Wikipedia

Badan Riset dan Inovasi Nasional

Lembaga pemerintah nonkementerian di bidang riset dan teknologi

Badan Riset dan Inovasi Nasional, disingkat BRIN, adalah lembaga pemerintah nonkementerian (LPNK) yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden Indonesia dalam menyelenggarakan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta penemuan dan inovasi, penyelenggaraan ketenaganukliran, dan penyelenggaraan keantariksaan yang terintegrasi. Badan Riset dan Inovasi Nasional dipimpin oleh seorang Kepala BRIN yang sejak 28 April 2021 dijabat oleh Laksana Tri Handoko.

Badan Riset dan Inovasi Nasional
BRIN
Gambaran umum
Didirikan28 April 2021 (2021-04-28)
Dasar hukumPeraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021
Nomenklatur sebelumnya
Bidang tugasPenelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, invensi, inovasi, ketenaganukliran, dan keantariksaan
Alokasi APBNRp5,84 triliun (2025)[1]
Rp1,42 triliun (Efisiensi)
Rp4,41 triliun (APBN 2025)[2]
Kepala Badan
Dr. Laksana Tri Handoko, M.Sc.
Wakil Kepala Badan
Prof. Dr. Ir. Amarulla Octavian, ST., M.Sc., DESD., IPU., ASEAN.Eng.
Sekretaris Utama
Dra. Rr Nur Tri Aries Suestiningtyas, MA.
Deputi
Deputi Bidang Kebijakan PembangunanProf. Dr. Ir. Anugerah Widiyanto., B.Sc., M.Eng
Deputi Bidang Kebijakan Riset dan InovasiDr. Ir. Boediastoeti Ontowirjo, MBA.
Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Ilmu Pengetahuan dan TeknologiEdy Giri Rachman Putra, Ph.D.
Deputi Bidang Infrastruktur Riset dan InovasiDr. Yan Rianto, M.Eng.
Deputi Bidang Fasilitasi Riset dan InovasiProf. Dr. Eng. Agus Haryono
Deputi Bidang Pemanfaatan Riset dan InovasiDr. R. Hendrian, M.Sc.
Deputi Bidang Riset dan Inovasi DaerahDr. Yopi
Inspektur Utama
Ir. Christianus Ratrias Dewanto, M.Eng.
Kantor pusat
Gedung B.J. Habibie, Jl. M.H. Thamrin No. 8, Jakarta Pusat 10340
Situs web
www.brin.go.id
Sunting kotak info
Sunting kotak info • L • B
Info templat
Bantuan penggunaan templat ini

Sejarah

sunting

Lembaga ini pertama kali dibentuk oleh Presiden Joko Widodo melalui Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2019 sebagai lembaga yang melekat kepada Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek) sehingga Menteri Riset dan Teknologi juga bertindak sebagai Kepala BRIN.[3] Pada 28 April 2021, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional, BRIN menjadi lembaga yang berdiri sendiri dengan mengintegrasikan Kementerian Riset dan Teknologi dengan empat LPNK, yakni Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN), Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN), serta Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), serta unit yang melaksanakan tugas dan fungsi riset di lingkungan kementerian atau lembaga pemerintah.[4] Hal ini menjadikan BRIN sebagai satu-satunya lembaga pemerintah yang menyelenggarakan penelitian. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2021 kemudian dicabut dan digantikan oleh Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional.[5]

Tugas dan fungsi

sunting

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021, tugas BRIN yaitu membantu Presiden dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan serta invensi dan inovasi, penyelenggaraan ketenaganukliran, dan penyelenggaraan keantariksaan secara nasional yang terintegrasi, serta melakukan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi BRIDA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam menjalankan tugas tersebut, BRIN menyelenggarakan fungsi:

