Kabupaten Muna Barat

Kabupaten Muna Barat
Kabupaten Muna Barat
Kabupaten
	Lambang
	Peta
	Kabupaten Muna Barat Peta Kabupaten Muna Barat Kabupaten Muna Barat (Indonesia)
	Koordinat: 4°50′00″S 122°29′00″E / 4.83333°S 122.48333°E
Negara	Indonesia
Provinsi	Sulawesi Tenggara
Tanggal berdiri	23 Juli 2014
Dasar hukum	UU No 14 Tahun 2014
Ibu kota	Laworo
Jumlah satuan pemerintahan	Daftar Kecamatan: 11 kecamatan; Kelurahan: 5 kelurahan; Desa: 81 desa;
Pemerintahan
• Bupati	Drs. Laode Muhammad Rajiun Tumada, M.Si.
Luas
• Total	1.022,89 km2 (394,94 sq mi)
Populasi (2020)
• Total	84.182
• Kepadatan	82/km2 (210/sq mi)
Demografi
• Agama	Islam 95,65%; Hindu 3,77%; Kristen 0,43%; - Katolik 0,24%; - Protestan 0,19%; Buddha 0,14%; Kepercayaan 0,01%
• IPM	65,08 (2020); Sedang
Zona waktu	UTC+08:00 (WITA)
Pelat kendaraan	DT xxxx R*
Kode Kemendagri	74.13
DAU	Rp 381.826.988.000.-(2020)

Kabupaten Muna Barat atau disingkat Mubar merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Tenggara, hasil pemekaran dari Kabupaten Muna pada pertengahan tahun 2014. Ibu kota Kabupaten Muna Barat terletak di Laworo, kecamatan Sawerigadi.^[4]

GeografisSunting

Batas WilayahSunting

Batas wilayah Kabupaten Muna Barat adalah sebagai berikut:

Utara	Kabupaten Konawe Selatan
Timur	Kabupaten Muna
Selatan	Kabupaten Muna
Barat	Kabupaten Bombana

TopografiSunting

Sebagian besar Kabupaten Muna Barat merupakan dataran rendah.

PemerintahanSunting

Pemerintahan Kabupaten Muna Barat berbentuk daerah kabupaten otonom yang dipimpin oleh seorang Bupati dan Wakil Bupati. Untuk sementara daerah ini dipimpin oleh Pelaksana Tugas Bupati yang ditunjuk langsung oleh Gubernur Sulawesi Tenggara. Pelaksana Tugas Bupati Kabupaten Muna Barat saat ini dilaksanakan oleh Radjiun Tumada.

Daftar BupatiSunting

No		Mulai jabatan	Akhir jabatan	Prd.	Ket.	Wakil Bupati
—	Drs. Laode Muhammad Rajiun Tumada M.Si.	14 Oktober 2014	15 September 2016	—	^{[Ket. 1]} ^[5]	–
	Dr. Bpk.Rony Yakub Laute	15 September 2016	21 Oktober 2016		^{[Ket. 2]}^[6]
	Dr. Bpk.Rony Yakub Laute	21 Oktober 2016	21 Mei 2017		^{[Ket. 3]}
1	Drs. Laode Muhammad Rajiun Tumada M.Si.	22 Mei 2017	26 September 2020	1	^[7]	Drs. Achmad Lamani, M.Pd.
2	Drs. Achmad Lamani M.Pd.	26 September 2020	22 Mei 2022	1		–
—	Drs. La Ode Muhammad Husein Tali M.Pd.	22 Mei 2022	27 Mei 2022	—	^{[Ket. 4]}
—	Dr. Bahri S.STP., M.Si.	27 Mei 2022	Petahana	—	^{[Ket. 5]}
Catatan ^ Penjabat Bupati Buton ^ Pelaksana Harian Bupati Buton ^ Penjabat Bupati Buton ^ Pelaksana Harian Bupati Buton ^ Penjabat Bupati Buton

Dewan PerwakilanSunting

Berikut ini adalah komposisi anggota DPRD Kabupaten Muna Barat dalam dua periode terakhir.^[8]^[9]

Partai Politik	Jumlah Kursi dalam Periode
Partai Politik	2014-2019	2019-2024
PKB	1	1
Gerindra	1	1
PDI-P	1	2
Golkar	4	3
NasDem	2	9
PKS	2	0
PPP	2	1
PAN	4	1
Hanura	1	0
Demokrat	2	2
Jumlah Anggota	20	20
Jumlah Partai	10	8

KecamatanSunting

Kabupaten Muna Barat terdiri dari 11 kecamatan, 5 kelurahan dan 81 desa dengan luas wilayah 1.022,89 km² dan jumlah penduduk sebesar 78.630 jiwa (2017) dengan sebaran penduduk 77 jiwa/km².^[10]^[11]

