Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), adalah sebuah partai politik berideologi Konservatisme di Indonesia. Partai ini didirikan di Jakarta pada tanggal 23 Juli 1998 (29 Rabi'ul Awal 1419 Hijriyah) yang dideklarasikan oleh para kiai-kiai Nahdlatul Ulama, seperti Munasir Ali, Ilyas Ruchiyat, Abdurrahman Wahid, A. Mustofa Bisri, dan A. Muhith Muzadi).

Daftar isi

Sejarah Pendirian PKB^[1]Sunting

Partai Kebangkitan Bangsa
Partai Kebangkitan Bangsa
Ketua umum	Muhaimin Iskandar
Sekretaris jenderal	Abdul Kadir Karding
Ketua fraksi di DPR	Helmy Faishal Zaini
Didirikan	23 Juli 1998; 20 tahun lalu
Kantor pusat	Jalan Raden Saleh 1 No. 9, Menteng; Jakarta Pusat; DKI Jakarta
Ideologi	Pancasila; Konservatisme; Pluralisme
Kursi di DPR (2014)	47 / 560
Situs web
	www.dpp.pkb.or.id
	Politik Indonesia; Partai politik; Pemilihan umum

Pada tanggal 21 Mei 1998, Presiden Soeharto lengser keprabon akibat desakan arus reformasi yang kuat, mulai yang mengalir dari diskusi terbatas, unjuk rasa, unjuk keprihatinan, sampai istighosah, dan lain sebagainya.

Peristiwa ini menandai lahirnya era baru di Indonesia, yang kemudian disebut Era Reformasi. Sehari setelah peristiwa bersejarah itu, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mulai kebanjiran usulan dari warga NU di seluruh pelosok Tanah Air.

Usulan yang masuk ke PBNU sangat beragam, ada yang hanya mengusulkan agar PBNU membentuk parpol, ada yang mengusulkan nama parpol. Tercatat ada 39 nama parpol yang diusulkan. Nama terbanyak yang diusulkan adalah Nahdlatul Ummah, Kebangkitan Umat, dan Kebangkitan Bangsa.

Ada juga yang mengusulkan lambang parpol. Unsur-unsur yang terbanyak diusulkan untuk lambang parpol adalah gambar bumi, bintang sembilan, dan warna hijau. Ada yang mengusulkan bentuk hubungan dengan NU, ada yang mengusulkan visi dan misi parpol, AD/ART parpol, nama-nama untuk menjadi pengurus parpol, ada juga yang mengusulkan semuanya.

Di antara usulan yang paling lengkap berasal dari Lajnah Sebelas Rembang yang diketuai KH M Cholil Bisri dan PWNU Jawa Barat. Dalam menyikapi usulan yang masuk dari masyarakat Nahdliyin, PBNU menanggapinya secara hati-hati. Hal ini didasarkan pada adanya kenyataan bahwa hasil Muktamar NU ke-27 di Situbondo yang menetapkan bahwa secara organisatoris NU tidak terkait dengan partai politik manapun dan tidak melakukan kegiatan politik praktis.

Namun demikian, sikap yang ditunjukkan PBNU belum memuaskan keinginan warga NU. Banyak pihak dan kalangan NU dengan tidak sabar bahkan langsung menyatakan berdirinya parpol untuk mewadahi aspirasi politik warga NU setempat. Di antara yang sudah mendeklarasikan sebuah parpol adalah Partai Bintang Sembilan di Purwokerto dan Partai Kebangkitan Umat (Perkanu) di Cirebon.

Akhirnya, PBNU mengadakan Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah PBNU tanggal 3 Juni 1998. Forum ini menghasilkan keputusan untuk membentuk Tim Lima yang diberi tugas untuk memenuhi aspirasi warga NU.

Tim Lima diketuai oleh KH Ma`ruf Amin (Rais Suriyah/Kordinator Harian PBNU), dengan anggota, KH M Dawam Anwar (Katib Aam PBNU), Dr KH Said Aqil Siroj, M.A. (Wakil Katib Aam PBNU), HM Rozy Munir,S.E., M.Sc. (Ketua PBNU), dan Ahmad Bagdja (Sekretaris Jenderal PBNU). Untuk mengatasi hambatan organisatoris, Tim Lima itu dibekali Surat Keputusan PBNU.

Selanjutnya, untuk memperkuat posisi dan kemampuan kerja Tim Lima seiring semakin derasnya usulan warga NU yang menginginkan adanya partai politik, maka Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah PBNU pada tanggal 20 Juni 1998 memberi Surat Tugas kepada Tim Lima.

Selain itu juga dibentuk Tim Asistensi yang diketuai oleh Arifin Djunaedi (Wakil Sekjen PBNU) dengan anggota H Muhyiddin Arubusman, H.M. Fachri Thaha Ma`ruf, Lc., Drs. H Abdul Aziz, M.A., Drs. H Andi Muarli Sunrawa, H.M. Nasihin Hasan, H Lukman Saifuddin, Drs. Amin Said Husni, dan Muhaimin Iskandar. Tim Asistensi bertugas membantu Tim Lima dalam mengiventarisasi dan merangkum usulan yang ingin membentuk parpol baru, dan membantu warga NU dalam melahirkan parpol baru yang dapat mewadahi aspirasi poitik warga NU.

