Buka menu utama

Kabinet Persatuan Nasional

Kabinet Persatuan Nasional adalah kabinet pemerintahan Indonesia pimpinan Presiden Abdurrahman Wahid dan Wakil Presiden Megawati Sukarnoputri. Kabinet ini dilantik pada 28 Oktober 1999 dan masa baktinya berakhir pada 23 Juli 2001[1]. Kabinet ini terdiri dari sejumlah menteri koordinator, sejumlah menteri pemimpin departemen, sejumlah menteri negara, Sekretaris Negara, dan Jaksa Agung.

Kabinet Persatuan Nasional
Flag of Indonesia.svg
Indonesia National Unity Cabinet.jpg
Dibentuk 28 Oktober 1999
Diselesaikan 23 Juli 2001
Struktur Pemerintahan
Kepala Pemerintahan Abdurrahman Wahid
Wakil Kepala Pemerintahan Megawati Soekarnoputri
Jumlah Menteri 35
Partai anggota Partai Kebangkitan Bangsa
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
Partai Golongan Karya
Partai Persatuan Pembangunan
Partai Amanat Nasional
Partai Keadilan
Partai Bulan Bintang
Independen
Sejarah Kabinet
Sebelumnya Kabinet Reformasi Pembangunan
Pengganti Kabinet Gotong Royong

Daftar isi

SusunanSunting

Susunan kabinet awal ini didasarkan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 355/M Tahun 1999, tertanggal 26 Oktober 1999, tentang Pembentukan Kabinet periode tahun 1999-2004, ditandatangani oleh Presiden Abdurrahman Wahid.[2][3]

