Radio Republik Indonesia

Jaringan radio di Indonesia

Radio Republik Indonesia (RRI) adalah jaringan radio dan televisi publik berskala nasional di Indonesia. RRI didirikan pada tanggal 11 September 1945 dan diperingati sebagai Hari Radio. RRI, bersama dengan TVRI (Televisi Republik Indonesia), berstatus sebagai lembaga penyiaran publik. RRI merupakan jaringan radio tertua di Indonesia, sekaligus perusahaan/lembaga khusus media tertua kedua yang masih beroperasi di negara itu setelah LKBN Antara. RRI kini menjalankan 4 jaringan radio dengan stasiun yang tersebar di seluruh Indonesia, siaran radio internasional, saluran televisi, serta portal daring.

LPP Radio Republik Indonesia
JenisJaringan radio dan televisi umum (Lembaga Penyiaran Publik)
MerekRRI
SloganSekali di Udara, Tetap di Udara
Negara Indonesia
Pendiri
Tanggal peluncuran11 September 1945; 77 tahun lalu (1945-09-11)
Kantor pusatJalan Medan Merdeka Barat 4-5, Gambir, Gambir, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10110
Wilayah siaranNasional
Jaringan radioRRI Programa 1
RRI Programa 2
RRI Programa 3
RRI Programa 4
Suara Indonesia
Saluran televisiRRI NET
Situs webrri.co.id

SejarahSunting

Radio Republik Indonesia secara resmi didirikan pada tanggal 11 September 1945, oleh para tokoh yang sebelumnya aktif mengoperasikan beberapa stasiun radio Jepang di 6 kota. Rapat utusan 6 radio di rumah Adang Kadarusman, Jalan Menteng Dalam Jakarta, menghasilkan keputusan mendirikan Radio Republik Indonesia dengan memilih Dokter Abdulrahman Saleh sebagai pemimpin umum RRI yang pertama. Rapat tersebut juga menghasilkan suatu deklarasi yang terkenal dengan sebutan Piagam 11 September 1945, yang berisi 3 butir komitmen tugas dan fungsi RRI yang kemudian dikenal dengan Tri Prasetya RRI.

Pada Februari 1946, RRI diposisikan berada di bawah Departemen Penerangan, dan dengan segera menjadi sarana bagi pemerintah yang baru berdiri pada saat Revolusi Nasional Indonesia.[1]

Stasiun pusat RRI di Jakarta menjadi salah satu objek vital yang direbut oleh Gerakan 30 September pada 1 Oktober 1965. Pada pagi harinya, RRI mengabarkan mengenai Gerakan 30 September yang ditujukan kepada para perwira tinggi anggota “Dewan Jenderal” yang akan mengadakan kudeta terhadap pemerintah, serta mengumumkan terbentuknya “Dewan Revolusi” yang dipimpin oleh Letkol. Untung Sutopo.

Pada masa Orde Baru, stasiun-stasiun radio swasta mulai berjamuran dan secara langsung mengakhiri monopoli RRI pada siaran radio. Walau demikian, siaran berita RRI menjadi program yang wajib direlai oleh stasiun-stasiun tersebut.

Likuidasi Departemen Penerangan oleh Pemerintah Presiden Abdurahman Wahid pada tahun 2000 dijadikan momentum dari sebuah proses perubahan dari media pemerintah ke arah media publik dengan didasari Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2000 yang ditandatangani Presiden RI tanggal 7 Juni 2000. Pembenahan organisasi dan manajemen dilakukan seiring dengan upaya penyamaan visi (shared vision) di kalangan pegawai RRI yang berjumlah sekitar 8.500 orang yang semula berorientasi pemerintah yang melaksanakan tugas-tugas yang cenderung birokratis.

Pada tahun yang sama, RRI berstatus sebagai Perusahaan Jawatan (Perjan) yaitu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang tidak mencari untung. Dalam status Perusahaan Jawatan, RRI telah menjalankan prinsip-prinsip radio publik yang independen. Perusahaan Jawatan dapat dikatakan sebagai status transisi dari Lembaga Penyiaran Pemerintah menuju Lembaga Penyiaran Publik pada masa reformasi.

