Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (disingkat Komisi DPR RI) adalah alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang bersifat tetap. Jumlah Komisi DPR RI ditetapkan oleh DPR pada permulaan masa keanggotaan DPR dan permulaan tahun sidang. Jumlah anggota komisi ditetapkan dalam rapat paripurna menurut perimbangan dan pemerataan jumlah anggota tiap-tiap fraksi pada permulaan masa keanggotaan DPR, permulaan tahun sidang, dan pada setiap masa sidang.[1]
TugasSunting
Tugas komisi dalam pembentukan undang-undang adalah mengadakan persiapan, penyusunan, pembahasan, dan penyempurnaan rancangan undang-undang.[1]
Tugas Komisi di bidang anggaran antara lain:
- mengadakan pembicaraan pendahuluan mengenai penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya bersama-sama dengan Pemerintah;
- mengadakan pembahasan dan mengajukan usul penyempurnaan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya bersama-sama dengan Pemerintah;
- membahas dan menetapkan alokasi anggaran untuk fungsi, dan program kementerian/lembaga yang menjadi mitra kerja komisi;
- mengadakan pembahasan laporan keuangan negara dan pelaksanaan APBN termasuk hasil pemeriksaan BPK yang berkaitan dengan ruang lingkup tugasnya;
- menyampaikan hasil pembicaraan pendahuluan dan hasil pembahasan kepada Badan Anggaran untuk sinkronisasi;
- membahas dan menetapkan alokasi anggaran untuk fungsi, dan program, kementerian/lembaga yang menjadi mitra kerja komisi berdasarkan hasil sinkronisasi alokasi anggaran kementerian/lembaga oleh Badan Anggaran;
- menyerahkan kembali kepada Badan Anggaran hasil pembahasan komisi untuk bahan akhir penetapan APBN; dan
- membahas dan menetapkan alokasi anggaran per program yang bersifat tahunan dan tahun jamak yang menjadi mitra komisi bersangkutan.[1]
Tugas komisi di bidang pengawasan antara lain:
- melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, termasuk APBN, serta peraturan pelaksanaannya yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya;
- membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK yang berkaitan dengan ruang lingkup tugasnya;
- memberikan masukan kepada BPK dalam hal rencana kerja pemeriksaan tahunan, hambatan pemeriksaan, serta penyajian dan kualitas laporan berkaitan dengan ruang lingkup tugasnya;
- melakukan pengawasan terhadap kebijakan Pemerintah; dan
- membahas dan menindaklanjuti usulan DPD.[1]
Komisi dalam melaksanakan, dapat mengadakan:
- rapat kerja dengan Pemerintah yang diwakili oleh menteri/pimpinan lembaga;
- konsultasi dengan DPD;
- rapat dengar pendapat dengan pejabat Pemerintah yang mewakili instansinya;
- rapat dengar pendapat umum, baik atas permintaan komisi maupun atas permintaan pihak lain;
- rapat kerja dengan menteri atau rapat dengar pendapat dengan pejabat Pemerintah yang mewakili instansinya yang tidak termasuk dalam ruang lingkup tugasnya apabila diperlukan; dan/atau
- kunjungan kerja.
Komisi menentukan tindak lanjut hasil pelaksanaan tugas komisi. Keputusan dan/atau kesimpulan hasil rapat kerja komisi atau rapat kerja gabungan komisi bersifat mengikat antara DPR dan Pemerintah. Komisi membuat laporan kinerja pada akhir masa keanggotaan DPR, baik yang sudah maupun yang belum terselesaikan untuk dapat digunakan sebagai bahan oleh komisi pada masa keanggotaan berikutnya. Komisi menyusun rancangan anggaran untuk pelaksanaan tugasnya sesuai dengan kebutuhan yang selanjutnya disampaikan kepada Badan Urusan Rumah Tangga.
Komisi adalah unit kerja utama di dalam DPR. Hampir seluruh aktivitas yang berkaitan dengan fungsi-fungsi DPR, substansinya dikerjakan di dalam komisi. Setiap anggota DPR (kecuali pimpinan) harus menjadi anggota salah satu komisi. Pada umumnya, pengisian keanggotan komisi terkait erat dengan latar belakang keilmuan atau penguasaan anggota terhadap masalah dan substansi pokok yang digeluti oleh komisi.
