Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D. (lahir 2 Desember 1964) Saat ini menjabat sebagai Anggota Komisi Yudisial RI / Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Layanan Informasi (Paruh I Periode Januari 2021-Juni 2023). Pernah menjabat sebagai Ketua Ombudsman Republik Indonesia sejak tahun 2016 hingga 2021 menggantikan Danang Girindrawardana. Amzulian Rifai menamatkan Pendidikan S1 Hukum di Universitas Sriwijaya pada Tahun 1988 dan melanjutkan Magister Hukum di Melbourne University pada tahun 1995 dan meraih gelar Ph.D di Monash University, Australia pada tahun 2002. Pada tahun 2005 meraih gelar Profesor Hukum Tata Negara dari Universitas Sriwijaya. Sebelum menjabat Ketua Ombudsman Republik Indonesia periode 2016-2021, Amzulian Rifai pernah menjadi Ketua Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Unsri (2007-2011), Sekretaris Senat Unsri (2007-2011), Ketua Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Unsri S2 dan S3 (2008-2011) dan terakhir menjabat Dekan Fakultas Hukum Unsri (2009-2013 dan 2013-2017). Hingga saat ini Amzulian sering menulis dan aktif mengirimkan tulisannya ke beberapa media massa untuk di publikasikan.[1]

Amzulian Rifai
Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia ke-7
Mulai menjabat
Juli 2023
PresidenJoko Widodo
Sebelum
Pengganti
Petahana
Sebelum
Informasi pribadi
Lahir2 Desember 1964 (umur 59)
Musi Rawas, Sumatera Selatan, Indonesia
Suami/istriIr. Elmawaty
Alma mater
PekerjaanDosen, ahli hukum
Sunting kotak info
Sunting kotak info • L • B
Bantuan penggunaan templat ini

Keluarga sunting

Amzulian Rifai menikah dengan Ir. Elmawaty binti H. Sofyan Saleh lulusan Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya pada tahun 1992 dan dikarunia empat orang anak.

Pendidikan sunting

Riwayat Pekerjaan sunting

  • Peneliti pada Pusat Penelitian Kependudukan Unsri (1987-1990)
  • Liasion Officer Pelatihan Hukum Bisnis Bagi Para Jaksa Indonesia, Melbourne University, Australia (1994)
  • Ketua Kelompok Kajian Hukum Australia, Fakultas Hukum Unsri (1995)
  • Translator Pelatihan Hakum Indonesia, Proyek Federal Court of Australia (2001)
  • Liasion Officer Pelatihan Hukum Bisnis, Proyek Bappenas, Monash University, Australia (2002)
  • Staf Kehormatan/Peneliti, Monash University, Australia (2002)
  • Ketua Pusat Kajian HAM dan Terorisme, Fakultas Hukum Unsri (2002)
  • Koordinator Proyek TPSDP, Fakultas Hukum Unsri (2003)
  • Anggota Senat Universitas Sriwijaya (2003)
  • Ketua Unit Penelitian, Fakultas Hukum Unsri (2003-2005)
  • Anggota Senat Fakultas, Fakultas Hukum Unsri (2003)
  • Sekretaris Bagian Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Unsri (2003-2005)
  • Ketua Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Unsri, Universitas Sriwijaya (2003-2007)
  • Visiting Scolar, Ohio University, USA (2006)
  • Staff Ahli Komisi Yudisial untuk Proyek Penelitian Putusan Hakim kerjasama KY dengan Norwegian Centre for Human Rights (NCHR) (2007)
  • Ketua Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Unsri, Universitas Sriwijaya (2007-2011)
  • Sekretaris Senat Universitas Sriwijaya (2007-2011)
  • Ketua Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Unsri (S2) dan (S3), Universitas Sriwijaya (2008-2011)
  • Konsultan Hukum PT Semen Baturaja (2008-sekarang)
  • Staf Khusus Bupati Musirawas (2005-2010)
  • Staf Ahli DPRD Kabupaten Musi Rawas (2006-2009)
  • Dekan Fakultas Hukum Unsri (Periode ke-1: 2009-2013 dan Periode ke-2: 2013-2016)[2]
  • Ketua Ombudsman Republik Indonesia (2016-2021)