  1. pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan serta invensi dan inovasi dalam rangka penyusunan rekomendasi perencanaan pembangunan nasional berdasarkan hasil kajian ilmiah dengan berpedoman pada nilai Pancasila;
  2. perumusan dan penetapan kebijakan di bidang riset dan inovasi yang meliputi rencana induk pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan peta jalan penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, serta invensi dan inovasi, penyelenggaraan ketenaganukliran, dan penyelenggaraan keantariksaan;
  3. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengembangan kompetensi, pengembangan profesi, manajemen talenta, dan pengawasan dan pengendalian sumber daya manusia ilmu pengetahuan dan teknologi, infrastruktur riset dan inovasi, fasilitasi riset dan inovasi, dan pemanfaatan riset dan inovasi;
  4. pengintegrasian sistem penyusunan perencanaan, program, anggaran, kelembagaan, dan sumber daya penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, invensi dan inovasi, penyelenggaraan ketenaganukliran, dan penyelenggaraan keantariksaan;
  5. penyelenggaraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi, penyelenggaraan ketenaganukliran, dan  penyelenggaraan keantariksaan;
  6. pengawasan dan pengendalian penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi, penyelenggaraan ketenaganukliran, dan penyelenggaraan keantariksaan secara menyeluruh dan berkelanjutan;
  7. pelaksanaan koordinasi pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi yang dihasilkan oleh kelembagaan ilmu pengetahuan dan teknologi;
  8. pelaksanaan pembangunan, pengelolaan, dan pengembangan sistem informasi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi, penyelenggaraan ketenaganukliran, dan penyelenggaraan keantariksaan;
  9. pelaksanaan penelitian, pengembangan, invensi, dan inovasi kebijakan yang mengakui, menghormati, mengembangkan dan melestarikan keanekaragaman pengetahuan tradisional, kearifan lokal, sumber daya alam hayati dan nirhayati, serta budaya sebagai bagian dari identitas bangsa;
  10. pemberian fasilitasi, bimbingan teknis, pembinaan, dan supervisi serta pemantauan dan evaluasi di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi, penyelenggaraan ketenaganukliran, dan penyelenggaraan keantariksaan;
  11. pemantauan, pengendalian, dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi BRIDA;
  12. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi dan teknis kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BRIN;
  13. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BRIN; dan
  14. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.

Susunan organisasi

sunting

Badan Riset dan Inovasi Nasional terdiri atas Dewan Pengarah dan Pelaksana. Dewan Pengarah mempunyat tugas memberikan arahan kepada Kepala BRIN dalam merumuskan kebijakan dan penyelenggaraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi, penyelenggaraan ketenaganukliran, dan penyelenggaraan keantariksaan menjadi landasan dalam perencanaan pembangunan nasional di segala bidang kehrdupan yang berpedoman pada nilai Pancasila. Ketua Dewan Pengarah secara ex-officio berasal dari unsur Dewan Pengarah badan yang menyelenggarakan tugas pemerrntahan di bidang pembinaan ideologi Pancasila, yang dalam hal ini adalah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Sementara itu, Wakil Ketua dijabat secara ex-officio oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.

Dewan Pengarah BRIN terdiri atas:[6]

Pelaksana BRIN terdiri atas:[7]

  • Kepala
  • Wakil Kepala
  • Sekretariat Utama
  • Inspektorat Utama
  • Deputi Bidang Kebijakan Pembangunan
  • Deputi Bidang Kebijakan Riset dan Inovasi
  • Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
  • Deputi Bidang Infrastruktur Riset dan Inovasi
  • Deputi Bidang Fasilitasi Riset dan Inovasi
  • Deputi Bidang Pemanfaatan Riset dan Inovasi
  • Deputi Bidang Riset dan Inovasi Daerah
  • Pusat Layanan Teknologi
  • Pusat Data dan Informasi
  • Organisasi Riset

Selain Dewan Pengarah BRIN dan Pelaksana BRIN, terdapat pula organisasi nonstruktural yang berada di lingkungan BRIN, yaitu:[8]

