Buka menu utama
Garis waktu
Lambang Kabupaten Poso.png
Kabupaten Poso

Poso di bawah kekuasaan Luwu 1600—1897


Bendera Belanda Afdeling Poso 1919—1942; 1946—1948


Bendera Jepang Afdeling Poso 1942—1945


Afdeling Poso 1948—1949


Bendera Indonesia Daerah Otonom Poso 1949—1959


Bendera Indonesia Kabupaten Poso 1959—sekarang

Sejarah Poso (bahasa Inggris: History of Poso) dimulai sejak zaman batu hingga zaman megalitikum. Wilayah ini telah mengalami berbagai peristiwa penting pada awal abad ke-20, sebelum bergabung ke dalam wilayah Indonesia, sebagai salah satu daerah administratif, Kabupaten Poso.

SejarahSunting

 
Megalitik Tokalalaea di Lore Barat

Sejak zaman batu hingga zaman megalitikum. Pada saat itu, masyarakat adat Pekurehua di Watutau telah hidup dan menetap secara turun temurun di wilayah Watutau. Hal tersebut ditandai dengan adanya bukti peninggalan purba, di antaranya guci yang terbuat dari tanah yang dijadikan peti mati yang dalam Bahasa Bada disebut dengan Kori Bengki.[1] Di wilayah lembah Lore, terdapat sekitar 400 patung granit megalitik, yang menurut berbagai penelitian arkeologi diperkirakan berasal dari 3000 SM hingga tahun 1300. Patung-patung ini memiliki ukuran yang bervariasi, mulai dari beberapa sentimeter hingga sekitar 4,5 meter (15 ft). Tujuan dibuatnya patung-patung ini masih belum dapat dijelaskan. Sekitar 30 patung megalitik berbentuk seperti manusia, sedangkan yang lainnya dalam bentuk pot besar (Kalamba) dan piring batu (Tutu'na).[2][3]

Periode RabaSunting

Di Lembah Napu, beredar legenda tentang lembah dan pemukiman di sana ribuan tahun sebelumnya. Selama era yang disebut-sebut sebagai Periode Raba, sebagian wilayah Lembah Napu dulunya merupakan danau yang disebut Rano Raba (Danau Raba). Pada saat itu, perbukitan di sekitar danau merupakan daerah permukiman dari berbagai suku, yang hanya dipertemukan dalam konteks upacara adat. Dua kelompok suku terbesar di wilayah tersebut adalah To Winoa yang mendiami perbukitan di atas Tamadue dan To Huku di bagian barat yang menghuni perbukitan di atas Wuasa. Selain itu, kelompok suku kecil lainnya juga mendiami wilayah ini. Meski demikian, mereka mampu berkomunikasi dengan baik menggunakan bahasa yang saat ini dikenal dengan bahasa Napu. Suku-suku ini dipimpin seseorang yang bergelar Tuana. Semakin banyaknya penduduk yang mendiami wilayah ini, membuat para penduduk desa memutuskan untuk mengeringkan Rano Raba. Danau ini dikeringkan dengan upacara adat melalui perantara seseorang yang dijuluki Tawalia (dukun) dengan mengalihkan aliran danau ke sebelah selatan desa Torire saat ini, yang akhirnya menjadi Sungai Lariang melewati Lore Selatan dan bermuara di Mamuju, Sulawesi Barat. Proses pengeringan ini disebut memakan waktu sekitar seratus tahun. Rano Raba menyisakan jejak dalam bentuk danau-danau kecil yang disebut Rano Wanga (Danau Wanga) dan Rano Ngkio (Danau Ngkio), sedangkan wilayah bekas danau utama menjadi padang rumput dan ilalang. Dataran baru ini kemudian dijadikan padang penggembalaan, tanah pertanian, dan wilayah permukiman masyarakat yang baru. Salah satu kelompok suku yang mendiami daratan baru ini adalah To Pekurehua, yang di kemudian hari akan menjadi kelompok terbesar di wilayah ini.

