Kabinet Natsir

Kabinet Natsir
Kabinet Natsir
; Kabinet Pemerintahan Indonesia
Dibentuk	7 September 1950
Diselesaikan	21 Maret 1951
Struktur pemerintahan
Kepala negara	Soekarno; Mohammad Hatta (Wakil)
Kepala pemerintahan	Mohammad Natsir
Wakil kepala pemerintahan	Hamengku Buwono IX
Jumlah menteri	18
Partai anggota	Majelis Syuro Muslimin Indonesia; Persatuan Indonesia Raya; Faksi Demokratik; Partai Sosialis Indonesia; Partai Katolik; Partai Kristen Indonesia; Partai Indonesia Raya; Partai Sarekat Islam Indonesia; Independen;
Sejarah
Pendahulu	Kabinet RIS; Kabinet Halim
Pengganti	Kabinet Sukiman-Suwirjo

Kabinet Natsir^[1]^[2] adalah kabinet pertama yang dibentuk setelah pembubaran negara Republik Indonesia Serikat, dan kembali menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kabinet ini diumumkan pada 6 September 1950 dan bertugas sejak 7 September 1950 hingga 21 Maret 1951.

Adapun Program Kabinet Natsir adalah sebagai berikut :

Mempersiapkan dan menyelenggarakan Pemilihan Umum untuk Dewan Konstituante dalam waktu yang singkat.
Mencapai konsolidasi dan menyempurnakan susunan Pemerintahan serta membentuk peralatan Negara yang bulat berdasarkan Pasal 146 di dalam Undang-Undang Dasar Sementara 1950.
Menggiatkan berbagai usaha untuk mencapai keamanan dan ketenteraman.
Mengembangkan dan memperkokoh kekuatan perekonomian rakyat sebagai dasar bagi pelaksanaan kegiatan perekonomian nasional yang sehat serta melaksanakan keragaman dan kesamarataan hak antara buruh dan majikan.
Membantu pembangunan perumahan rakyat serta memperluas berbagai usaha untuk meningkatkan kualitas manusia dalam hal kesehatan dan kecerdasan.
Menyempurnakan organisasi Angkatan Perang dan pemulihan mantan anggota-anggota tentara dan gerilya ke dalam masyarakat.
Memperjuangkan dan mengusahakan penyelesaian masalah perebutan wilayah Irian Barat dalam waktu yang singkat.

Pada masa kabinet ini, terjadi pemberontakan hampir di seluruh wilayah Indonesia dan masalah keamanan di dalam negeri, seperti Gerakan DI/TII, Gerakan Andi Azis, Gerakan APRA, dan Gerakan RMS. Perundingan masalah Irian Barat juga mulai dirintis, tetapi mengalami jalan buntu. Pada tanggal 22 Januari 1951, parlemen menyampaikan mosi tidak percaya dan mendapat kemenangan sehingga pada tanggal 21 Maret 1951, Perdana Menteri Natsir mengembalikan mandatnya kepada Presiden. Penyebab lainnya adalah diterimanya mosi Hadikusumo yang mengusulkan dibubarkannya seluruh DPRD yang telah terbentuk. Menurut pemerintah, mosi tersebut tidak mungkin dilaksanakan karena alasan yuridis formil.

Pimpinan Sunting

Presiden		Wakil Presiden
Soekarno			Mohammad Hatta

Anggota Sunting

Berikut ini adalah anggota Kabinet Natsir.

