Daftar presiden Indonesia

Berikut adalah daftar lengkap Presiden Indonesia. Presiden Republik Indonesia merupakan pemegang tampuk kekuasaan pemerintahan^[1] sekaligus sebagai perwakilan negara tertinggi di Indonesia. Secara kelembagaan, presiden menjalankan fungsi eksekutif dalam pemerntahan Indonesia. Dalam kemiliteran, presiden menempati posisi sebagai panglima tertinggi bagi Tentara Nasional Indonesia (TNI).^[2] Sebelum dilakukan amendemen terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), presiden dan wakil presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dalam periode waktu 5 tahun. Namun setelah amandemen tahun 2004, Presiden Indonesia dipilih secara langsung oleh rakyat dalam suatu pemilihan umum yang diselenggarakan oleh badan terkait setiap 5 tahun sekali, di mana presiden atau wakil presiden hanya boleh terpilih lagi dengan jabatan yang sama untuk satu kali masa jabatan.^[3]

Lambang Presiden Republik Indonesia

Bendera Presiden Republik Indonesia pada masa pemerintahan Soekarno

Presiden dan Wakil Presiden Indonesia sebagai suatu Lembaga Kepresidenan Indonesia dirsusun melalui rancangan UUD 1945 yang dibahas oleh Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dalam beberapa sidangnya.^[4] Pada tanggal 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang merupakan badan penerus dari BPUPKI menetapkan pemberlakuan UUD 1945, yang dengan demikian mengesahkan lembaga kepresidenan di Indonesia, dan memilih Soekarno sebagai presiden pertama Indonesia.

Daftar presiden

Berikut merupakan daftar Presiden Indonesia.

**Garis waktu masa jabatan Presiden Indonesia**

	Presiden	Mulai menjabat	Selesai menjabat	Partai	Wakil Presiden		Periode
1	Soekarno (1901–1970)	18 Agustus 1945	12 Maret 1967	Non Partisan		Mohammad Hatta (1945–1956)	1
1	Soekarno (1901–1970)	18 Agustus 1945	12 Maret 1967	Non Partisan	Lowong
2	Soeharto (Pejabat Presiden)^[5]	12 Maret 1967	27 Maret 1968	Golongan Karya
	Soeharto (1921–2008)	27 Maret 1968	23 Maret 1973				2
		23 Maret 1973	22 Maret 1978			Hamengkubuwana IX	3
		22 Maret 1978	10 Maret 1983			Adam Malik	4
		10 Maret 1983	10 Maret 1988			Umar Wirahadikusumah	5
		10 Maret 1988	10 Maret 1993			Sudharmono	6
		10 Maret 1993	10 Maret 1998			Try Sutrisno	7
		10 Maret 1998	21 Mei 1998			B. J. Habibie	8
3	B. J. Habibie (1936–2019)	21 Mei 1998	20 Oktober 1999	Golongan Karya	Lowong		8
4	Abdurrahman Wahid (1940–2009)	20 Oktober 1999	23 Juli 2001	Partai Kebangkitan Bangsa		Megawati Soekarnoputri	9 (1999)
5	Megawati Soekarnoputri (1946–)	23 Juli 2001	20 Oktober 2004	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan		Hamzah Haz	9 (1999)
6	Susilo Bambang Yudhoyono (1949–)	20 Oktober 2004	20 Oktober 2009	Partai Demokrat		Jusuf Kalla	10 (2004)
6	Susilo Bambang Yudhoyono (1949–)	20 Oktober 2009	20 Oktober 2014	Partai Demokrat		Boediono	11 (2009)
7	Joko Widodo (1961–)	20 Oktober 2014	20 Oktober 2019	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan		Jusuf Kalla	12 (2014)
7	Joko Widodo (1961–)	20 Oktober 2019	Petahana	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan		Ma'ruf Amin	13 (2019)

Legenda

Non Partisan

Partai Golongan Karya (Golkar) / Partai Golkar

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)

Partai Persatuan Pembangunan (PPP)

Partai Demokrat

Masa Revolusi Nasional Indonesia

Presiden	Mulai menjabat	Selesai menjabat	Partai	Wakil Presiden		Periode
Soekarno	18 Agustus 1945	13 Juli 1949	Partai Nasional Indonesia		Mohammad Hatta	1
Syafruddin Prawiranegara (Ketua PDRI)^[6]	19 Desember 1948	13 Juli 1949	Non Partisan	Lowong
Soekarno	13 Juli 1949	27 Desember 1949	Partai Nasional Indonesia		Mohammad Hatta
Soekarno (Presiden RIS)^[7]	27 Desember 1949	15 Agustus 1950	Partai Nasional Indonesia	Lowong
Assaat (Pemangku Sementara Jabatan Presiden RI)^[7]	27 Desember 1949	15 Agustus 1950	Non Partisan	Lowong
Soekarno	15 Agustus 1950	1 Desember 1956	Partai Nasional Indonesia		Mohammad Hatta
Soekarno	1 Desember 1956	12 Maret 1967	Partai Nasional Indonesia	Lowong