Butir Tri Prasetya yang ketiga merefleksikan komitmen RRI untuk bersikap netral dan tidak memihak kepada salah satu aliran/keyakinan partai atau golongan. Hal ini memberikan dorongan serta semangat kepada penyiar RRI pada era Reformasi untuk menjadikan RRI sebagai Lembaga Penyiaran Publik yang independen, netral dan mandiri serta senantiasa berorientasi kepada kepentingan masyarakat.

Pada tahun 2016, RRI meluncurkan siaran radio digital untuk wilayah Jakarta, yang merupakan siaran sejenis yang pertama di Indonesia. Siaran tersebut, dengan sistem Digital Audio Broadcasting+ (DAB+), menawarkan empat kanal radio.[2][3]

StrukturSunting

 
Kantor RRI pusat di seputar Monumen Nasional, Jakarta.

Status RRI sebagai lembaga penyiaran publik ditegaskan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 11 dan 12 tahun 2005, yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002.

Pasal 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 menyatakan bahwa RRI adalah lembaga penyiaran yang berbentuk "badan hukum yang didirikan oleh negara; (bersifat) independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat". Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 menetapkan bahwa tugas RRI adalah "memberikan pelayanan informasi, pendidikan dan hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial, serta melestarikan budaya bangsa untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat melalui penyelenggaraan penyiaran radio yang menjangkau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia".

Berbeda dengan lembaga penyiaran publik lainnya seperti TVRI dan lembaga penyiaran publik lokal, RRI telah lama memiliki ikrar siaran yang disebut Tri Prasetya RRI, yang berbunyi sebagai berikut:

  1. Kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita, dan membela alat itu dengan segala jiwa raga, dalam keadaan bagaimanapun dan dengan akibat apapun juga.
  2. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa.
  3. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara, serta berpegang pada jiwa Proklamasi 17 Agustus 1945.

OrganisasiSunting

RRI terdiri dari Dewan Pengawas dan Dewan Direksi. Dewan Pengawas yang berjumlah 5 orang terdiri dari unsur publik, pemerintah dan RRI.

Adapun Dewan Pengawas LPP RRI untuk Periode 2021-2026 yang disahkan oleh DPR, disusun sebagai berikut [4]:

- Anwar Mujahid Adhy Trisnanto (unsur masyarakat)

- Ederiman Butar Butar (unsur pemerintah)

- M Rini Purwandari (unsur masyarakat),

- Mohamad Kusnaeni (unsur masyarakat)

- Mohammad Rohanudin (unsur RRI)

Dewan Pengawas yang merupakan wujud representasi dan supervisi publik memilih Dewan Direksi yang berjumlah 6 orang yang bertugas melaksanakan kebijakan penyiaran dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan penyiaran.

Adapun Dewan Direksi LPP RRI untuk Periode 2021-2026 disusun sebagai berikut [5]:

  • Direktur Utama : I Hendrasmo
  • Direktur Program dan Produksi : Mistam
  • Direktur Teknologi dan Media Baru : Muhamad Sujai
  • Direktur Layanan dan Pengembangan Usaha : Yonas Markus Tuhuleruw
  • Direktur SDM dan Umum : Dedi Suparman
  • Direktur Keuangan : Muhammad Fauzan

Selain dari dua dewan tersebut, adapula kepala Satuan Pengawasan Intern, Kepala Puslitbangdiklat, Kepala Pusat Pemberitaan, Kepala Stasiun Siaran Luar Negeri, Kepala Stasiun Penyiaran Tipe A, Kepala Stasiun Penyiaran Tipe B, dan Kepala Stasiun Penyiaran Tipe C.[6]

PendanaanSunting

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002, sumber pendanaan RRI dapat berasal dari iuran penyiaran, APBN, sumbangan masyarakat, siaran iklan, dan usaha lain yang sah yang terkait dengan penyelenggaraan penyiaran. Usaha lain tersebut, yang saat ini digabungkan dalam Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) seperti diatur dalam PP Nomor 68 Tahun 2020, meliputi jasa digitalisasi penyiaran (iklan di situs web), jasa sertifikasi wartawan radio, jasa penggunaan sarana dan prasarana (sewa tempat di pemancar dan lahan aset), jasa produksi acara, dan royalti produksi acara.[7] Meskipun demikian, iuran penyiaran dan sumbangan masyarakat belum diatur secara spesifik.

