Kabupaten Minahasa

kabupaten di Sulawesi Utara, Indonesia

Kabupaten Minahasa adalah salah satu kabupaten yang berada di provinsi Sulawesi Utara, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di kota Tondano, dengan luas wilayah kabupaten 1.025,85 km².

Kabupaten Minahasa
Lambang Kabupaten Minahasa
Lambang
Motto: 
I Jayat U Santi
Lokasi Sulawesi Utara Kabupaten Minahasa.svg
Kabupaten Minahasa is located in Sulawesi
Kabupaten Minahasa
Kabupaten Minahasa
Kabupaten Minahasa is located in Indonesia
Kabupaten Minahasa
Kabupaten Minahasa
Koordinat: 1°18′24″N 124°54′35″E / 1.3068°N 124.9096°E / 1.3068; 124.9096
Negara Indonesia
ProvinsiSulawesi Utara
Tanggal peresmian4 Juli 1959
Dasar hukumUU No. 29 Tahun 1959[1]
Hari jadi5 November 1428
Ibu kotaTondano
Pemerintahan
 • BupatiRoyke Octavian Roring
 • Wakil BupatiRobby Dondokambey
Luas
 • Total1.025,85 km2 (396,08 sq mi)
Populasi
 • Total342.110 jiwa
 • Kepadatan333,49/km2 (863,7/sq mi)
Demografi
 • AgamaKristen 93,40
- Protestan 85,14%
- Katolik 8,26%
Islam 6,56%
Hindu 0,5%
Buddha 0,02%[2][3]
Zona waktuWITA (UTC+08:00)
Kode telepon0431
Kode Kemendagri71.02 Edit the value on Wikidata
Jumlah kecamatan25 kecamatan
Jumlah kelurahan43 kelurahan
Jumlah desa227 desa
DAURp 699.327.828.000,00- (2020)[4]
IPMKenaikan 75,29 (2020)
( Tinggi )[5]
Situs webwww.minahasa.go.id

Pada 25 Februari 2003 kabupaten Minahasa dimekarkan menjadi Kabupaten Minahasa, Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon berdasarkan UU No.10/2003.[6] Pada tanggal 18 Desember 2003 Kabupaten Minahasa dimekarkan lagi menjadi Kabupaten Minahasa dan Kabupaten Minahasa Utara berdasarkan UU No. 33/2003.[7]

GeografiSunting

Batas wilayahSunting

Berikut merupakan batas wilayah Kabupaten Minahasa:

Utara Kota Manado
Timur Kabupaten Minahasa Utara dan Laut Maluku
Selatan Kabupaten Minahasa Tenggara
Barat Laut Sulawesi dan Kabupaten Minahasa Selatan

Kota Tomohon secara keseluruhan berada di dalam batas wilayah Kabupaten Minahasa.

SejarahSunting

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Minahasa Nomor 8 Tahun 1983, tanggal 5 November 1428 ditetapkan sebagai hari jadi Kabupaten Minahasa. Tanggal ini bersifat simbolis karena hari dan bulan dari tanggal tersebut diambil dari hari dan bulan dari tanggal kelahiran tokoh Minahasa Sam Ratulangi. Sedangkan tahun 1428 melambangkan perkiraan tahun terjadinya pertemuan antara suku-suku Minahasa dalam perlawanan mereka terhadap Kerajaan Bolaang Mongondow. Karena bersifat perkiraan, angka-angka 1, 4, 2, dan 8 diambil dari dua peristiwa yaitu Peristiwa Merah Putih yang terjadi di Manado pada tanggal 14 Februari 1946 dan Kongres Pemuda Kedua yang menghasilkan Sumpah Pemuda yang diselenggarakan pada tahun 1928. Angka 14 diambil dari hari Peristiwa Merah Putih, sedangkan angka 28 diambil dari tahun diselenggarakannya Kongres Pemuda Kedua.[8]

Daerah Minahasa itu sendiri ditetapkan sebagai wilayah administratif dengan disertakan nama kabupaten berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965. Dengan undang-undang ini, wilayah-wilayah administratif Provinsi Sulawesi Utara yang dulunya bernama "Daerah Tingkat II" diganti dengan nama "Kabupaten" sehingga Daerah Tingkat II Minahasa menjadi Kabupaten Minahasa.[9]:158 Namun keberadaan daerah yang meliputi Kabupaten Minahasa saat ini sebagai sebuah wilayah administratif bisa dilihat jauh sebelum dikeluarkannya undang-undang tersebut dan sebelum terbentuknya negara Republik Indonesia.

