

 
Cut Nyak Dien ketika ditangkap Belanda

Bangsa Aceh merupakan bangsa yang gigih dalam mempertahankan kemerdekaannya. Kegigihan perang bangsa Aceh, dapat dilihat dan dibuktikan oleh sejumlah pahlawan (baik pria maupun wanita), serta bukti-bukti lainnya (empat jenderal Belanda tewas dalam perang Aceh, serta kuburan Kerkoff Peucut yang pernah mencatat rekor sebagai kuburan Belanda terluas di luar Negeri Belanda).

Pahlawan Perempuan

Pahlawan Pria

Tokoh asal Aceh

Lihat pula Suku Aceh untuk tokoh-tokoh yang bukan berasal dari provinsi Aceh namun berketurunan Aceh.

Referensi

  1. ^ a b c d e f g "GIS Dukcapil Kemendagri 2017". Kemendagri Indonesia. Diakses tanggal 25 September 2018. 
  2. ^ http://aceh.tribunnews.com/2018/07/05/resmi-mendagri-tunjuk-nova-iriansyah-jadi-plt-gubernur-aceh-tgk-syarkawi-plt-bupati-bener-meriah
  3. ^ a b c d Lampiran I Peraturan Gubernur Aceh Nomor 3 Tahun 2005
  4. ^ Aris Ananta, Evi Nurvidya Arifin, M. Sairi Hasbullah, Nur Budi Handayani, dan Agus Pramono (2015). Demography of Indonesia’s Ethnicity. Institute of Southeast Asian Studies dan BPS – Statistics Indonesia. 
  5. ^ Penduduk Menurut Wilayah dan Agama yang Dianut - Provinsi Aceh
  6. ^ a b How An Escape Artist Became Aceh's Governor, Time Magazine, Feb. 15, 2007
  7. ^ http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b2/Countries_with_Sharia_rule.png
  8. ^ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh
  9. ^ United Nations. Economic and social survey of Asia and the Pacific 2005. 2005, page 172
  10. ^ Peraturan Gubernur Aceh Nomor 46 Tahun 2009 tentang Penggunaan Sebutan Nama Aceh dan Gelar Pejabat Pemerintahan dalam Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Aceh tertanggal 7 April 2009, dalam Pergub tersebut ditegaskan bahwa sebutan Daerah Otonom, Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Nomenklatur dan Papan Nama Satuan Kerja Pemerintah Aceh (SKPA), Titelatur Penandatangan, Stempel Jabatan dan Stempel Instansi dalam Tata Naskah Dinas di lingkungan Pemerintah Aceh, diubah dan diseragamkan dari sebutan/nomenklatur "Nanggroe Aceh Darussalam" ("NAD") menjadi sebutan/nomenklatur "Aceh". Ini dilakukan sambil menunggu ketentuan dalam Pasal 251 UU Pemerintahan Aceh yang menyatakan bahwa nama Aceh sebagai provinsi dalam sistem NKRI, akan ditentukan oleh DPRA hasil Pemilu 2009. Lihat pula http://www.acehprov.go.id/
  11. ^ Shadiqin, Sehat Ihsan: Tasawuf Aceh, Bandar Publishing, Cet-II, 2009.
  12. ^ Azra, Azyumardi: Jaringan Ulama Timur Tengah dan Nusantara, Jakarta, Prenata Media, 2006
  13. ^ Shadiqin, Sehat Ihsan (2009)
  14. ^ Ibid
  15. ^ Kawilarang, Harry: Aceh dari Sultan Iskandar Muda ke Helsinki, Bandar Publishing, Banda Aceh-Cet. III, 2010
  16. ^ ibid
  17. ^ Al Chaidar. Gerakan Aceh Merdeka
  18. ^ a b "Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Permendagri No.137-2017) - Kementerian Dalam Negeri - Republik Indonesia". www.kemendagri.go.id (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2018-07-09. 
  19. ^ http://sipuu.setkab.go.id/PUUdoc/14243/KP1171968.pdf
