Indeks Persepsi Korupsi

indeks

Semenjak tahun 1995, Transparansi Internasional telah menerbitkan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) setiap tahun yang mengurutkan negara-negara di dunia berdasarkan persepsi (anggapan) publik terhadap korupsi di jabatan publik dan politis.

Peta yang menunjukkan negara dan wilayah menurut Indeks Persepsi Korupsi tahun 2021.
  Skor lebih tinggi dari 89
  Skor sama dengan atau antara 80 hingga 89
  Skor sama dengan atau antara 70 hingga 79
  Skor sama dengan atau antara 60 hingga 69
  Skor sama dengan atau antara 50 hingga 59
  Skor sama dengan atau antara 40 hingga 49
  Skor sama dengan atau antara 30 hingga 39
  Skor sama dengan atau antara 20 hingga 29
  Skor sama dengan atau antara 10 hingga 19
  Skor lebih rendah dari 10
  Data tidak tersedia

Survei tahun 2003 mencakup 133 negara. Hasilnya menunjukan tujuh dari setiap sepuluh negara (dan sembilan dari setiap sepuluh negara berkembang) memiliki indeks 5 poin dari 10. Pada 2006 survei mencakup 163 negara. Indonesia berada pada peringkat 130 dari 163 negara tersebut dengan nilai indeks 2,4. Pada 2007 survei mencakup 180 negara. Indonesia berada pada peringkat 145 dari 180 negara tersebut dengan nilai indeks 2,3. Pada tahun 2009 survei mencakup 178 negara. Indonesia berada pada peringkat 110 dengan nilai indeks 2,8, dan pada 2010 naik menjadi peringkat 100 dari 182 negara dengan nilai indeks 3,0.[1]

Nilai dari indeks ini sedang didebatkan, karena berdasarkan survei, hasilnya tidak bisa dihindarkan dari bersifat subjektif. Karena korupsi selalu bersifat tersembunyi, maka mustahil untuk mengukur secara langsung, sehingga digunakan berbagai parameter untuk mengukur tingkat korupsi. Contohnya adalah dengan mengambil sampel survei persepsi publik melalui berbagai pertanyaan, mulai dari "Apakah Anda percaya pada pemerintah?" atau "Apakah korupsi masalah besar di negara Anda?". Selain itu, apa yang didefinisikan atau dianggap sah sebagai korupsi berbeda-beda di berbagai wilayah hukum: sumbangan politis sah di satu wilayah hukum mungkin tidak sah di wilayah lain; sesuatu yang dianggap sebagai pemberian tip biasa di satu negara bisa dianggap sebagai penyogokan di negara lain. Dengan demikian, hasil survei harus dimengerti secara khusus sebagai pengukuran persepsi (anggapan) publik, bukannya satu ukuran yang objektif terhadap korupsi.

Negara-negara terbersih dan terkorup di dunia

sunting

IPK 2021, yang diterbitkan pada Januari 2022, saat ini memeringkat 180 negara "dalam skala dari 100 (sangat bersih) hingga 0 (sangat korup)" berdasarkan situasi antara Mei 2020 dan Mei 2021.[2] Denmark, Finlandia, Selandia Baru, Norwegia, Singapura, dan Swedia dianggap sebagai negara yang paling tidak korup di dunia, secara konsisten menempati peringkat tinggi di antara transparansi keuangan internasional, berturut-turut memiliki skor 88 dan 85 dari 100, sementara negara yang paling korup di dunia adalah Somalia, Suriah, and Sudan Selatan, berturut-turut memiliki skor 13 dan 11 dari 100 pada tahun 2021.[3]

Peringkat

sunting

Legenda

sunting
Skor Dianggap kurang korup Dianggap lebih korup
99–90 89–80 79–70 69–60 59–50 49–40 39–30 29–20 19–10 9–0

2020–2022

sunting

Tabel Indeks Persepsi Korupsi:

Peringkat Negara atau wilayah Skor 2021[3] Skor 2020[4] Skor 2019[5]
1   Denmark 88 88 87
2   Finlandia 88 85 86
3   Selandia Baru 88 88 87
4   Norwegia 85 84 84
5   Singapura 85 85 85
6   Swedia 85 85 85
7    Swiss 84 85 85
8   Belanda 82 82 82
9   Luksemburg 81 80 80
10   Jerman 80 80 80
11   Britania Raya 78 77 77
12   Hong Kong 76 77 76
13   Austria 74 76 77
14   Estonia 74 75 74
15   Irlandia 74 72 74
16   Islandia 74 75 78
17   Kanada 74 77 77
18   Australia 73 77 77
19   Belgia 73 76 75
20   Jepang 73 74 73
21   Uruguay 73 71 71
22   Prancis 71 69 69
23   Seychelles 70 66 66
24   Uni Emirat Arab 69 71 71
25   Bhutan 68 68 68
26   Taiwan 68 65 65
27   Chili 67 67 67
28   Amerika Serikat 67 67 69
29   Barbados 65 64 62
30   Bahama 64 63 64
31   Qatar 63 63 62
32   Korea Selatan 62 61 59
33   Portugal 62 61 62
34   Lituania 61 60 60
35   Spanyol 61 62 62
36   Brunei 60 60 60
37   Israel 59 60 60
38   Latvia 59 57 56
39   Saint Vincent dan Grenadine 59 59 59
40   Kosta Rika 58 57 56
41   Tanjung Verde 58 58 58
42   Slovenia 57 60 60
43   Italia 56 53 53
44   Polandia 56 56 58
45   Saint Lucia 56 56 55
46   Botswana 55 60 61
47   Dominika 55 55 55
48   Georgia 55 56 56
49   Ceko 54 54 56
50   Malta 54 53 54
51   Mauritius 54 53 52
52   Arab Saudi 53 53 53
53   Grenada 53 53 53
54   Rwanda 53 54 53
55   Siprus 53 57 58
56   Oman 52 54 52
57   Slowakia 52 49 50
58   Armenia 49 49 42
59   Namibia 49 51 52
60   Yordania 49 49 48
61   Yunani 49 50 48
62   Malaysia 48 51 53
63   Kroasia 47 47 47
64   Kuba 46 47 48
65   Montenegro 46 45 45
66   Rumania 45 44 44
67   Sao Tome dan Principe 45 47 46
68   Tiongkok 45 42 41
69   Vanuatu 45 43 46
70   Afrika Selatan 44 44 44
71   Jamaika 44 44 43
72   Tunisia 44 44 43
73   Ghana 43 43 41
74   Hungaria 43 44 44
75   Kepulauan Solomon 43 42 42
76   Kuwait 43 42 40
77   Senegal 43 45 45
78   Bahrain 42 42 42
79   Benin 42 41 41
80   Bulgaria 42 44 43
81   Burkina Faso 42 40 40
82   Belarus 41 47 45
83   Timor Leste 41 40 38
84   Trinidad dan Tobago 41 40 40
85   India 40 40 41
86   Maladewa 40 43 29
87   Etiopia 39 38 37
88   Guyana 39 41 40
89   Kolombia 39 39 37
90   Kosovo 39 36 36
91   Makedonia Utara 39 35 35
92   Maroko 39 40 41
93   Suriname 39 38 44
94   Tanzania 39 38 37
95   Vietnam 39 36 37
96   Argentina 38 42 45
97   Brasil 38 38 35
98   Indonesia 38 37 40
99   Lesotho 38 41 40
100   Serbia 38 38 39
101   Turki 38 40 39
102   Gambia 37 37 37
103   Kazakhstan 37 38 34
104   Sri Lanka 37 38 38
105   Ekuador 36 39 38
106   Moldova 36 34 32
107   Panama 36 35 36
108   Pantai Gading 36 36 35
109   Peru 36 38 36
110   Albania 35 36 35
111   Bosnia dan Herzegovina 35 35 36
112   Malawi 35 30 31
113   Mongolia 35 35 35
114   Thailand 35 36 36
115   El Salvador 34 36 34
116   Sierra Leone 34 33 33
117   Aljazair 33 36 35
118   Filipina 33 34 34
119   Mesir 33 33 35
120     Nepal 33 33 34
121   Zambia 33 33 34
122   Eswatini 32 33 34
123   Ukraina 32 33 30
124   Gabon 31 30 31
125   Meksiko 31 31 29
126   Niger 31 32 32
127   Papua Nugini 31 27 28
128   Azerbaijan 30 30 30
129   Bolivia 30 31 31
130   Jibuti 30 27 30
131   Kenya 30 31 28
132   Laos 30 29 29
133   Paraguay 30 28 28
134   Republik Dominika 30 28 28
135   Togo 30 29 29
136   Angola 29 27 26
137   Liberia 29 28 28
138   Mali 29 30 29
139   Rusia 29 30 28
140   Mauritania 28 29 28
141   Myanmar 28 28 29
142   Pakistan 28 31 32
143   Uzbekistan 28 26 25
144   Kamerun 27 25 25
145   Kirgizstan 27 31 30
146   Uganda 27 27 28
147   Bangladesh 26 26 26
148   Madagaskar 26 25 24
149   Mozambik 26 25 26
150   Guatemala 25 25 26
151   Guinea 25 28 29
152   Iran 25 25 26
153   Tajikistan 25 25 25
154   Afrika Tengah 24 26 25
155   Lebanon 24 25 28
156   Nigeria 24 25 26
157   Honduras 23 24 26
158   Irak 23 21 20
159   Kamboja 23 21 20
160   Zimbabwe 23 24 24
161   Eritrea 22 21 23
162   Guinea-Bissau 21 19 18
163   Republik Demokratik Kongo 21 18 18
164   Republik Kongo 21 19 19
165   Chad 20 21 20
166   Haiti 20 18 18
167   Komoro 20 21 25
168   Nikaragua 20 22 22
169   Sudan 20 16 16
170   Burundi 19 19 19
171   Turkmenistan 19 19 19
172   Guinea Khatulistiwa 17 16 16
173   Libya 17 17 18
174   Afganistan 16 19 16
175   Korea Utara 16 18 17
176   Yaman 16 15 15
177   Venezuela 14 15 16
178   Somalia 13 12 9
179   Suriah 13 14 13
180   Sudan Selatan 11 12 12

