Kabinet Sukiman-Suwirjo

Kabinet Sukiman-Suwirjo
Kabinet Sukiman-Suwirjo
; Kabinet Pemerintahan Indonesia
Dibentuk	27 April 1951
Diselesaikan	23 Februari 1952
Struktur pemerintahan
Kepala negara	Soekarno; Mohammad Hatta (Wakil)
Kepala pemerintahan	Sukiman Wirjosandjojo
Wakil kepala pemerintahan	Suwirjo
Jumlah menteri	18
Partai anggota	Majelis Syuro Muslimin Indonesia; Persatuan Indonesia Raya; Partai Buruh Indonesia; PKRI; Partai Kristen Indonesia; Partai Indonesia Raya; Partai Sarekat Islam Indonesia; Independen;
Sejarah
Pendahulu	Kabinet Natsir
Pengganti	Kabinet Wilopo

Kabinet Sukiman-Suwirjo^[1] merupakan kabinet kedua setelah pembubaran negara Republik Indonesia Serikat. Kabinet ini diumumkan pada 26 April 1951 dan bertugas pada masa bakti 27 April 1951 hingga 23 Februari 1952.

Adapun Program Kabinet Sukiman-Suwirjo adalah sebagai berikut :

Menjalankan tindakan-tindakan yang tegas sebagai negara hukum untuk menjamin keamanan dan ketenteraman serta menyempurnakan organisasi alat-alat kekuasaan negara.
Membuat dan melaksanakan rencana kemakmuran nasional dalam jangka pendek untuk meningkatkan kehidupan sosial dan perekonomian rakyat serta memperbaharui hukum agraria sesuai dengan kepentingan petani.
Mempercepat usaha penempatan mantan pejuang dalam lapangan pembangunan.
Menyelesaikan persiapan pemilihan umum untuk membentuk dewan konstituante dan menyelenggarakan pemilihan umum dalam waktu yang singkat serta mempercepat terlaksananya otonomi daerah.
Menyiapkan undang-undang tentang pengakuan serikat buruh, perjanjian kerja sama (collective arbeidsovereenkomst), penetapan upah minimum, dan penyelesaian pertikaian perburuhan.
Menjalankan politik luar negeri yang bebas dan aktif serta menuju perdamaian dunia, menyelenggarakan hubungan antara Indonesia dengan Belanda yang sebelumnya berdasarkan asas unie-statuut menjadi hubungan berdasarkan perjanjian internasional biasa, mempercepat peninjauan kembali persetujuan hasil Konferensi Meja Bundar, serta meniadakan perjanjian-perjanjian yang pada kenyataannya merugikan rakyat dan negara.
Memasukkan wilayah Irian Barat ke dalam wilayah Republik Indonesia dalam waktu sesingkat-singkatnya.

PimpinanSunting

Presiden		Wakil Presiden
Soekarno			Mohammad Hatta

AnggotaSunting

Berikut ini adalah anggota Kabinet Sukiman-Suwirjo.

No.	Jabatan	Pejabat	Mulai menjabat	Selesai menjabat
Perdana dan Wakil Perdana Menteri
1	Perdana Menteri	Sukiman Wirjosandjojo	27 April 1951	23 Februari 1952	Masyumi
2	Wakil Perdana Menteri	Suwirjo	27 April 1951	23 Februari 1952	PNI
Menteri
3	Menteri Luar Negeri	Achmad Subardjo	27 April 1951	23 Februari 1952	Masyumi
4	Menteri Dalam Negeri	Iskak Tjokroadisurjo	27 April 1951	23 Februari 1952	Nonpartai
5	Menteri Pertahanan	R. Mas Sewaka^[2]	9 Mei 1951	23 Februari 1952	PIR
6	Menteri Kehakiman	Mohammad Yamin^[3]	27 April 1951	14 Juni 1951	Nonpartai
		Melkias Agustinus Pellaupessy (ad-interim)	14 Juni 1951	20 November 1951	Demokrat
		Mohammad Nasrun	20 November 1951	23 Februari 1952	Nonpartai
7	Menteri Penerangan	Arnold Mononutu	27 April 1951	23 Februari 1952	Nonpartai
8	Menteri Keuangan	Jusuf Wibisono	27 April 1951	23 Februari 1952	Masyumi
9	Menteri Pertanian	Suwarto	27 April 1951	23 Februari 1952	PKRI
10	Menteri Perdagangan dan Perindustrian	Soejono Hadinoto^[4]	27 April 1951	16 Juli 1951	PNI
10	Menteri Perdagangan dan Perindustrian	Wilopo^[5]	16 Juli 1951	23 Februari 1952	PNI
11	Menteri Perhubungan	Djuanda Kartawidjaja^[6]	27 April 1951	23 Februari 1952	Nonpartai
12	Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga	Ukar Bratakusumah ^[6]	27 April 1951	23 Februari 1952	PNI
13	Menteri Perburuhan	Iskandar Tedjasukmana	27 April 1951	23 Februari 1952	Buruh
14	Menteri Sosial	Sjamsuddin Sutan Makmur	27 April 1951	23 Februari 1952	Masyumi
15	Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan	Wongsonegoro	27 April 1951	23 Februari 1952	PIR
16	Menteri Agama	Wahid Hasjim	27 April 1951	23 Februari 1952	Masyumi
17	Menteri Kesehatan	Johannes Leimena	27 April 1951	23 Februari 1952	Parkindo
18	Menteri Urusan Umum	Melkias Agustinus Pellaupessy	27 April 1951	23 Februari 1952	Demokrat
19	Menteri Urusan Pegawai	Pandji Suroso	27 April 1951	23 Februari 1952	Parindra
20	Menteri Urusan Agraria	Gondokusomo^[7]	20 November 1951	6 Maret 1952	PIR