  20. ^ "Wawancara Prof. Dr. Ibrahim Hasan: Yang Ganas itu GPK Generasi Kedua". Tempo Edisi 23/03. Tempo Interaktif. 8 Agustus 1998. Diakses tanggal 23 Desember 2015. 
  21. ^ BUR; RUL; KAN (21 Juni 2000). "Tugas Utama Ramli Ridwan Antarkan Suksesi Daerah". Diakses tanggal 23 Desember 2015. 
  22. ^ MIS. "Prof. Dr. Syamsuddin Mahmud: Jabatan Gubernur Bukan Harta Warisan". Tempo. 
  23. ^ Mahmud, Syamsuddin; P., Sugiono M. (2004). Biografi seorang guru di Aceh: kisah Syamsuddin Mahmud kepada Sugiono M.P. Aceh: Syiah Kuala University Press. ISBN 9789798278150. 
  24. ^ NJ (5 November 2000). "Abdullah Puteh Terpilih sbg Gubernur Aceh". Kompas. Aceh: Ohio University. Diakses tanggal 23 Desember 2015. 
  25. ^ "PN Jakarta Pusat Siap Adili Puteh". Suara Merdeka. 9 Desember 2004. Diakses tanggal 23 Desember 2015. 
  26. ^ LH (25 Juni 2012). "Mantan Petinggi GAM Resmi Jadi Gubernur NAD 2012-2017". detikNews. Diakses tanggal 25 Juni 2012. 
  27. ^ "Profil Plt Gubernur Aceh, Mayjen TNI (Purn) Soedarmo". Website Resmi Pemerintah Provinsi Aceh. 3 November 2016. Diakses tanggal 5 September 2018. 
  28. ^ Suara.com. "Tunjuk Pejabat Gubernur Aceh, Mendagri Non Aktifkan Irwandi Yusuf". suara.com. Diakses tanggal 2018-07-07. 
  29. ^ "Resmi, Mendagri Tunjuk Nova Iriansyah Jadi Plt Gubernur Aceh, Tgk Syarkawi Plt Bupati Bener Meriah - Serambi Indonesia". Serambi Indonesia. 2018-07-05. Diakses tanggal 2018-07-07. 
  30. ^ Indonesia's Population: Ethnicity and Religion in a Changing Political Landscape. Institute of Southeast Asian Studies. 2003. ISBN 9812302123. 
  31. ^ Changing Ethnic Composition: Indonesia 2000-2010
  32. ^ Aris Ananta, Evi Nurvidya Arifin, M. Sairi Hasbullah, Nur Budi Handayani, dan Agus Pramono (2015). Demography of Indonesia’s Ethnicity. Institute of Southeast Asian Studies dan BPS – Statistics Indonesia. hlm. 98. 
  33. ^ Ramli, Affan: Merajam Dalil Syariat, Bandar Publishing, Cet-1, 2010
  34. ^ ibid
  35. ^ Profil Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam - Departemen Kehutanan RI
  36. ^ a b Geografis Aceh - http://acehprov.go.id/
  37. ^ "http://www.gemari.or.id/file/gemari71hal42.PDF" (PDF).  Hapus pranala luar di parameter |title= (bantuan)

Keterangan tabel Daftar Gubernur

  1. ^ Sebagai Residen Aceh, berada di bawah Gubernur Sumatera
  2. ^ Bernama Gubernur Aceh Darussalam
  3. ^ Pada tahun 1959, bernama Gubernur Daerah Istimewa Aceh
  4. ^ Pada Juni 2000, Syamsudin Mahmud diangkat menjadi Wakil Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)
  5. ^ Pada tahun 2001 bernama Gubernur Nanggroë Aceh Darussalam
  6. ^ Pada tahun 2004, Abdullah Puteh dinonaktifkan dari jabatannya karena divonis melakukan tindak pidana korupsi
  7. ^ Menggantikan posisi Abdullah Puteh yang dinonaktifkan
  8. ^ Pada tahun 2009, bernama Gubernur Aceh
  9. ^ Menggantikan sementara Gubernur dan Wagub petahana yang berkampanye di Pilgub 2017
  10. ^ Menggantikan Gubernur dan Wagub masa jabatan 2012-2017 yang sudah berakhir masa tugasnya.

Lihat pula

Pranala luar

Koordinat: 5°33′LU 95°19′BT / 5,55°LU 95,317°BT / 5.550; 95.317