Wikipedia

Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (disingkat Komisi DPR RI) adalah alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang bersifat tetap. Jumlah Komisi DPR RI ditetapkan oleh DPR pada permulaan masa keanggotaan DPR dan permulaan tahun sidang. Jumlah anggota komisi ditetapkan dalam rapat paripurna menurut perimbangan dan pemerataan jumlah anggota tiap-tiap fraksi pada permulaan masa keanggotaan DPR, permulaan tahun sidang, dan pada setiap masa sidang.[1]

TugasSunting

Tugas komisi dalam pembentukan undang-undang adalah mengadakan persiapan, penyusunan, pembahasan, dan penyempurnaan rancangan undang-undang.[1]

Tugas Komisi di bidang anggaran antara lain:

  • mengadakan pembicaraan pendahuluan mengenai penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya bersama-sama dengan Pemerintah;
  • mengadakan pembahasan dan mengajukan usul penyempurnaan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya bersama-sama dengan Pemerintah;
  • membahas dan menetapkan alokasi anggaran untuk fungsi, dan program kementerian/lembaga yang menjadi mitra kerja komisi;
  • mengadakan pembahasan laporan keuangan negara dan pelaksanaan APBN termasuk hasil pemeriksaan BPK yang berkaitan dengan ruang lingkup tugasnya;
  • menyampaikan hasil pembicaraan pendahuluan dan hasil pembahasan kepada Badan Anggaran untuk sinkronisasi;
  • membahas dan menetapkan alokasi anggaran untuk fungsi, dan program, kementerian/lembaga yang menjadi mitra kerja komisi berdasarkan hasil sinkronisasi alokasi anggaran kementerian/lembaga oleh Badan Anggaran;
  • menyerahkan kembali kepada Badan Anggaran hasil pembahasan komisi untuk bahan akhir penetapan APBN; dan
  • membahas dan menetapkan alokasi anggaran per program yang bersifat tahunan dan tahun jamak yang menjadi mitra komisi bersangkutan.[1]

Tugas komisi di bidang pengawasan antara lain:

  • melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, termasuk APBN, serta peraturan pelaksanaannya yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya;
  • membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK yang berkaitan dengan ruang lingkup tugasnya;
  • memberikan masukan kepada BPK dalam hal rencana kerja pemeriksaan tahunan, hambatan pemeriksaan, serta penyajian dan kualitas laporan berkaitan dengan ruang lingkup tugasnya;
  • melakukan pengawasan terhadap kebijakan Pemerintah; dan
  • membahas dan menindaklanjuti usulan DPD.[1]

Komisi dalam melaksanakan, dapat mengadakan:

  1. rapat kerja dengan Pemerintah yang diwakili oleh menteri/pimpinan lembaga;
  2. konsultasi dengan DPD;
  3. rapat dengar pendapat dengan pejabat Pemerintah yang mewakili instansinya;
  4. rapat dengar pendapat umum, baik atas permintaan komisi maupun atas permintaan pihak lain;
  5. rapat kerja dengan menteri atau rapat dengar pendapat dengan pejabat Pemerintah yang mewakili instansinya yang tidak termasuk dalam ruang lingkup tugasnya apabila diperlukan; dan/atau
  6. kunjungan kerja.

Komisi menentukan tindak lanjut hasil pelaksanaan tugas komisi. Keputusan dan/atau kesimpulan hasil rapat kerja komisi atau rapat kerja gabungan komisi bersifat mengikat antara DPR dan Pemerintah. Komisi membuat laporan kinerja pada akhir masa keanggotaan DPR, baik yang sudah maupun yang belum terselesaikan untuk dapat digunakan sebagai bahan oleh komisi pada masa keanggotaan berikutnya. Komisi menyusun rancangan anggaran untuk pelaksanaan tugasnya sesuai dengan kebutuhan yang selanjutnya disampaikan kepada Badan Urusan Rumah Tangga.

Komisi adalah unit kerja utama di dalam DPR. Hampir seluruh aktivitas yang berkaitan dengan fungsi-fungsi DPR, substansinya dikerjakan di dalam komisi. Setiap anggota DPR (kecuali pimpinan) harus menjadi anggota salah satu komisi. Pada umumnya, pengisian keanggotan komisi terkait erat dengan latar belakang keilmuan atau penguasaan anggota terhadap masalah dan substansi pokok yang digeluti oleh komisi.

