Kabupaten Bolaang Mongondow
Kabupaten Bolaang Mongondow adalah salah satu kabupaten dengan wilayah terluas di Provinsi Sulawesi Utara, Indonesia. Ibu kotanya adalah Lolak.[1] Etnis Mayoritas di kabupaten ini adalah Suku Mongondow. Bahasa ibu penduduk asli di daerah ini adalah Bahasa Mongondow.
Kabupaten Bolaang Mongondow | |
---|---|
Motto: Mototompiaan Mototabian bo Mototanoban | |
![]() Peta | |
Koordinat: 0°45′00″N 124°05′00″E / 0.75°N 124.08333°E | |
Negara | ![]() |
Provinsi | Sulawesi Utara |
Tanggal berdiri | 23 Maret 1954 |
Dasar hukum | PP No.24 Tahun 1954 |
Ibu kota | Lolak[1] |
Jumlah satuan pemerintahan | Daftar
|
Pemerintahan | |
• Bupati | Ir. Limi Mokodompit, MM. (Penjabat) |
• Wakil Bupati | - |
• Sekretaris Daerah | Tahlis Gallang, S.IP., MM. |
Luas | |
• Total | 2.871 km2 (1,108 sq mi) |
Populasi | |
• Total | 252.648 |
• Kepadatan | 88/km2 (230/sq mi) |
Demografi | |
• Agama | Islam 60,05% Kristen 35,43% - Protestan 33,82% - Katolik 1,61% Hindu 4,51% Buddha 0,01%%[2] |
• IPM | ![]() ( Sedang )[3] |
Zona waktu | UTC+08:00 (WITA) |
Kode BPS | |
Kode area telepon | 0434 |
Pelat kendaraan | DB xxxx D* |
Kode Kemendagri | 71.01 ![]() |
DAU | Rp 584.362.282.000,00- (2020)[4] |
Situs web | www |
Kabupaten Bolaang Mongondow ditetapkan pada tanggal 23 Maret 1954, terletak pada salah satu daerah Sulawesi Utara yang secara historis geografis adalah bekas danau, serta merupakan daerah subur penghasil utama tambang dan hasil bumi lainnya.
Wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow telah mengalami sejumlah pemekaran. Tahun 2007 dimekarkan menjadi Kota Kotamobagu dan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Pada tahun 2008 dimekarkan lagi menjadi Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
Sejarah
Sejarah Federasi-Stauut (Negara serikat Federasi kerajaan)Bolaang Mongondow 1925.
sebuah federasi adalah sebuah bentuk pemerintahan di mana beberapa negara bagian bekerja sama dan membentuk kesatuan yang disebut negara federal. Masing-masing negara bagian memiliki beberapa otonomi khusus dan pemerintahan pusat mengatur beberapa urusan yang dianggap nasional. Dalam sebuah federasi setiap negara bagian biasanya memiliki otonomi yang tinggi dan bisa mengatur pemerintahan dengan cukup bebas. Ini berbeda dengan sebuah negara kesatuan, di mana biasanya hanya ada provinsi saja. Kelebihan sebuah negara kesatuan, ialah adanya keseragaman antar semua provinsi.
Federasi mungkin multi-etnik, atau melingkup wilayah yang luas dari sebuah wilayah, meskipun keduanya bukan suatu keharusan. Federasi biasanya ditemukan dalam sebuah persetujuan awal antara beberapa negara bagian "berdaulat". Bentuk pemerintahan atau struktur konstitusional ditemukan dalam federasi dikenal sebagai federalisme.
Federasi Statuut Kerajaan Gabungan Bolaang mongondow juga membuat pengaturan pengaturan wilayah guna memaksimalkan pelayanan di tahun 1925.Kerajaan Gabungan Ini terdiri dari :
- Kerajaan Bolaang Mongondow
- Kerajaan Kaidipang Besar (Sebelumnya terdiri dari 2 kerajaan kaidipang dan Bolangitang di gabung menjadi Kerajaan Kaidipang Besar.)
