Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Lembaga Pemerintah Republik Indonesia

Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (disingkat Komisi DPR RI) adalah alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang bersifat tetap. Jumlah Komisi DPR RI ditetapkan oleh DPR pada permulaan masa keanggotaan DPR dan permulaan tahun sidang. Jumlah anggota komisi ditetapkan dalam rapat paripurna menurut perimbangan dan pemerataan jumlah anggota tiap-tiap fraksi pada permulaan masa keanggotaan DPR, permulaan tahun sidang, dan pada setiap masa sidang.[1]

TugasSunting

Tugas komisi dalam pembentukan undang-undang adalah mengadakan persiapan, penyusunan, pembahasan, dan penyempurnaan rancangan undang-undang.[1]

Tugas Komisi di bidang anggaran antara lain:

  • mengadakan pembicaraan pendahuluan mengenai penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya bersama-sama dengan Pemerintah;
  • mengadakan pembahasan dan mengajukan usul penyempurnaan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya bersama-sama dengan Pemerintah;
  • membahas dan menetapkan alokasi anggaran untuk fungsi, dan program kementerian/lembaga yang menjadi mitra kerja komisi;
  • mengadakan pembahasan laporan keuangan negara dan pelaksanaan APBN termasuk hasil pemeriksaan BPK yang berkaitan dengan ruang lingkup tugasnya;
  • menyampaikan hasil pembicaraan pendahuluan dan hasil pembahasan kepada Badan Anggaran untuk sinkronisasi;
  • membahas dan menetapkan alokasi anggaran untuk fungsi, dan program, kementerian/lembaga yang menjadi mitra kerja komisi berdasarkan hasil sinkronisasi alokasi anggaran kementerian/lembaga oleh Badan Anggaran;
  • menyerahkan kembali kepada Badan Anggaran hasil pembahasan komisi untuk bahan akhir penetapan APBN; dan
  • membahas dan menetapkan alokasi anggaran per program yang bersifat tahunan dan tahun jamak yang menjadi mitra komisi bersangkutan.[1]

Tugas komisi di bidang pengawasan antara lain:

  • melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, termasuk APBN, serta peraturan pelaksanaannya yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya;
  • membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK yang berkaitan dengan ruang lingkup tugasnya;
  • memberikan masukan kepada BPK dalam hal rencana kerja pemeriksaan tahunan, hambatan pemeriksaan, serta penyajian dan kualitas laporan berkaitan dengan ruang lingkup tugasnya;
  • melakukan pengawasan terhadap kebijakan Pemerintah; dan
  • membahas dan menindaklanjuti usulan DPD.[1]

Komisi dalam melaksanakan, dapat mengadakan:

  1. rapat kerja dengan Pemerintah yang diwakili oleh menteri/pimpinan lembaga;
  2. konsultasi dengan DPD;
  3. rapat dengar pendapat dengan pejabat Pemerintah yang mewakili instansinya;
  4. rapat dengar pendapat umum, baik atas permintaan komisi maupun atas permintaan pihak lain;
  5. rapat kerja dengan menteri atau rapat dengar pendapat dengan pejabat Pemerintah yang mewakili instansinya yang tidak termasuk dalam ruang lingkup tugasnya apabila diperlukan; dan/atau
  6. kunjungan kerja.

Komisi menentukan tindak lanjut hasil pelaksanaan tugas komisi. Keputusan dan/atau kesimpulan hasil rapat kerja komisi atau rapat kerja gabungan komisi bersifat mengikat antara DPR dan Pemerintah. Komisi membuat laporan kinerja pada akhir masa keanggotaan DPR, baik yang sudah maupun yang belum terselesaikan untuk dapat digunakan sebagai bahan oleh komisi pada masa keanggotaan berikutnya. Komisi menyusun rancangan anggaran untuk pelaksanaan tugasnya sesuai dengan kebutuhan yang selanjutnya disampaikan kepada Badan Urusan Rumah Tangga.

Komisi adalah unit kerja utama di dalam DPR. Hampir seluruh aktivitas yang berkaitan dengan fungsi-fungsi DPR, substansinya dikerjakan di dalam komisi. Setiap anggota DPR (kecuali pimpinan) harus menjadi anggota salah satu komisi. Pada umumnya, pengisian keanggotan komisi terkait erat dengan latar belakang keilmuan atau penguasaan anggota terhadap masalah dan substansi pokok yang digeluti oleh komisi.