CatatanSunting

^ Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 1951 tertanggal 27 April 1951.
^ Sewaka ditunjuk pada 9 Mei 1951 setelah Sumitro Kolopaking menolak penunjukan.
^ Yamin mengundurkan diri 14 Juni 1951 dan A. Pellaupessy untuk sementara merangkap Menteri Kehakiman. Pada 20 November 1951, posisi Menteri Kehakiman diserahkan kepada Mohammad Nasrun.
^ Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 131 Tahun 1951 tertanggal 19 Juli 1951, Soejono Hadinoto diberhentikan dari jabatannya sebagai Menteri Perekonomian atas permintaan sendiri sejak 16 Juli 1951.
^ Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 132 Tahun 1951 tertanggal 19 Juli 1951, Wilopo diangkat sebagai Menteri Perekonomian sejak 16 Juli 1951.
^ ^a ^b Ukar Bratakusumah merangkap Menteri Perhubungan sementara sewaktu Djuanda berada di luar negeri.
^ Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 228 Tahun 1951 tertanggal 17 November 1951, Mr. Dr. Gondokusumo diangkat sebagai Menteri Urusan Agraria terhitung mulai 20 November 1951, kemudian Gondokusomo meninggal pada tanggal 6 Maret 1952.

ReferensiSunting

Simanjuntak, P. N. H. (2003), Kabinet-Kabinet Republik Indonesia: Dari Awal Kemerdekaan Sampai Reformasi (dalam bahasa Indonesian), Jakarta: Djambatan, hlm. 116–124, ISBN 979-428-499-8.

Pranala luarSunting

(Indonesia) Profil Kabinet Sukiman-Suwirjo pada situs web Sekretariat Kabinet Republik Indonesia
Marsono. 1987. Almanak Negara Republik Indonesia 1987. Jakarta: B.P. Alda

Kabinet Pemerintahan Indonesia
Didahului oleh: Kabinet Natsir	Kabinet Sukiman-Suwirjo 1951–1952	Diteruskan oleh: Kabinet Wilopo

[1] Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 1951 tertanggal 27 April 1951.

[2] Sewaka ditunjuk pada 9 Mei 1951 setelah Sumitro Kolopaking menolak penunjukan.

[3] Yamin mengundurkan diri 14 Juni 1951 dan A. Pellaupessy untuk sementara merangkap Menteri Kehakiman. Pada 20 November 1951, posisi Menteri Kehakiman diserahkan kepada Mohammad Nasrun.

[4] Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 131 Tahun 1951 tertanggal 19 Juli 1951, Soejono Hadinoto diberhentikan dari jabatannya sebagai Menteri Perekonomian atas permintaan sendiri sejak 16 Juli 1951.

[5] Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 132 Tahun 1951 tertanggal 19 Juli 1951, Wilopo diangkat sebagai Menteri Perekonomian sejak 16 Juli 1951.

[perhubungan-6] Ukar Bratakusumah merangkap Menteri Perhubungan sementara sewaktu Djuanda berada di luar negeri.

[7] Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 228 Tahun 1951 tertanggal 17 November 1951, Mr. Dr. Gondokusumo diangkat sebagai Menteri Urusan Agraria terhitung mulai 20 November 1951, kemudian Gondokusomo meninggal pada tanggal 6 Maret 1952.

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

[7]