Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia

badan kementerian di Indonesia

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (disingkat KemenPAN-RB) adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang bertugas menyelenggarakan urusan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi. Kementerian PAN-RB dipimpin oleh seorang Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) yang sejak tanggal 21 Oktober 2024 dijabat oleh Rini Widyantini.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia
Logo Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Bendera Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Gambaran umum
Dibentuk27 Juli 1959 (1959-07-27)
Dasar hukum pendirianPeraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi[1]
Bidang tugasPendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi
Alokasi APBNRp392,9 miliar (2025)[2]
Rp184,9 miliar (Efisiensi)
Rp208 miliar (APBN 2025)[3]
Susunan organisasi
MenteriRini Widyantini
Wakil MenteriPurwadi Arianto
Sekretaris KementerianDra. Reni Suzana, MPPM.
InspektoratAan Syaiful Ambia, S.E.


Deputi
Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan PengawasanProf. Dr. Erwan Agus Purwanto, M.Si.
Kelembagaan dan Tata LaksanaNanik Murwati, S.E., M.A.
Sumber Daya Manusia AparaturAba Subagja, S.Sos., M.AP.
Pelayanan PublikDr. Otok Kuswandaru, S.Sos., M.Si.
Transformasi Digital PemerintahCahyono Tri Birowo, S.T., M.TI. (Plt.)
Staf Ahli
Administrasi NegaraCahyono Tri Birowo, S.T., M.TI.
Budaya KerjaAbdul Hakim, S.Sos., M.Si.
Politik dan Hukum
Pemerintahan dan Otonomi Daerah
LPNK yang dikoordinasikan
Badan Kepegawaian Negara
Lembaga Administrasi Negara
Arsip Nasional Republik Indonesia
Alamat
Kantor pusatJalan Jenderal Sudirman Kav. 69
Jakarta Selatan 12190
DKI Jakarta, Indonesia
Situs webwww.menpan.go.id
Kantor pusat
PetaKoordinat: 6°13′43.76802″S 106°48′3.24691″E / 6.2288244500°S 106.8009019194°E / -6.2288244500; 106.8009019194
Jalan Jenderal Sudirman Kav. 69
Jakarta Selatan 12190
DKI Jakarta, Indonesia
Situs web
www.menpan.go.id
Instagram: kemenpanrb Youtube: UC4Tl2xUO_sjUNs-SfedTmEg Modifica els identificadors a Wikidata

Mitra kerja

sunting

Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia adalah mitra kerja utama untuk Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB). Hal ini ditunjukkan dari berbagai rapat kerja dan diskusi yang dilakukan antara kedua belah pihak, di mana KemenPANRB sering menjadi mitra dalam membahas berbagai isu terkait reformasi birokrasi, manajemen kepegawaian, dan pelayanan publik.[4]

Tugas dan Fungsi

sunting

Kementerian mempunyai tugas menyelenggaralan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara dan suburusan pemerintahan reformasi birokrasi yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang aparatur negara untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Kementerian menyelenggarakan fungsi:[1]

  1. perumusan dan penetapan kebijakan di bidang reformasi birokrasi, akuntabilitas aparatur dan pengawasan, kelembagaan dan tata laksana, sumber daya manusia aparatur, pelayanan publik, dan transformasi digital pemerintah;
  2. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang reformasi birokrasi, akuntabilitas aparatur dan pengawasan, kelembagaan dan tata laksana, sumber daya manusia aparatur, pelayanan publik, dan transformasi digital pemerintah;
  3. koordinasi pelaksanaan supervisi dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan;
  4. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian;
  5. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian;
  6. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian; dan
  7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.