Daftar KomisiSunting
Pada periode 2014–2019, DPR mempunyai 11 komisi dengan ruang lingkup tugas dan mitra kerja masing-masing sebagai berikut:[2]
Komisi ISunting
Komisi I DPR RI mempunyai ruang lingkup tugas di bidang:
Berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 3/DPR RI/IV/2014-2015 Tentang Penetapan Kembali Mitra Kerja Komisi-Komisi DPR RI Masa Keanggotaan Tahun 2014-2019, tanggal 23 Juni 2015. Selanjutnya Rapat Paripurna DPR RI pada tanggal 24 November 2015 menetapkan Badan Keamanan Laut (Bakamla) menjadi Mitra Kerja Kerja Komisi I DPR RI. Pada 17 Oktober 2017, Rapat Paripurna DPR RI juga menetapkan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) menjadi Mitra Kerja Komisi I DPR RI. BSSN merupakan transformasi dari Lemsaneg (Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 133 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2017 tentang Badan Siber dan Sandi Negara), sehingga dengan adanya BSSN kelembagaan Lemsaneg dapat dinyatakan sudah tidak ada lagi dan Pasangan Kerja Komisi I DPR RI menjadi sebagai berikut:
- Kementerian Pertahanan (Kemenhan).
- Kementerian Luar Negeri (Kemenlu).
- Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo).
- Panglima TNI/Mabes TNI AD, AL dan AU.
- Badan Intelijen Negara (BIN)
- Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg)
- Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas)
- Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas)
- Komisi Penyiaran Indonesia (KPI)
- Komisi Informasi Pusat (KI Pusat)
- Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (LPP TVRI)
- Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI)
- Dewan Pers
- Perum LKBN Antara
- Lembaga Sensor Film (LSF)
- Badan Keamanan Laut (Bakamla).[2]
Komisi IISunting
Komisi II DPR RI mempunyai ruang lingkup tugas di bidang:
- Dalam Negeri
- Sekretariat Negara
- Pemilu
Berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 3/DPR RI/IV/2014-2015 Tentang Penetapan Kembali Mitra Kerja Komisi-Komisi DPR RI Masa Keanggotaan Tahun 2014-2019, tanggal 23 Juni 2015, Pasangan Kerja Komisi II DPR RI adalah sebagai berikut:
- Kementerian Dalam Negeri
- Kementerian Sekretariat Negara
- Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional
- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
- Sekretaris Kabinet
- Ombudsman Republik Indonesia
- Komisi Pemilihan Umum (KPU)
- Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU)
- Badan Kepegawaian Negara (BKN)
- Lembaga Administrasi Negara (LAN)
- Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI)
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Bidang Desa)
- Lembaga Staf Kepresidenan
Komisi IIISunting
Komisi III DPR RI mempunyai ruang lingkup tugas di bidang:
Berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 3/DPR RI/IV/2014-2015 Tentang Penetapan Kembali Mitra Kerja Komisi-Komisi DPR RI Masa Keanggotaan Tahun 2014-2019, tanggal 23 Juni 2015, Pasangan Kerja Komisi III DPR RI adalah sebagai berikut:
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
- Kejaksaan Agung
- Kepolisian Republik Indonesia
- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM)
- Sekjen Mahkamah Agung
- Sekjen Mahkamah Konstitusi
- Sekjen Komisi Yudisial
- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)
- Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)
- Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)
- Sekjen MPR
- Sekjen DPD
Komisi IVSunting
Komisi IV DPR RI mempunyai ruang lingkup tugas di bidang:
Berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 3/DPR RI/IV/2014-2015 Tentang Penetapan Kembali Mitra Kerja Komisi-Komisi DPR RI Masa Keanggotaan Tahun 2014-2019, tanggal 23 Juni 2015, Pasangan Kerja Komisi IV DPR RI adalah sebagai berikut:
- Kementerian Pertanian
- Kementerian Kelautan dan Perikanan
- Badan Urusan Logistik
- Dewan Maritim Nasional
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Bidang Kehutanan)
Komisi VSunting
Komisi V DPR RI mempunyai ruang lingkup tugas di bidang:
Berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 3/DPR RI/IV/2014-2015 Tentang Penetapan Kembali Mitra Kerja Komisi-Komisi DPR RI Masa Keanggotaan Tahun 2014-2019, tanggal 23 Juni 2015, Pasangan Kerja Komisi V DPR RI adalah sebagai berikut:
- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
- Kementerian Perhubungan
- Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG)
- Badan Pencarian dan Pertolongan Nasional
- Badan Penanggulangan Lumpur Sidoardjo (BPLS)
- Badan Pengembangan Wilayah Surabaya- Madura (BPWS)
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Bidang Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi)
Komisi VISunting
Komisi VI DPR RI mempunyai ruang lingkup tugas di bidang:
Berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 3/DPR RI/IV/2014-2015 Tentang Penetapan Kembali Mitra Kerja Komisi-Komisi DPR RI Masa Keanggotaan Tahun 2014-2019, tanggal 23 Juni 2015, Pasangan Kerja Komisi VI DPR RI adalah sebagai berikut:
- Kementerian Perindustrian
- Kementerian Perdagangan
- Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
- Kementerian BUMN
- Kementerian Investasi
- Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
- Badan Standardisasi Nasional (BSN)
- Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN)
- Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)
- Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam)
- Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPK Sabang)
- Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin)
Komisi VIISunting
Komisi VII DPR RI mempunyai ruang lingkup tugas di bidang:
Berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 3/DPR RI/IV/2014-2015 Tentang Penetapan Kembali Mitra Kerja Komisi-Komisi DPR RI Masa Keanggotaan Tahun 2014-2019, tanggal 23 Juni 2015, Pasangan Kerja Komisi VII DPR RI adalah sebagai berikut:
- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
- Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT)
- Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN)
- Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN)
- Badan Informasi Geospasial
- Badan Pengatur Kegiatan Hilir Migas (BPH Migas)
- Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas)
- Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN)
- Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)
- Lembaga Eikjman
- Dewan Riset Nasional
- Dewan Energi Nasional (DEN)
- Pusat Peragaan IPTEK
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Bidang Lingkungan Hidup)
- Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Bidang Riset Teknologi)
Komisi VIIISunting
Komisi VIII DPR RI mempunyai ruang lingkup tugas di bidang:
Berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 3/DPR RI/IV/2014-2015 Tentang Penetapan Kembali Mitra Kerja Komisi-Komisi DPR RI Masa Keanggotaan Tahun 2014-2019, tanggal 23 Juni 2015, Pasangan Kerja Komisi VIII DPR RI adalah sebagai berikut:
- Kementerian Agama
- Kementerian Sosial
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)
- Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)
- Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)
- Badan Wakaf Indonesia (BWI)
Komisi IXSunting
