Kabinet Reformasi Pembangunan

kabinet pemerintahan Indonesia di bawah Bacharuddin Jusuf Habibie

Kabinet Reformasi Pembangunan adalah kabinet pemerintahan Presiden ke-3 Republik Indonesia, B. J. Habibie. Kabinet ini diumumkan pada 22 Mei 1998 dan bertugas sejak 23 Mei 1998 hingga masa baktinya berakhir pada 20 Oktober 1999. Kabinet ini terdiri dari sejumlah menteri koordinator, sejumlah menteri pemimpin departemen, sejumlah menteri negara, Sekretaris Negara, dan Jaksa Agung.[1][2]

Kabinet Reformasi Pembangunan
Flag of Indonesia.svg
Kabinet Pemerintahan Indonesia
Kabinet Reformasi Pembangunan BJ Habibie.jpg
Dibentuk23 Mei 1998
Diselesaikan20 Oktober 1999
Struktur pemerintahan
Kepala negaraBacharuddin Jusuf Habibie
Kepala pemerintahanBacharuddin Jusuf Habibie
Jumlah menteri36
Partai anggotaGolongan Karya
Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
Partai Persatuan Pembangunan
Partai Demokrasi Indonesia
Independen
Sejarah
PendahuluKabinet Pembangunan VII
PenggantiKabinet Persatuan Nasional

Adapun tugas pokok Kabinet Reformasi Pembangunan adalah menyiapkan proses reformasi di bidang politik, hukum, dan ekonomi.

  • Di bidang politik memperbarui berbagai perundangan dalam rangka lebih meningkatkan kualitas kehidupan berpolitik sebagaimana diamanatkan GBHN.
  • Di bidang hukum meninjau kembali undang-undang subversi.
  • Di bidang ekonomi mempercepat penyelesaian undang-undang yang menghilangkan praktek monopoli dan persaingan tidak sehat.

Latar belakangSunting

Sesaat setelah dilantik sebagai Presiden Indonesia, B. J. Habibie langsung melakukan pembentukan kabinet. Kabinet yang dibentuk Habibie dinamakan Kabinet Reformasi Pembangunan yang tentunya hal itu akan sedikit meredakan tensi tinggi publik pada geliat reformasi selama ini. Embel-embel reformasi pada apapun bentuk program dan kegiatan pemerintah saat itu dirasa menjadi sebuah keniscayaan. Kabinet ini dibentuk pada 22 Mei 1998, tepat satu hari Soeharto menyatakan pengunduran dirinya. Unsur-unsur yang masuk dalam jajaran kabinet itu pun tidak melulu berasal dari satu golongan. Upaya melakukan integrasi politik sangat nyata dilakukan B. J. Habibie dengan memasukkan semua unsur institusi politik yang meliputi perwakilan militer (TNI/POLRI), PPP, Golkar, dan PDI. Kabinet penyentara tersebut berisikan 36 orang yang tugas utamanya adalah melakukan perbaikan kondisi ekonomi Indonesia.

PimpinanSunting

Presiden
  Bacharuddin Jusuf Habibie

AnggotaSunting

MenteriSunting

Berikut ini adalah menteri Kabinet Reformasi Pembangunan.