Di tahun 2020, menurut Lampiran Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur Anggaran Kementerian dan Lembaga Pemerintah, semula anggaran LPP Radio Republik Indonesia sebesar 1,313 triliun rupiah. Namun, karena ada penyesuaian anggaran akibat pandemi Covid-19, maka anggaran diubah menjadi 1,075 triliun rupiah [6]

LayananSunting

RadioSunting

 
Kantor RRI Padang di Padang, Sumatra Barat.

Dewasa ini, RRI mempunyai kurang lebih 90 stasiun penyiaran dan stasiun penyiaran khusus yang ditujukan ke luar negeri. RRI menyelenggarakan siaran dalam maksimal 4 programa pada frekuensi AM dan FM, dengan ketersediaan masing-masing programa bervariasi di setiap daerah.[8]

  • Pro 1 RRI: stasiun daerah yang berorientasi pada konten yang lebih umum (informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan). Genre ini dikenal sebagai RRI "zaman dulu" dengan beragam acara tumpah ruah dalam satu kanal, yang melayani masyarakat luas, khususnya bagi pendengar yang berusia 25-49 tahun.
  • Pro 2 RRI: stasiun daerah yang melayani pendengar remaja dan anak muda di perkotaan, khususnya yang berusia 12-25 tahun. Konten siaran radio ini lebih banyak mengenai musik terkini dan gaya penyiar berita yang menyapa pendengar khas radio-radio swasta lainnya
  • Pro 3 RRI: siaran dari Jakarta yang menyajikan berita, bincang-bincang, dan informasi yang dipancarluaskan secara relai dengan jangkauan nasional sepanjang hari. Selain reportase dari para petugas liputan RRI, keterlibatan warga dalam meyampaikan informasi dan pandangan mata langsung dari warga di lokasi kejadian juga dilakukan.
  • Pro 4 RRI: stasiun daerah yang menyajikan konten lagu dan budaya daerah/lokal.

Di gelombang pendek, Suara Indonesia (Voice of Indonesia) mengudara sebagai siaran luar negeri dengan konten yang berisi informasi, pendidikan, musik, dan hiburan

Variasi daerahSunting

Di Jakarta, terdapat 3 programa daerah (selain Pro 3 RRI):[butuh rujukan]

Pada radio digital di Indonesia, di samping 4 programa utama dan Suara Indonesia, RRI juga menyiarkan 3 radio khusus digital (Classic Channel, Jazz Channel, dan Keroncong Channel) dalam format Digital Audio Broadcast (DAB) pada frekuensi 229.072 (12D).[butuh rujukan]

Di Surabaya, RRI mengudarakan Channel 5 RRI yang fokus menyiarkan lagu-lagu selama 24 jam nonstop. Channel 5 juga mengudara secara streaming di aplikasi RRIPlay Go.

Daftar stasiun RRI di kota besarSunting

Semua stasiun yang ada pada daftar merupakan saluran lokal, kecuali Pro 3 RRI.

