Buka menu utama

Kabupaten Aceh Barat

kabupaten di Aceh
(Dialihkan dari Aceh Barat)

Koordinat: 4°27′N 96°11′E / 4.450°N 96.183°E / 4.450; 96.183

Kabupaten Aceh Barat (Ejaan Aceh: Acèh Barat, Jawoe: اچيه بارت) adalah salah satu kabupaten di Provinsi Aceh, Indonesia.[4] Sebelum pemekaran, Aceh Barat mempunyai luas wilayah 10.097.04 km² atau 1.010.466 Ha dan merupakan bagian wilayah pantai barat dan selatan pulau Sumatra yang membentang dari barat ke timur mulai dari kaki gunung Geurutee (perbatasan dengan Aceh Besar) sampai ke sisi Krueng Seumayam (perbatasan Aceh Selatan) dengan panjang garis pantai sejauh 250 km. Setelah dimekarkan luas wilayah menjadi 2.927,95 km².[4]

Kabupaten Aceh Barat
اچيه بارت
Lambang Kabupaten Aceh Barat.png

Lambang Kabupaten Aceh Barat
اچيه بارت


Bivouac Teunom Pantai Barat Aceh
Bivouac Teunom Pantai Barat Aceh
Lokasi Aceh Kabupaten Aceh Barat.svg
Peta lokasi Kabupaten Aceh Barat
اچيه بارت di Aceh
Koordinat: 04°61'-04°47' LU
95°00'- 86°30' BT
Provinsi Aceh
Dasar hukum UU RI Nomor 7 (Darurat) Tahun 1956
Ibu kota Meulaboh
Pemerintahan
-Bupati H. Ramli MS
-Wakil Bupati --
APBD
-APBD Rp.1.251.178.454.853,-[1]
-PAD Rp.164.140.534.232,-
-DAU Rp.570.763.544.000,-(2018)[1]
Luas 2.927,95 km²[2]
Populasi
-Total 189.119 jiwa (2017)[2]
-Kepadatan 65 jiwa/km²
Demografi
-Agama Islam 98.35%, Kristen 0.23%, Buddha 0.37%
-IPM 69,26 (2016)[3]
-Zona waktu UTC+07:00, WIB
-Kodepos 23615-23682
-Kode area telepon 0655
Pembagian administratif
-Kecamatan 12[2]
-Kelurahan -
-Desa 322 gampong[2]
Simbol khas daerah
Situs web http://www.acehbaratkab.go.id

Daftar isi

SejarahSunting

 
Sebuah pantai di Meulaboh

Masa kesultanan AcehSunting

Wilayah bagian barat Kerajaan Aceh Darussalam mulai dibuka dan dibangun pada abad ke-16 atas prakarsa Sultan Saidil Mukamil (Sultan Aceh yang hidup antara tahun 1588-1604), kemudian dilanjutkan oleh Sultan Iskandar Muda (Sultan Aceh yang hidup tahun 1607-1636) dengan mendatangkan orang-orang Aceh Rayeuk dan Pidie.

Daerah ramai pertama adalah di teluk Meulaboh (Pasi Karam) yang diperintah oleh seorang raja yang bergelar Teuku Keujruen Meulaboh, dan Negeri Daya (Kecamatan Jaya) yang pada akhir abad ke-15 telah berdiri sebuah kerajaan dengan rajanya adalah Sultan Salatin Alaidin Riayat Syah dengan gelar Poteu Meureuhom Daya.

Dari perkembangan selanjutnya, wilayah Aceh Barat diakhir abad ke-17 telah berkembang menjadi beberapa kerajaan kecil yang dipimpin oleh Uleebalang, yaitu: Kluang; Lamno; Kuala Lambeusoe; Kuala Daya; Kuala Unga; Babah Awe; Krueng No; Cara' Mon; Lhok Kruet; Babah Nipah; Lageun; Lhok Geulumpang; Rameue; Lhok Rigaih; Krueng Sabee; Teunom; Panga; Woyla; Bubon; Lhok Bubon; Meulaboh; Seunagan; Tripa; Seuneu'am; Tungkop; Beutong; Pameue; Teupah (Tapah); Simeulue; Salang; Leukon; Sigulai.