No. Jabatan Pejabat Mulai menjabat Selesai menjabat Partai
Menteri koordinator
1 Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan   Feisal Tanjung 23 Mei 1998 20 Oktober 1999 ABRI
2 Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri   Ginandjar Kartasasmita[3] 23 Mei 1998 27 September 1999 Golkar
  Hartarto Sastrosoenarto
(Pelaksana Tugas)
1 Oktober 1999 20 Oktober 1999 Golkar
3 Menteri Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara   Hartarto Sastrosoenarto 23 Mei 1998 20 Oktober 1999 Golkar
4 Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan   Haryono Suyono 23 Mei 1998 20 Oktober 1999 Golkar
Menteri
5 Menteri Dalam Negeri   Syarwan Hamid[3] 23 Mei 1998 27 September 1999 ABRI
  Feisal Tanjung
(Pelaksana Tugas)
1 Oktober 1999 20 Oktober 1999 ABRI
6 Menteri Luar Negeri   Ali Alatas 23 Mei 1998 20 Oktober 1999 Golkar
7 Menteri Pertahanan dan Keamanan/Panglima ABRI   Wiranto 23 Mei 1998 20 Oktober 1999 ABRI
8 Menteri Kehakiman   Muladi 23 Mei 1998 20 Oktober 1999 Golkar
9 Menteri Penerangan   Yunus Yosfiah 23 Mei 1998 20 Oktober 1999 ABRI
10 Menteri Keuangan   Bambang Subianto 23 Mei 1998 20 Oktober 1999 Nonpartai
11 Menteri Perindustrian dan Perdagangan   Rahardi Ramelan 23 Mei 1998 20 Oktober 1999 Golkar
12 Menteri Pertanian   Soleh Solahudin 23 Mei 1998 20 Oktober 1999 Nonpartai
13 Menteri Pertambangan dan Energi   Kuntoro Mangkusubroto 23 Mei 1998 20 Oktober 1999 Nonpartai
14 Menteri Kehutanan dan Perkebunan   Muslimin Nasution 23 Mei 1998 20 Oktober 1999 Nonpartai
15 Menteri Pekerjaan Umum   Rachmadi Bambang Sumadhijo 23 Mei 1998 20 Oktober 1999 Nonpartai
16 Menteri Perhubungan   Giri Suseno Hadihardjono 23 Mei 1998 20 Oktober 1999 Golkar
17 Menteri Pariwisata, Seni, dan Budaya   Marzuki Usman[3] 23 Mei 1998 27 September 1999 Nonpartai
  Giri Suseno Hadihardjono
(Pelaksana Tugas)
1 Oktober 1999 20 Oktober 1999 Golkar
18 Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah   Adi Sasono 23 Mei 1998 20 Oktober 1999 Nonpartai
19 Menteri Tenaga Kerja   Fahmi Idris[3] 23 Mei 1998 27 September 1999 Golkar
  AM Hendropriyono
(Pelaksana Tugas)
1 Oktober 1999 20 Oktober 1999 ABRI
20 Menteri Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan   AM Hendropriyono 23 Mei 1998 20 Oktober 1999 ABRI
21 Menteri Kesehatan   Faried Anfasa Moeloek 23 Mei 1998 20 Oktober 1999 Nonpartai
22 Menteri Pendidikan dan Kebudayaan   Juwono Soedarsono 23 Mei 1998 20 Oktober 1999 Nonpartai
23 Menteri Agama   Abdul Malik Fadjar 23 Mei 1998 20 Oktober 1999 Nonpartai
24 Menteri Sosial   Justika Baharsjah 23 Mei 1998 20 Oktober 1999 Nonpartai
Menteri Negara
25 Menteri Negara Sekretaris Negara   Akbar Tandjung[4] 23 Mei 1998 10 Mei 1999 Golkar
  Muladi
(Pelaksana Tugas)
10 Mei 1999 20 Oktober 1999 Golkar
26 Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas   Boediono 23 Mei 1998 20 Oktober 1999 Nonpartai
27 Menteri Negara Riset dan Teknologi/Kepala BPPT   Muhammad Zuhal 23 Mei 1998 20 Oktober 1999 Nonpartai
28 Menteri Negara Pendayagunaan Badan Usaha Milik Negara/Kepala Badan Pengelola BUMN   Tanri Abeng 23 Mei 1998 20 Oktober 1999 Golkar
29 Menteri Negara Pangan dan Hortikultura   A.M. Saefuddin[3] 23 Mei 1998 27 September 1999 PPP
  Soleh Solahudin
(Pelaksana Tugas)
1 Oktober 1999 20 Oktober 1999 Nonpartai
30 Menteri Negara Kependudukan/Kepala BKKBN   Ida Bagus Oka 23 Mei 1998 20 Oktober 1999 Nonpartai
31 Menteri Negara Investasi/Kepala BKPM   Hamzah Haz[4] 23 Mei 1998 18 Mei 1999 PPP
  Marzuki Usman[3]
(Pelaksana Tugas)
18 Mei 1999 27 September 1999 Nonpartai
  Muhammad Zuhal
(Pelaksana Tugas)
1 Oktober 1999 20 Oktober 1999 Nonpartai
32 Menteri Negara Agraria/Kepala BPN   Hasan Basri Durin 23 Mei 1998 20 Oktober 1999 Nonpartai
33 Menteri Negara Perumahan Rakyat dan Pemukiman   Theo L. Sambuaga[3] 23 Mei 1998 27 September 1999 Golkar
  Rachmadi Bambang Sumadhijo
(Pelaksana Tugas)
1 Oktober 1999 20 Oktober 1999 Nonpartai
34 Menteri Negara Lingkungan Hidup/Kepala Bapedal   Panangian Siregar 23 Mei 1998 20 Oktober 1999 PDI
35 Menteri Negara Peranan Wanita   Tuti Alawiyah 23 Mei 1998 20 Oktober 1999 Nonpartai
36 Menteri Negara Pemuda dan Olah Raga   Agung Laksono[3] 23 Mei 1998 27 September 1999 Golkar
  Juwono Soedarsono
(Pelaksana Tugas)
1 Oktober 1999 20 Oktober 1999 Nonpartai

Pejabat setingkat menteriSunting

Berikut adalah pejabat setingkat menteri pada Kabinet Reformasi Pembangunan:

No. Jabatan Foto Pejabat Mulai menjabat Selesai menjabat
1 Jaksa Agung   Soedjono C. Atmonegoro[5] 20 Maret 1998 15 Juni 1998
  Andi Ghalib 17 Juni 1998 14 Juni 1999
  Ismudjoko
(Pelaksana Tugas)[6]
14 Juni 1999 20 Oktober 1999

GaleriSunting

Catatan kaki dan referensiSunting

  1. ^ Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 122/M Tahun 1998[pranala nonaktif permanen]
  2. ^ "Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 122/ Tahun 1998". Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 22 Mei 1998. Diakses tanggal 7 September 2022. 
  3. ^ a b c d e f g h "Tujuh Menteri Mengundurkan Diri Sehubungan Dengan Pelantikannya Menjadi Anggota MPR", The Jakarta Post, 28 September 1999
  4. ^ a b Mengundurkan diri untuk mengikuti kampanye Pemilu 1999
  5. ^ Soedjono C. Atmonegoro diberhentikan dari jabatannya.
  6. ^ Ismudjoko diangkat Presiden Habibie sebagai Jaksa Agung Ad Interim, diakses 3 Desember 2020.

Lihat pulaSunting

 
Kabinet Pemerintahan Indonesia
Didahului oleh:
Kabinet Pembangunan VII
Kabinet Reformasi Pembangunan
1998–1999
Diteruskan oleh:
Kabinet Persatuan Nasional