Buka menu utama

Kabinet Wilopo [1][2] adalah kabinet ketiga setelah pembubaran negara Republik Indonesia Serikat yang bertugas pada masa bakti 3 April 1952 hingga 30 Juli 1953. Kabinet Wilopo didemisionerkan berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 99 Tahun 1953 tertanggal 3 Juni 1953.Kabinet ini termasuk kabinet zaken yang artinya kabinet yang jajarannya diisi oleh para tokoh ahli di dalam bidangnya dan bukan merupakan representatif dari partai politik tertentu.

Kabinet Wilopo
Flag of Indonesia.svg
Kabinet Pemerintahan Indonesia
Kabinet wilopo.jpg
Dibentuk3 April 1952
Diselesaikan30 Juli 1953
Struktur pemerintahan
Kepala negaraSoekarno
Kepala pemerintahanWilopo
Jumlah menteri17
Total jumlah menteri17
Partai anggotaPartai Nasional Indonesia
Majelis Syuro Muslimin Indonesia
Partai Sosialis Indonesia
Partai Syarikat Islam Indonesia
Partai Katholik Republik Indonesia
Partai Indonesia Raya
Partai Buruh
Partai Kristen Indonesia
Independen
Sejarah
PendahuluKabinet Sukiman-Suwirjo
PenggantiKabinet Ali Sastroamidjojo I

Susunan kabinetSunting

CatatanSunting

  1. ^ Kabinet Wilopo mulai bertugas pada tanggal 3 April 1952 berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 85 Tahun 1952 tanggal 1 April 1952.
  2. ^ Kabinet Wilopo demisioner sejak tanggal 3 Juni 1953 (Keputusan Presiden RI Nomor 99 Tahun 1953 tertanggal 3 Juni 1953). Berlangsung sampai pembentukan Kabinet Ali-Wongso yang terjadi pada tanggal 30 Juli 1953 (Keputusan Presiden RI Nomor 132 Tahun 1953 tertanggal 30 Juli 1953.
  3. ^ Wilopo dibebaskan dari jabatannya sebagai Menteri Luar Negeri ad interim pada tanggal 29 April 1952 (Keputusan Presiden RI Nomor 99 Tahun 1952 tertanggal 28 April 1952). Diganti oleh Mukarto (PNI) yang diangkat sebagai Menteri Luar Negeri terhitung mulai tanggal 29 April 1952 (Keputusan Presiden Nomor 100 Tahun 1952 tertanggal 28 April 1952).
  4. ^ Atas permohonan sendiri terhitung mulai tanggal 2 Juni 1953, Hamengkubuwono IX diberhentikan dengan hormat dari jabatannya (Keputusan Presiden RI Nomor 20 Tahun 1953 tertanggal 31 Januari 1953). Posisinya digantikan oleh Perdana Menteri Wilopo sejak 2 Juni 1953 berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 21 Tahun 1953 tertanggal 31 Januari 1953.
  5. ^ Dengan Keputusan Presiden RI Nomor 74 Tahun 1953 tanggal 9 Mei 1953, atas permohonan sendiri Anwar Tjokroaminoto diberhentikan dengan hormat dari jabatannya sebagai Menteri Sosial, terhitung mulai 11 Mei 1953.
  6. ^ a b Terhitung mulai tanggal 11 Mei 1953, Pandji Suroso diberhentikan dengan hormat dari jabatannya sebagai Menteri Urusan Pegawai dan diangkat sebagai Menteri Sosial dengan Keputusan Presiden RI Nomor 75 Tahun 1953 tanggal 19 Mei 1953.
  7. ^ Jabatan ini ditiadakan bersamaan dengan pembebasan Pandji Suroso dari jabatannya sebagai Menteri Urusan Pegawai per 11 Mei 1953.

Program KerjaSunting

Organisasi NegaraSunting

  1. Menyiapkan pelaksanaan pemilihan umum untuk dewan konstituante dan dewan-dewan daerah
  2. Menyelesaikan penyelenggaraan dan mengisi otonomi daerah
  3. Menyederhanakan organisasi pemerintah pusat

KemakmuranSunting

  1. Memajukan tingkat penghidupan rakyat dengan meningkatkan produksi nasional, termasuk bahan makanan rakyat
  2. Melanjutkan usaha perubahan agraria

KeamananSunting

Menjalankan berbagai kebijakan untuk mengatasi masalah keamanan dengan kebijaksanaan sebagai negara hukum dan menyempurnakan organisasi alat-alat kekuasaan negara serta mengembangkan tenaga masyarakat untuk menjamin keamanan dan ketenteraman

PerburuhanSunting

Memperlengkapkan perundang-undangan perburuhan untuk meninggikan derajat kaum buruh guna menjamin proses perekonomian nasional

PendidikanSunting

Mempercepat usaha-usaha perbaikan untuk pembaharuan pendidikan dan pengajaran

Luar NegeriSunting

  1. Mengisi politik luar negeri yang bebas dan aktif dengan aktivitas yang sesuai dengan kewajiban bangsa Indonesia dalam kekeluargaan bangsa-bangsa dan sesuai dengan kepentingan nasional menuju perdamaian dunia
  2. Menyelenggarakan hubungan antara Indonesia dengan Belanda yang sebelumnya berdasarkan asas unie-statuut menjadi hubungan berdasarkan perjanjian internasional biasa, mempercepat peninjauan kembali persetujuan hasil Konferensi Meja Bundar, serta meniadakan perjanjian-perjanjian yang pada kenyataannya merugikan rakyat dan negara
  3. Memasukkan wilayah Irian Barat ke dalam wilayah Republik Indonesia dalam waktu sesingkat-singkatnya

ReferensiSunting

  • Simanjuntak, P. N. H. (2003). Kabinet-Kabinet Republik Indonesia: Dari Awal Kemerdekaan Sampai Reformasi (dalam bahasa Indonesian). Jakarta: Djambatan. hlm. 125–133. ISBN 979-428-499-8. 
  • Feith, Herbert (2009) [1958]. The Wilopo Cabinet, 1952-1953: A Turning Point in Post-Revolutionary Indonesia (edisi ke-Reprint). Equinox Publishing. ISBN 978-602-8397-15-5. 

Pranala luarSunting

 
Kabinet Pemerintahan Indonesia
Didahului oleh:
Kabinet Sukiman-Suwirjo
Kabinet Wilopo
1952–1953
Diteruskan oleh:
Kabinet Ali Sastroamidjojo I