Lokasi Frekuensi
Pro 1 Pro 2 Pro 3 Pro 4 Radio Digital (KHz)
Wilayah Provinsi Kota AM (KHz) FM (MHz) AM (KHz) FM (MHz) AM (KHz) FM (MHz) AM (KHz) FM (MHz)
Sumatra   Aceh Banda Aceh - 97.7 - 92.6 - 88.5 - 87.8 -
Lhokseumawe - 89.3 - 101.9 - 97.9 - - -
Meulaboh 93.6
Takengon 98.9
  Bengkulu Bengkulu - 92.5 - 105.1 - 88.6 - 91.7 -
  Jambi Jambi - 88.5 - 90.9 - 94.4 - 99.2 -
  Kepulauan Bangka Belitung Sungailiat 97.2
  Kepulauan Riau Batam - 105.1 - 105.5 - 90.9 - - -
Ranai 90.2
Tanjungpinang - 98.3 - 92.1 - 88.6 - 101.3 -
  Lampung Bandar Lampung - 90.9 - 92.5 - 87.7 - 88.5 -
  Riau Pekanbaru - 99.1 - 88.4 - 89.2 - 95.9 -
  Sumatra Barat Padang - 97.5 - 90.8 - 88.4 - 92,4 -
  Sumatra Selatan Indralaya 97.1
Palembang - 92.4 - 91.6 - 93.7 - 88.4 -
  Sumatra Utara Gunungsitoli 90.3
Medan - 94.3 - 92.4 - 88.8 - 88.4 -
Sibolga 103.1
Jawa   DKI Jakarta Jakarta - 91.2 - 105.0 999 88.8 1332 92.8 229.072 (12D)
  Jawa Barat Bandung - 97.6 - 96.0 - 99.6 540 - -
Bogor - 93.7 - 106.8 - 90.9 - - -
Cirebon - 94.8 - 97.5 - 90.9 - - -
  Jawa Tengah Pati 88.8
Purwokerto - 93.1 - 99.0 - 97.1 - 98.6 -
Semarang - 89.0 - 95.3 - 92.2 - 88.2 -
Surakarta - 105.5 - 97.0 - 105.9 - - -
  Jawa Timur Jember 87.9
Madiun 104.0
Magetan 104.0
Malang - 91.5 - 87.9 - 94.6 - 105.3 -
Ngawi 91.1
Pamekasan 89.9
Situbondo 89.9
Sumenep 93.0
Surabaya - 99.2 - 95.2 - 106.3 - 96.8 -
  Daerah Istimewa Yogyakarta Yogyakarta - 91.1 - 102.5 - 102.9 - 106.6 -
Bali dan Nusa Tenggara   Bali Denpasar - 93.0 - 95.3 - 88.8 1206 (off-air) 93.4 -
99.5
Singaraja 1080 (off-air) 97.9 - 105.4 - - 106.4 -
101.2
  Nusa Tenggara Barat Mataram 94.3
  Nusa Tenggara Timur Aimere 89.0
Ende 104.8
Kupang - 94.4 - 90.9 - 101.9 - 104.3 -
Labuan Bajo 89.2
Kalimantan   Kalimantan Barat Pontianak - 104.2 - 101.8 - 98.3 - 94.3 -
  Kalimantan Selatan Banjarmasin - 97.6 - 95.2 - 92.5 - 87.7 -
99.6
  Kalimantan Tengah Palangka Raya - 89.2 - 92.4 - - - 95.9 -
Sulawesi   Sulawesi Selatan Makassar - 94.4 - 96.8 - 92.9 - 92.5 -
  Sulawesi Tengah Palu - 90.8 - 105. - - - 97.5 -
  Sulawesi Utara Manado - 94.5 - 97.7 - 104.4 - 88.6 -
Maluku dan Papua   Maluku Ambon - 95.4 - 98.4 - 102.4 - 90.1 -
  Papua Jayapura - 93.5 - 90.1 - 105.9 - 89.3 -

Televisi (RRI NET)Sunting

RRI NET
 
Diluncurkan10 September 2018 (2018-09-10)
PemilikLPP Radio Republik Indonesia
SloganTonton Apa yang Anda Dengar
NegaraIndonesia
Kantor pusatJalan Medan Merdeka Barat Nomor. 4-5, Gambir, Gambir, Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10110
Situs webAkun Instagram resmi
Kanal YouTube resmi
Televisi Internet
Dens.TVTonton langsung
UseeTVTonton langsung

RRI memiliki RRI NET, saluran radio visual yang menyiarkan program-program RRI secara langsung dan gratis melalui satelit AsiaSat 9 dan Telkom-4 serta layanan streaming.

RRI NET diketahui telah bersiaran sejak Desember 2015.[9] Walau demikian, saluran ini baru diluncurkan secara resmi pada waktu siang di Jakarta, tanggal 10 September 2018, dalam rangka hari ulang tahun RRI ke-73.[10]

Sebagai radio visual, RRI NET hakikatnya merupakan siaran radio yang divisualkan dan tidak direncanakan menayangkan acara-acara layaknya televisi konvensional; hal yang menurut Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik RRI saat itu, Mohammad Rohanudin merupakan hal yang "menarik, unik, dan sesuatu yang baru di Indonesia".[10]

DaringSunting

RRI menjalankan portal berita pada situs web resminya (rri.co.id), yang sudah ada setidaknya sejak tahun 2008.[11] RRI juga menjalankan BeYoung.id, sebuah portal berisi koleksi lagu indie dari para musisi di seluruh Indonesia.

