Buka menu utama

Partai Kebangkitan Bangsa

partai politik di Indonesia

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), adalah sebuah partai politik berideologi Konservatisme di Indonesia. Partai ini didirikan di Jakarta pada tanggal 23 Juli 1998 (29 Rabi'ul Awal 1419 Hijriyah) yang dideklarasikan oleh para kiai-kiai Nahdlatul Ulama, seperti Munasir Ali, Ilyas Ruchiyat, Abdurrahman Wahid, A. Mustofa Bisri, dan A. Muhith Muzadi).

Partai Kebangkitan Bangsa
Ketua umum Muhaimin Iskandar
Sekretaris jenderal Abdul Kadir Karding
Ketua fraksi di DPR Helmy Faishal Zaini
Didirikan 23 Juli 1998; 20 tahun lalu (1998-07-23)
Kantor pusat Jalan Raden Saleh 1 No. 9, Menteng
Jakarta Pusat
DKI Jakarta
Ideologi Pancasila
Konservatisme
Pluralisme
Kursi di DPR (2014)
47 / 560
Situs web
www.dpp.pkb.or.id
Politik Indonesia
Partai politik
Pemilihan umum

Daftar isi

Sejarah Pendirian PKB[1]Sunting

Pada tanggal 21 Mei 1998, Presiden Soeharto lengser keprabon akibat desakan arus reformasi yang kuat, mulai yang mengalir dari diskusi terbatas, unjuk rasa, unjuk keprihatinan, sampai istighosah, dan lain sebagainya.

Peristiwa ini menandai lahirnya era baru di Indonesia, yang kemudian disebut Era Reformasi. Sehari setelah peristiwa bersejarah itu, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mulai kebanjiran usulan dari warga NU di seluruh pelosok Tanah Air.

Usulan yang masuk ke PBNU sangat beragam, ada yang hanya mengusulkan agar PBNU membentuk parpol, ada yang mengusulkan nama parpol. Tercatat ada 39 nama parpol yang diusulkan. Nama terbanyak yang diusulkan adalah Nahdlatul Ummah, Kebangkitan Umat, dan Kebangkitan Bangsa.

Ada juga yang mengusulkan lambang parpol. Unsur-unsur yang terbanyak diusulkan untuk lambang parpol adalah gambar bumi, bintang sembilan, dan warna hijau. Ada yang mengusulkan bentuk hubungan dengan NU, ada yang mengusulkan visi dan misi parpol, AD/ART parpol, nama-nama untuk menjadi pengurus parpol, ada juga yang mengusulkan semuanya.

Di antara usulan yang paling lengkap berasal dari Lajnah Sebelas Rembang yang diketuai KH M Cholil Bisri dan PWNU Jawa Barat. Dalam menyikapi usulan yang masuk dari masyarakat Nahdliyin, PBNU menanggapinya secara hati-hati. Hal ini didasarkan pada adanya kenyataan bahwa hasil Muktamar NU ke-27 di Situbondo yang menetapkan bahwa secara organisatoris NU tidak terkait dengan partai politik manapun dan tidak melakukan kegiatan politik praktis.

Namun demikian, sikap yang ditunjukkan PBNU belum memuaskan keinginan warga NU. Banyak pihak dan kalangan NU dengan tidak sabar bahkan langsung menyatakan berdirinya parpol untuk mewadahi aspirasi politik warga NU setempat. Di antara yang sudah mendeklarasikan sebuah parpol adalah Partai Bintang Sembilan di Purwokerto dan Partai Kebangkitan Umat (Perkanu) di Cirebon.

Akhirnya, PBNU mengadakan Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah PBNU tanggal 3 Juni 1998. Forum ini menghasilkan keputusan untuk membentuk Tim Lima yang diberi tugas untuk memenuhi aspirasi warga NU.

Tim Lima diketuai oleh KH Ma`ruf Amin (Rais Suriyah/Kordinator Harian PBNU), dengan anggota, KH M Dawam Anwar (Katib Aam PBNU), Dr KH Said Aqil Siroj, M.A. (Wakil Katib Aam PBNU), HM Rozy Munir,S.E., M.Sc. (Ketua PBNU), dan Ahmad Bagdja (Sekretaris Jenderal PBNU). Untuk mengatasi hambatan organisatoris, Tim Lima itu dibekali Surat Keputusan PBNU.

Selanjutnya, untuk memperkuat posisi dan kemampuan kerja Tim Lima seiring semakin derasnya usulan warga NU yang menginginkan adanya partai politik, maka Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah PBNU pada tanggal 20 Juni 1998 memberi Surat Tugas kepada Tim Lima.

Selain itu juga dibentuk Tim Asistensi yang diketuai oleh Arifin Djunaedi (Wakil Sekjen PBNU) dengan anggota H Muhyiddin Arubusman, H.M. Fachri Thaha Ma`ruf, Lc., Drs. H Abdul Aziz, M.A., Drs. H Andi Muarli Sunrawa, H.M. Nasihin Hasan, H Lukman Saifuddin, Drs. Amin Said Husni, dan Muhaimin Iskandar. Tim Asistensi bertugas membantu Tim Lima dalam mengiventarisasi dan merangkum usulan yang ingin membentuk parpol baru, dan membantu warga NU dalam melahirkan parpol baru yang dapat mewadahi aspirasi poitik warga NU.