Perjanjian dengan VOCSunting

Penetapan hari jadi Kabupaten Minahasa berdasarkan bersatunya suku-suku Minahasa untuk melawan tekanan dari luar daerah. Tanggal lain yang juga menunjukkan terjadinya persatuan antara suku-suku Minahasa (atau mereka yang telah bersatu) adalah pada abad ke-17 di mana beberapa suku-suku Minahasa bergabung untuk menyepakati sebuah perjanjian persahabatan dengan Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC atau Perusahaan Hindia Timur Belanda) dengan maksud yang sama untuk memerangi serangan dari daerah Bolaang. Perjanjian ini diadakan dengan gubernur VOC yang berkedudukan di Maluku yaitu Robertus Padtbrugge pada tanggal 10 Januari 1679 pada saat Padtbrugge berkunjung ke Minahasa. Terdapat 23 kepala walak (atau daerah tempat tinggal bersama) yang menyetujui perjanjian tersebut. Para kepala walak berasal dari Aris, Bantik, Kakas, Kakaskasen, Klabat, Klabat Atas, Langowan, Pasan (yang juga mewakili Pinosokan dan Ratahan), Remboken, Rumoong, Sarongsong, Tombariri, Tombasian, Tomohon, Tompaso, Tondano, Tonkimbut Atas, Tonkimbut Bawah, Tonsawang, dan Tonsea.[10]:24

Pendudukan BelandaSunting

Penetapan daerah Kabupaten Minahasa saat ini sebagai wilayah administratif yang resmi terjadi pada zaman pendudukan Hindia Belanda di Indonesia yang menggantikan VOC. Wilayah Keresidenan Manado pada waktu itu mencakup seluruh kabupaten-kabupaten dan kota-kota di Minahasa Raya saat ini yaitu Kabupaten Minahasa, Kabupaten Minahasa Selatan, Kabupaten Minahasa Tenggara, Kabupaten Minahasa Utara, Kota Bitung, Kota Manado, dan Kota Tomohon. Pada tahun 1856, walak-walak di daerah Minahasa diorganisasikan menjadi 26 distrik (tingkat wilayah administratif di antara kabupaten dan kecamatan). Pada akhir abad ke-19, jumlah distrik kemudian turun menjadi 18 yaitu Bantik, Kakaskasen, Kakas-Remboken, Kawangkoan, Langowan, Manado, Maumbi, Pasan Ratahan-Pinosakan, Rumoong, Sonder, Tombariri, Tombasian, Tomohon-Sarongsong, Tompaso, Tondano-Touliang, Tondano-Toulimambot, Tonsawang, dan Tonsea. Kemudian pada tahun 1908, jumlah turun menjadi 16 di mana Distrik Kakaskasen dihapuskan dan Distrik Rumoong dan Tombasian dijadikan satu. Jumlah distrik kemudian turun lagi menjadi tujuh pada tahun 1920, di mana distrik-distrik adalah Amurang, Kawangkoan, Manado, Ratahan, Tomohon, Tonsea, dan Toulour. Pada tahun 1927, Manado dan Tomohon digabungkan sehingga tinggal enam distrik: Amurang, Kawangkoan, Manado, Ratahan, Tonsea, dan Toulour. Susunan distrik-distrik seperti ini berlangsung sampai kedatangan dan pendudukan Jepang.[9]:127 Di bawah ke enam distrik-distrik ini ditetapkan wilayah administratif yang bernama onderdistrict (atau distrik bawahan) yang setingkat dengan kecamatan. Terdapat 16 distrik bawahan yaitu Airmadidi, Amurang, Eris, Kakas, Kauditan, Kawangkoan, Langowan, Manado Selatan, Manado Utara, Ratahan, Tatelu, Tenga, Tombariri, Tombatu, Tomohon, Tompaso, Tondano, dan Tumpaan.[11]:156

Untuk wilayah administratif di atas distrik, daerah Minahasa dalam Keresidenan Manado termasuk dalam Afdeling Manado yang dibentuk pada tahun 1911. Afdeling ini dibagi menjadi tiga onderafdeling yaitu Amurang, Manado, dan Tondano. Sebelum pembentukan Afdeling Manado, terdapat lima onderafdeling yang mencakup daerah Minahasa yaitu Amurang, Belang, Kema, Manado, dan Tondano. Pada tahun 1926, wilayah-wilayah onderafdeling dihapus.[9]:127