Pimpinan KabinetSunting

Presiden Wakil Presiden
Abdurrahman Wahid     Megawati Soekarnoputri

Anggota KabinetSunting

No. Jabatan Foto Pejabat Mulai menjabat Selesai menjabat
Menteri koordinator
1 Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan
(bernama Menteri Koordinator Bidang Politik, Sosial, dan Keamanan sejak perombakan I)
  Wiranto[4] 28 Oktober 1999 15 Februari 2000
  Surjadi Soedirdja 15 Februari 2000 26 Agustus 2000
  Susilo Bambang Yudhoyono 26 Agustus 2000 1 Juni 2001
  Agum Gumelar 1 Juni 2001 23 Juli 2001
2 Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri   Kwik Kian Gie[5] 28 Oktober 1999 10 Agustus 2000
  Rizal Ramli 26 Agustus 2000 12 Juni 2001
  Burhanuddin Abdullah 12 Juni 2001 23 Juli 2001
3 Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan
(digabungkan dengan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan sejak perombakan I)
  Hamzah Haz[6] 28 Oktober 1999 26 November 1999
Basri Hasanuddin 26 November 1999 26 Agustus 2000
Menteri
4 Menteri Dalam Negeri
(bernama Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah sejak perombakan I)
  Surjadi Soedirdja 28 Oktober 1999 23 Juli 2001
5 Menteri Luar Negeri   Alwi Abdurrahman Shihab 28 Oktober 1999 23 Juli 2001
6 Menteri Pertahanan   Juwono Sudarsono 28 Oktober 1999 26 Agustus 2000
  Mohammad Mahfud[7]
26 Agustus 2000 20 Juli 2001
  Agum Gumelar 20 Juli 2001 23 Juli 2001
7 Menteri Hukum dan Perundang-undangan
(bernama Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia sejak perombakan I)
  Yusril Ihza Mahendra[8] 28 Oktober 1999 7 Februari 2001
  Baharuddin Lopa 7 Februari 2001 1 Juni 2001
  Marsillam Simanjuntak[7] 1 Juni 2001 20 Juli 2001
  Mohammad Mahfud 20 Juli 2001 23 Juli 2001
8 Menteri Keuangan   Bambang Sudibyo 28 Oktober 1999 26 Agustus 2000
  Prijadi Praptosuhardjo 26 Agustus 2000 12 Juni 2001
  Rizal Ramli 12 Juni 2001 23 Juli 2001
9 Menteri Pertambangan dan Energi
(bernama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral sejak perombakan I)
  Susilo Bambang Yudhoyono 28 Oktober 1999 26 Agustus 2000
  Purnomo Yusgiantoro 26 Agustus 2000 23 Juli 2001
10 Menteri Perindustrian dan Perdagangan   Muhammad Jusuf Kalla[9] 28 Oktober 1999 26 April 2000
  Luhut Binsar Panjaitan 26 April 2000 23 Juli 2001
11 Menteri Pertanian
(bernama Menteri Pertanian dan Kehutanan sejak perombakan I)
  Mohamad Prakosa 28 Oktober 1999 26 Agustus 2000
  Bungaran Saragih 26 Agustus 2000 23 Juli 2001
12 Menteri Kehutanan dan Perkebunan
(bernama Menteri Muda Kehutanan (menteri negara) sejak perombakan I)
  Nur Mahmudi Ismail[10] 28 Oktober 1999 15 Maret 2001
  Marzuki Usman 15 Maret 2001 23 Juli 2001
13 Menteri Perhubungan   Agum Gumelar 28 Oktober 1999 1 Juni 2001
  Budi Mulyawan Suyitno 1 Juni 2001 23 Juli 2001
14 Menteri Eksplorasi Laut
(bernama Menteri Kelautan dan Perikanan sejak perombakan I)
  Sarwono Kusumaatmadja 28 Oktober 1999 1 Juni 2001
  Rokhmin Dahuri 1 Juni 2001 23 Juli 2001
15 Menteri Tenaga Kerja
(bernama Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi sejak perombakan I)
  Bomer Pasaribu 28 Oktober 1999 26 Agustus 2000
  Al Hilal Hamdi 26 Agustus 2000 23 Juli 2001
16 Menteri Kesehatan
(bernama Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial sejak perombakan I)
  Achmad Sujudi 28 Oktober 1999 23 Juli 2001
17 Menteri Pendidikan Nasional   Yahya Muhaimin 28 Oktober 1999 23 Juli 2001
18 Menteri Agama   Muhammad Tolchah Hasan 28 Oktober 1999 23 Juli 2001
19 Menteri Permukiman dan Pengembangan Wilayah Republik Indonesia
(bernama Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah sejak perombakan I)
  Erna Witoelar 28 Oktober 1999 23 Juli 2001
Menteri Negara
20 Menteri Negara Riset dan Teknologi   Muhammad A.S. Hikam 28 Oktober 1999 23 Juli 2001
21 Menteri Negara Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah
(bernama Menteri Negara Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah sejak perombakan I)
  Zarkasih Nur 28 Oktober 1999 23 Juli 2001
22 Menteri Negara Lingkungan Hidup   Alexander Sonny Keraf 28 Oktober 1999 23 Juli 2001
23 Menteri Negara Otonomi Daerah Republik Indonesia
(digabungkan dengan Menteri Dalam Negeri sejak perombakan I)
  Ryaas Rasyid 28 Oktober 1999 26 Agustus 2000
24 Menteri Negara Pariwisata dan Kesenian
(bernama Menteri Kebudayaan dan Pariwisata (menteri departemen) sejak perombakan I)
  Hidayat Jaelani 28 Oktober 1999 26 Agustus 2000
  I Gede Ardika 26 Agustus 2000 23 Juli 2001
25 Menteri Negara Penanaman Modal dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara
(dibubarkan pada perombakan I)
  Laksamana Sukardi[9] 28 Oktober 1999 26 April 2000
  Rozi Munir 26 April 2000 26 Agustus 2000
26 Menteri Negara Pemuda dan Olah Raga
(dibubarkan pada perombakan I)
Mahadi Sinambela 28 Oktober 1999 26 Agustus 2000
27 Menteri Negara Pekerjaan Umum
(dibubarkan pada perombakan I)
  Rozik Boedioro Soetjipto 28 Oktober 1999 26 Agustus 2000
28 Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan
(merangkap Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional sejak perombakan I)
  Khofifah Indar Parawansa 28 Oktober 1999 23 Juli 2001
29 Menteri Negara Urusan Hak Asasi Manusia
(digabungkan dengan Menteri Hukum dan Perundang-undangan sejak perombakan I)
  Hasballah M. Saad 28 Oktober 1999 26 Agustus 2000
30 Menteri Negara Transmigrasi dan Kependudukan
(digabungkan dengan Menteri Tenaga Kerja sejak perombakan I)
  Al Hilal Hamdi 28 Oktober 1999 26 Agustus 2000
31 Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara   Freddy Numberi 28 Oktober 1999 26 Agustus 2000
  Ryaas Rasyid[11] 26 Agustus 2000 7 Februari 2001
  Marsillam Simanjuntak[12] 7 Februari 2001 12 Juni 2001
  Anwar Supriyadi[13] 12 Juni 2001 23 Juli 2001
32 Menteri Negara Masalah-Masalah Kemasyarakatan
(dibubarkan pada perombakan I)
  Dr. Anak Agung Gde Agung 28 Oktober 1999 26 Agustus 2000
33 Menteri Muda Urusan Percepatan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia
(dibentuk pada perombakan I)
  Manuel Kaisiepo 26 Agustus 2000 23 Juli 2001
34 Menteri Muda Urusan Rekstrukturisasi Ekonomi Nasional
(dibentuk pada perombakan I dan dibubarkan pada perombakan II)
  Cacuk Sudarijanto 26 Agustus 2000 1 Juni 2001