Komisi IX DPR RI mempunyai ruang lingkup tugas di bidang:
Berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 3/DPR RI/IV/2014-2015 Tentang Penetapan Kembali Mitra Kerja Komisi-Komisi DPR RI Masa Keanggotaan Tahun 2014-2019, tanggal 23 Juni 2015, Pasangan Kerja Komisi IX DPR RI adalah sebagai berikut:
- Kementerian Kesehatan
- Kementerian Ketenagakerjaan
- Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional
- Badan Pengawas Obat dan Makanan
- Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI)
- Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Bidang Kesehatan
- Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Bidang Ketenagakerjaan
Komisi XSunting
Komisi X DPR RI mempunyai ruang lingkup tugas di bidang:
Berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 3/DPR RI/IV/2014-2015 Tentang Penetapan Kembali Mitra Kerja Komisi-Komisi DPR RI Masa Keanggotaan Tahun 2014-2019, tanggal 23 Juni 2015, Pasangan Kerja Komisi X DPR RI adalah sebagai berikut:
Daftar Ketua dan Wakil Ketua Periode 2019-2024Sunting
Nama | Status | Fraksi |
---|---|---|
Puan Maharani | Ketua | PDIP |
Agustina Wilujeng Pramestuti | Wakil Ketua | PDIP |
Hetifah Sjaifudian | Wakil Ketua | Golkar |
Dede Yusuf Macan Effendi | Wakil Ketua | Demokrat |
Abdul Fikri Faqih | Wakil Ketua | PKS |
Daftar AnggotaSunting
Periode 2014-2019[3]Sunting
NA | Nama | Status | Fraksi | Dapil | Keterangan |
---|---|---|---|---|---|
424 | Dr. Ir. DJOKO UDJIANTO, MM | Ketua | Partai Demokrat | JAWA TENGAH III | |
308 | Dr. Ir. HETIFAH SJAIFUDIAN, M.P.P. | Wakil Ketua | Partai Golongan Karya | KALIMANTAN TIMUR | |
334 | Ir. H. A. R. SUTAN ADIL HENDRA, MM | Wakil Ketua | Partai Gerakan Indonesia Raya | JAMBI | |
112 | DR. H. ABDUL FIKRI FAQIH, M.M. | Wakil Ketua | Partai Keadilan Sejahtera | JAWA TENGAH IX | |
467 | Hj. DEWI CORYATI, M.Si. | Anggota | Partai Amanat Nasional | BENGKULU | |
503 | AMRAN, S.E. | Anggota | Partai Amanat Nasional | SULAWESI SELATAN III | |
47 | H. DEDI WAHIDI, S.Pd. | Anggota | Partai Kebangkitan Bangsa | JAWA BARAT VIII | |
253 | Dra. POPONG OTJE DJUNDJUNAN | Anggota | Partai Golongan Karya | JAWA BARAT I | |
268 | FERDIANSYAH, S.E., M.M. | Anggota | Partai Golongan Karya | JAWA BARAT XI | |
348 | Ir. NUROJI | Anggota | Partai Gerakan Indonesia Raya | JAWA BARAT VI | |
353 | JAMAL MIRDAD | Anggota | Partai Gerakan Indonesia Raya | JAWA TENGAH I | |
516 | DR. RENI MARLINAWATI | Anggota | Partai Persatuan Pembangunan | JAWA BARAT IV | |
178 | NUSYIRWAN SOEJONO, ST | Anggota | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | JAWA TENGAH VI | |
188 | M. GURUH IRIANTO SUKARNO PUTRA | Anggota | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | JAWA TIMUR I | |
219 | ASDI NARANG, SH,M.COMM.LAW | Anggota | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | KALIMANTAN TENGAH | |
425 | RINTO SUBEKTI,SE,MM | Anggota | Partai Demokrat | JAWA TENGAH IV | |
434 | EDHIE BASKORO YUDHOYONO, B.Com, M.SC | Anggota | Partai Demokrat | JAWA TIMUR VII | |
445 | ANITA JACOBA GAH,SE | Anggota | Partai Demokrat | NUSA TENGGARA TIMUR II | |
98 | Hj. LEDIA HANIFA AMALIAH, S.Si., M.PSi.T. | Anggota | Partai Keadilan Sejahtera | JAWA BARAT I | |
106 | NURHASAN ZAIDI, S.Sos.I | Anggota | Partai Keadilan Sejahtera | JAWA BARAT IX | |
107 | Dr. K.H. SURAHMAN HIDAYAT, M.A. | Anggota | Partai Keadilan Sejahtera | JAWA BARAT X | |
91 | H. MUSTAFA KAMAL, S.S. | Anggota | Partai Keadilan Sejahtera | SUMATERA SELATAN I | |
78 | A. HELMY FAISHAL ZAINI | Anggota | Partai Kebangkitan Bangsa | NUSA TENGGARA BARAT | |