Pendudukan JepangSunting

Dalam tahun-tahun pendudukan Jepang, organisasi wilayah administratif tidak berubah banyak. Pada tahun 1942, jumlah distrik bertambah satu di mana Distrik Toulour dibagi menjadi Langowan dan Tondano. Pada tahun yang sama, Distrik Manado dibagi menjadi Manado dan Tomohon.[9]:132 Pada tahun 1943, perpisahan kota Manado dan daerah Minahasa lainnya mulai terlihat di mana daerah Minahasa dijadikan satu tanpa wilayah kota Manado dan diberi nama Minahasa-ken.[9]:134

Negara Republik IndonesiaSunting

Setelah kemerdekaan Indonesia, daerah Minahasa pada awalnya termasuk ke dalam wilayah Provinsi Sulawesi tepatnya dalam sebuah keresidenan yang berkedudukan di Manado.[9]:153[12] Daerah Minahasa kemudian sempat termasuk dalam bagian wilayah Negara Indonesia Timur sebagai salah satu dari 13 wilayah administratifnya.[13] Pada tahun 1953, Manado ditetapkan sebagai Kota Besar dengan status Daerah Tingkat II (di mana provinsi adalah Daerah Tingkat I) dan dipisahkan dengan Minahasa. Ibukota wilayah Minahasa kemudian diganti dari Manado ke Tondano pada tahun 1959.[9]:157–158

Pada tahun 1960, Provinsi Sulawesi dibagi menjadi Provinsi Sulawesi Utara dan Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1960. Nama kedua provinsi ini berubah berdasarkan Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1960, di mana Provinsi Sulawesi Utara berubah menjadi Provinsi Sulawesi Utara-Tengah. Daerah Minahasa sebagai Daerah Tingkat II termasuk dalam provinsi ini. Kemudian pada tahun 1964, Provinsi Sulawesi Utara-Tengah dibagi menjadi Provinsi Sulawesi Utara dan Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964. Daerah Tingkat II Minahasa dimasukkan ke dalam wilayah Provinsi Sulawesi Utara. Penggunaan nama kabupaten ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965, di mana Daerah Tingkat II Minahasa diubah menjadi Kabupaten Minahasa. Kemudian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 mengubah lagi nama Kabupaten Minahasa menjadi Kabupaten Daerah Tingkat II Minahasa.[9]:159 Daftar kecamatan di bawah Kabupaten Daerah Tingkat II Minahasa adalah Airmadidi, Belang, Bitung, Dimembe, Eris, Kakas, Kauditan, Kawangkoan, Kombi, Likupang, Modoinding, Motoling, Pineleng, Ratahan, Remboken, Sonder, Tareran, Tenga, Tombariri, Tombasian, Tombatu, Tomohon, Tompaso, Tompaso Baru, Tondano, Tumpaan, dan Wori.[9]:161–162

Pada tahun-tahun berikut, Kabupaten Minahasa mengalami beberapa perubahan dengan pembentukan wilayah-wilayah administatif baru dari wilayah Kabupaten Minahasa. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1975, Kota Administratif Bitung diresmikan sebagai wilayah terpisah dari Kabupaten Minahasa. Pada 25 Februari 2003, Kabupaten Minahasa dimekarkan menjadi Kabupaten Minahasa, Kabupaten Minahasa Selatan, dan Kota Tomohon berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003. Kemudian pada tanggal 18 Desember 2003, Kabupaten Minahasa dimekarkan lagi menjadi Kabupaten Minahasa dan Kabupaten Minahasa Utara berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2005.

