Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (disingkat Kemenpan RB) adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi. Kementerian PAN RB dipimpin oleh seorang Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) yang sejak tanggal 23 Oktober 2019 dijabat oleh Tjahjo Kumolo.[2]
| Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia | |
|---|---|
 | |
| Gambaran umum | |
| Dibentuk | 10 Juni 1968 |
| Dasar hukum pendirian | Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2015 |
| Bidang tugas | Menyelenggarakan urusan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi |
| Susunan organisasi | |
| Menteri | Tjahjo Kumolo |
| Sekretaris Kementerian | Dwi Wahyu Atmaji[1] |
| Inspektorat | Budi Prawira |
| Deputi | |
| Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan | Muhammad Yusuf Ateh |
| Kelembagaan | Rini Widyantini |
| SDM Aparatur | Setiawan Wangsaatmaja |
| Pelayanan Publik | Diah Natalisa |
| LPNK yang dikoordinasikan | |
| • Lembaga Administrasi Negara • Badan Kepegawaian Negara • Arsip Nasional Republik Indonesia | |
| Alamat | |
| Kantor pusat | Jalan Jenderal Sudirman Kav. 69 Jakarta Selatan 12190 DKI Jakarta, Indonesia |
| Situs web | www |
Tugas dan fungsiSunting
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugas, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menyelenggarakan fungsi:
- perumusan dan penetapan kebijakan di bidang reformasi birokrasi, akuntabilitas aparatur dan pengawasan, kelembagaan dan tata laksana, sumber daya manusia aparatur, dan pelayanan publik;
- koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang reformasi birokrasi, akuntabilitas aparatur dan pengawasan, kelembagaan dan tata laksana, sumber daya manusia aparatur, dan pelayanan publik;
- koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
- koordinasi pelaksanaan supervisi dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan;
- pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; dan
- pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.[3]
Struktur organisasiSunting
Struktur organisasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2016 adalah:
- Sekretariat Kementerian;
- Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan;
- Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana;
- Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur;
- Deputi Bidang Pelayanan Publik;
- Inspektorat
- Staf Ahli Bidang Politik dan Hukum;
- Staf Ahli Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah;
- Staf Ahli Bidang Administrasi Negara; dan
- Staf Ahli Bidang Budaya Kerja.[4]
ReferensiSunting
- ^ Profil Pejabat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia
- ^ Resmi Jabat Menteri PAN-RB, Tjahjo Lepas 4 Jabatan Sekaligus
- ^ "Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2015". hukumonline.com/pusatdata (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2018-05-31.
- ^ Permenpan Nomor 3 Tahun 2016
Lihat pulaSunting
Pranala luarSunting
- (Indonesia) Situs web resmi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia
 | Artikel bertopik Indonesia ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya. |