270 | Drs. A. H. MUJIB ROHMAT | Anggota | Partai Golongan Karya | JAWA TENGAH I | |
506 | Drs. H. ANWAR IDRIS | Anggota | Partai Persatuan Pembangunan | ACEH II | |
126 | dr. SOFYAN TAN | Anggota | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | SUMATERA UTARA I | |
336 | Ir. SRI MELIYANA | Anggota | Partai Gerakan Indonesia Raya | SUMATERA SELATAN II | |
339 | Ir. DWITA RIA GUNADI | Anggota | Partai Gerakan Indonesia Raya | LAMPUNG II | |
144 | Dra. SB. WIRYANTI SUKAMDANI | Anggota | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | DKI JAKARTA I | |
478 | YAYUK BASUKI | Anggota | Partai Amanat Nasional | JAWA TENGAH I | |
479 | Hj. LAILA ISTIANA DS, SE | Anggota | Partai Amanat Nasional | JAWA TENGAH IV | |
187 | MY ESTI WIJAYATI | Anggota | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | D.I. YOGYAKARTA | |
530 | SY. ANAS THAHIR | Anggota | Partai Persatuan Pembangunan | JAWA TIMUR III | |
488 | ANANG HERMANSYAH | Anggota | Partai Amanat Nasional | JAWA TIMUR IV | |
69 | Dra. Hj. LATHIFAH SHOHIB | Anggota | Partai Kebangkitan Bangsa | JAWA TIMUR V | |
22 | drg. Hj. YAYUK SRI RAHAYUNINGSIH, MM., MH. | Anggota | Partai NasDem | JAWA TIMUR VII | |
289 | H. MOHAMMAD SURYO ALAM, AK, MBA | Anggota | Partai Golongan Karya | JAWA TIMUR VIII | |
383 | H. IWAN KURNIAWAN, SH | Anggota | Partai Gerakan Indonesia Raya | KALIMANTAN TENGAH | |
80 | Dr. H. ZAINUL ARIFIN NOOR, SE, MM | Anggota | Partai Kebangkitan Bangsa | KALIMANTAN SELATAN I | |
306 | H. HASNURYADI SULAIMAN | Anggota | Partai Golongan Karya | KALIMANTAN SELATAN II | |
229 | IRINE YUSIANA ROBA PUTRI, S.Sos, MCOMN&MEDIAST | Anggota | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | MALUKU UTARA | |
232 | JIMMY DEMIANUS IJIE | Anggota | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | PAPUA BARAT | |
62 | ARZETTY BILBINA SETYAWAN, SE., M.A.P. | Anggota | Partai Kebangkitan Bangsa | JAWA TIMUR I | |
276 | Ir. BAMBANG SUTRISNO | Anggota | Partai Golongan Karya | JAWA TENGAH VI | |
271 | Dr. H. NOOR ACHMAD, MA. | Anggota | Partai Golongan Karya | JAWA TENGAH II | |
280 | Dr. MARLINDA IRWANTI, SE., M.Si. | Anggota | Partai Golongan Karya | JAWA TENGAH X | |
442 | PUTU SUPADMA RUDANA, MBA | Anggota | Partai Demokrat | BALI | |
551 | H. DADANG RUSDIANA, SE, M.Si | Kapoksi | Partai Hati Nurani Rakyat | JAWA BARAT II | |
374 | H. MOH NIZAR ZAHRO, SH | Kapoksi | Partai Gerakan Indonesia Raya | JAWA TIMUR XI |
Periode 2019-2024[4]Sunting
NA | Nama | Status | Fraksi | Dapil | Keterangan |
---|---|---|---|---|---|
12 | H. SYAIFUL HUDA | Ketua | Partai Kebangkitan Bangsa | JAWA BARAT VII | |
185 | AGUSTINA WILUJENG PRAMESTUTI, SS. | Wakil Ketua | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | JAWA TENGAH IV | |
388 | Dr. Ir. HETIFAH SJAIFUDIAN, MPP. | Partai Golongan Karya | KALIMANTAN TIMUR | ||
539 | DEDE YUSUF M.E., ST, M.Si.Pol | Partai Demokrat | JAWA BARAT II | ||
444 | DR. H. ABDUL FIKRI FAQIH. | Partai Keadilan Sejahtera | JAWA TENGAH IX | ||
215 | M. GURUH IRIANTO SUKARNO PUTRA | Anggota | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | JAWA TIMUR VI | |
215 | DR. AHMAD BASARAH | JAWA TIMUR V | |||
254 | VANDA SARUNDAJANG | SULAWESI UTARA | |||
237 | ANDREAS HUGO PAREIRA | NUSA TENGGARA TIMUR I | |||
137 | dr. SOFYAN TAN | SUMATERA UTARA I | |||
203 | MY ESTI WIJAYATI | D.I. YOGYAKARTA | |||
157 | PUTRA NABABAN | DKI JAKARTA I | |||
205 | PUTI GUNTUR SUKARNO, S.IP. | JAWA TIMUR I | |||
227 | RANO KARNO, S.IP. | BANTEN III | |||
241 | MARIA LESTARI, S.Pd. | KALIMANTAN BARAT I | |||