- Kerajaan Bintauna
- Kerajaan Bolaang Uki
Kerajaan Gabungan ini (united state) menentapkan Kotamobagu sebagai pusat ibukota dan di bentuk dewan kerajaan yang di kepalai seorang ketua dewan Raja komposisi 4 Raja, wilayah gabungan ini kemudian di bagi per zona Divisi mongondow di bagi menjadi 2 yaitu Mongondow utara (Mongondowsch Noord) dan mongondow Selatan (Mongondow Zuid) antara lain :
Mongondow utara terdiri dari :
1.Kerajaan Kaidipang di kepalai Raja
2.Kerajaan Bintauna di kepalai Raja
3.Pasi di kepalai seorang Panggulu
4.Bolaang di kepalai seorang panggulu
Mongondow Selatan terdiri dari :
1. Kerajaan Bolaang Uki di kepalai Raja
2. Lolayan di kepalai seorang Panggulu
3. Dumoga di kepalai seorang Panggulu
4. Kotabunan di kepalai seorang Panggulu
Wilayah Kerajaan Bolaang Mongondow di bagi menjadi 5 bagian / Distrik "Pasi,Bolaang,Lolayan,Dumoga,Kotabunan", di karenakan wilayah ini sangat luas.Kerajaan Kaidipang Besar,Kerajaan Bintauna dan Kerajaan Bolaang Uki tidak di bagi perdistrik.
Wilayah Federasi Kerajaan gabungan Bolaang Mongondow dipimpin langsung oleh keempat Raja dengan membentuk Dewan Kerajaan dan menunjuk satu ketua dewan raja Bolaang Mongondow.Ibukota dari Federasi Negara Bolaang Mongondow di pusatkan di kotamobagu.
Wilayah ini kerajaan ini kemudian melakukan hubungan ekonomi dan politik dengan Hindia Belanda daripadanya Di tempatkan seorang pejabat Kontrolour belanda tetapi pejabat Kontrolour bukan memerintah tetapi hanya menjadi pejabat pembantu/penasihat Raja.hal ini karena Bolaang Mongondow adalah wilayah mandiri berdaulat (Zelfbestuur), di tahun 1938 Hindia Belanda menerbitkan UU pengakuan kedaulatan Kerajaan Mandiri di seluruh Nusantara,Pengakuan atas Kedaulatan kerajaan serikat (Federasi Statuut) Bolaang Mongondow melalui UU Staatblaad Zelfbestuuregelen no 256 tahun 1938 dan Ind.Stb. 1932 No. 571
Pada saat mulai terbentuknya Indonesia setelah proklamasi 17 Agustus tahun 1945, Indonesia sempat terbentuk Republik Indonesia serikat (RIS) Federasi Statuut Kerajaan Gabungan Bolaang Mongondow tetap mempertahankan gabungan ini melalui konfrensi kepututusan empat kerajaan tanggal 20 Agustus 1948 No. B 17/1/8. Yang tetap menjadi Swapraja Gabungan Bolaang Mongondow dalam wilayah Negara Indonesia Timur (NIT). Situasi politik nasional yang tidak menentu antara Pro RIS dan Pro NKRI melalui rapat bersama maka pada tanggal 1 Juli 1950 swapraja Gabungan Bolaang Mongondow menyatakan gabung ke NKRI pada tanggal 1 Juli 1950 melepaskan sistem pemerintahan kerajaan menjadi sistem pemerintahan Demokrasi NKRI menjadi Daerah Bolaang Mongondow yang di kepalai seorang kepala Daerah pertama Frans.Papanduke Mokodompit.Para Raja melepas Tahtanya bergabung ke NKRI.
Kemudian Daerah Bolaang Mongondow,Gorontalo,dan Buol kembali membentuk menjadi satu gabungan menjadi Daerah Sulawesi utara dengan ibukota Gorontalo sesuai peraturan Presiden PP No 11 tahun 1953.Daerah Sulawesi Utara di bubarkan dan Daerah Bolaang Mongondow menjadi bagian dari Provinsi Sulawesi dengan ibukota Makasar melalui PP No 023 Tahun 1954 dan UU No 024 Tahun 1954.
Setelah pemilu di tahun 1954-1955 Daerah Bolaang Mongondow memilki utusan sebagai anggota Konstituante di jakarta yang di wakili mantan raja terakhir Henny Jusuf Cornelis Manoppo sebagai ketua partai Masjumi Bolaang Mongondow dan Utusan DPRRI/MPRRI pertama daerah Bolaang Monfondow di wakili oleh Anthon Cornelis Manoppo dari partai PNI.