Silsilah Raja MeulabohSunting

Raja-raja yang pernah bertahta di kehulu-balangan Kaway XVI hanya dapat dilacak dari T. Tjik Pho Rahman, yang kemudian digantikan oleh anaknya yang bernama T. Tjik Masaid, yang kemudian diganti oleh anaknya lagi yang bernama T. Tjik Ali dan digantikan anaknya oleh T. Tjik Abah (sementara) dan kemudian diganti oleh T. Tjik Manso yang memiliki tiga orang anak yang tertua menjadi Raja Meulaboh bernama T. Tjik Raja Nagor yang pada tahun 1913 meninggal dunia karena diracun, dan kemudian digantikan oleh adiknya yang bernama Teuku Tjik Ali Akbar, sementara anak T. Tjik Raja Nagor yang bernama Teuku Raja Neh, masih kecil.

Saat Teuku Raja Neh (ayah dari H.T. Rosman. mantan Bupati Aceh Barat) anak dari Teuku Tjik Raja Nagor besar ia menuntut agar kerajaan dikembalikan kepadanya, namun T. Tjik Ali Akbar yang dekat dengan Belanda malah mengfitnah Teuku Raja Neh sakit gila, sehingga menyebabkan T. Raja Neh dibuang ke Sabang.

Pada tahun 1942 saat Jepang masuk ke Meulaboh, T. Tjik Ali Akbar dibunuh oleh Jepang bersama dengan Teuku Ben dan pada tahun 1978, mayatnya baru ditemukan di bekas Tangsi Belanda atau sekarang di Asrama tentara Desa Suak Indrapuri, kemudian Meulaboh diperintah para Wedana dan para Bupati dan kemudian pecah menjadi Aceh Selatan, Simeulue, Nagan Raya, Aceh Jaya. (teuku dadek)

Dimasa penjajahan Belanda, melalui suatu perjanjian (Korte Verklaring), diakui bahwa masing-masing Uleebalang dapat menjalankan pemerintahan sendiri (Zelfsbestuur) atau swaparaja (landschap). Oleh Belanda Kerajaan Aceh dibentuk menjadi Gouvernement Atjeh en Onderhorigheden (Gubernemen Aceh dan Daerah Taklukannya) dan selanjutnya dengan dibentuknya Gouvernement Sumatra, Aceh dijadikan Keresidenan yang dibagi atas beberapa wilayah yang disebut afdeeling (provinsi) dan afdeeling dibagi lagi atas beberapa onderafdeeling (kabupaten) dan onderafdeeling dibagi menjadi beberapa landschap (kecamatan).

Penjajahan BelandaSunting

 
Masjid Agung Meulaboh

Aceh Barat sangat berkaitan dengan sejarah Meulaboh, Ibu kota Kabupaten Aceh Barat yang terdiri dari Kecamatan Johan Pahlawan, sebagian Kaway XVI dan sebagian Kecamatan Meureubo adalah salah satu Kota yang paling tua di belahan Aceh bagian Barat dan Selatan. Menurut HM.Zainuddin dalam Bukunya Tarih Atjeh dan Nusantara, Meulaboh dulu dikenal sebagai Negeri Pasir Karam. Nama tersebut kemungkinan ada kaitannya dengan sejarah terjadinya tsunami di Kota Meulaboh pada masa lalu, yang pada tanggal 26 Desember 2004 terjadi kembali.

Meulaboh sudah berumur 402 tahun terhitung dari saat naik tahtanya Sultan Saidil Mukamil (1588-1604), catatan sejarah menunjukan bahwa Meulaboh sudah ada sejak Sultan tersebut berkuasa.

Pada masa Kerajaan Aceh diperintah oleh Sultan Iskandar Muda (1607-1636), demikian HM.Zainuddin negeri itu ditambah pembangunannya. Di Meulaboh waktu itu dibuka perkebunan merica, tetapi negeri ini tidak begitu ramai karena belum dapat menandingi Negeri Singkil yang banyak disinggahi kapal dagang untuk mengambil muatan kemenyan dan kapur barus. Kemudian pada masa pemerintahan Sultan Djamalul Alam, Negeri Pasir Karam kembali ditambah pembangunannya dengan pembukaan kebun lada. Untuk mengolah kebun-kebun itu didatangkan orang-orang dari Pidie dan Aceh Besar.