300 | FERDIANSYAH, S.E., M.M. | Partai Golongan Karya | JAWA BARAT XI | ||
301 | Dr. H. A. MUJIB ROHMAT, M.H. | JAWA TENGAH I | |||
316 | H. MUHAMAD NUR PURNAMASIDI | JAWA TIMUR IV | |||
333 | DR. Drs. ADRIANUS ASIA SIDOT, M.Si. | KALIMANTAN BARAT II | |||
339 | ADRIAN JOPIE PARUNTU | SULAWESI UTARA | |||
76 | Ir. DWITA RIA GUNADI | Partai Gerakan Indonesia Raya | LAMPUNG II | ||
78 | Hj. HIMMATUL ALIYAH, S.Sos., M.Si. | DKI JAKARTA II | |||
99 | SUDEWO, S.T., M.T. | JAWA TENGAH III | |||
117 | ALI ZAMRONI, S.Sos. | BANTEN I | |||
120 | MARTINA, S.I.Kom., M.Si. | BANTEN III | |||
126 | H. MUHAMMAD NUR | KALIMANTAN SELATAN II | |||
365 | RIAN FIRMANSYAH, S.Pd. | Partai NasDem | JAWA BARAT II | ||
399 | EVA STEVANY RATABA | SULAWESI SELATAN III | |||
400 | Dra. Hj. TINA NUR ALAM, M.M. | SULAWESI TENGGARA | |||
402 | RATIH MEGASARI SINGKARRU, M.Sc. | SULAWESI BARAT | |||
408 | RICO SIA | PAPUA BARAT | |||
29 | Drs. H. BISRI ROMLY, MM | Partai Kebangkitan Bangsa | JAWA TENGAH X | ||
16 | H. ACEP ADANG RUHIAT, M.si | JAWA BARAT XI | |||
39 | Dra. Hj. LATHIFAH SHOHIB | JAWA TIMUR V | |||
7 | Dr. H. MUHAMMAD KADAFI, S.H., M.H. | LAMPUNG I | |||
57 | Drs. H. ANDI MUAWIYAH RAMLY, M.Si. | SULAWESI SELATAN II | |||
566 | ANITA JACOBA GAH,SE | Partai Demokrat | NUSA TENGGARA TIMUR II | ||
548 | A.S. SUKAWIJAYA ALIAS YOYOK SUKAWI | JAWA TENGAH I | |||
550 | BRAMANTYO SUWONDO, M.M.IR. | JAWA TENGAH VI | |||
558 | DEBBY KURNIAWAN, S.Kom. | JAWA TIMUR X | |||
427 | Hj. LEDIA HANIFA AMALIAH, S.Si., M.PSi.T. | Partai Keadilan Sejahtera | JAWA BARAT I | ||
419 | H. MUSTAFA KAMAL, S.S. | SUMATERA SELATAN I | |||
432 | DR. H. FAHMI ALAYDROES, M.M., Med. | JAWA BARAT V | |||
456 | Hj. SAKINAH ALJUFRI, S.Ag. | SULAWESI TENGAH | |||
489 | Hj. Dewi Coryati, M.Si. | Partai Amanat Nasional | BENGKULU | ||
497 | Desy Ratnasari, M.Si, M.Psi | JAWA BARAT IV | |||
506 | ABDUL HAKIM BAFAGIH | JAWA TIMUR VIII | |||
507 | Prof. Dr. ZAINUDDIN MALIKI, M.Si. | JAWA TIMUR X | |||
466 | ROJIH | Partai Persatuan Pembangunan | JAWA TENGAH II | ||
459 | Hj. ILLIZA SA'ADUDDIN DJAMAL, S.E. | NANGGROE ACEH DARUSSALAM I | |||
64 | Prof. DR. Ir. DJOHAR ARIFIN HUSIN | Kapoksi | Partai Gerakan Indonesia Raya | SUMATERA UTARA III |
ReferensiSunting
- ^ a b c d "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah" (PDF). Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 2016-05-09. Diakses tanggal 2016-04-19.
- ^ a b c dpr.go.id: Tentang Komisi I
- ^ RI, Setjen DPR. "Alat Kelengkapan Dewan - Dewan Perwakilan Rakyat". www.dpr.go.id. Diakses tanggal 2018-09-06.
- ^ RI, Setjen DPR. "Alat Kelengkapan Dewan - Dewan Perwakilan Rakyat". www.dpr.go.id. Diakses tanggal 2020-01-28.
Pranala luarSunting
Komisi XISunting
Komisi XI DPR RI mempunyai ruang lingkup tugas di bidang:
Berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 3/DPR RI/IV/2014-2015 Tentang Penetapan Kembali Mitra Kerja Komisi-Komisi DPR RI Masa Keanggotaan Tahun 2014-2019, tanggal 23 Juni 2015, Pasangan Kerja Komisi XI DPR RI adalah sebagai berikut:
- Kementerian Keuangan
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) / BAPPENAS
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
- Badan Pusat Statistik (BPS)
- Setjen BPK
- Bank Indonesia
- Perbankan
- Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)
- Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI)
- Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP)
- Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
ReferensiSunting
Pranala luarSunting
- (Indonesia) Daftar Anggota DPR berdasarkan Komisi Diarsipkan 2013-01-15 di Wayback Machine.