Buka menu utama

Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (disingkat DPRA) adalah dewan perwakilan rakyat daerah pada Provinsi Aceh. Berbeda dengan DPRD Provinsi lain di Indonesia pada umumnya, lembaga ini memiliki nama yang unik, serta memiliki jumlah anggota 1¼ kali lebih banyak dari DPRD provinsi menurut undang-undang.

Dewan Perwakilan Rakyat Aceh
Coat of arms or logo
Jenis
Jenis
Pimpinan
Ketua
Tgk. H. Muharuddin S.Sos.I, M.M, Partai Aceh
Wakil Ketua
Wakil Ketua
Wakil Ketua
Komposisi
Anggota81
DPR-ACEH.svg
Partai & kursi
Pemilihan
Representasi Proposional
Pemilihan terakhir
9 April 2014
Tempat bersidang
Office of Regional People's Representative Council of Aceh; 2013.jpg
Jalan TGK. H. M. Daud Beureueuh
Banda Aceh 23121
Aceh
Indonesia
Situs web
dpra.acehprov.go.id

Daftar isi

Tugas dan wewenangSunting

DPRA memiliki tugas dan wewenang:

  • Membentuk Qanun Aceh yang dibahas dengan Gubernur untuk mendapat persetujuan bersama
  • Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Qanun Aceh dan peraturan perundang-undangan lain
  • Melaksanakan pengawasan terhadap kebijakan Pemerintah Aceh dalam melaksanakan program pembangunan Aceh, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta penanaman modal dan kerja sama internasional
  • Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Gubernur/Wakil Gubernur kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri
  • Memberitahukan kepada Gubernur dan Komisi Independen Pemilihan tentang akan berakhirnya masa jabatan Gubernur/Wakil Gubernur
  • Memilih Wakil Gubernur dalam hal terjadinya kekosongan jabatan Wakil Gubernur
  • Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Aceh
  • Memberikan pertimbangan terhadap rencana kerja sama internasional yang dibuat oleh Pemerintah yang berkaitan langsung dengan Aceh
  • Memberikan pertimbangan terhadap rencana bidang legislasi Dewan Perwakilan Rakyat yang berkaitan langsung dengan Pemerintahan Aceh
  • Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama antardaerah dan/atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah
  • Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk penilaian kinerja pemerintahan
  • Mengusulkan pembentukan KIP Aceh dan Panitia Pengawas Pemilihan
  • Melakukan pengawasan dan meminta laporan kegiatan dan penggunaan anggaran kepada KIP Aceh dalam penyelenggaraan pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur

StrukturSunting

Lihat pulaSunting

ReferensiSunting

  1. ^ "Inilah 81 Calon Terpilih Anggota DPRA 2014-2019 dari 23 Kabupaten Kota". Lintas Gayo. 13 Mei 2014. Diakses tanggal 29 April 2016. 
  • Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh

Pranala luarSunting