No.	Jabatan	Pejabat	Mulai menjabat	Selesai menjabat
Perdana dan Wakil Perdana Menteri
1	Perdana Menteri	Mohammad Natsir	7 September 1950	21 Maret 1951	Masyumi
2	Wakil Perdana Menteri	Sri Sultan Hamengkubuwana IX	7 September 1950	21 Maret 1951	Nonpartai
Menteri
3	Menteri Luar Negeri	Mohammad Roem	7 September 1950	21 Maret 1951	Masyumi
4	Menteri Dalam Negeri	Assaat	7 September 1950	21 Maret 1951	Nonpartai
5	Menteri Pertahanan	Abdul Halim^[3]	7 September 1950	17 Desember 1950	Nonpartai
5	Menteri Pertahanan	Mohammad Natsir (ad-interim)	17 Desember 1950	21 Maret 1951	Masyumi
6	Menteri Kehakiman	Wongsonegoro	7 September 1950	21 Maret 1951	PIR
7	Menteri Penerangan	Melkias Agustinus Pellaupessy	7 September 1950	21 Maret 1951	Demokrat
8	Menteri Keuangan	Syafruddin Prawiranegara	7 September 1950	21 Maret 1951	Masyumi
9	Menteri Pertanian	Tandiono Manu	7 September 1950	21 Maret 1951	PSI
10	Menteri Perdagangan dan Perindustrian	Sumitro Djojohadikusumo	7 September 1950	21 Maret 1951	PSI
11	Menteri Perhubungan	Djuanda Kartawidjaja	7 September 1950	21 Maret 1951	Nonpartai
12	Menteri Tenaga dan Pekerjaan Umum	Herman Johannes	7 September 1950	21 Maret 1951	PIR
13	Menteri Perburuhan	Pandji Suroso	7 September 1950	21 Maret 1951	Parindra
14	Menteri Sosial	Fredericus Soetrisno Harjadi	7 September 1950	21 Maret 1951	PKRI
15	Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan	Bahder Djohan	7 September 1950	21 Maret 1951	Nonpartai
16	Menteri Agama	Wahid Hasjim	7 September 1950	21 Maret 1951	Masyumi
17	Menteri Kesehatan	Johannes Leimena	7 September 1950	21 Maret 1951	Parkindo
18	Menteri Negara (dihapuskan sejak 31 Desember 1950)	Harsono Tjokroaminoto^[4]	7 September 1950	31 Desember 1950	PSII

Lihat pula Sunting

Daftar Kabinet Indonesia

Catatan Sunting

^ Kabinet Natsir dibentuk dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1950 tertanggal 6 September 1950.
^ Dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1951 tanggal 21 Maret 1951, Kabinet Natsir demisioner sejak 21 Maret 1951.
^ Dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 2A Tahun 1951 tertanggal 9 Januari 1951, Abdul Halim berhenti menjabat sebagai Menteri Pertahanan mulai tanggal 17 Desember 1950 karena alasan kesehatan.
^ Dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 1950 tertanggal 20 Desember 1950, Harsono Tjokroaminoto berhenti menjabat sebagai Menteri Negara mulai tanggal 31 Desember 1950 karena partainya (PSII) keluar dari kabinet.

Referensi Sunting

Simanjuntak, P. N. H. (2003), Kabinet-Kabinet Republik Indonesia: Dari Awal Kemerdekaan Sampai Reformasi (dalam bahasa Indonesian), Jakarta: Djambatan, hlm. 116–124, ISBN 979-428-499-8.

Pranala luar Sunting

(Indonesia) Profil Kabinet Natsir pada situs web Sekretariat Kabinet Republik Indonesia
Marsono. 1987. Almanak Negara Republik Indonesia 1987. Jakarta: B.P. Alda
Daradjadi. 2014. Mr. Sartono Pejuang Demokrasi & Bapak Parlemen Indonesia. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara
https://melancongkebukittinggi.wordpress.com/2016/06/07/kenang-kenangan-abdul-halim-x/

Kabinet Pemerintahan Indonesia
Didahului oleh: Kabinet RIS Kabinet Halim	Kabinet Natsir 1950–1951	Diteruskan oleh: Kabinet Sukiman-Suwirjo

[1] Kabinet Natsir dibentuk dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1950 tertanggal 6 September 1950.

[2] Dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1951 tanggal 21 Maret 1951, Kabinet Natsir demisioner sejak 21 Maret 1951.

[3] Dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 2A Tahun 1951 tertanggal 9 Januari 1951, Abdul Halim berhenti menjabat sebagai Menteri Pertahanan mulai tanggal 17 Desember 1950 karena alasan kesehatan.

[4] Dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 1950 tertanggal 20 Desember 1950, Harsono Tjokroaminoto berhenti menjabat sebagai Menteri Negara mulai tanggal 31 Desember 1950 karena partainya (PSII) keluar dari kabinet.

[1]

[2]

[3]

[4]