Daftar provinsi di Indonesia menurut IPM tahun 2010

Sebuah perhitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang menggunakan metode baru dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dari tahun 2010 hingga sekarang. Berikut ini akan disajikan penjelasan, sejarah, dan metodologi perhitungan IPM, serta daftar provinsi Indonesia menurut IPM tahun 2010.

Penjelasan

sunting

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)/Human Development Index (HDI) adalah pengukuran perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup untuk semua negara seluruh dunia. IPM digunakan untuk mengklasifikasikan apakah sebuah negara adalah negara maju, negara berkembang atau negara terbelakang dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijaksanaan ekonomi terhadap kualitas hidup.[1]

Sejarah

sunting

Indeks ini pada 1990 dikembangkan oleh pemenang nobel India Amartya Sen dan seorang ekonom Pakistan Mahbub ul Haq, serta dibantu oleh Gustav Ranis dari Universitas Yale dan Lord Meghnad Desai dari London School of Economics. Sejak itu, indeks ini dipakai oleh Program pembangunan PBB pada laporan IPM tahunannya.

Amartya Sen menggambarkan indeks ini sebagai "pengukuran vulgar" oleh karena batasannya. Indeks ini lebih berfokus pada hal-hal yang lebih sensitif dan berguna daripada hanya sekadar pendapatan perkapita yang selama ini digunakan. Indeks ini juga berguna sebagai jembatan bagi peneliti yang serius untuk mengetahui hal-hal yang lebih terinci dalam membuat laporan pembangunan manusianya.

Dimensi dasar IPM[2]

sunting

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memiliki tiga dimensi yang digunakan sebagai dasar perhitungannya:

  1. Umur panjang dan hidup sehat yang diukur dengan angka harapan hidup saat kelahiran
  2. Pengetahuan yang dihitung dari angka harapan sekolah dan angka rata-rata lama sekolah
  3. Standar hidup layak yang dihitung dari Produk Domestik Bruto/PDB (keseimbangan kemampuan berbelanja) per kapita

Manfaat IPM[2]

sunting

Menurut Badan Pusat Statisitik (BPS), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memiliki beberapa manfaat:

  • IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk)
  • IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara
  • Bagi Indonesia, IPM merupakan data strategis karena selain sebagai ukuran kinerja Pemerintah, IPM juga digunakan sebagai salah satu alokator penentuan Dana Alokasi Umum (DAU)

Cara menghitung indeks komponen[3]

sunting

Setiap komponen IPM distandardisasi dengan nilai minimum dan maksimum sebelum digunakan untuk menghitung IPM. Rumus yang digunakan sebagai berikut.

Dimensi pendidikan

sunting

 

Keterangan:

I: indeks komponen

HLS: harapan lama sekolah

HLSmin: harapan lama sekolah terendah

HLSmaks: harapan lama sekolah tertinggi

 

Keterangan:

I: indeks komponen

RLS: rata-rata lama sekolah

RLSmin: rata-rata lama sekolah terendah

RLSmaks: rata-rata lama sekolah tertinggi

 

I: indeks komponen

HLS: harapan lama sekolah

RLS: rata-rata lama sekolah

Dimensi pengeluaran

sunting

 

Keterangan:

I: indeks komponen

In: indeks komponen

pengeluaranmin: pengeluaran terendah

pengeluaranmaks: pengeluaran tertinggi

Cara menghitung Indeks Pembangunan Manusia

sunting

 

Keterangan:

IPM: indeks pembangunan manusia

I: indeks komponen

Data di bawah ini merupakan data perhitungan Badan Pusat Statistik (BPS).