Karena situasi politik nasional dan daerah indonesia saat itu bergejolak maka pada tahun 1960 melalui PP No 5 dibentuklah Provinsi sulawesi utara tengah (Sulutteng) dengan komposisi wilayah :
Kotapraja manado
Kotaparaja Gorontalo
Kab.Bolaang Mongondow
Kab.Gorontalo
Kab. Buol Toli toli
Kab. Donggala
Kab. Poso
Kab.Luwuk Banggai
Kab.Sangihe
Kab.Minahasa
Di tahun 1964 kemudian di bentuk lagi Provinsi Sulawesi Utara yang baru melalui UU No 13 Tahun 1964.Komposisi Baru Sulawesi Utara dimana wilayah eks Residen manado berubah menjadi ibukota provinsi sulawesi utara dengan komposisi :
Kodya Manado
Kodya Gorontalo
Kodya Bitung
Kab.Minahasa
Kab.Bolaang Mongondow
Kab.Gorontalo
Kab.Boalemo
Kab.Sangihe Talaud.
Kabupaten Bolaang Mongondow adalah Daerah Induk yang kini telah mekar menjadi 4 Kab. Dan 1 Kota.
Gorontalo sebagai wilayah eks neo swapraja gorontalo telah menjadi Provinsi Gorontalo dan swapraja Buol yang telah menjadi wilayah Provinsi Sulawesi Tengah.Kini wilayah eks swapraja gabungan Bolaang mongondow menanti Terbentuknya Provinsi Bolaang Mongondow Raya.
Dari sejarah ini kita dapat membedakan di mana kerajaan Bolaang mongondow dan Gabungan Bolaang Mongondow, sama halnya di Gorontalo yang terdiri dari 5 (Limo Pohalaa) yang terdiri dari Pohalaa Gorontalo,Pohalaa Suwawa,Pohalaa Bone Bolango,Pohalaa Limboto dan Pohalaa Boalemo membentuk satu gabungan Daerah Gorontalo. DI minahasa justru berbeda dari ke 9 walak tidak ada yang sepakat memakai salah satu nama walak sehingga muncul kata Minaesa (Bersatu,Kitorang satu) menjadi Minahasa di pertengahan abad ke 18. Penyatuan penyatuan seperti ini adalah lumrah terjadi dalam sejarah peradaban pemerintahan lokal di nusantara.
Pemerintahan Sunting
Daftar Bupati Sunting
Berikut adalah Daftar Bupati Bolaang Mongondow dari masa ke masa.[5]
No. | Foto | Nama | Awal Menjabat | Akhir Menjabat | Wakil Bupati | Keterangan | Ref. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anton Cornelis Manoppo | Maret 1954 | Juni 1954 | tidak ada Wakil Bupati | |||
2 | Henny Yusuf Cornelis Manoppo | Juni 1954 | September 1959 | ||||
3 | Mayor Inf. Daan Olii | September 1959 | Juni 1965 | ||||
4 | Piet Johanis Manoppo | Juni 1965 | Agustus 1966 | ||||
5 | Letkol. (CPM) Oemarudin Nini Mokoagow | Agustus 1966 | 1967 | Penjabat bupati | |||
1967 | 1971 | Periode pertama | |||||
1971 | 1976 | Periode kedua | |||||
6 | Drs. Hi. Syamsudin Paputungan | Januari 1976 | Mei 1976 | ||||
7 | Letkol. Art. Inyo Tangkudung | Mei 1976 | Januari 1981 | ||||
8 | Drs. Ahmad Nadjamudin | Januari 1981 | Mei 1981 | ||||
9 | Drs. Hi. Jambat Arsyad Damopolii | Mei 1981 | Mei 1986 | Periode pertama | |||
Mei 1986 | Mei 1991 | Periode kedua | |||||
10 | Drs. Hi. Syamsudin Paputungan | Mei 1991 | Mei 1996 | ||||
11 | Drs. Hi. Muda Mokoginta | Mei 1996 | Mei 2001 | ||||
12 | Dra. Hj. Marlina Moha Siahaan | Mei 2001 | Mei 2006 | Ir. Hi. Syamsudin C. Mokoginta | Periode pertama | [6] | |
Mei 2006 | Mei 2011 | Drs. Hi. Sehan Mokoapa Mokoagow, M.Si. | Periode kedua | ||||
13 | Hi. Gun Lapadengan, S.H. | 5 Mei 2011 | Juli 2011 | Penjabat bupati | [7] | ||
14 | Hi. Salihi B. Mokodongan, S.H. | Juli 2011 | 19 Juli 2016 | Yanny Ronny Tuuk, S.Th. | Bupati definitif | ||