Galeri

Soekarno

Foto Soekarno saat mengenyam pendidikan di bangku HBS.
Potret Soekarno yang sering digunakan secara resmi.
Potret Presiden Soekarno pada tahun 1948.
Potret Presiden Soekarno pada tahun 1959.
Foto Presiden Soekarno bersama Ibu Negara Fatmawati.
Foto keluarga Soekarno. Megawati Soekarnoputri berada di kiri bawah.
Uang rupiah pecahan Rp1 bergambar Soekarno tahun emisi 1945. Mulai diedarkan pada tahun 1946.
Uang rupiah RIS pecahan Rp10 bergambar Soekarno tahun emisi 1950.
Uang rupiah pecahan Rp5 bergambar Soekarno tahun emisi 1960.
Uang rupiah pecahan Rp1 bergambar Soekarno tahun emisi 1964.
Uang pecahan Rp100.000 bergambar Soekarno dan Moh. Hatta tahun emisi 2013.
Uang pecahan Rp100.000 bergambar Soekarno dan Moh. Hatta tahun emisi 2016.
Prangko Rp1 bergambar Soekarno dan Presiden AS George Washington.
Gambar Soekarno pada sampul majalah Time edisi 23 Desember 1946.

Soeharto

Foto Soeharto saat masih aktif dalam kemiliteran dengan pangkat Letnan Kolonel.
Potret resmi Presiden Soeharto tahun 1973.
Potret resmi Presiden Soeharto tahun 1978.
Potret resmi Presiden Soeharto tahun 1983.
Potret resmi Presiden Soeharto tahun 1988.
Potret resmi Presiden Soeharto tahun 1993.
Potret resmi Presiden Soeharto tahun 1998.
Foto Presiden Soeharto dalam seragam militer.
Foto Presiden Soeharto dalam seragam militer pada tahun 1981.
Foto Presiden Soeharto dalam seragam militer pada tahun 1997.
Potret Presiden Soeharto tahun 1970.
Foto Presiden Soeharto bersama Ibu Negara Siti Hartinah (Tien).
Uang rupiah pecahan Rp50.000 bergambar Soeharto tahun emisi 1993.
Prangko Rp10 bergambar Presiden Soeharto tahun cetak 1983.
Prangko Rp65 bergambar Presiden Soeharto.
Prangko Rp400 bergambar Presiden Soeharto.
Prangko Rp500 bergambar Presiden Soeharto.
Prangko Rp700 bergambar Presiden Soeharto tahun cetak 1993.

B. J. Habibie

Menteri Negara Riset dan Teknologi B. J. Habibie dalam kunjungan ke Belanda.
Foto resmi B. J. Habibie sebagai Menteri Negara Riset dan Teknologi dalam Kabinet Pembangunan IV.
Potret resmi Wakil Presiden B. J. Habibie tahun 1998.
Potret resmi Presiden B. J. Habibie tahun 1998.
Potret resmi Presiden B. J. Habibie tahun 1998 dengan tanda kehormatan kenegaraan lengkap.
Foto keluarga Bacharuddin Jusuf Habibie.

Abdurrahman Wahid

Foto Abdurrahman Wahid saat masih muda.
Potret resmi Presiden Abdurrahman Wahid tahun 1999.
Presiden Abdurrahman Wahid dalam pertemuan tahunan Forum Ekonomi Dunia.
Foto keluarga Abdurrahman Wahid.
Presiden Abdurrahman Wahid bersama Ibu Negara Sinta Nuriyah.

Megawati

Potret Megawati Soekarnoputri tahun 1987.
Potret resmi Wakil Presiden Megawati Soekarnoputri tahun 1999.
Potret resmi Presiden Megawati Soekarnoputri tahun 2001.
Potret Presiden Megawati Soekarnoputri tahun 2003.
Potret Presiden Megawati Soekarnoputri tahun 2004.
Foto mantan Presiden Megawati Soekarnoputri pada tahun 2007.
Potret mantan Presiden Megawati Soekarnoputri tahun 2013.
Potret mantan Presiden Megawati Soekarnoputri tahun 2016.
Megawati Soekarnoputri berjalan bersama sang ayah, Soekarno.
Foto Presiden Megawati Soekarnoputri bersama Bapak Negara Taufiq Kiemas.
Foto keluarga Megawati Soekarnoputri.

Susilo Bambang Yudhoyono

Potret Susilo Bambang Yudhoyono saat masih aktif dalam kemiliteran dengan pangkat Sersan Mayor Satu Taruna (Sermatutar).
Potret Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berseragam militer.
Potret resmi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tahun 2004.
Potret resmi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tahun 2009.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berbicara di podium kepresidenan.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memberikan keterangan pers kepada media India.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berbicara di pertemuan tahunan Forum Ekonomi Dunia.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam pertemuan High-Level Panel Sekretaris Jenderal PBB.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berseragam militer bersama dengan Ibu Negara Ani Yudhoyono.
Prangko Rp2.500 bergambar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tahun 2005.
Prangko Rp2.500 bergambar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tahun 2010.