Kritik Terhadap Index

sunting

Statistik dari tahun yang berbeda belum tentu bisa dibandingkan. ICCR sendiri menjelaskan, "...perubahan dari tahun ke tahun di hasil dari satu negara ditimbulkan bukan hanya dari perubahan persepsi terhadap penampilan suatu negara, namun juga dari perubahan sampel dan metodologi. Setiap tahun, beberapa sumber tidak diperbaharui dan harus dihilangkan dari IPK, sementara sumber baru dan tepercaya ditambahkan. Dengan berbeda-bedanya peserta dan metodologi, perubahan skor suatu negara bisa juga berhubungan dengan kenyataan bahwa pandangan-pandangan berbeda telah dikumpulkan dan pertanyaan-pertanyaan berbeda telah diberikan...(walaupun telah ada) reformasi antikorupsi...(atau) penyibakan skandal korupsi terbaru...Adalah sulit untuk memperbaiki IPK skor dalam waktu singkat, seperti dalam dua tahun. IPK adalah berdasarkan dari data selama tiga tahun terakhir (lihat narasumber di bawah). Ini berarti bahwa perubahan dalam persepsi korupsi hanya akan muncul dalam indeks selama waktu yang lebih lama." Mereka pun telah membicarakan bahwa dalam waktu yang lama mereka telah bergeser dari survei publik di suatu negara ke survei para ahli, dan mereka telah meningkatkan jumlah survei para ahli dari negara-negara berkembang tentang persepsi mereka tentang korupsi di negara-negara maju.[6]

Lihat pula

sunting

Referensi

sunting
  1. ^ "Salinan arsip". Diarsipkan dari versi asli tanggal 1 November 2010. Diakses tanggal 28 Oktober 2010. 
  2. ^ "Corruption Perceptions Index 2021". Transparency International. Diakses tanggal 16 Mei 2022. 
  3. ^ a b "CPI 2021". Transparency International. Diakses tanggal 16 Mei 2022. 
  4. ^ "CPI 2020". Transparency International. Diakses tanggal 16 Mei 2022. 
  5. ^ "CPI 2019". Transparency International. Diakses tanggal 16 Mei 2022. 
  6. ^ "Frequently Asked Questions". Internet Center for Corruption Research. Diakses tanggal 4 Juli 2012. 

Pranala luar

sunting