Karesidenan AcehSunting

Seluruh wilayah Keresidenan Aceh dibagi menjadi 4 (empat) afdeeling yang salah satunya adalah Afdeeling Westkust van Atjeh atau Aceh Barat dengan ibu kotanya Meulaboh. Afdeeling Westkust van Atjeh (Aceh Barat) merupakan suatu daerah administratif yang meliputi wilayah sepanjang pantai barat Aceh, dari gunung Geurutee sampai daerah Singkil dan kepulauan Simeulue serta dibagi menjadi 6 (enam) onderafdeeling, yaitu:

  1. Meulaboh dengan ibu kota Meulaboh dengan Landschappennya Kaway XVI, Woyla, Bubon, Lhok Bubon, Seunagan, Seuneu'am, Beutong, Tungkop dan Pameue;
  2. Tjalang dengan ibu kota Tjalang (dan sebelum tahun 1910 ibu kotanya adalah Lhok Kruet) dengan Landschappennya Keluang, Kuala Daya, Lambeusoi, Kuala Unga, Lhok Kruet, Patek, Lageun, Rigaih, Krueng Sabee dan Teunom;
  3. Tapaktuan dengan ibu kota Tapak Tuan;
  4. Simeulue dengan ibu kota Sinabang dengan Landschappennya Teupah, Simalur, Salang, Leukon dan Sigulai;
  5. Zuid Atjeh dengan ibu kota Bakongan;
  6. Singkil dengan ibu kota Singkil.

Penjajahan JepangSunting

Di zaman penjajahan Jepang (1942 - 1945) struktur wilayah administrasi ini tidak banyak berubah kecuali penggantian nama dalam bahasa Jepang, seperti Afdeeling menjadi Bunsyu yang dikepalai oleh Bunsyucho, Onderafdeeling menjadi Gun yang dikepalai oleh Guncho dan Landschap menjadi Son yang dikepalai oleh Soncho.

Masa kemerdekaanSunting

Setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, berdasarkan Undang-undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Provinsi Sumatra Utara, wilayah Aceh Barat dimekarkan menjadi 2 (dua) Kabupaten yaitu Kabupaten Aceh Barat dan Kabupaten Aceh Selatan. Kabupaten Aceh Barat dengan Ibu kota Meulaboh terdiri dari tiga wilayah yaitu Meulaboh, Calang dan Simeulue, dengan jumlah kecamatan sebanyak 19 (sembilan belas) kecamatan yaitu Kaway XVI; Johan Pahlwan; Seunagan; Kuala; Beutong; Darul Makmur; Samatiga; Woyla; Sungai Mas; Teunom; Krueng Sabee; Setia Bakti; Sampoi Niet; Jaya; Simeulue Timur; Simeulue Tengah; Simeulue Barat; Teupah Selatan dan Salang. Sedangkan Kabupaten Aceh Selatan, meliputi wilayah Tapak Tuan, Bakongan dan Singkil dengan ibu kotanya Tapak Tuan.

Pada tahun 1996 Kabupaten Aceh Barat dimekarkan lagi menjadi 2 (dua) Kabupaten, yaitu Kabupaten Aceh Barat meliputi kecamatan Kaway XVI; Johan Pahlwan; Seunagan; Kuala; Beutong; Darul Makmur; Samatiga; Woyla; Sungai Mas; Teunom; Krueng Sabee; Setia Bakti; Sampoi Niet; Jaya dengan ibu kotanya Meulaboh dan Kabupaten Adminstrtif Simeulue meliputi kecamatan Simeulue Timur; Simeulue Tengah; Simeulue Barat; Teupah Selatan dan Salang dengan ibu kotanya Sinabang.

Kemudian pada tahun 2000 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5, Kabupaten Aceh Barat dimekarkan dengan menambah 6 (enam) kecamatan baru yaitu Kecamatan Panga; Arongan Lambalek; Bubon; Pantee Ceureumen; Meureubo dan Seunagan Timur. Dengan pemekaran ini Kabupaten Aceh Barat memiliki 20 (dua puluh) Kecamatan, 7 (tujuh) Kelurahan dan 207 Desa.