15 | Drs Ashari Sugeha | 16 Juli 2016 | 19 Juli 2016 | Pelaksana Harian | |||
16 | Adrianus Nixon Watung, S.H. | 20 Juli 2016 | 21 Mei 2017 | Penjabat bupati | [8] | ||
17 | Dra. Hj. Yasti Soepredjo Mokoagow | 22 Mei 2017 | 22 Mei 2022 | Yanny Ronny Tuuk, S.Th., M.M. | [9] | ||
18 | Ir. Limi Mokodompit, MM. | 22 Mei 2022 | Sekarang | Penjabat Bupati |
Dewan Perwakilan Sunting
Partai Politik | Jumlah Kursi dalam Periode | |
---|---|---|
2014-2019 | 2019-2024 | |
PKB | 2 | 4 |
Gerindra | 3 | 0 |
PDI-P | 8 | 7 |
Golkar | 5 | 5 |
NasDem | 1 | 7 |
PKS | 1 | 3 |
PPP | 0 | 2 |
PAN | 5 | 1 |
Demokrat | 5 | 1 |
Jumlah Anggota | 30 | 30 |
Jumlah Partai | 8 | 8 |
Kecamatan Sunting
Kabupaten Bolaang Mongondow terdiri dari 15 kecamatan, 2 kelurahan, dan 200 desa. Pada tahun 2017, jumlah penduduknya mencapai 246.282 jiwa dengan luas wilayah 2.871,65 km² dan sebaran penduduk 86 jiwa/km².[10][11]
Daftar kecamatan dan kelurahan di Kabupaten Bolaang Mongondow, adalah sebagai berikut:
Kode Kemendagri |
Kecamatan | Jumlah Kelurahan |
Jumlah Desa |
Status | Desa/Kelurahan |
---|---|---|---|---|---|
71.01.32 | Bilalang | 8 | Desa | ||
71.01.13 | Bolaang | 1 | 10 | Desa | |
Kelurahan | |||||
71.01.31 | Bolaang Timur | 9 | Desa | ||
71.01.33 | Dumoga | 12 | Desa | ||
71.01.09 | Dumoga Barat | 12 | Desa | ||
71.01.35 | Dumoga Tengah | 10 | Desa | ||
71.01.34 | Dumoga Tenggara | 10 | Desa | ||
71.01.10 | Dumoga Timur | 1 | 15 | Desa | |
Kelurahan | |||||
71.01.11 | Dumoga Utara | 16 | Desa | ||
71.01.12 | Lolak | 26 | Desa | ||
71.01.14 | Lolayan | 14 | Desa | ||
71.01.19 | Passi Barat | 13 | Desa | ||
71.01.22 | Passi Timur | 13 | Desa | ||
71.01.20 | Poigar | 20 | Desa | ||
71.01.05 | Sangtombolang | 12 | Desa | ||
TOTAL | 2 | 200 |
Lambang Daerah Sunting
- Bentuk: segi lima sama sisi di atas dasar bentuk jantung berukuran 16:21. Bentuk inti lambang segi lima sama sisi, ukurannya ½ dari luas jantung melambangkan dasar negara Pancasila dimana kabupaten Bolaang Mongondow adalah satu bagian organik daripadanya. Bentuk dasar jantung melambangkan sumber hidup bagi tiap makhluk di Bolaang Mongondow yang diharapkan sebagai salah satu daerah sumber kehidupan bagi daerah Sulawesi Utara terutama dibidang produksi pangan (beras, jagung, dsb). Warna biru pada bentuk dasar ( jantung ) melambangkan: Kesetiaan rakyat Bolaang Mongondow & Secara historis geografis daerah Bolaang Mongondow adalah bekas danau.
- Lukisan:
- Dua bulir padi masing-masing dengan warna hijau dan kuning melambangkan bahwa daerah Bolaang Mongondow adalah penghasil beras terutama di Sulawesi Utara. Masing-masing bulir tiga jajar dengan dua puluh tiang bulir melambangkan tanggal 23 Maret, tanggal dan bulan lahirnya kabupaten Bolaang mongondow menjadi daerah yang berhak mengatur rumah tangganya sendiri PP No.24 tahun 1954.
- Tombak dan perisai melambangkan patriotisme dan kesatuan kebudayaan daerah Bolaang Mongondow (Bekas 4 swapraja Bolaang Mongondow, Bolaang Uki, bintauna dan kaidipang Besar). Warna perang (merah kehitam-hitaman) Wijn Rood pada tombak dan perisai mengandung arti dinamika hidup dan keberanian.
- Bintang warna kuning emas melambangkan bahwa rakyat Bolaang Mongondow adalah orang-orang beragama yang bersumber pada Tuhan Yang Maha Esa.