PemerintahanSunting

Daftar BupatiSunting

No. Foto Nama Mulai Jabatan Akhir Jabatan Wakil Bupati Keterangan
1   Dirk August Theodorus Gerungan 20 Maret 1948 17 Desember 1949 [14]
2   Dr.
Peils Maurits Tangkilisan
MPA.
20 Januari 1950 17 Agustus 1951 [14][15]
3   Drs.
Hendrik Reingardt Ticoalu
1 November 1951 6 Agustus 1953 [14][15]
4   Jan Piet Mongula 15 Desember 1953 9 Juni 1954 [14][15]
5   Albert Robert Warouw 1 Juli 1954 24 Desember 1956 [15][16]
6   Laurens Frits Saerang 24 Desember 1956 16 Juni 1958 [15][16]
7   Bert Supit 16 Juni 1958 23 September 1958 [15][16][17]
8   Estevanus Kandou 23 September 1958 16 Oktober 1961 [15][16]
9   Letkol.
Frits Sumampouw
20 November 1961 21 Juni 1965 [15][16]
25 April 1966 5 November 1969 [15][16][18][19]
10   Letkol.
H. Kourow
26 Juli 1970 20 September 1973 [15][18][19]
11   Johan Fredrik Lumentut 20 September 1973 2 Februari 1978 [15][18][19]
12   Letkol.
Bern Gustav Lapian
B.A.
7 Desember 1978 3 Juni 1981 [15][19]
13   Alex Lambertus Lelengboto 20 Desember 1982 21 Desember 1987 [15][20]
14   Johan Otto Bolang 21 Desember 1987 21 Januari 1993 [15]
15   Drs.
Karel Lasut Senduk
21 Januari 1993 21 Januari 1998 Drs.
Dolfie Tanor
[15]
16   Drs.
Dolfie Tanor
21 Februari 1998 17 Maret 2003 Drs.
Boy Simon Tangkawarouw
M.Sc.
[15]
17   Drs.
Stefanus Vreeke Runtu
17 Maret 2003 17 Maret 2008 Letkol. (Purn)
Rull Kuron
17 Maret 2008 17 Maret 2013 Drs.
Jantje Wowiling Sajow
M.Si.
18   Drs.
Jantje Wowiling Sajow
M.Si.
17 Maret 2013 17 Maret 2018 Ivan S.J. Sarundajang [21]
19   Ir.
Royke Octavian Roring
M.Si.
25 September 2018 Petahana Robby Dondokambey
S.Si.
[22]

Dewan PerwakilanSunting

Partai Politik Jumlah Kursi dalam Periode
2014-2019 2019-2024
  Gerindra 5   2
  PDI-P 11   17
  Golkar 9   6
  NasDem 3   3
  Perindo (baru) 2
  Hanura 1   1
  Demokrat 5   4
  PKPI 1   0
Jumlah Anggota 35   35
Jumlah Partai 7   7

KecamatanSunting

 
Wilayah Kabupaten Minahasa

Kabupaten Minahasa memiliki 25 kecamatan, 43 kelurahan dan 227 desa (dari total 171 kecamatan, 332 kelurahan dan 1.507 desa di seluruh Sulawesi Utara). Pada tahun 2017, jumlah penduduknya sebesar 336.015 jiwa dengan luas wilayahnya 1.114,87 km² dan sebaran penduduk 301 jiwa/km².[23][24][25]

Daftar kecamatan dan kelurahan di Kabupaten Minahasa, adalah sebagai berikut:

Kode
Kemendagri
Kecamatan Jumlah
Kelurahan
Jumlah
Desa
Status Daftar
Desa/Kelurahan
71.02.03 Eris 8 Desa
71.02.06 Kakas 13 Desa
71.02.20 Kakas Barat 10 Desa
71.02.12 Kawangkoan 6 4 Desa
Kelurahan
71.02.22 Kawangkoan Barat 10 Desa
71.02.21 Kawangkoan Utara 4 6 Desa
Kelurahan
71.02.04 Kombi 13 Desa
71.02.10 Langowan Barat 16 Desa
71.02.17 Langowan Selatan 10 Desa
71.02.09 Langowan Timur 8 Desa
71.02.19 Langowan Utara 8 Desa
71.02.05 Lembean Timur 11 Desa
71.02.23 Mandolang 12 Desa
71.02.13 Pineleng 14 Desa
71.02.08 Remboken 11 Desa
71.02.11 Sonder 19 Desa
71.02.15 Tombariri 10 Desa
71.02.24 Tombariri Timur 10 Desa
71.02.14 Tombulu 11 Desa
71.02.07 Tompaso 10 Desa
71.02.25 Tompaso Barat 10 Desa
71.02.01 Tondano Barat 9 - Kelurahan
71.02.18 Tondano Selatan 8 - Kelurahan
71.02.02 Tondano Timur 11 - Kelurahan
71.02.16 Tondano Utara 5 3 Desa
Kelurahan
TOTAL 43 227

