Kabinet Sukiman-Suwirjo

Kabinet Sukiman-Suwirjo merupakan kabinet kedua setelah pembubaran negara Republik Indonesia Serikat. Kabinet ini bertugas pada masa bakti 27 April 1951 hingga 3 April 1952, tetapi kabinet ini sebenarnya telah didemisionerkan pada tanggal 23 Februari 1952.

Daftar isi

1 Susunan kabinet
2 Catatan
3 Program Kabinet
4 Referensi
5 Pranala luar

Susunan kabinetSunting

Masa bakti: 27 April 1951-3 April 1952 (didemisionerkan pada tanggal 23 Februari 1952):

No	Jabatan	Nama Menteri
1	Perdana Menteri	Sukiman Wirjosandjojo
1	Wakil Perdana Menteri	Suwirjo
2	Menteri Luar Negeri	Achmad Subardjo
3	Menteri Dalam Negeri	Iskak Tjokroadisurjo
4	Menteri Pertahanan	Sewaka ^[1]
5	Menteri Kehakiman	Mohammad Yamin ^[2]
6	Menteri Penerangan	Arnold Mononutu
7	Menteri Keuangan	Jusuf Wibisono
8	Menteri Pertanian	Suwarto
9	Menteri Perindustrian dan Perdagangan	Sujono Hadinoto ^[3]
10	Menteri Perhubungan	Djuanda Kartawidjaja ^[4]
11	Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga	Ukar Bratakusumah ^[4]
12	Menteri Perburuhan	Iskandar Tedjasukmana
13	Menteri Sosial	Sjamsuddin
14	Menteri Pendidikan dan Kebudayaan	Wongsonegoro
15	Menteri Agama	Wahid Hasjim
16	Menteri Kesehatan	J. Leimena
17	Menteri Negara	A. Pellaupessy (urusan umum)
		Pandji Suroso (urusan pegawai)
		Gondokusomo ^[5] (urusan agraria)

CatatanSunting

^ Sewaka ditunjuk pada 9 Mei 1951 setelah Sumitro Kolopaking menolak penunjukan.
^ Yamin mengundurkan diri 14 Juni 1951 dan A. Pellaupessy untuk sementara merangkap Menteri Kehakiman. Pada 20 November 1951, posisi Menteri Kehakiman diserahkan kepada Mohammad Nasrun.
^ Sujono Hadinoto digantikan Wilopo pada Juli 1951.
^ ^a ^b Ukar Bratakusumah merangkap Menteri Perhubungan sementara sewaktu Djuanda berada di luar negeri.
^ Diangkat pada 20 November 1951, kemudian Gondokusomo meninggal pada tanggal 6 Maret 1952.

Program KabinetSunting

Menjalankan tindakan-tindakan yang tegas sebagai negara hukum untuk menjamin keamanan dan ketenteraman serta menyempurnakan organisasi alat-alat kekuasaan negara
Membuat dan melaksanakan rencana kemakmuran nasional dalam jangka pendek untuk meningkatkan kehidupan sosial dan perekonomian rakyat serta memperbaharui hukum agraria sesuai dengan kepentingan petani
Mempercepat usaha penempatan mantan pejuang dalam lapangan pembangunan
Menyelesaikan persiapan pemilihan umum untuk membentuk dewan konstituante dan menyelenggarakan pemilihan umum dalam waktu yang singkat serta mempercepat terlaksananya otonomi daerah
Menyiapkan undang-undang tentang pengakuan serikat buruh, perjanjian kerja sama (collective arbeidsovereenkomst), penetapan upah minimum, dan penyelesaian pertikaian perburuhan
Menjalankan politik luar negeri yang bebas dan aktif serta menuju perdamaian dunia, menyelenggarakan hubungan antara Indonesia dengan Belanda yang sebelumnya berdasarkan asas unie-statuut menjadi hubungan berdasarkan perjanjian internasional biasa, mempercepat peninjauan kembali persetujuan hasil Konferensi Meja Bundar, serta meniadakan perjanjian-perjanjian yang pada kenyataannya merugikan rakyat dan negara
Memasukkan wilayah Irian Barat ke dalam wilayah Republik Indonesia dalam waktu sesingkat-singkatnya

ReferensiSunting

Simanjuntak, P. N. H. (2003), Kabinet-Kabinet Republik Indonesia: Dari Awal Kemerdekaan Sampai Reformasi (dalam bahasa Indonesian), Jakarta: Djambatan, hlm. 116–124, ISBN 979-428-499-8.

Pranala luarSunting

(Indonesia) Profil Kabinet Sukiman-Suwirjo pada situs web Sekretariat Kabinet Republik Indonesia
Marsono. 1987. Almanak Negara Republik Indonesia 1987. Jakarta: B.P. Alda

Kabinet Pemerintahan Indonesia
Didahului oleh: Kabinet Natsir	Kabinet Sukiman-Suwirjo 1951–1952	Diteruskan oleh: Kabinet Wilopo

[1] Sewaka ditunjuk pada 9 Mei 1951 setelah Sumitro Kolopaking menolak penunjukan.

[2] Yamin mengundurkan diri 14 Juni 1951 dan A. Pellaupessy untuk sementara merangkap Menteri Kehakiman. Pada 20 November 1951, posisi Menteri Kehakiman diserahkan kepada Mohammad Nasrun.

[3] Sujono Hadinoto digantikan Wilopo pada Juli 1951.

[perhubungan-4] Ukar Bratakusumah merangkap Menteri Perhubungan sementara sewaktu Djuanda berada di luar negeri.

[5] Diangkat pada 20 November 1951, kemudian Gondokusomo meninggal pada tanggal 6 Maret 1952.

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]