Peringkat Provinsi IPM Perbandingan dengan IPM dari Laporan Pembangunan Manusia

2010 untuk Perkiraan IPM Tahun 2010[5]

Pembangunan Manusia Tinggi
1   Daerah Khusus Ibukota Jakarta 76,31 (0,763)   Uruguay (52)
2   Daerah Istimewa Yogyakarta 75,37 (0,753)   Arab Saudi (55)
3   Kalimantan Timur 71,31 (0,713)   Azerbaijan (67)
4   Kepulauan Riau 71,13 (0,711)   Bosnia dan Herzegovina dan   Ukraina (68—69)
5   Bali 70,10 (0,701)   Makedonia dan   Mauritius (71—72)
Pembangunan Manusia Sedang
6   Riau 68,65 (0,686)   Jamaika (80)
7   Sulawesi Utara 67,83 (0,678)   Turki (83)
8   Banten 67,54 (0,675)   Aljazair dan   Tonga (84—85)
9   Sumatera Barat 67,25 (0.672)   Fiji dan   Turkmenistan (86—87)
10   Aceh 67,09 (0,670)
10   Sumatera Utara 67,09 (0,670)
-   Indonesia 66,53 (0,665)   Republik Dominika dan   Tiongkok (88—89)
12   Jawa Barat 66,15 (0,661)   El Salvador (90)
13   Jawa Tengah 66,08 (0,660)
14   Kepulauan Bangka Belitung 66,02 (0,660)
15   Sulawesi Selatan 66,00 (0,660)
16   Sulawesi Tenggara 65,99 (0,659)
17   Kalimantan Tengah 65,96 (0,659)
18   Jambi 65,39 (0,653)   Thailand (92)
19   Jawa Timur 65,36 (0,653)
20   Bengkulu 65,35 (0,653)
21   Kalimantan Selatan 65,20 (0,652)
22   Sumatera Selatan 64,44 (0,644)   Bolivia (95)
23   Maluku 64,27 (0,642)
24   Lampung 63,71 (0,637)   Filipina (97)
25   Sulawesi Tengah 63,29 (0,632)   Botswana (98)
26   Maluku Utara 62,79 (0,627)   Moldova (99)
27   Gorontalo 62,65 (0,626)
28   Kalimantan Barat 61,97 (0,619)   Mesir (101)
29   Nusa Tenggara Barat 61,16 (0,611)   Guyana (104)
Pembangunan Manusia Rendah
30   Sulawesi Barat 59,74 (0,597)   Afrika Selatan (110)
31   Papua Barat 59,60 (0,596)
32   Nusa Tenggara Timur 59,21 (0,592)   Suriah (111)
33   Papua 54,45 (0,544)   Guinea Khatulistiwa (117)

Catatan

sunting

Tidak ada perubahan peringkat maupun perubahan IPM pada data tahun ini karena perhitungan IPM tahun 2010 merupakan yang pertama menggunakan metode baru.

Kesimpulan

sunting
  1. Provinsi dengan IPM tertinggi adalah Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan IPM sebesar 76,31.
  2. Provinsi dengan IPM terendah adalah Papua dengan IPM sebesar 54,45.
  3. Jarak antara provinsi dengan IPM tertinggi dan provinsi dengan IPM terendah adalah 21,86.
  4. Menurut BPS, IPM Indonesia adalah 66,53 (0,665) dan masih menempati status sedang.
  5. Menurut UNDP, IPM Indonesia adalah 60,0~ (0,600) dan masih menempati status sedang.

Referensi

sunting
  1. ^ "Davies, A. and G. Quinlivan (2006), A Panel Data Analysis of the Impact of Trade on Human Development, Journal of Socioeconomics" (PDF). Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 2008-04-13. Diakses tanggal 2017-05-31. 
  2. ^ a b "Badan Pusat Statistik". www.bps.go.id. Diakses tanggal 2017-09-22. 
  3. ^ "Badan Pusat Statistik". www.bps.go.id. Diakses tanggal 2017-09-22. 
  4. ^ "Badan Pusat Statistik". www.bps.go.id (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2017-04-24. 
  5. ^ http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr_2010_en_summary.pdfHuman Development Report 2010 Summary English