Penghargaan yang Pernah Diraih sunting

  • Siswa Berprestasi, SMP Xaverius Lubuk Linggau (1980)
  • Siswa Berprestasi, SMA Negeri Lubuk Linggau (1984)
  • Mahasiswa Teladan, Fakultas Hukum Unsri (1988)
  • Dosen Teladan, Fakultas Hukum Unsri (1993)
  • Publication Award, Monash University, Australia (2000)
  • Karya Tulis Terbaik, Kapolda Sumatera Selatan (2004)
  • Dosen Berprestasi, Universitas Sriwijaya (2004)
  • Profesor Hukum Tata Negara, Universitas Sriwijaya (2005)
  • Bintang Jasa Utama (2020)[3]

Artikel dalam Journal Internastional/Buku/Nasional Terakreditasi/Lokal sunting

  • Faktor unable atau unwilling Dalam Mahkamah Pidana Internasional (Jurnal Hukum Amanna Gappa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Vol 15 Nomor 3, September 2007. ISSN:0853-1609. Akreditasi B No.108/DIKTI/Kep/2007).
  • Permasalahan Hukum di Indonesia (Mimbar Hukum No.61 Tahun XIV 2003 Mei-Juni. Akreditasi Keputusan Dirjen Dikti Depdikbud Nomor 53/DIKTI/Kep/1999 tanggal 11 Mei 1999).
  • Lemahnya Hukum, Lemahnya Daya Saing (Mimbar Hukum No.64 Tahun XV 2004 Mei-Juni. Akreditasi Keputusan Dirjen Dikti Depdikbud Nomor 53/DIKTI/Kep/1999 tanggal 11 Mei 1999).
  • Praktik Politik Uang Dalam Pemilihan Umum di Sumatera Selatan (Jurnal Hukum Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Sriwijaya. Volume II Nomor 2/Juni 2004).
  • Implikasi Kebijakan Pemberantasan Terorisme Terhadap Upaya Penegakan HAM (KANUN. Jurnal Ilmu Hukum No.37 Tahun XIII Desember 2003. Akreditasi No.22/Dikti/Kep/2012).
  • Antisipasi Polri Terhadap Perkembangan Aktivitas Terorisme (Simbur Cahaya Majalah Ilmiah No.22/VIII/2003).
  • "Regional Autonomy: The Implications for the Legal System" in Minako Sakai Beyond Jakarta. Regional Autonomy and local Society in Indonesia" (Beyond Jakarta. Regional Autonomy and Local Societies in Indonesia. Crawford House Publhishing, Adelaide, 2002).
  • "Local Issues involved in Land Disputes in Relation to Oil Palm Plantation Activities: The Case of South Sumatra" (Malaysian Journal of Law and Society, University Kebangsaan Malaysia, Faculty of Law Volume 6, 2002).
  • The Rule of Law and Land Disputes in Indonesia (p. 105-123) (Malaysian Journal of Law and Society, University Kebangsaan Malaysia, Faculty of Law Volume 8, 2004).
  • Mengawal Revisi Undang-Undang Komisi Yudisial (Buletin Komisi Yudisial. Vol III No.2-Oktober 2008, halaman 17-20).

Referensi sunting

  1. ^ "ombudsman.go.id: 9 Anggota Ombdusman Republik Indonesia Periode 2016 - 2021". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2016-04-23. Diakses tanggal 2016-04-14. 
  2. ^ "Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya www.fh.unsri.ac.id: Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2014-06-15. Diakses tanggal 2014-06-10. 
  3. ^ "Presiden Jokowi Anugerahkan Tanda Jasa dan Kehormatan bagi 53 Tokoh". Presiden RI. 2020-08-13. Diakses tanggal 2021-11-29.