Daftar kecamatan dan kelurahan di Kabupaten Muna Barat, adalah sebagai berikut:

Kode Kemendagri	Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah Desa	Status	Daftar Desa/Kelurahan
74.13.02	Barangka		8	Desa	Barangka Bungkolo Lafinde Lapolea Sawerigadi Walelei Waulai Wuna
74.13.10	Kusambi	1	9	Desa	Bakeramba Guali Kasakamu Kusambi Lakawoghe Lapokainse Lemoambo Sidamangura Tanjung Pinang
74.13.10	Kusambi	1	9	Kelurahan	Konawe
74.13.03	Lawa	2	6	Desa	Lagadi Lalemba Latompe Latugho Madampi Watumela
74.13.03	Lawa	2	6	Kelurahan	Lapadaku Wamelai
74.13.06	Maginti		8	Desa	Abadi Jaya Bangko Gala Kangkunawe Kembar Maminasa Maginti Pajala Pasipadangan
74.13.11	Napano Kusambi		6	Desa	Kombikuno Lahaji Latawe Masara Tangkumaho Umba
74.13.01	Sawerigadi		10	Desa	Kampobalano Lakalamba Lawada Jaya Lombu Jaya Maperaha Marobea Nihi Ondoke Wakoila Waukuni
74.13.09	Tiworo Kepulauan	2	7	Desa	Katela Lasama Laworo Sidomakmur Wandoke Waturempe Wulanga Jaya
74.13.09	Tiworo Kepulauan	2	7	Kelurahan	Tiworo Waumere
74.13.05	Tiworo Selatan		5	Desa	Barakkah Kasimpa Jaya Katangana Parura Jaya Sangia Tiworo
74.13.07	Tiworo Tengah		8	Desa	Labokolo Lakabu Langku Langku Mekar Jaya Momuntu Suka Damai Wanseriwu Wapae
74.13.08	Tiworo Utara		7	Desa	Bero Mandike Santigi Santiri Tasipi Tiga Tondasi
74.13.04	Wadaga		7	Desa	Kampani Katobu Lailangga Lakanaha Lasosodo Lindo Wakontu
	TOTAL	5	81

DemografiSunting

AgamaSunting

Masyarakat Kabupaten Muna Barat sebagian besar beragama Islam dan hanya ada sebagian kecil beragama Hindu dan Kristen Protestan. Minoritas Hindu dan Kristen umumnya dapat dijumpai pada unit pemukiman transmigran.

Sosial KependudukanSunting

Berdasarkan Sensus Ekonomi Kependudukan tahun 2010, jumlah populasi penduduk Kabupaten Muna Barat adalah sebanyak 83.364 jiwa, dengan kepadatan penduduk mencapai 81,5 jiwa/km².
Masyarakat Kabupaten Muna Barat merupakan masyarakat heterogen yang berpendudukkan beragam suku. Suku utama yang mendiami daerah ini adalah Suku Muna. Selain itu di daerah ini dihuni pula oleh penduduk transmigran yang berasal dari Jawa, Bali, dan Maluku.

EkonomiSunting

Pendapatan daerah Kabupaten Muna Barat sangat ditunjang oleh bidang perkebunan dan pertanian yang tersebar merata hampir diseluruh wilayah daerah ini. Selain itu, di wilayah kecamatan Tiworo Kepulauan juga menyumbang pendapatan daerah dari sektor perikanan yang cukup besar.

TransportasiSunting

Transportasi DaratSunting

Untuk transportasi masyarakat setiap harinya di daerah ini dilayani oleh angkutan darat, seperti mobil sewaan, Damri ataupun angkutan umum. Angkutan umum ini melayani rute transportasi Lawa-Raha, Kambara-Raha, Masara-Raha dan Tondasi-Kendari(Damri).

Kondisi JalanSunting

Komposisi Jalan raya di Kabupaten Muna Barat terdiri atas jalan provinsi dan jalan kabupaten. Kondisi jalan yang ada di daerah ini sekitar 40% rusak dan sedang dalam perbaikan.

Transportasi LautSunting

Untuk transportasi laut masyarakat di daerah ini telah tersedia Pelabuhan Laut Tondasi, yang melayani rute pelayaran Tondasi-Makassar maupun Tondasi-Dongkala.

Transportasi UdaraSunting

Untuk transportasi udara masyarakat di Kabupaten Muna Barat bisa menggunakan pesawat terbang yang melayani rute Guali-Makassar maupun sebaliknya pada Bandar Udara Sugi Manuru.