Daftar KomisiSunting

Pada periode 2014–2019, DPR mempunyai 11 komisi dengan ruang lingkup tugas dan mitra kerja masing-masing sebagai berikut:[2]

Komisi ISunting

Komisi I DPR RI mempunyai ruang lingkup tugas di bidang:

  1. Pertahanan
  2. Luar Negeri
  3. Komunikasi dan Informatika
  4. Intelijen[2]

Berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 3/DPR RI/IV/2014-2015 Tentang Penetapan Kembali Mitra Kerja Komisi-Komisi DPR RI Masa Keanggotaan Tahun 2014-2019, tanggal 23 Juni 2015. Selanjutnya Rapat Paripurna DPR RI pada tanggal 24 November 2015 menetapkan Badan Keamanan Laut (Bakamla) menjadi Mitra Kerja Kerja Komisi I DPR RI. Pada 17 Oktober 2017, Rapat Paripurna DPR RI juga menetapkan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) menjadi Mitra Kerja Komisi I DPR RI. BSSN merupakan transformasi dari Lemsaneg (Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 133 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2017 tentang Badan Siber dan Sandi Negara), sehingga dengan adanya BSSN kelembagaan Lemsaneg dapat dinyatakan sudah tidak ada lagi dan Pasangan Kerja Komisi I DPR RI menjadi sebagai berikut:

  1. Kementerian Pertahanan (Kemenhan).
  2. Kementerian Luar Negeri (Kemenlu).
  3. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo).
  4. Panglima TNI/Mabes TNI AD, AL dan AU.
  5. Badan Intelijen Negara (BIN)
  6. Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg)
  7. Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas)
  8. Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas)
  9. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI)
  10. Komisi Informasi Pusat (KI Pusat)
  11. Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (LPP TVRI)
  12. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI)
  13. Dewan Pers
  14. Perum LKBN Antara
  15. Lembaga Sensor Film (LSF)
  16. Badan Keamanan Laut (Bakamla).[2]

Komisi IISunting

Komisi II DPR RI mempunyai ruang lingkup tugas di bidang:

  1. Dalam Negeri
  2. Sekretariat Negara
  3. Pemilu

Berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 3/DPR RI/IV/2014-2015 Tentang Penetapan Kembali Mitra Kerja Komisi-Komisi DPR RI Masa Keanggotaan Tahun 2014-2019, tanggal 23 Juni 2015, Pasangan Kerja Komisi II DPR RI adalah sebagai berikut:

  1. Kementerian Dalam Negeri
  2. Kementerian Sekretariat Negara
  3. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional
  4. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
  5. Sekretaris Kabinet
  6. Ombudsman Republik Indonesia
  7. Komisi Pemilihan Umum (KPU)
  8. Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU)
  9. Badan Kepegawaian Negara (BKN)
  10. Lembaga Administrasi Negara (LAN)
  11. Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI)
  12. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Bidang Desa)
  13. Lembaga Staf Kepresidenan

Komisi IIISunting

Komisi III DPR RI mempunyai ruang lingkup tugas di bidang:

  1. HAM
  2. Keamanan

Berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 3/DPR RI/IV/2014-2015 Tentang Penetapan Kembali Mitra Kerja Komisi-Komisi DPR RI Masa Keanggotaan Tahun 2014-2019, tanggal 23 Juni 2015, Pasangan Kerja Komisi III DPR RI adalah sebagai berikut:

  1. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
  2. Kejaksaan Agung
  3. Kepolisian Republik Indonesia
  4. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
  5. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM)
  6. Sekjen Mahkamah Agung
  7. Sekjen Mahkamah Konstitusi
  8. Sekjen Komisi Yudisial
  9. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)
  10. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)
  11. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)
  12. Sekjen MPR
  13. Sekjen DPD

Komisi IVSunting

Komisi IV DPR RI mempunyai ruang lingkup tugas di bidang:

Berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 3/DPR RI/IV/2014-2015 Tentang Penetapan Kembali Mitra Kerja Komisi-Komisi DPR RI Masa Keanggotaan Tahun 2014-2019, tanggal 23 Juni 2015, Pasangan Kerja Komisi IV DPR RI adalah sebagai berikut:

Komisi VSunting

Komisi V DPR RI mempunyai ruang lingkup tugas di bidang:

  1. Infrastruktur
  2. Perhubungan

Berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 3/DPR RI/IV/2014-2015 Tentang Penetapan Kembali Mitra Kerja Komisi-Komisi DPR RI Masa Keanggotaan Tahun 2014-2019, tanggal 23 Juni 2015, Pasangan Kerja Komisi V DPR RI adalah sebagai berikut:

  1. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
  2. Kementerian Perhubungan
  3. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG)
  4. Badan Pencarian dan Pertolongan Nasional
  5. Badan Penanggulangan Lumpur Sidoardjo (BPLS)
  6. Badan Pengembangan Wilayah Surabaya- Madura (BPWS)
  7. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Bidang Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi)

Komisi VISunting

Komisi VI DPR RI mempunyai ruang lingkup tugas di bidang:

  1. Industri
  2. Investasi
  3. Persaingan Usaha

Berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 3/DPR RI/IV/2014-2015 Tentang Penetapan Kembali Mitra Kerja Komisi-Komisi DPR RI Masa Keanggotaan Tahun 2014-2019, tanggal 23 Juni 2015, Pasangan Kerja Komisi VI DPR RI adalah sebagai berikut:

  1. Kementerian Perindustrian
  2. Kementerian Perdagangan
  3. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
  4. Kementerian BUMN
  5. Kementerian Investasi
  6. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
  7. Badan Standardisasi Nasional (BSN)
  8. Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN)
  9. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)
  10. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam)
  11. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPK Sabang)
  12. Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin)

Komisi VIISunting

Komisi VII DPR RI mempunyai ruang lingkup tugas di bidang:

  1. Energi
  2. Riset dan Teknologi
  3. Lingkungan Hidup

Berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 3/DPR RI/IV/2014-2015 Tentang Penetapan Kembali Mitra Kerja Komisi-Komisi DPR RI Masa Keanggotaan Tahun 2014-2019, tanggal 23 Juni 2015, Pasangan Kerja Komisi VII DPR RI adalah sebagai berikut:

  1. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
  2. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT)
  3. Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN)
  4. Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN)
  5. Badan Informasi Geospasial
  6. Badan Pengatur Kegiatan Hilir Migas (BPH Migas)
  7. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas)
  8. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN)
  9. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)
  10. Lembaga Eikjman
  11. Dewan Riset Nasional
  12. Dewan Energi Nasional (DEN)
  13. Pusat Peragaan IPTEK
  14. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Bidang Lingkungan Hidup)
  15. Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Bidang Riset Teknologi)

Komisi VIIISunting

Komisi VIII DPR RI mempunyai ruang lingkup tugas di bidang:

  1. Agama
  2. Sosial

Berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 3/DPR RI/IV/2014-2015 Tentang Penetapan Kembali Mitra Kerja Komisi-Komisi DPR RI Masa Keanggotaan Tahun 2014-2019, tanggal 23 Juni 2015, Pasangan Kerja Komisi VIII DPR RI adalah sebagai berikut:

  1. Kementerian Agama
  2. Kementerian Sosial
  3. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
  4. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)
  5. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)
  6. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)
  7. Badan Wakaf Indonesia (BWI)

Komisi IXSunting

Komisi IX DPR RI mempunyai ruang lingkup tugas di bidang:

  1. Kesehatan
  2. Ketenagakerjaan

Berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 3/DPR RI/IV/2014-2015 Tentang Penetapan Kembali Mitra Kerja Komisi-Komisi DPR RI Masa Keanggotaan Tahun 2014-2019, tanggal 23 Juni 2015, Pasangan Kerja Komisi IX DPR RI adalah sebagai berikut:

  1. Kementerian Kesehatan
  2. Kementerian Ketenagakerjaan
  3. Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional
  4. Badan Pengawas Obat dan Makanan
  5. Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI)
  6. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Bidang Kesehatan
  7. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Bidang Ketenagakerjaan

Komisi XSunting

Komisi X DPR RI mempunyai ruang lingkup tugas di bidang:

  1. Pendidikan
  2. Olahraga
  3. Sejarah

Berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 3/DPR RI/IV/2014-2015 Tentang Penetapan Kembali Mitra Kerja Komisi-Komisi DPR RI Masa Keanggotaan Tahun 2014-2019, tanggal 23 Juni 2015, Pasangan Kerja Komisi X DPR RI adalah sebagai berikut:

  1. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
  2. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
  3. Kementerian Pemuda dan Olahraga
  4. Perpustakaan Nasional

Daftar Ketua dan Wakil Ketua Periode 2019-2024Sunting

Nama Status Fraksi
Puan Maharani Ketua PDIP
Agustina Wilujeng Pramestuti Wakil Ketua PDIP
Hetifah Sjaifudian Wakil Ketua Golkar
Dede Yusuf Macan Effendi Wakil Ketua Demokrat
Abdul Fikri Faqih Wakil Ketua PKS

Daftar AnggotaSunting

Periode 2014-2019[3]Sunting

NA Nama Status Fraksi Dapil Keterangan
424 Dr. Ir. DJOKO UDJIANTO, MM Ketua Partai Demokrat JAWA TENGAH III
308 Dr. Ir. HETIFAH SJAIFUDIAN, M.P.P. Wakil Ketua Partai Golongan Karya KALIMANTAN TIMUR
334 Ir. H. A. R. SUTAN ADIL HENDRA, MM Wakil Ketua Partai Gerakan Indonesia Raya JAMBI
112 DR. H. ABDUL FIKRI FAQIH, M.M. Wakil Ketua Partai Keadilan Sejahtera JAWA TENGAH IX
467 Hj. DEWI CORYATI, M.Si. Anggota Partai Amanat Nasional BENGKULU
503 AMRAN, S.E. Anggota Partai Amanat Nasional SULAWESI SELATAN III
47 H. DEDI WAHIDI, S.Pd. Anggota Partai Kebangkitan Bangsa JAWA BARAT VIII
253 Dra. POPONG OTJE DJUNDJUNAN Anggota Partai Golongan Karya JAWA BARAT I
268 FERDIANSYAH, S.E., M.M. Anggota Partai Golongan Karya JAWA BARAT XI
348 Ir. NUROJI Anggota Partai Gerakan Indonesia Raya JAWA BARAT VI
353 JAMAL MIRDAD Anggota Partai Gerakan Indonesia Raya JAWA TENGAH I
516 DR. RENI MARLINAWATI Anggota Partai Persatuan Pembangunan JAWA BARAT IV
178 NUSYIRWAN SOEJONO, ST Anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan JAWA TENGAH VI
188 M. GURUH IRIANTO SUKARNO PUTRA Anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan JAWA TIMUR I
219 ASDI NARANG, SH,M.COMM.LAW Anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan KALIMANTAN TENGAH
425 RINTO SUBEKTI,SE,MM Anggota Partai Demokrat JAWA TENGAH IV
434 EDHIE BASKORO YUDHOYONO, B.Com, M.SC Anggota Partai Demokrat JAWA TIMUR VII
445 ANITA JACOBA GAH,SE Anggota Partai Demokrat NUSA TENGGARA TIMUR II
98 Hj. LEDIA HANIFA AMALIAH, S.Si., M.PSi.T. Anggota Partai Keadilan Sejahtera JAWA BARAT I
106 NURHASAN ZAIDI, S.Sos.I Anggota Partai Keadilan Sejahtera JAWA BARAT IX
107 Dr. K.H. SURAHMAN HIDAYAT, M.A. Anggota Partai Keadilan Sejahtera JAWA BARAT X