Joko Widodo

Potret resmi Wali Kota Surakarta Joko Widodo tahun 2005.
Joko Widodo berpakaian kotak-kotak dalam rangka kampanye Pemilu Gubernur DKI Jakarta 2012.
Potret resmi Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Jokowi tahun 2012.
Potret Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo pada tahun 2014.
Potret resmi Presiden Joko Widodo tahun 2014.
Potret resmi Presiden Joko Widodo tahun 2016.
Potret resmi Presiden Joko Widodo tahun 2019.
Potret Presiden Joko Widodo tahun 2014.
Presiden Joko Widodo dalam rapat dengan Presiden Rusia Vladimir Putin.
Presiden Joko Widodo mengunjungi lokasi terdampak gempa bumi dan tsunami Sulawesi 2018.
Presiden Joko Widodo menaiki pesawat Sukhoi Su-30 TNI-AU untuk latihan militer di Natuna pada tahun 2016.
Presiden Joko Widodo berdiri di geladak kapal TNI-AL yang sedang berjaga di perbatasan Laut Natuna Utara.
Foto keluarga Joko Widodo.

Lihat pula

Catatan kaki

Referensi

^ UUD 1945 Pasal 4 ayat 1
^ UUD 1945 Pasal 10
^ UUD 1945 Pasal 7
^ Kusuma, A.B.; Elson, R.E. (2011), "A note on the sources for the 1945 constitutional debates in Indonesia" (PDF), Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde, 167 (2–3): 196–209, doi:10.1163/22134379-90003589, ISSN 0006-2294
^ Tap MPRS Nomor XXXIII/MPRS/1967 tentang "Pencabutan Kekuasaan Pemerintahan Negara dari Presiden Soekarno" dikeluarkan pada tanggal 12 Maret 1967, tetapi berlaku surut sejak 22 Februari 1967.
^ PDRI dibentuk setelah ibu kota Yogyakarta jatuh ke tangan Belanda akibat agresi militer. Pembentukan PDRI sendiri sebenarnya memang diamanatkan dalam telegram yang dikirimkan oleh Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta kepada Syafruddin, walaupun telegram itu tidak pernah sampai ke tangannya.
^ ^a ^b Berdasarkan hasil Konferensi Meja Bundar, Indonesia menjadi Republik Indonesia Serikat (RIS) di mana Republik Indonesia merupakan salah satu negara bagiannya. Karena Soekarno dan Hatta diangkat menjadi Presiden dan Perdana Menteri RIS, maka Assaat diangkat sebagai "Pemangku Sementara Jabatan Presiden Republik Indonesia". Jabatan ini berakhir ketika RIS kembali ke bentuk negara kesatuan (Republik Indonesia).

Bacaan lanjutan

UUD 1945
UUDS 1950
Ketetapan MPRS dan MPR
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1949
Undang-Undang Republik Indonesia Serikat Nomor 7 Tahun 1950
Setneg (1997) 30 Tahun Indonesia Merdeka. Edisi 3. Jakarta: Setneg
Setneg (1997) 40 Tahun Indonesia Merdeka. Edisi 2. Jakarta: Setneg
Setneg (1997) 50 Tahun Indonesia Merdeka. Jakarta: Setneg

Pranala luar

(Indonesia) Situs web resmi Presiden Republik Indonesia

[1] UUD 1945 Pasal 4 ayat 1

[2] UUD 1945 Pasal 10

[3] UUD 1945 Pasal 7

[4] Kusuma, A.B.; Elson, R.E. (2011), "A note on the sources for the 1945 constitutional debates in Indonesia" (PDF), Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde, 167 (2–3): 196–209, doi:10.1163/22134379-90003589, ISSN 0006-2294

[5] Tap MPRS Nomor XXXIII/MPRS/1967 tentang "Pencabutan Kekuasaan Pemerintahan Negara dari Presiden Soekarno" dikeluarkan pada tanggal 12 Maret 1967, tetapi berlaku surut sejak 22 Februari 1967.

[6] PDRI dibentuk setelah ibu kota Yogyakarta jatuh ke tangan Belanda akibat agresi militer. Pembentukan PDRI sendiri sebenarnya memang diamanatkan dalam telegram yang dikirimkan oleh Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta kepada Syafruddin, walaupun telegram itu tidak pernah sampai ke tangannya.

[RIS-7] Berdasarkan hasil Konferensi Meja Bundar, Indonesia menjadi Republik Indonesia Serikat (RIS) di mana Republik Indonesia merupakan salah satu negara bagiannya. Karena Soekarno dan Hatta diangkat menjadi Presiden dan Perdana Menteri RIS, maka Assaat diangkat sebagai "Pemangku Sementara Jabatan Presiden Republik Indonesia". Jabatan ini berakhir ketika RIS kembali ke bentuk negara kesatuan (Republik Indonesia).

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

[7]