PendidikanSunting

Kabupaten Minahasa memiliki satu Universitas Negeri, yaitu Universitas Negeri Manado (UNIMA), Kampus Biru Tounsaru Tondano Selatan dan satu Sekolah Tinggi Swasta, yaitu Sekolah Tinggi Filsafat Seminari Pineleng. Kecuali di Kota Tondano di mana terdapat 8 Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), di beberapa kota dan kecamatan terdapat rata-rata dua hingga tiga SLTA saja. juga SLA (Sekolah Lanjutan Advent) yang sangat terkenal dengan Hari Sabat di dalam kitab suci yang satu-satunya sekolah Lanjutan Advent

Seni dan Olah RagaSunting

Seniman terkenal seperti JE. Tatengkeng, M.R. Dajoh, Yessy Wenas, Maya Rumantir, Chintya Maramis dan Angel Karamoy. Dalam bidang seni diadakannya kontes putra putri Se-Minahasa Waraney dan Wulan Minahasa. Klub Sepak Bola daerah ini bernama Persmin atau PERSMIN MINAHASA. Para pemain sepak bola yang terkenal asal Minahasa seperti Ronny Pangemanan dan Yopie Lumoindong (Tondano) di PSM Makassar dan sebagainya.

Lihat pulaSunting

ReferensiSunting

  1. ^ "Pembentukan Daerah-Daerah Otonom di Indonesia s/d Tahun 2014" (PDF). www.otda.kemendagri.go.id. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 2019-07-12. Diakses tanggal 22 April 2021. 
  2. ^ a b "Kabupaten Minahasa Dalam Angka 2020". www.minahasakab.bps.go.id. Diakses tanggal 23 April 2020. 
  3. ^ "Minahasa Dalam Angka 2016"". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2017-12-01. Diakses tanggal 2017-07-21. 
  4. ^ "Rincian Alokasi Dana Alokasi Umum Provinsi/Kabupaten Kota Dalam APBN T.A 2020" (PDF). www.djpk.kemenkeu.go.id. (2020). Diakses tanggal 22 Januari 2021. 
  5. ^ "Metode Baru Indeks Pembangunan Manusia 2019-2020". www.bps.go.id. Diakses tanggal 22 Januari 2021. 
  6. ^ (Indonesia) UU Kab Minahasa Selatan
  7. ^ (Indonesia) UU Kabupaten Minahasa Utara
  8. ^ Talumewo, Bodewyn (2013-02-27). "Sejarah Penetapan Hari Jadi Minahasa". Berita Manado. Diakses tanggal 2020-06-03. 
  9. ^ a b c d e f g h i Sejarah Daerah Sulawesi Utara. Jakarta: Direktorat Jenderal Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1977. 
  10. ^ Leirissa, R. Z. (1997). Minahasa di Awal Perang Kemerdekaan Indonesia. Sinar Harapan. 
  11. ^ Sejarah Kebangkitan Nasional Daerah Sulawesi Utara. Jakarta: Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1978. 
  12. ^ "Mengenal Provinsi Sulut". Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2017-02-09. Diakses tanggal 2020-06-03. 
  13. ^ Harvey, Barbara S. (1977). Permesta: Half a Rebellion [Permesta: Setengah Pemberontakan] (dalam bahasa Inggris). Ithaca: Cornell Modern Indonesia Project, Southeast Asia Program, Cornell University. hlm. 25. 
  14. ^ a b c d Djembatan Kawanua (1967), hlm 20.
  15. ^ a b c d e f g h i j k l m n o p Wenas (2007), hlm. 178.
  16. ^ a b c d e f Djembatan Kawanua (1967), hlm 21.
  17. ^ Berita Manado (2013).
  18. ^ a b c Suwondo (1977), hlm. 168.
  19. ^ a b c d Suwondo (1978), hlm. 10.
  20. ^ Talumewo (2013).
  21. ^ Mantiri (2013).
  22. ^ Karinda (2018).
  23. ^ "Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan". Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Diarsipkan dari versi asli tanggal 29 Desember 2018. Diakses tanggal 3 Oktober 2019. 
  24. ^ "Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Permendagri nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan". Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 25 Oktober 2019. Diakses tanggal 15 Januari 2020. 
  25. ^ "Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Kode dan Nama Wilayah Kerja Statistik 2017" (PDF). Badan Pusat Statistik. hlm. 866–868. Diakses tanggal 11 Agustus 2018. 

Pranala luarSunting