Selanjutnya pada tahun 2002 Kabupaten Aceh Barat daratan yang luasnya 1.010.466 Ha, kini telah dimekarkan menjadi tiga Kabupaten yaitu Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Barat dengan dikeluarkannya Undang-undang No. 4 Tahun 2002.

GeografiSunting

Sebelum pemekaran, Kabupaten Aceh Barat mempunyai luas wilayah 10.097.04 km² atau 1.010.466 hektare dan secara astronomi terletak pada 2°00'-5°16' Lintang Utara dan 95°10' Bujur Timur dan merupakan bagian wilayah pantai barat dan selatan kepulauan Sumatra yang membentang dari barat ke timur mulai dari kaki Gunung Geurutee (perbatasan dengan Kabupaten Aceh Besar) sampai kesisi Krueng Seumayam (perbatasan Aceh Selatan) dengan panjang garis pantai sejauh 250 Km.

Batas WilayahSunting

Setelah pemekaran letak geografis Kabupaten Aceh Barat secara astronomi terletak pada 04°61'-04°47' Lintang Utara dan 95°00'- 86°30' Bujur Timur dengan luas wilayah 2.927,95 km² dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara Kabupaten Aceh Jaya dan Kabupaten Pidie
Selatan Samudra Indonesia dan Kabupaten Nagan Raya
Barat Samudera Indonesia
Timur Kabupaten Aceh Tengah dan Kabupaten Nagan Raya

Rata-rata Suhu, Curah Hujan dan Hari HujanSunting

Data iklim Kabupaten Aceh Barat
Bulan Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des Tahun
Rata-rata tertinggi °C (°F) 32.0
(89.6)
32.2
(90)
32.5
(90.5)
32.5
(90.5)
31.8
(89.2)
31.8
(89.2)
31.7
(89.1)
31.6
(88.9)
31.5
(88.7)
30.6
(87.1)
30.6
(87.1)
30.6
(87.1)
31.62
(88.92)
Rata-rata harian °C (°F) 27.5
(81.5)
27.1
(80.8)
28.0
(82.4)
27.8
(82)
27.2
(81)
26.9
(80.4)
26.5
(79.7)
26.3
(79.3)
26.4
(79.5)
26.0
(78.8)
26.1
(79)
26.0
(78.8)
26.82
(80.27)
Rata-rata terendah °C (°F) 24.1
(75.4)
23.7
(74.7)
23.0
(73.4)
24.0
(75.2)
24.1
(75.4)
22.2
(72)
22.8
(73)
23.0
(73.4)
22.8
(73)
22.4
(72.3)
22.6
(72.7)
22.3
(72.1)
23.08
(73.55)
Presipitasi mm (inci) 495
(19.49)
261
(10.28)
271
(10.67)
354
(13.94)
653
(25.71)
303
(11.93)
105
(4.13)
566
(22.28)
170
(6.69)
477
(18.78)
523
(20.59)
262
(10.31)
4.440
(174,8)
Rata-rata hari hujan atau bersalju 15 10 12 16 21 16 7 14 17 19 23 16 186
% kelembapan 90 91 88 89 89 85 85 86 85 89 91 92 88.3
Sumber: Stasiun Meteorologi dan Geofisika Cut Nyak Dhien [5]

PemerintahanSunting

 
Kopi tubruk khas Meulaboh disajikan secara terbalik.

Kabupaten ini dipimpin oleh seorang Bupati yang terpilih dalam setiap Pilkada.