RRI juga mengoperasikan RRIplay Go, aplikasi mobil yang menawarkan layanan-layanan RRI dalam satu aplikasi; di antaranya streaming seluruh stasiun RRI, portal berita, RRI 30" (jurnalisme warga), dan BeYoung.

Kritik dan kontroversiSunting

Masalah strukturalSunting

Konflik tanah kompleks pemancar RRI CimanggisSunting

Konflik ini berawal ketika adanya berita acara serah terima (BAST) barang milik negara berupa tanah dari LPP RRI kepada Kementerian Agama RI (Kemenag) Nomor 774/DU/05/2017 tanggal 9 Mei 2017, di mana LPP RRI menyerahkan sebidang tanah di Cimanggis, Depok, Jawa Barat seluas 1.425.889 meter persegi (lebih dari 142 hektar) ke Kemenag untuk pendirian Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII). Sesuai pasal 6 BAST, untuk menjamin keberlangsungan operasional siaran RRI, maka pihak kedua (yaitu Kemenag) harus memindahkan atau membangun gedung, bangunan, dan peralatan serta prasarana lainnya secara bertahap di tempat yang baru.

Namun pada praktiknya, ketika pemindahan atau pembangunan tersebut belum dilakukan, justru proses pembangunan UIII di Cimanggis telah dimulai; yang mengakibatkan kerusakan terhadap fider line pemancar gelombang pendek RRI yang berlangsung sejak akhir tahun lalu. Tanggal 20 Desember 2018, Direktur Utama RRI 2016-2021, Muhammad Rohanudin telah mengirimkan surat kepada Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin terkait hal ini yang tidak sesuai dengan janji dan komitmen yang telah disepakati dalam pasal 3 dan pasal 6 BAST.

RRI telah menempati tanah di Cimanggis sejak 1958. Sejak 2002 hingga 2012, berturut-turut RRI mengalami gugatan perdata dari pihak luar terkait tanah tersebut. Namun demikian, putusan pengadilan berkali-kali memenangkan RRI. Hingga putusan Nomor 99/Pdt/2012/PT. Bandung diterima oleh LPP RRI, pihak penggugat tidak mengajukan upaya hukum lain.[12]

Kasus direktur utama 2021, tudingan biasSunting

Pada awal 2021, Direktur Utama RRI 2016-2021 Muhammad Rohanudin mendaftarkan diri menjadi Dewan Pengawas RRI 2021-2026 dan dinyatakan lolos seleksi awal.[4] Rohanudin dituding oleh sebagian pihak yang mengatasnamakan karyawan RRI memiliki "rekam jejak yang buruk" selama menjabat, seperti dugaan nepotisme, mismanajemen, dan penyalahgunaan wewenang.[13] Hal itu seirama dengan pernyataan Irawan Ronodipoero, anak pendiri RRI Joesoef Ronodipoero, yang mengatakan telah terjadi "disharmoni" di tubuh RRI akibat kepemimpinannya.[14]

Tudingan ini diperkuat oleh hasil penelitian Sapta Pratala pada bulan yang sama yang menemukan bahwa portal berita rri.co.id memberi porsi berita dengan subjek anggota DPR yang sangat besar untuk Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dibandingkan fraksi-fraksi lain. Selain itu, riset Sapta Pratala menilai rri.co.id melakukan bias dengan lebih banyak mengabarkan komentar yang menolak pembubaran Front Pembela Islam (FPI) setelah pemerintah membubarkan organisasi tersebut pada 30 Desember 2020.[15] Sapta Pratala hanya dideskripsikan di media berita sebagai "pengamat media penyiaran publik", namun belum ada keterangan lebih lanjut tentang identitasnya.

Pada 13 Mei, Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Satia Chandra Wiguna sempat meminta Komisi I DPR memecat Rohanudin karena dianggap "bertolak belakang dengan posisi ideal RRI sebagai lembaga pemberitaan yang netral" dan "membela kaum intoleran",[15] meskipun menurut UU Nomor 32 Tahun 2002 DPR tidak berhak memberhentikan Dewan Direksi RRI. Namun, Dewan Pengawas RRI telah memberhentikan Rohanudin lebih dahulu pada 8 Mei.[13]