91 H. MUSTAFA KAMAL, S.S. Anggota Partai Keadilan Sejahtera SUMATERA SELATAN I
78 A. HELMY FAISHAL ZAINI Anggota Partai Kebangkitan Bangsa NUSA TENGGARA BARAT
270 Drs. A. H. MUJIB ROHMAT Anggota Partai Golongan Karya JAWA TENGAH I
506 Drs. H. ANWAR IDRIS Anggota Partai Persatuan Pembangunan ACEH II
126 dr. SOFYAN TAN Anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan SUMATERA UTARA I
336 Ir. SRI MELIYANA Anggota Partai Gerakan Indonesia Raya SUMATERA SELATAN II
339 Ir. DWITA RIA GUNADI Anggota Partai Gerakan Indonesia Raya LAMPUNG II
144 Dra. SB. WIRYANTI SUKAMDANI Anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan DKI JAKARTA I
478 YAYUK BASUKI Anggota Partai Amanat Nasional JAWA TENGAH I
479 Hj. LAILA ISTIANA DS, SE Anggota Partai Amanat Nasional JAWA TENGAH IV
187 MY ESTI WIJAYATI Anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan D.I. YOGYAKARTA
530 SY. ANAS THAHIR Anggota Partai Persatuan Pembangunan JAWA TIMUR III
488 ANANG HERMANSYAH Anggota Partai Amanat Nasional JAWA TIMUR IV
69 Dra. Hj. LATHIFAH SHOHIB Anggota Partai Kebangkitan Bangsa JAWA TIMUR V
22 drg. Hj. YAYUK SRI RAHAYUNINGSIH, MM., MH. Anggota Partai NasDem JAWA TIMUR VII
289 H. MOHAMMAD SURYO ALAM, AK, MBA Anggota Partai Golongan Karya JAWA TIMUR VIII
383 H. IWAN KURNIAWAN, SH Anggota Partai Gerakan Indonesia Raya KALIMANTAN TENGAH
80 Dr. H. ZAINUL ARIFIN NOOR, SE, MM Anggota Partai Kebangkitan Bangsa KALIMANTAN SELATAN I
306 H. HASNURYADI SULAIMAN Anggota Partai Golongan Karya KALIMANTAN SELATAN II
229 IRINE YUSIANA ROBA PUTRI, S.Sos, MCOMN&MEDIAST Anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan MALUKU UTARA
232 JIMMY DEMIANUS IJIE Anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PAPUA BARAT
62 ARZETTY BILBINA SETYAWAN, SE., M.A.P. Anggota Partai Kebangkitan Bangsa JAWA TIMUR I
276 Ir. BAMBANG SUTRISNO Anggota Partai Golongan Karya JAWA TENGAH VI
271 Dr. H. NOOR ACHMAD, MA. Anggota Partai Golongan Karya JAWA TENGAH II
280 Dr. MARLINDA IRWANTI, SE., M.Si. Anggota Partai Golongan Karya JAWA TENGAH X
442 PUTU SUPADMA RUDANA, MBA Anggota Partai Demokrat BALI
551 H. DADANG RUSDIANA, SE, M.Si Kapoksi Partai Hati Nurani Rakyat JAWA BARAT II
374 H. MOH NIZAR ZAHRO, SH Kapoksi Partai Gerakan Indonesia Raya JAWA TIMUR XI