BupatiSunting

No Bupati Mulai menjabat Akhir menjabat Prd. Ket. Wakil Bupati
1
  H.
Ibnu Sa'dan
20 Oktober 1945
15 Juni 1947
1
2
  Abdul Wahab
15 Juni 1947
22 September 1948
2
3
  Abdul Gafur Akhir
7 Agustus 1957
28 Agustus 1958
3
4
  Tuangku Abdullah
28 Agustus 1958
11 Januari 1959
4
5
  H.
Daud Daryah
11 Januari 1959
7 Oktober 1961
5
6
  Teuku Radja Mahmud
7 Oktober 1961
31 Desember 1961
6
7
  Mayor
Hamidi HS
15 Januari 1962
7 Juli 1964
7
8
  Oesman Noerdin
16 Juli 1964
7 Februari 1966
8
9
  Abdul Karim Abdullah
7 Februari 1966
8 April 1967
9
10
  Drs.
Abdul Rahman Ishak
8 April 1967
19 Oktober 1972
10
11
  A. Rani
19 Oktober 1972
22 Februari 1973
11
12
  Drs.
Syamsunan Mahmud
22 Februari 1973
6 Mei 1978
12
13
  Drs.
Teuku Usman Mahmud
6 Mei 1978
25 Juli 1983
13
14
  Malik Ridwan Badai
SH
14 November 1983
14 November 1988
14
15
  Drs.
Teuku Rosman
14 November 1988
24 Maret 1998
15
16
16
  Drs. H.
Nasruddin
M.Si
24 Maret 1998
Agustus 2004
17
*
  Drs.
Syahbuddin BP
MM
Agustus 2004
Maret 2005
16
  Drs. H.
Nasruddin
M.Si
18 Maret 2005
29 Maret 2006
18
*
  Drs.
Sofyanis
29 Maret 2006
20 Oktober 2006
*
  H.
Teuku Alamsyah Banta
20 Oktober 2006
23 April 2007
17
  H.
Ramli MS
S.Pd, M.Si
23 April 2007
23 April 2012
19
*
  Ridwan Hasan
SH, MM
25 April 2012
8 Oktober 2012
18
  Teuku Alaidinsyah
10 Oktober 2012
10 Oktober 2017
20
Rahmat Fitri
(17)
  H.
Ramli MS
S.Pd, M.Si
10 Oktober 2017
Petahana
21
Drs. H.
Banta Puteh Syam
SH, MM


Dewan PerwakilanSunting

DPRK Aceh Barat memiliki anggota berjumlah 25 orang.[6][7] Unsur pimpinan DPRK Aceh Barat terdiri dari 1 ketua dan 2 wakil ketua.[8]

KecamatanSunting

Kabupaten Aceh Barat memiliki 12 kecamatan dan 322 desa dengan kode pos 23615-23682 (dari total 289 kecamatan dan 6.497 desa di seluruh Aceh). Per tahun 2010, jumlah penduduk di wilayah ini adalah 172.896 (dari penduduk seluruh provinsi Aceh yang berjumlah 4.486.570) yang terdiri atas 87.682 pria dan 85.214 wanita (rasio 102,90). Dengan luas daerah 275.872 ha (dibanding luas seluruh provinsi Aceh 5.677.081 ha), tingkat kepadatan penduduk di wilayah ini adalah 59 jiwa/km² (dibanding kepadatan provinsi 78 jiwa/km²). Pada tahun 2017, jumlah penduduknya sebesar 189.119 jiwa dengan luas wilayahnya 2.927,95 km² dan sebaran penduduk 65 jiwa/km².[2]

No Kode
Kemendagri
Kecamatan Luas Wilayah
(km2)
Penduduk
2017
(jiwa)
2017
Kelurahan Gampong Dusun
1 11.05.01 Johan Pahlawan 44,91 63.975 21 86
2 11.05.05 Samatiga 140,69 15.172 32 98
3 11.05.06 Bubon 129,58 7.339 17 50
4 11.05.07 Arongan Lambalek 130,06 11.928 27 81
5 11.05.04 Woyla 249,04 13.565 43 129
6 11.05.10 Woyla Barat 123 7.751 24 72
7 11.05.11 Woyla Timur 132,6 4.640 26 78
8 11.05.02 Kaway XVI 510,18 21.644 44 134
9 11.05.09 Meureubo 112,87 30.253 26 8
10 11.05.08 Pante Ceureumen 490,25 11.486 25 75
11 11.05.12 Panton Reu 83,04 6.373 19 52
12 11.05.03 Sungai Mas 781,73 3.795 18 44
TOTAL 2927,95 197.921 322 907

Program strategis pembangunan daerahSunting

Pembangunan Kabupaten Aceh Barat mencakup semua kegiatan pembangunan daerah dan sektoral yang dikelola oleh pemerintah bersama masyarakat. Titik berat pembangunan diletakan pada bidang ekonomi kerakyatan melalui peningkatan dan perluasan pertanian dalam arti luas sebagai penggerak utama pembangunan yang saling terkait secara terpadu dengan bidang-bidang pembangunan lainnya dalam suatu kebijakan pembangunan. Maka ditetapkan prioritas pembangunan sebagai berikut:

  1. Meningkatkan pelaksanaan Syariat Islam, peran ulama dan adat istiadat.
  2. Peningkatan Sumber Daya Manusia.
  3. Pemberdayaan ekonomi masyarakat.
  4. Meningkatakan aksesibilitas daerah.
  5. Meningkatkan pendapatan daerah.

