Negara Indonesia Timur

bekas negara bagian di Indonesia

Negara Indonesia Timur adalah negara bagian RIS yang meliputi wilayah Sulawesi, Sunda Kecil (Bali & Nusa Tenggara) dan Kepulauan Maluku, ibu kotanya Makassar. Negara ini dibentuk setelah dilaksanakan Konferensi Malino pada tanggal 16-22 Juli 1946 dan Konferensi Denpasar dari tanggal 7-24 Desember 1946 yang bertujuan untuk membahas gagasan berdirinya negara bagian tersendiri di wilayah Indonesia bagian timur oleh Belanda. Pada akhir Konferensi Denpasar 24 Desember 1946, negara baru ini dinamakan Negara Timur Raya, tetapi kemudian diganti menjadi Negara Indonesia Timur pada tanggal 27 Desember 1946.[1]

Negara Indonesia Timur
Negara bagian RIS
1946–1950
Flag of East Indonesia
Panji daerah
Coat of arms of East Indonesia
Coat of arms
East Indonesia in the United States of Indonesia.svg
Wilayah N.I.T ditunjukkan pada warna merah
Ibu kotaMakassar
Luas 
• 1946
349.088 km2 (134.784 sq mi)
Populasi 
• 1946
10290000
Sejarah
Pemerintahan
 • JenisNegara bagian
Presiden 
• 1946–1950
Tjokorda Gde Raka Soekawati
Perdana Menteri 
• 1947
Nadjamuddin Daeng Malewa
• 1947
Semuel Jusof Warouw
• 1947–1949
Ida Anak Agung Gde Agung
• 1949–1950
J.E. Tatengkeng
• 1950
D.P. Diapari
• 1950
Martinus Putuhena
LegislaturParlemen Indonesia Timur
Era sejarahPerang Dingin
• Didirikan
24 Desember 1946
• Dibubarkan
17 Agustus 1950
Didahului oleh
Digantikan oleh
Hindia Belanda
Indonesia

Negara Indonesia Timur terbagi menjadi 13 daerah otonomi:

  1. Daerah Sulawesi Selatan, daerah sulawesi selatan memiliki 73 desa.
  2. Daerah Minahassa
  3. Daerah Kepulauan Sangihe dan Talaud
  4. Daerah Sulawesi Utara
  5. Daerah Sulawesi Tengah
  6. Daerah Bali
  7. Daerah Lombok
  8. Daerah Sumbawa
  9. Daerah Flores
  10. Daerah Sumba
  11. Daerah Timor dan kepulauan
  12. Daerah Maluku Selatan
  13. Daerah Maluku Utara

Menurut hasil Konferensi Denpasar, wilayah Negara Indonesia Timur terdiri dari daerah keresidan yang tercantum dalam Staatsblad 1938 Nomor 68 jo Staatsblad Nomor 264 kecuali daerah irian barat yang akan ditetapkan kemudian hari.[2]

  1. Keresidenan Sulawesi Selatan
  2. Keresidenan Sulawesi Utara
  3. Keresidenan Bali
  4. Keresidenan Lombok
  5. Keresidenan Maluku

Negara Indonesia Timur didirikan untuk menyaingi dan memaksa Republik Indonesia untuk menerima bentuk negara federasi; dengan tujuan mengecilkan wilayah Republik Indonesia sehingga hanya menjadi salah satu negara bagian dari Republik Indonesia Serikat. Negara Indonesia Timur bubar dan semua wilayahnya melebur ke dalam Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1950.

PresidenSunting

 
Presiden Soekawati dari Negara Indonesia Timur bersama istri (orang Prancis) dalam kunjungan ke Minahasa (1948)
Presiden Periode
Dari Sampai
Tjokorda Gde Raka Soekawati
24 Desember 1946
17 Agustus 1950

Perdana Menteri dan KabinetSunting

No Perdana Menteri Kabinet Periode
Dari Sampai
1
Nadjamuddin Daeng Malewa
Kabinet Malewa I
13 Januari 1947
2 Juni 1947
Kabinet Malewa II
2 Juni 1947
11 Oktober 1947
2
Semuel Jusof Warouw
Kabinet Warouw
11 Oktober 1947
15 Desember 1947
3
Ida Anak Agung Gde Agung
Kabinet Gde Agung I
15 Desember 1947
12 Januari 1949
Kabinet Gde Agung II
12 Januari 1949
27 Desember 1949
4
J.E. Tatengkeng
Kabinet Tatengkeng
27 Desember 1949
14 Maret 1950
5
D.P. Diapari
Kabinet Diapari
14 Maret 1950
10 Mei 1950
6
Martinus Putuhena
Kabinet Putuhena
10 Mei 1950
17 Agustus 1950

PeristiwaSunting

Tanggal Peristiwa[3]
27 Mei 1947 Pengunduran diri ketua DPRS Tadjoeddin Noer
3 Desember 1947 DPRS mengirim misi persaudaraan ke Republik Indonesia di Yogyakarta
30 Desember 1947 Pihak oposisi mendirikan Gabungan Perjuangan Kemerdekaan Indonesia (GAPKI) di Makassar, dipimpin oleh A. Mononutu
22 Januari 1948 RI mengakui NIT sebagai negara bagian dari RIS yang akan dibentuk
18 Februari 1948 Misi persaudaraan dari GAPKI tiba di Yogyakarta
Oktober 1948 RI mengirim misi persaudaraan ke NIT yang diketuai Mr. Sartono
Desember 1948 Kabinet NIT memprotes keras Agresi Militer II ke wilayah RI
6 Februari 1949 PM Ide Anak Agung Gde Agung selaku penghubung BFO menemui Wapres Bung Hatta yang ditawan Belanda di Bangka

Catatan kakiSunting

  1. ^ Yayasan Masyarakat Sejarawan Indonesia, Jurnal sejarah: pemikiran, rekonstruksi, persepsi, Yayasan Obor Indonesia, ISSN 1858-2117 (Indonesia)
  2. ^ Ensiklopedi Umum, Penerbit Kanisius, Edisi Kedua dengan EYD, 1977, hal.586, ISBN 978-979-413-522-8
  3. ^ Ensiklopedi Umum, Penerbit Kanisius, Edisi Kedua dengan EYD, 1977, hal.587, ISBN 978-979-413-522-8