Periode 2019-2024[4]Sunting

NA Nama Status Fraksi Dapil Keterangan
12 H. SYAIFUL HUDA Ketua Partai Kebangkitan Bangsa JAWA BARAT VII
185 AGUSTINA WILUJENG PRAMESTUTI, SS. Wakil Ketua Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan JAWA TENGAH IV
388 Dr. Ir. HETIFAH SJAIFUDIAN, MPP. Partai Golongan Karya KALIMANTAN TIMUR
539 DEDE YUSUF M.E., ST, M.Si.Pol Partai Demokrat JAWA BARAT II
444 DR. H. ABDUL FIKRI FAQIH. Partai Keadilan Sejahtera JAWA TENGAH IX
215 M. GURUH IRIANTO SUKARNO PUTRA Anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan JAWA TIMUR VI
215 DR. AHMAD BASARAH JAWA TIMUR V
254 VANDA SARUNDAJANG SULAWESI UTARA
237 ANDREAS HUGO PAREIRA NUSA TENGGARA TIMUR I
137 dr. SOFYAN TAN SUMATERA UTARA I
203 MY ESTI WIJAYATI D.I. YOGYAKARTA
157 PUTRA NABABAN DKI JAKARTA I
205 PUTI GUNTUR SUKARNO, S.IP. JAWA TIMUR I
227 RANO KARNO, S.IP. BANTEN III
241 MARIA LESTARI, S.Pd. KALIMANTAN BARAT I
300 FERDIANSYAH, S.E., M.M. Partai Golongan Karya JAWA BARAT XI
301 Dr. H. A. MUJIB ROHMAT, M.H. JAWA TENGAH I
316 H. MUHAMAD NUR PURNAMASIDI JAWA TIMUR IV
333 DR. Drs. ADRIANUS ASIA SIDOT, M.Si. KALIMANTAN BARAT II
339 ADRIAN JOPIE PARUNTU SULAWESI UTARA
76 Ir. DWITA RIA GUNADI Partai Gerakan Indonesia Raya LAMPUNG II
78 Hj. HIMMATUL ALIYAH, S.Sos., M.Si. DKI JAKARTA II
99 SUDEWO, S.T., M.T. JAWA TENGAH III
117 ALI ZAMRONI, S.Sos. BANTEN I
120 MARTINA, S.I.Kom., M.Si. BANTEN III
126 H. MUHAMMAD NUR KALIMANTAN SELATAN II
365 RIAN FIRMANSYAH, S.Pd. Partai NasDem JAWA BARAT II
399 EVA STEVANY RATABA SULAWESI SELATAN III
400 Dra. Hj. TINA NUR ALAM, M.M. SULAWESI TENGGARA
402 RATIH MEGASARI SINGKARRU, M.Sc. SULAWESI BARAT
408 RICO SIA PAPUA BARAT
29 Drs. H. BISRI ROMLY, MM Partai Kebangkitan Bangsa JAWA TENGAH X
16 H. ACEP ADANG RUHIAT, M.si JAWA BARAT XI
39 Dra. Hj. LATHIFAH SHOHIB JAWA TIMUR V
7 Dr. H. MUHAMMAD KADAFI, S.H., M.H. LAMPUNG I
57 Drs. H. ANDI MUAWIYAH RAMLY, M.Si. SULAWESI SELATAN II
566 ANITA JACOBA GAH,SE Partai Demokrat NUSA TENGGARA TIMUR II
548 A.S. SUKAWIJAYA ALIAS YOYOK SUKAWI JAWA TENGAH I
550 BRAMANTYO SUWONDO, M.M.IR. JAWA TENGAH VI
558 DEBBY KURNIAWAN, S.Kom. JAWA TIMUR X
427 Hj. LEDIA HANIFA AMALIAH, S.Si., M.PSi.T. Partai Keadilan Sejahtera JAWA BARAT I
419 H. MUSTAFA KAMAL, S.S. SUMATERA SELATAN I
432 DR. H. FAHMI ALAYDROES, M.M., Med. JAWA BARAT V
456 Hj. SAKINAH ALJUFRI, S.Ag. SULAWESI TENGAH
489 Hj. Dewi Coryati, M.Si. Partai Amanat Nasional BENGKULU
497 Desy Ratnasari, M.Si, M.Psi JAWA BARAT IV
506 ABDUL HAKIM BAFAGIH JAWA TIMUR VIII
507 Prof. Dr. ZAINUDDIN MALIKI, M.Si. JAWA TIMUR X
466 ROJIH Partai Persatuan Pembangunan JAWA TENGAH II
459 Hj. ILLIZA SA'ADUDDIN DJAMAL, S.E. NANGGROE ACEH DARUSSALAM I
64 Prof. DR. Ir. DJOHAR ARIFIN HUSIN Kapoksi Partai Gerakan Indonesia Raya SUMATERA UTARA III

ReferensiSunting

  1. ^ a b c d "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah" (PDF). Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 2016-05-09. Diakses tanggal 2016-04-19. 
  2. ^ a b c dpr.go.id: Tentang Komisi I
  3. ^ RI, Setjen DPR. "Alat Kelengkapan Dewan - Dewan Perwakilan Rakyat". www.dpr.go.id. Diakses tanggal 2018-09-06. 
  4. ^ RI, Setjen DPR. "Alat Kelengkapan Dewan - Dewan Perwakilan Rakyat". www.dpr.go.id. Diakses tanggal 2020-01-28. 

Pranala luarSunting

Komisi XISunting

Komisi XI DPR RI mempunyai ruang lingkup tugas di bidang:

  1. Keuangan
  2. Perbankan

Berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 3/DPR RI/IV/2014-2015 Tentang Penetapan Kembali Mitra Kerja Komisi-Komisi DPR RI Masa Keanggotaan Tahun 2014-2019, tanggal 23 Juni 2015, Pasangan Kerja Komisi XI DPR RI adalah sebagai berikut:

  1. Kementerian Keuangan
  2. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) / BAPPENAS
  3. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
  4. Badan Pusat Statistik (BPS)
  5. Setjen BPK
  6. Bank Indonesia
  7. Perbankan
  8. Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)
  9. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI)
  10. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP)
  11. Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)
  12. Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

ReferensiSunting

Pranala luarSunting