Lambang daerahSunting

Lambang daerah Kabupaten Aceh Barat ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Barat No. 12 Tahun 1976 Tanggal 26 Nopember 1976 tentang Lambang Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Barat dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Dalam Negeri berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor Pem./10/32/46-263 Tanggal 17 Mei 1976 serta telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Tingkat II Aceh Barat Nomor 10 Tahun 1980 Tanggal 3 Januari 1980.

Lambang Kabupaten Aceh Barat mempunyai perisai berbentuk kubah masjid yang berisi lukisan lukisan dengan bentuk, warna dan perbandingan ukuran tertentu dan mempunyai maksud serta makna sebagai berikut:

  • Perisai berbentuk kubah masjid, melambangkan ketahanan Nasional dan kerukunan yang dijiwai oleh semangat keagamaan;
  • Bintang persegi lima, melambangkan falsafah negara, Pancasila;
  • Kupiah Meukeutop, melambangkan kepemimpinan;
  • Dua tangkai kiri kanan yang mengapit Kupiah Meukeutop terdiri dari kapas, padi, kelapa dan cengkih, melambangkan kesuburan dan kemakmuran daerah;
  • Rencong, melambangkan jiwa patriotik/kepahlawanan rakyat;
  • Kitab dan Kalam, melambangkan ilmu pengetahuan dan peradaban;
  • Tulisan "Aceh Barat" mengandung arti bahwa semua unsur tersebut diatas terdapat di dalam Kabupaten Aceh Barat.

Lambang Daerah ini digunakan sebagai merek bagi perkantoran pemerintah Kabupaten Aceh Barat dan ;

  • Sebagai petanda batas wilayah Kabupaten Aceh Barat dengan Kabupaten lainnya.
  • Sebagai cap atau stempel jabatan dinas.
  • Sebagai lencana yang digunakan oleh pegawai pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang sedang menjalankan tugasnya.
  • Sebagai panji atau bendera digunakan oleh suatu rombongan yang mewakili atau atas nama pemerintah Kabupaten Aceh Barat dan dapat dipergunakan pada tempat-tempat upacara resmi, pintu gerbang dan lain sebagainya.

Lambang daerah Kabupaten Aceh Barat ini dilarang digunakan apabila bertentangan dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 1976 dan barang siapa yang melanggarnya dapat dikenakan hukuman selama-lamanya 1 bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah).

ReferensiSunting

  1. ^ a b "APBD 2018 ringkasan update 04 Mei 2018". 2018-05-04. Diakses tanggal 2018-07-06. 
  2. ^ a b c d e "Permendagri no.137 tahun 2017". 27 Desember 2017. Diakses tanggal 12 Juni 2018.  Kesalahan pengutipan: Tanda <ref> tidak sah; nama "Permendagri" didefinisikan berulang dengan isi berbeda
  3. ^ "Indeks Pembangunan Manusia 2016". Diakses tanggal 2018-07-06. 
  4. ^ a b Kabupaten Aceh Barat - Profil Daerah - Kemendagri. Diakses 24 Juli 2017.
  5. ^ "Kabupaten Aceh Barat dalam Angka 2017". Badan Pusat Statistik. Diakses tanggal 03 Maret 2018. 
  6. ^ [1] Seraminews.com - Wajah Baru Dominasi Kursi DPRK Aceh Barat
  7. ^ [2] DPRK Aceh Barat - Pelantikan Anggota DPRK Aceh Barat
  8. ^ Kesalahan pengutipan: Tag <ref> tidak sah; tidak ditemukan teks untuk ref bernama pimpinan

Lihat pulaSunting

Pranala luarSunting