Tudingan-tudingan yang muncul dan langkah Dewan Pengawas mendapat kritik oleh pakar komunikasi politik Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga. Menurutnya, tudingan tersebut tidak boleh serta merta dijadikan dasar untuk menghakimi RRI, oleh karena statusnya sebagai media publik. RRI, menurut Ritonga, harus "mengayomi semua elemen masyarakat" dan "tidak boleh seperti pada zaman Orde Baru, yang jelas-jelas menjadi corong pemerintah".[16][17]

Pada tanggal 20 Mei 2021, Komisi I DPR menetapkan Rohanudin sebagai salah satu anggota Dewan Pengawas RRI 2021-2026 dari unsur RRI.[18]

Lihat pulaSunting

ReferensiSunting

  1. ^ Armando, Ade (2011). Televisi Jakarta di Atas Indonesia: Kisah Kegagalan Sistem Televisi Berjaringan di Indonesia. Yogyakarta: Bentang. hlm. 64. 
  2. ^ Simatupang, Gopis (2016). "RRI Luncurkan Radio Visual". Warta Kota. Jakarta: KG Media. Diakses tanggal 13 Oktober 2021 – via Tribun Network. 
  3. ^ Yuniarto, Topan (2021). "Hari Radio Nasional: Masa Depan Industri Penyiaran Radio" . Kompas. Jakarta: KG Media. Diakses tanggal 13 Oktober 2021. 
  4. ^ a b "Kominfo Umumkan 15 Nama Calon Dewas RRI 2021-2026". CNN Indonesia. 2021. Diakses tanggal 20 Agustus 2021. 
  5. ^ LPP Radio Republik Indonesia (2021-12-10). JAJARAN DEWAN DIREKSI LPP RRI PERIODE 2021-2026. Siaran pers.
  6. ^ a b Yuniarto, Topan (2020-09-16). "Radio Republik Indonesia" . Kompas. Jakarta: KG Media. Diakses tanggal 2022-08-22. 
  7. ^ "Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2020 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia" (PDF). Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Diakses tanggal 3 November 2021 – via Peraturan.go.id. 
  8. ^ Yuniarto, Topan (2018-09-13). "Geliat RRI Merawat Pendengar Setia" . Kompas. Jakarta: KG Media. Diakses tanggal 2022-08-22. 
  9. ^ "RRI NET LIVE STREAMING". YouTube. Jakarta: LPP Radio Republik Indonesia. 2015. Diakses tanggal 2 January 2021. 
  10. ^ a b Wissangeni, Satrio Pangarso (2018). "Gaet Millenial, RRI Luncurkan Siaran Radio Visual RRInet" . Kompas. Jakarta: KG Media. Diakses tanggal 22 Agustus 2022. 
  11. ^ "Website :: Radio Republik Indonesia". Diarsipkan dari versi asli tanggal 24 Juni 2008. Diakses tanggal 14 September 2021. 
  12. ^ Kurniawan, Aloysius Budi (2019-01-12). "Pemancar Dirobohkan, Karyawan RRI Serukan Hastag #SaveRRI". Kompas.id. Diakses tanggal 2022-08-22. 
  13. ^ a b Parjiyono, Yon (2021). "Lakukan Pelanggaran Berat, Dewas Berhentikan Dirut RRI M Rohanudin". Suara Karya. Diakses tanggal 7 Agustus 2021. 
  14. ^ Hadi, Abdul (2021). "Anak Pendiri RRI: Dirut Tak Boleh Gunakan Kekuasaan untuk Kepentingan Pribadi". ANTVklik.com. Diakses tanggal 7 Agustus 2021. 
  15. ^ a b Koriun, Hary B (2021). "RRI Dinilai Tak Independen, Partai Anak Muda Ini Minta DPR Bertindak". Riau Pos. Diakses tanggal 7 Agustus 2021. 
  16. ^ Jannah, Annisa Nur (2021). "RRI Jadi Corong PKS dan Pembela FPI? Pengamat pun Buka Suara". GenPI.co. Diakses tanggal 7 Agustus 2021. 
  17. ^ Dzulfiqar, Muhammad (2021). "RRI Dinilai jadi Corong PKS dan FPI, Pakar: RRI Tidak Boleh Sebatas Corong Pemerintah". GoRiau.com. Diakses tanggal 7 Agustus 2021. 
  18. ^ "Komisi I Tetapkan 5 Dewas RRI Periode 2021-2026". Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. 2021. Diakses tanggal 20 Agustus 2021. 

Pranala luarSunting