Pejabat setingkat menteriSunting

No. Jabatan Foto Pejabat Mulai menjabat Selesai menjabat
1 Jaksa Agung   Marzuki Darusman 28 Oktober 1999 1 Juni 2001
  Baharuddin Lopa[7] 1 Juni 2001 10 Juli 2001
  Marsillam Simanjuntak 10 Juli 2001 23 Juli 2001
2 Panglima Tentara Nasional Indonesia   Widodo Adi Sutjipto 28 Oktober 1999 7 Juni 2002
3 Sekretaris Negara Alirahman[14] 28 Oktober 1999 15 Februari 2000
  Bondan Gunawan[15] 15 Februari 2000 29 Mei 2000
  Djohan Effendi 29 Mei 2000 23 Juli 2001

Sekretaris KabinetSunting

No. Jabatan Foto Pejabat Mulai menjabat Selesai menjabat
1 Sekretaris Kabinet   Marsillam Simanjuntak[16][17] 4 Januari 2000 5 Juli 2001
  Marzuki Darusman[18] 5 Juli 2001 23 Juli 2001

PerombakanSunting

Presiden Abdurrahman Wahid melakukan pergantian susunan Kabinet Persatuan Nasional pada 23 Agustus 2000 berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 234/M Tahun 2000. [19]

Catatan kaki dan referensiSunting

  1. ^ Kompas, 24 Juli 2001.
  2. ^ Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 355/M Tahun 1999, tertanggal 26 Oktober 1999
  3. ^ Gus Dur dan Kabinet Tambal-Sulam
  4. ^ Wiranto diberhentikan karena pemeriksaan yuridis terhadap peranan dalam pelanggaran hak asasi manusia di Timor Timur masih berjalan. [1]
  5. ^ Kwik Kian Gie mengundurkan diri.
  6. ^ Hamzah Haz mengundurkan diri atas keinginan sendiri.
  7. ^ a b c Pergantian ini terkait dengan meninggalnya Baharuddin Lopa di Riyadh, Arab Saudi.
  8. ^ Gus Dur meminta Yusril Ihza Mahendra berhenti karena dianggap sudah tidak bisa bekerjasama lagi di kabinet. Sebelumnya Yusril secara terbuka telah mengusulkan kepada Presiden agar mengundurkan diri.
  9. ^ a b Laksamana Sukardi dan Jusuf Kalla diberhentikan pada 24 April 2000 karena dianggap terlibat KKN.
  10. ^ Nurmahmudi Ismail diberhentikan oleh presiden untuk lebih meningkatkan koordinasi dalam penyelenggaraan negara dan juga karena berbeda visi, berbeda dalam pengambilan keputusan, tidak mampu mengendalikan Partai Keadilan.
  11. ^ Pada tanggal 3 Januari 2001, Ryaas Rasyid mengundurkan diri karena perbedaan visi dengan Presiden dan baru dikabulkan permohonannya pada tanggal 7 Februari 2001.
  12. ^ Marsilam Simanjuntak ditunjuk sebagai Plt. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara sampai 12 Juni 2001.
  13. ^ Pada tanggal 12 Juni 2001, Anwar Supriyadi ditunjuk sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara.
  14. ^ Alirahman mengundurkan diri pada 4 Januari 2000.
  15. ^ Bondan Gunawan mengundurkan diri.
  16. ^ Pada tanggal 4 Januari 2000, berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 4 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Sekretaris Kabinet sebagai Kepala Sekretariat Kabinet, diangkat Marsillam Simanjuntak sebagai Sekretaris Kabinet.
  17. ^ Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 4 Tahun 2000, tertanggal 4 Januari 2000
  18. ^ Pada tanggal 5 Juli 2001, Marzuki Darusman menggantikan Marsillam yang diangkat menjadi Menteri Kehakiman dan HAM.
  19. ^ Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 234/M Tahun 2000, tertanggal 23 Agustus 2000

Lihat pulaSunting

Pranala luarSunting