Daftar KomisiSunting

Pada periode 2014–2019, DPR mempunyai 11 komisi dengan ruang lingkup tugas dan mitra kerja masing-masing sebagai berikut:[2]

Komisi ISunting

Artikel utama: Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Komisi I DPR RI mempunyai ruang lingkup tugas di bidang:

  1. Pertahanan
  2. Luar Negeri
  3. Komunikasi dan Informatika
  4. Intelijen[2]

Berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 3/DPR RI/IV/2014-2015 Tentang Penetapan Kembali Mitra Kerja Komisi-Komisi DPR RI Masa Keanggotaan Tahun 2014-2019, tanggal 23 Juni 2015. Selanjutnya Rapat Paripurna DPR RI pada tanggal 24 November 2015 menetapkan Badan Keamanan Laut (Bakamla) menjadi Mitra Kerja Kerja Komisi I DPR RI. Pada 17 Oktober 2017, Rapat Paripurna DPR RI juga menetapkan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) menjadi Mitra Kerja Komisi I DPR RI. BSSN merupakan transformasi dari Lemsaneg (Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 133 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2017 tentang Badan Siber dan Sandi Negara), sehingga dengan adanya BSSN kelembagaan Lemsaneg dapat dinyatakan sudah tidak ada lagi dan Pasangan Kerja Komisi I DPR RI menjadi sebagai berikut:

  1. Kementerian Pertahanan (Kemenhan).
  2. Kementerian Luar Negeri (Kemenlu).
  3. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo).
  4. Panglima TNI/Mabes TNI AD, AL dan AU.
  5. Badan Intelijen Negara (BIN)
  6. Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg)
  7. Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas)
  8. Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas)
  9. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI)
  10. Komisi Informasi Pusat (KI Pusat)
  11. Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (LPP TVRI)
  12. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI)
  13. Dewan Pers
  14. Perum LKBN Antara
  15. Lembaga Sensor Film (LSF)
  16. Badan Keamanan Laut (Bakamla).[2]

Komisi IISunting

Artikel utama: Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Komisi II DPR RI mempunyai ruang lingkup tugas di bidang:

  1. Dalam Negeri
  2. Sekretariat Negara
  3. Pemilu

Berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 3/DPR RI/IV/2014-2015 Tentang Penetapan Kembali Mitra Kerja Komisi-Komisi DPR RI Masa Keanggotaan Tahun 2014-2019, tanggal 23 Juni 2015, Pasangan Kerja Komisi II DPR RI adalah sebagai berikut:

  1. Kementerian Dalam Negeri
  2. Kementerian Sekretariat Negara
  3. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional
  4. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
  5. Sekretaris Kabinet
  6. Ombudsman Republik Indonesia
  7. Komisi Pemilihan Umum (KPU)
  8. Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU)
  9. Badan Kepegawaian Negara (BKN)
  10. Lembaga Administrasi Negara (LAN)
  11. Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI)
  12. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Bidang Desa)
  13. Lembaga Staf Kepresidenan

Komisi IIISunting

Artikel utama: Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Komisi III DPR RI mempunyai ruang lingkup tugas di bidang:

  1. Hukum
  2. HAM
  3. Keamanan

Berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 3/DPR RI/IV/2014-2015 Tentang Penetapan Kembali Mitra Kerja Komisi-Komisi DPR RI Masa Keanggotaan Tahun 2014-2019, tanggal 23 Juni 2015, Pasangan Kerja Komisi III DPR RI adalah sebagai berikut:

  1. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
  2. Kejaksaan Agung
  3. Kepolisian Negara Republik Indonesia
  4. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
  5. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM)
  6. Komisi Hukum Nasional
  7. Sekjen Mahkamah Agung
  8. Sekjen Mahkamah Konstitusi
  9. Sekjen Komisi Yudisial
  10. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)
  11. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)
  12. Badan Narkotika Nasional (BNN)
  13. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)
  14. Sekjen MPR
  15. Sekjen DPD

Komisi IVSunting

Artikel utama: Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Komisi IV DPR RI mempunyai ruang lingkup tugas di bidang:

Berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 3/DPR RI/IV/2014-2015 Tentang Penetapan Kembali Mitra Kerja Komisi-Komisi DPR RI Masa Keanggotaan Tahun 2014-2019, tanggal 23 Juni 2015, Pasangan Kerja Komisi IV DPR RI adalah sebagai berikut:

Komisi VSunting

Artikel utama: Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Komisi V DPR RI mempunyai ruang lingkup tugas di bidang:

  1. Infrastruktur
  2. Perhubungan

Berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 3/DPR RI/IV/2014-2015 Tentang Penetapan Kembali Mitra Kerja Komisi-Komisi DPR RI Masa Keanggotaan Tahun 2014-2019, tanggal 23 Juni 2015, Pasangan Kerja Komisi V DPR RI adalah sebagai berikut:

  1. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
  2. Kementerian Perhubungan
  3. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG)
  4. Badan Pencarian dan Pertolongan Nasional
  5. Badan Penanggulangan Lumpur Sidoardjo (BPLS)
  6. Badan Pengembangan Wilayah Surabaya- Madura (BPWS)
  7. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Bidang Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi)

Komisi VISunting

Artikel utama: Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Komisi VI DPR RI mempunyai ruang lingkup tugas di bidang:

  1. Industri
  2. Investasi
  3. Persaingan Usaha

Berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 3/DPR RI/IV/2014-2015 Tentang Penetapan Kembali Mitra Kerja Komisi-Komisi DPR RI Masa Keanggotaan Tahun 2014-2019, tanggal 23 Juni 2015, Pasangan Kerja Komisi VI DPR RI adalah sebagai berikut:

  1. Kementerian Perindustrian
  2. Kementerian Perdagangan
  3. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
  4. Kementerian BUMN dan Seluruh BUMN
  5. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
  6. Badan Standardisasi Nasional (BSN)
  7. Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN)
  8. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)
  9. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam)
  10. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPK Sabang)
  11. Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin)

Komisi VIISunting

Artikel utama: Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Komisi VII DPR RI mempunyai ruang lingkup tugas di bidang:

  1. Energi
  2. Riset dan Teknologi
  3. Lingkungan Hidup

Berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 3/DPR RI/IV/2014-2015 Tentang Penetapan Kembali Mitra Kerja Komisi-Komisi DPR RI Masa Keanggotaan Tahun 2014-2019, tanggal 23 Juni 2015, Pasangan Kerja Komisi VII DPR RI adalah sebagai berikut:

  1. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
  2. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT)
  3. Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN)
  4. Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETAN)
  5. Badan Informasi Geospasial
  6. Badan Pengatur Kegiatan Hilir Migas (BPH Migas)
  7. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas)
  8. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN)
  9. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)
  10. Lembaga Eikjman
  11. Dewan Riset Nasional
  12. Dewan Energi Nasional (DEN)
  13. Pusat Peragaan IPTEK
  14. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Bidang Lingkungan Hidup)
  15. Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Bidang Riset Teknologi)

Komisi VIIISunting

Artikel utama: Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Komisi VIII DPR RI mempunyai ruang lingkup tugas di bidang:

  1. Agama
  2. Sosial

Berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 3/DPR RI/IV/2014-2015 Tentang Penetapan Kembali Mitra Kerja Komisi-Komisi DPR RI Masa Keanggotaan Tahun 2014-2019, tanggal 23 Juni 2015, Pasangan Kerja Komisi VIII DPR RI adalah sebagai berikut:

  1. Kementerian Agama
  2. Kementerian Sosial
  3. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
  4. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)
  5. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)
  6. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)
  7. Badan Wakaf Indonesia (BWI)

Komisi IXSunting

Artikel utama: Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Komisi IX DPR RI mempunyai ruang lingkup tugas di bidang:

  1. Kesehatan
  2. Ketenagakerjaan

Berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 3/DPR RI/IV/2014-2015 Tentang Penetapan Kembali Mitra Kerja Komisi-Komisi DPR RI Masa Keanggotaan Tahun 2014-2019, tanggal 23 Juni 2015, Pasangan Kerja Komisi IX DPR RI adalah sebagai berikut:

  1. Kementerian Kesehatan
  2. Kementerian Ketenagakerjaan
  3. Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional
  4. Badan Pengawas Obat dan Makanan
  5. Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI)
  6. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Bidang Kesehatan
  7. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Bidang Ketenagakerjaan

Komisi XSunting

Artikel utama: Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Komisi X DPR RI mempunyai ruang lingkup tugas di bidang:

  1. Pendidikan
  2. Olahraga
  3. Sejarah

Berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 3/DPR RI/IV/2014-2015 Tentang Penetapan Kembali Mitra Kerja Komisi-Komisi DPR RI Masa Keanggotaan Tahun 2014-2019, tanggal 23 Juni 2015, Pasangan Kerja Komisi X DPR RI adalah sebagai berikut:

  1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
  2. Kementerian Pariwisata
  3. Kementerian Pemuda dan Olahraga
  4. Perpustakaan Nasional
  5. Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Bidang Pendidikan Tinggi)
  6. Badan Ekonomi Kreatif

Komisi XISunting

Artikel utama: Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Komisi XI DPR RI mempunyai ruang lingkup tugas di bidang:

  1. Keuangan
  2. Perbankan

Berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 3/DPR RI/IV/2014-2015 Tentang Penetapan Kembali Mitra Kerja Komisi-Komisi DPR RI Masa Keanggotaan Tahun 2014-2019, tanggal 23 Juni 2015, Pasangan Kerja Komisi XI DPR RI adalah sebagai berikut:

  1. Kementerian Keuangan
  2. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) / BAPPENAS
  3. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
  4. Badan Pusat Statistik (BPS)
  5. Setjen BPK
  6. Bank Indonesia
  7. Perbankan
  8. Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)
  9. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI)
  10. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP)
  11. Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)
  12. Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

ReferensiSunting

  1. ^ a b c d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
  2. ^ a b c dpr.go.id: Tentang Komisi I

Pranala luarSunting

   Artikel bertopik politik ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya.
Diperoleh dari "https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Komisi_Dewan_Perwakilan_Rakyat_Republik_Indonesia&oldid=16781342"