Pada tanggal 22 Juni 1998 Tim Lima dan Tim Asistensi mengadakan rapat untuk mendefinisikan dan mengelaborasikan tugas-tugasnya. Tanggal 26 - 28 Juni 1998 Tim Lima dan Tim Asistensi mengadakan konsinyering di Villa La Citra Cipanas untuk menyusun rancangan awal pembentukan parpol. Pertemuan ini menghasilkan lima rancangan, yaitu:

Pokok-pokok Pikiran NU Mengenai Reformasi Politik, Mabda` Siyasi, Hubungan Partai Politik dengan NU, AD/ART dan Naskah Deklarasi.

Sang inisiator pembentukan parpol bagi warga NU, KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur prihatin bahwa kelompok-kelompok NU ingin mendirikan partai politik NU. Lantaran ini terkesan mengaitkan agama dan politik partai. Medio akhir Juni 1998, sikapnya mengendur dan bersedia menginisiasi kelahiran parpol berbasis ahlussunah wal jamaah.

Keinginan Gus Dur diperkuat dukungan deklarator lainnya, yaitu KH Munasir Ali, KH Ilyas Ruchiyat, KH A. Mustofa Bisri serta KH A. Muchith Muzadi. Proses selanjutnya, penentuan nama partai disahkan melalui hasil musyawarah Tim Asistensi Lajnah, Tim Lajnah, Tim NU, Tim Asistensi NU, Perwakilan Wilayah, para tokoh pesantren, dan tokoh masyarakat.

Usai pembentukan partai, deklarasi pun dilaksanakan di Jakarta pada 29 Rabiul Awal 1419 H atau 23 Juli 1998. Bunyi dalam isi deklarasi tersebut adalah:

Bahwa cita-cita proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia adalah terwujudnya suatu bangsa yang merdeka, bersatu, adil dan makmur, serta untuk mewujudkan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Bahwa wujud dari bangsa yang dicita-citakan itu adalah masyarakat beradab dan sejahtera yang mengejawantahkan nilai-nilai kejujuran, kebenaran, kesungguhan dan keterbukaan yang bersumber dari hati nurani, bisa dipercaya, setia dan tepat janji serta mampu memecahkan masalah sosial yang bertumpu pada kekuatan sendiri, bersikap dan bertindak adil dalam segala situasi, tolong menolong dalam kebajikan, serta konsisten menjalankan garis/ketentuan yang telah disepakati bersama.

Maka dengan memohon rahmat, taufiq, hidayah dan inayah Allah SWT serta didorong oleh semangat keagamaan, kebangsaan dan demokrasi, kami warga Jam’iyah Nahdlatul Ulama dengan ini menyatakan berdirinya partai politik yang bersifat kejuangan, kebangsaan, terbuka dan demokratis yang diberi nama Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Tokoh-Tokoh penting PKBSunting

Kader terkenalSunting

Pimpinan lembaga negaraSunting

No Nama Jabatan Tahun
1
Matori Abdul Djalil
Wakil Ketua MPR
1999–2001
2
Khofifah Indar Parawansa
Wakil Ketua DPR
1999
3
Muhaimin Iskandar
1999–2004
2004–2009

Menteri pemerintahanSunting

No. Nama Jabatan Tahun Kabinet
1
Alwi Abdurrahman Shihab Menteri Luar Negeri
1999–2001
Persatuan Nasional
2
Mohammad Mahfud Menteri Pertahanan
2000–2001
Menteri Kehakiman
2001
3
AS Hikam Menteri Negara Riset dan Tekhnologi
1999–2001
4
Khofifah Indar Parawansa Menteri Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak
1999–2001
5
Matori Abdul Djalil Menteri Pertahanan
2001–2004
Gotong Royong
6
Alwi Abdurrahman Shihab Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat
2004–2005
Indonesia Bersatu
7
Erman Soeparno Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2005–2009
8
Saifullah Yusuf Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal
2004–2007
9
Muhammad Lukman Edy
2007–2009
10
Muhaimin Iskandar Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2009–2014
Indonesia Bersatu II
11
Helmy Faishal Zaini Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal
2009–2014
12
Hanif Dhakiri Menteri Ketenagakerjaan
2014–sekarang
Kerja
(4)
Khofifah Indar Parawansa Menteri Sosial
2014–2018
13
Marwan Jafar Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi Indonesia
2014–2016
14
Eko Putro Sandjojo
2016–sekarang
15
Imam Nahrawi Menteri Pemuda dan Olahraga 2014–sekarang

Kepala Daerah tingkat ProvinsiSunting

No. Nama Jabatan Periode
1
Abdul Fatah Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung 2017–
2
Saifullah Yusuf Wakil Gubernur Jawa Timur 2009–
3
Said Ismail Wakil Gubernur Kalimantan Tengah 2015–

Daftar Ketua Umum PKBSunting

No. Ketua Umum Mulai Menjabat Akhir Jabatan Periode
1
  Matori Abdul Djalil
23 Juli 1998
15 Agustus 2001
1
Pjs
  Alwi Shihab
15 Agustus 2001
17 Januari 2002
2
17 Januari 2002
25 Mei 2005
2
3
  Muhaimin Iskandar
25 Mei 2005
23 Juli 2010
3
23 Juli 2010
1 September 2014
4
1 September 2014
Petahana (2019)
5

Perolehan suaraSunting

s • b  Perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa pada pemilihan umum legislatif sejak 1999
Tahun Suara % Kursi % +/−
1999 13,336,982 12.61 51 11.03 n/a
2004 11,989,564 10,57 52 9,45 +1
2009 5,146,122 4,94 27 4,82 -25
2014 11,298,957 9,04 47 8,40 +20

Pranala luarSunting

  1. ^ "Sejarah Pendirian". pkb.id (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2018-10-07.