PariwisataSunting

Kabupaten Muna Barat merupakan daerah potensial untuk pengembangan agrowisata dan wisata sejarah. Pengembangan agrowisata didaerah ini ditunjang oleh banyaknya perkebunan yang ada di wilayah kecamatan Tiworo Kepulauan. Selain agrowisata di Kabupaten Muna Barat juga banyak tempat bersejarah untuk wisata sejarah, diantaranya adalah benteng-benteng tua di wilayah Kecamatan Tiworo Kepulauan.

ReferensiSunting

^ ^a ^b "Visualisasi Data Kependudukan - Kementerian Dalam Negeri 2021" (Visual). www.dukcapil.kemendagri.go.id. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2021-08-05. Diakses tanggal 14 Juli 2021.
^ "Metode Baru Indeks Pembangunan Manusia 2019-2020" (pdf). www.bps.go.id. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2021-01-27. Diakses tanggal 14 Juli 2021.
^ "Rincian Alokasi Dana Alokasi Umum Provinsi/Kabupaten Kota Dalam APBN T.A 2020" (pdf). www.djpk.kemenkeu.go.id. (2020). Diakses tanggal 14 Juli 2021.
^ "DPR Sahkan RUU Pembentukan Kabupaten Baru"". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2014-08-12. Diakses tanggal 21 Agustus 2014.
^ "Ribuan Warga Sambut Bupati Muna Barat". antarasultra.com. 14 Oktober 2014. Diakses tanggal 26 Desember 2016.
^ "Tiga Pj Bupati Dilantik Siang Ini". Kendari Pos Online. 21 oktober 2016. Diakses tanggal 26 Desember 2016. ^{[pranala nonaktif permanen]}
^ "Sah, Tiga Daerah Miliki Bupati Defenitif". Rakyat Sultra Online. 22 Mei 2017. Diakses tanggal 22 Mei 2017. ^{[pranala nonaktif permanen]}
^ Kesalahan pengutipan: Tag <ref> tidak sah; tidak ditemukan teks untuk ref bernama mubar
^ Perolehan Kursi DPRD Muna Barat 2019-2024
^ "Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan". Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Diarsipkan dari versi asli tanggal 29 Desember 2018. Diakses tanggal 3 Oktober 2019.
^ "Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Permendagri nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan". Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 25 Oktober 2019. Diakses tanggal 15 Januari 2020.

Pranala luarSunting

[5] Penjabat Bupati Buton

[7] Pelaksana Harian Bupati Buton

[9] Penjabat Bupati Buton

[11] Pelaksana Harian Bupati Buton

[12] Penjabat Bupati Buton

[DUKCAPIL-1] "Visualisasi Data Kependudukan - Kementerian Dalam Negeri 2021" (Visual). www.dukcapil.kemendagri.go.id. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2021-08-05. Diakses tanggal 14 Juli 2021.

[IPM-2] "Metode Baru Indeks Pembangunan Manusia 2019-2020" (pdf). www.bps.go.id. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2021-01-27. Diakses tanggal 14 Juli 2021.

[3] "Rincian Alokasi Dana Alokasi Umum Provinsi/Kabupaten Kota Dalam APBN T.A 2020" (pdf). www.djpk.kemenkeu.go.id. (2020). Diakses tanggal 14 Juli 2021.

[4] "DPR Sahkan RUU Pembentukan Kabupaten Baru"". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2014-08-12. Diakses tanggal 21 Agustus 2014.

[6] "Ribuan Warga Sambut Bupati Muna Barat". antarasultra.com. 14 Oktober 2014. Diakses tanggal 26 Desember 2016.

[8] "Tiga Pj Bupati Dilantik Siang Ini". Kendari Pos Online. 21 oktober 2016. Diakses tanggal 26 Desember 2016. ^{[pranala nonaktif permanen]}

[10] "Sah, Tiga Daerah Miliki Bupati Defenitif". Rakyat Sultra Online. 22 Mei 2017. Diakses tanggal 22 Mei 2017. ^{[pranala nonaktif permanen]}

[mubar-13] Kesalahan pengutipan: Tag <ref> tidak sah; tidak ditemukan teks untuk ref bernama mubar

[14] Perolehan Kursi DPRD Muna Barat 2019-2024

[Permendagri-137-2017-15] "Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan". Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Diarsipkan dari versi asli tanggal 29 Desember 2018. Diakses tanggal 3 Oktober 2019.

[Permendagri-72-2019-16] "Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Permendagri nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan". Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 25 Oktober 2019. Diakses tanggal 15 Januari 2020.

[4]

[1]

[2]

[3]

[Ket. 1]

[5]

[Ket. 2]

[6]

[Ket. 3]

[7]

[Ket. 4]

[Ket. 5]

[8]

[9]

[10]

[11]