Pada tanggal 22 Juni 1998 Tim Lima dan Tim Asistensi mengadakan rapat untuk mendefinisikan dan mengelaborasikan tugas-tugasnya. Tanggal 26 - 28 Juni 1998 Tim Lima dan Tim Asistensi mengadakan konsinyering di Villa La Citra Cipanas untuk menyusun rancangan awal pembentukan parpol. Pertemuan ini menghasilkan lima rancangan, yaitu:

Pokok-pokok Pikiran NU Mengenai Reformasi Politik, Mabda` Siyasi, Hubungan Partai Politik dengan NU, AD/ART dan Naskah Deklarasi.

Sang inisiator pembentukan parpol bagi warga NU, KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur prihatin bahwa kelompok-kelompok NU ingin mendirikan partai politik NU. Lantaran ini terkesan mengaitkan agama dan politik partai. Medio akhir Juni 1998, sikapnya mengendur dan bersedia menginisiasi kelahiran parpol berbasis ahlussunah wal jamaah.

Keinginan Gus Dur diperkuat dukungan deklarator lainnya, yaitu KH Munasir Ali, KH Ilyas Ruchiyat, KH A. Mustofa Bisri serta KH A. Muchith Muzadi. Proses selanjutnya, penentuan nama partai disahkan melalui hasil musyawarah Tim Asistensi Lajnah, Tim Lajnah, Tim NU, Tim Asistensi NU, Perwakilan Wilayah, para tokoh pesantren, dan tokoh masyarakat.

Usai pembentukan partai, deklarasi pun dilaksanakan di Jakarta pada 29 Rabiul Awal 1419 H atau 23 Juli 1998. Bunyi dalam isi deklarasi tersebut adalah:

Bahwa cita-cita proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia adalah terwujudnya suatu bangsa yang merdeka, bersatu, adil dan makmur, serta untuk mewujudkan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Bahwa wujud dari bangsa yang dicita-citakan itu adalah masyarakat beradab dan sejahtera yang mengejawantahkan nilai-nilai kejujuran, kebenaran, kesungguhan dan keterbukaan yang bersumber dari hati nurani, bisa dipercaya, setia dan tepat janji serta mampu memecahkan masalah sosial yang bertumpu pada kekuatan sendiri, bersikap dan bertindak adil dalam segala situasi, tolong menolong dalam kebajikan, serta konsisten menjalankan garis/ketentuan yang telah disepakati bersama.

Maka dengan memohon rahmat, taufiq, hidayah dan inayah Allah SWT serta didorong oleh semangat keagamaan, kebangsaan dan demokrasi, kami warga Jam’iyah Nahdlatul Ulama dengan ini menyatakan berdirinya partai politik yang bersifat kejuangan, kebangsaan, terbuka dan demokratis yang diberi nama Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Tokoh-Tokoh penting PKBSunting

Kader terkenalSunting

Pimpinan lembaga negaraSunting

No	Nama	Jabatan	Tahun
1	Matori Abdul Djalil	Wakil Ketua MPR	1999–2001
2	Khofifah Indar Parawansa	Wakil Ketua DPR	1999
3	Muhaimin Iskandar		1999–2004
3	Muhaimin Iskandar		2004–2009

Menteri pemerintahanSunting

No.	Nama	Jabatan	Tahun	Kabinet
1	Alwi Abdurrahman Shihab	Menteri Luar Negeri	1999–2001	Persatuan Nasional
2	Mohammad Mahfud	Menteri Pertahanan	2000–2001
2	Mohammad Mahfud	Menteri Kehakiman	2001
3	AS Hikam	Menteri Negara Riset dan Tekhnologi	1999–2001
4	Khofifah Indar Parawansa	Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1999–2001

5	Matori Abdul Djalil	Menteri Pertahanan	2001–2004	Gotong Royong

6	Alwi Abdurrahman Shihab	Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat	2004–2005	Indonesia Bersatu
7	Erman Soeparno	Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi	2005–2009
8	Saifullah Yusuf	Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal	2004–2007
9	Muhammad Lukman Edy	Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal	2007–2009

10	Muhaimin Iskandar	Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi	2009–2014	Indonesia Bersatu II
11	Helmy Faishal Zaini	Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal	2009–2014	Indonesia Bersatu II

12	Hanif Dhakiri	Menteri Ketenagakerjaan	2014–sekarang	Kerja
(4)	Khofifah Indar Parawansa	Menteri Sosial	2014–2018
13	Marwan Jafar	Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Indonesia	2014–2016
14	Eko Putro Sandjojo		2016–sekarang
15	Imam Nahrawi	Menteri Pemuda dan Olahraga	2014–sekarang

Kepala Daerah tingkat ProvinsiSunting

No.	Nama	Jabatan	Periode
1	Abdul Fatah	Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung	2017–
2	Saifullah Yusuf	Wakil Gubernur Jawa Timur	2009–
3	Said Ismail	Wakil Gubernur Kalimantan Tengah	2015–

Daftar Ketua Umum PKBSunting

No.		Mulai Menjabat	Akhir Jabatan	Periode
1	Matori Abdul Djalil	23 Juli 1998	15 Agustus 2001	1
Pjs	Alwi Shihab	15 Agustus 2001	17 Januari 2002	1
2	Alwi Shihab	17 Januari 2002	25 Mei 2005	2
3	Muhaimin Iskandar	25 Mei 2005	23 Juli 2010	3
		23 Juli 2010	1 September 2014	4
		1 September 2014	Petahana (2019)	5