  • Majelis Profesor Riset BRIN
  • Sekretariat Dewan Pengarah BRIN
  • Sekretariat Indonesian Nuclear Agency (INUA)
  • Sekretariat Indonesian Space Agency (INASA)
  • Sekretariat Kewenangan Ilmiah Keanekaragaman Hayati (SKIKH)
  • Sekretariat Intergovernmental Hydrological Programme (IHP) UNESCO
  • Sekretariat Man and Biosphere (MAB) UNESCO
  • Sekretariat Intergovernmental Oceanographic Commission (IOC) UNESCO
  • Sekretariat Management of Social Transformations (MOST) UNESCO
  • Atase Ilmu Pengetahuan KBRI WINA
  • Politeknik Teknologi Nuklir
Nama K/L Dasar hukum Unit eselon I
Unsur pembantu pimpinan Unsur pelaksana Unsur pengawas Unsur pendukung Staf ahli
Badan Riset dan Inovasi Nasional Perpres 33/2021 Sekretariat Utama
  • Deputi Bidang Industri, Pangan, dan Pertanian
  • Deputi Bidang Digital, lnformatika, Telekomunikasi, dan Transportasi
  • Deputi Bidang Kesehatan dan Farmasi
  • Deputi Bidang Transformasi Energi, Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup, Kelautan, dan Kebencanaan
  • Deputi Bidang Ekonomi, Hukum, Politik, Pertahanan, Sosial, Budaya, dan Humaniora
  • Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Peneliti dan Perekayasa
  • Deputi Bidang Riset dan Inovasi Daerah;
 lnspektorat Utama
Badan Riset dan Inovasi Nasional Perpres 78/2021 Sekretariat Utama
  • Deputi Bidang Kebijakan Pembangunan
  • Deputi Bidang Kebijakan Riset dan Inovasi
  • Deputi Bidang Sumber Daya Manusia, Pengetahuan dan Teknologi
  • Deputi Brdang Infrastruktur Rrset dan Inovasi
  • Deputi Bidang Fasilitasi Riset dan Inovasi
  • Deputi Bidang Pemanfaatan Riset dan Inovasi
  • Deputi Bidang Riset dan Inovasi Daerah
 lnspektorat Utama

Badan Antariksa

sunting

Indonesia Space Agency atau INASA adalah badan antariksa Indonesia yang bergerak dalam kegiatan yang berkaitan dengan antariksa dan kebijakan eksplorasi antariksa . Berbeda dengan INASA dengan Lembaga Penelitian Penerbangan dan Antariksa (Organisasi Riset Penerbangan dan Antariksa, ORPA) karena INASA tidak melakukan kegiatan penelitian antariksa, namun lebih bersifat koordinatif dan dirancang sebagai lembaga prinsipal antariksa dan pembuat kebijakan di Indonesia.

Organisasi riset

sunting

Organisasi riset (OR) merupakan organisasi nonstruktural yang menyelenggarakan teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi, penyelenggaraan ketenaganukliran, dan/atau penyelenggaraan keantariksaan. Peran yang dilaksanakan oleh OR adalah seperti peran kampus di Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek). Jika kampus menjadi pelaksana fungsi pendidikan di Kemendikbudristek, maka OR menjadi pelaksana fungsi riset di BRIN. Pada tahun 2022 terdapat 12 Organisasi Riset dan 85 Pusat Riset di BRIN berdasarkan bidang keilmuan, yaitu:

  • Organisasi Riset Arkeologi, Bahasa, dan Sastra
    • Pusat Riset Arkeologi Prasejarah dan Sejarah
    • Pusat Riset Arkeologi Lingkungan, Maritim, dan Budaya Berkelanjutan
    • Pusat Riset Arkeometri
    • Pusat Riset Bahasa, Sastra, dan Komunitas
    • Pusat Riset Khazanah Keagamaan dan Peradaban
    • Pusat Riset Manuskrip, Literatur, dan Tradisi Lisan
    • Pusat Riset Preservasi Bahasa dan Sastra
  • Organisasi Riset Elektronika dan Informatika
    • Pusat Riset Geoinformatika
    • Pusat Riset Elektronika
    • Pusat Riset Kecerdasan Artifisial dan Keamanan Siber
    • Pusat Riset Komputasi
    • Pusat Riset Mekatronika Cerdas
    • Pusat Riset Sains Data dan Informasi
    • Pusat Riset Telekomunikasi
  • Organisasi Riset Energi dan Manufaktur
    • Pusat Riset Konversi dan Konservasi Energi
    • Pusat Riset Sistem Produksi Berkelanjutan dan Penilaian Daur Hidup
    • Pusat Riset Teknologi Hidrodinamika
    • Pusat Riset Teknologi Industri Proses dan Manufaktur
    • Pusat Riset Teknologi Kekuatan Struktur
    • Pusat Riset Teknologi Pengujian dan Standar
    • Pusat Riset Teknologi Transportasi
  • Organisasi Riset Hayati dan Lingkungan
    • Pusat Riset Biomassa dan Bioproduk
    • Pusat Riset Biosistematika dan Evolusi
    • Pusat Riset Ekologi dan Etnobiologi
    • Pusat Riset Konservasi Tumbuhan, Kebun Raya, dan Kehutanan
    • Pusat Riset Lingkungan dan Teknologi Bersih
    • Pusat Riset Mikrobiologi Terapan
    • Pusat Riset Rekayasa Genetika
    • Pusat Riset Zoologi Terapan
  • Organisasi Riset Kebumian dan Maritim
    • Pusat Riset Bioindustri Laut dan Darat
    • Pusat Riset Iklim dan Atmosfer
    • Pusat Riset Kebencanaan Geologi
    • Pusat Riset Konservasi Sumber Daya Laut dan Perairan Darat
    • Pusat Riset Laut Dalam
    • Pusat Riset Limnologi dan Sumber Daya Air
    • Pusat Riset Oseanografi
    • Pusat Riset Perikanan
    • Pusat Riset Sumber Daya Geologi
  • Organisasi Riset Nanoteknologi dan Material
    • Pusat Riset Fisika Kuantum
    • Pusat Riset Fotonika
    • Pusat Riset Kimia
    • Pusat Riset Material Maju
    • Pusat Riset Metalurgi
    • Pusat Riset Sistem Nanoteknologi
    • Pusat Riset Teknologi Pertambangan
    • Pusat Riset Teknologi Polimer
  • Organisasi Riset Pertanian dan Pangan
    • Pusat Riset Agroindustri
    • Pusat Riset Hortikultura
    • Pusat Riset Peternakan
    • Pusat Riset Tanaman Pangan
    • Pusat Riset Tanaman Perkebunan
    • Pusat Riset Teknologi dan Proses Pangan
    • Pusat Riset Teknologi Tepat Guna
  • Organisasi Riset Tenaga Nuklir
    • Pusat Riset Proses Radiasi
    • Pusat Riset Teknologi Akselerator
    • Pusat Riset Teknologi Analisis Berkas Nuklir
    • Pusat Riset Teknologi Bahan Bakar Nuklir dan Limbah Radioaktif
    • Pusat Riset Teknologi Keselamatan, Metrologi, dan Mutu Nuklir
    • Pusat Riset Teknologi Radioisotop, Radiofarmaka, dan Biodosimetri
    • Pusat Riset Teknologi Reaktor Nuklir
sunting
  •  
    Logo Kemenristek/BRIN (2019–2021)
  •  
    Logo BRIN (2021–10 Agustus 2021)
  •  
    Logo BRIN (saat ini)

Referensi

sunting
  1. ^ Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025
  2. ^ Lengkap! Daftar Anggaran Terbaru Kementerian & Lembaga Usai Dipangkas
  3. ^ Pemerintah Indonesia (24 Oktober 2019), Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2019 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional, Jakarta: Kementerian Sekretariat Negara
  4. ^ Pemerintah Indonesia (28 April 2021), Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (PDF), Jakarta: Kementerian Sekretariat Negara
  5. ^ Pemerintah Indonesia (24 Agustus 2021), Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional, Jakarta: Kementerian Sekretariat Negara
  6. ^ "Dewan Pengarah". Badan Riset dan Inovasi Nasional. Diakses tanggal 6 November 2024.
  7. ^ "Struktur Organisasi". Badan Riset dan Inovasi Nasional. Diakses tanggal 6 November 2024.
  8. ^ "Daftar Pejabat". BRIN. Diakses tanggal 25 Februari 2024.
Diperoleh dari "https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Badan_Riset_dan_Inovasi_Nasional&oldid=26940859"