Susunan Organisasi

sunting

Susunan organisasi Kementerian terdiri atas:[1]

Pimpinan

  • Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Sekretariat

Inspektorat

Deputi

  • Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan
    • Sekretariat Deputi
    • Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Penerapan Reformasi Birokrasi
    • Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Penerapan Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan
    • Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan I
    • Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan II
    • Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan III
  • Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana
    • Sekretariat Deputi
    • Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Sistem Kelembagaan dan Tata Laksana
    • Asisten Deputi Perumusan Kebijakan dan Koordinasi Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
    • Asisten Deputi Kelembagaan dan Tata Laksana Politik, Hukum, Keamanan, dan Pemerintahan Daerah
    • Asisten Deputi Kelembagaan dan Tata Laksana Perekonomian, Kemaritiman, dan Investasi
    • Asisten Deputi Kelembagaan dan Tata Laksana Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
  • Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur
    • Sekretariat Deputi
    • Asisten Deputi Penguatan Budaya Kerja Sumber Daya Manusia Aparatur
    • Asisten Deputi Manajemen Talenta dan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Aparatur
    • Asisten Deputi Peningkatan Kinerja dan Sistem Penghargaan Sumber Daya Manusia Aparatur
    • Asisten Deputi Perancangan Jabatan, Perencanaan, dan Pengadaan Sumber Daya Manusia Aparatur
    • Asisten Deputi Percepatan Transformasi Digital Manajemen Aparatur Sipil Negara
  • Deputi Bidang Pelayanan Publik
    • Sekretariat Deputi
    • Asisten Deputi Perumusan Sistem dan Strategi Kebijakan Pelayanan Publik
    • Asisten Deputi Transformasi Digital Pelayanan Publik
    • Asisten Deputi Standardisasi Pelayanan Publik dan Pelayanan Inklusif
    • Asisten Deputi Pemberdayaan Partisipasi Masyarakat
    • Asisten Deputi Koordinasi dan Fasilitasi Strategi Pengembangan Praktik Terbaik Pelayanan Publik
  • Deputi Bidang Transformasi Digital Pemerintah

Staf Ahli

  • Staf Ahli Bidang Administrasi Negara
  • Staf Ahli Bidang Budaya Kerja
  • Staf Ahli Bidang Politik dan Hukum
  • Staf Ahli Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah

Galeri

sunting

5 Agenda Besar Reformasi Birokrasi[5]

sunting
  1. Percepatan Reformasi Birokrasi
    • 9 Langkah Percepatan Reformasi Birokrasi
    • Reformasi Birokrasi Secara online
  2. Island of Integrity
  3. Manajemen Berbasis Kinerja (SAKIP/LAKIP)
    • Perencanaan Kinerja
    • Pengukuran Kinerja
    • Laporan Kinerja
    • Evaluasi Kinerja
    • Hasil Kinerja
  4. Peningkatan Pelayanan Masyarakat
    • UU No. 25 Tahun 2009
    • PP 96/2012 tentang Pelayanan Publik
    • PermenPAN-RB 38/2012 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik
    • PermenPAN-RB 66/2012 tentang Pedonan Peniaian Kinerja Pembina/Penanggung jawab dan Pemeringkatan K/L dan Pemda dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik
    • R.Perpres tentang Kewajiban Pembentukan Unit Pelayanan Pengaduan Masyarakat dalam Pelayanan Publik
    • R.Perpres tentang Ganti Rugi dalam Pelayanan Publik
  5. Penyempurnaan Peraturan Perundang-undangan
    • RUU ASN
    • RUU Administrasi Pemerintahan
    • RUU Sistem Pengawasan Internal Pemerintah
    • Revisi UU 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Referensi

sunting
  1. ^ a b c Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 178 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
  2. ^ Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025
  3. ^ Lengkap! Ini Daftar Terbaru Kementerian dan Lembaga Terdampak Efisiensi Anggaran
  4. ^ Ludiana, Fika (2024-10-28). "RDP Perdana dengan Komisi II DPR RI, Menteri PANRB Paparkan Program 100 Hari untuk Akselerasi Kinerja Kabinet Merah Putih". Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Diakses tanggal 2025-06-12.
  5. ^ prayogo (2012-12-14). "Lima Agenda Besar Reformasi Birokrasi". Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Diakses tanggal 2025-01-09.

Lihat pula

sunting

Pranala luar

sunting