- Pita kuning bertulis: Bolaang Mongondow melambangkan keagungan dan kejayaan daerah Bolaang Mongondow.
- Warna: Biru muda, hijau tua, kuning emas, merah kehitaman (wijn rood) dan hitam. Warna kuning emas segi lima, melambangkan belerang dan emas sebagai hasil tambang di daerah Bolaang Mongondow. Warna hijau tua pada segi lima melambangkan kesuburan, kekayaan daerah dan hasil bumi (padi, jagung, kelapa, kopi, cengkih, kayu dan hasil-hasil hutan lainnya). Warna hitam pada nama Bolaang Mongondow melambangkan ketekunan dan ketabahan. Seluruh warna putih yang terdapat pada lambang, baik pada bingkai dasar maupun pada bentuk inti melambangkan kesucian.
Penduduk Sunting
Agama Sunting
Sebagian besar masyarakat Kabupaten Bolaang Mongondow memeluk agama Islam (60,05%), Kristen (33,82%), Katolik (1,61%), Hindu (4,51%) dan Buddha 0,01%.[2]
Ekonomi Sunting
Komoditas Unggulan Sunting
- Pertanian dan Perkebunan: Padi, Jagung, Kacang, Kedelai, Singkong, Ubi jalar, Kentang, Nenas, Kelapa, Cengkih.
- Pertambangan: Emas, Tembaga, Besi, Kaolin, Bentonit, Belerang, Gamping, Kuarsa, Mangan.
- Perikanan dan Kelautan: Demersal, Pelagis, Tuna, Cakalang.
- Budidaya: Udang, kepiting, Ikan Air Tawar.
- Kehutanan: Meranti, Agatis, Nyatoh, Cempaka, Rotan, Gondorukem, Damar.
Kesehatan Sunting
Rumah sakit Sunting
№ | Kode | Nama Rumah Sakit | Jenis | Tipe | Alamat |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7101013 | RS Umum Datoe Binangkang | RSU | C | Jl. Trans Sulawesi, Desa Lolak Dua, Kecamatan Lolak, Kabupaten Bolaang Mongondow, Sulawesi Utara 95741 |
Pariwisata Sunting
Objek Wisata Sunting
- Pantai Lolan
- Tanjung Ompu
- Pantai Molosing
- Pantai Babo
- Pantai pasir Putih
- Pulau Tiga
- Air Panas Bakan
- Kolam Desa Tudu Aog
Referensi Sunting
- ^ a b "Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 2010". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2017-08-05. Diakses tanggal 2013-07-14.
- ^ a b c "Kabupaten Bolaang Mongondow Dalam Angka 2021". www.bolmongkab.bps.go.id. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2022-03-25. Diakses tanggal 10 Maret 2022.
- ^ "Metode Baru Indeks Pembangunan Manusia 2020-2021". www.bps.go.id. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2021-01-27. Diakses tanggal 10 Maret 2022.
- ^ "Rincian Alokasi Dana Alokasi Umum Provinsi/Kabupaten Kota Dalam APBN T.A 2020" (PDF). www.djpk.kemenkeu.go.id. (2020). Diakses tanggal 22 Januari 2021.
- ^ "Sejarah Singkat Bolaang Mongondow". suaramanado.com. 24 Maret 2012. Diakses tanggal 25 Desember 2016.[pranala nonaktif permanen]
- ^ "Selamat Jalan Papa Rep Jasamu Terus Dikenang, Dicintai Keluarga dan Bawahan". radarbolmongonline.com. 21 Januari 2016. Diakses tanggal 25 Desember 2016.[pranala nonaktif permanen]
- ^ "Gubernur Lantik Lapadengan sebagai Penjabat Bupati Bolmong". sulutonline.com. 9 Mei 2011. Diakses tanggal 25 Desember 2016.[pranala nonaktif permanen]
- ^ "Adrianus Nixon Watung Resmi Pj Bupati Bolmong". detotabuan.com. 20 Juli 2016. Diakses tanggal 25 Desember 2016.
- ^ "Siang Ini, Olly Lantik YaYa dan MegaHagho". manadonews.co.id. 22 Mei 2017. Diakses tanggal 22 Mei 2017.
- ^ "Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan". Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Diarsipkan dari versi asli tanggal 29 Desember 2018. Diakses tanggal 3 Oktober 2019.
- ^ "Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Permendagri nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan". Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 25 Oktober 2019. Diakses tanggal 15 Januari 2020.