Sama seperti wilayah lainnya di Sulawesi, lembah Napu juga mengenal kisah To Manuru, seseorang yang dalam legenda berasal dari langit. Ia disebut diturunkan dari langit di lembah Napu pada abad ke-10, menikahi wanita lokal keturunan bangsawan dari suku Kalide dan dikaruniai tujuh anak. Setelah semuanya beranjak dewasa, To Manuru pergi dan melanjutkan perjalanan. Seorang putranya yang bernama Tindarura memilih bertahan di desa, sedangkan saudara-saudaranya pergi meninggalkan lembah. Pertumbuhan penduduk yang pesat membuat populasi desa meningkat tajam, membuat sebagian penduduk memutuskan pindah untuk mendirikan permukiman baru bernama Gaa. Seiring waktu, desa-desa seperti Habingka, Gaa, Lengaro, dan Watutau bersekutu untuk membentuk Prinsipalitas dan masing-masing desa dipimpin oleh bangsawan. Tindarura ditunjuk oleh para bangsawan ini untuk menjadi Tadulako (panglima perang) bagi mereka, dan ia mulai dikenal dengan nama Gumang Koana. Ia memproduksi alat-alat pertanian dan senjata, dan membangun sebuah baruga adat di desa Lamba yang dijadikan sebagai tempat pertemuan majelis adat dan bangsawan. Gumang Koana mewariskan tugasnya sebagai Tadulako kepada putranya, nTakeuba. Pada akhir abad ke-12, wilayah lembah Napu diserang oleh suku To Mene yang berasal dari Mandar. Semua penduduk yang tinggal di utara tewas.

Abad pertengahanSunting

Peta klasik Pluvier untuk abad ke-15, dengan jelas memberi tanda (noktah khusus) untuk beberapa wilayah penting di Sulawesi saat itu, termasuk Poso.[a] Pada tahun 1667, pasca Perjanjian Bongaya yang membahas tentang klaim pengaruh Ternate atas wilayah Sulawesi bagian Utara, khususnya yang berada di kawasan Teluk Tomini (termasuk Poso, Tojo, Togean, Banggai, Luwuk, Moutong), secara politik diserahkan kepada pemerintah kolonial Belanda.

Sejak abad ke-18, penduduk yang mendiami daerah Poso berada di bawah kekuasaan pemerintah raja-raja yang terdiri dari Raja Poso, Raja Napu, Raja Mori, Raja Tojo, Raja Una-Una dan Raja Bungku yang tidak memiliki hubungan satu sama lain. Seluruh wilayah kerajaan tersebut di bawah pengaruh beberapa kerajaan, di bagian utara tunduk dibawah pengaruh Raja Sigi yang berkedudukan di Sigi. Di bagian Timur, yakni daerah Bungku tunduk kepada Sultan Ternate. Dalam catatan Kruyt, ada 4 Kerajaan yang berbatasan langsung dengan wilayah Poso; yaitu Kerajaan Luwu, Kerajaan Sigi, Kerajaan Tojo dan Kerajaan Mori. Kekuasaan yang paling berpengaruh dan paling luas adalah kerajaan Luwu yang berkedudukan di Palopo. Rajanya memakai gelar Datu.

Protektorat kerajaanSunting

 
Kerajaan Luwu pada puncak kejayaannya, mengklaim wilayah Poso

Pada awal abad ke-17, Kerajaan Luwu di selatan mulai mencapai puncak kejayaannya. Pengaruh Luwu yang kuat di selatan mulai tersebar ke utara dan memasuki wilayah Poso.[5] Pada akhir abad ke-18, Datu Pamona dikalahkan oleh pasukan Luwu. Datu Pamona kemudian ditawan oleh pasukan Luwu dan dibawa ke Palopo.[6] Pemerintahan Kerajaan Luwu di Poso dikendalikan melalui Wotu dan Ampu Lemba. Ampu Lemba dalam pemerintahannya selalu berkoordinasi dengan Karadja Lamusa yang bermukim di Tando Ngkasa. Perintah maupun permintaan dari Datu Luwu disampaikan kepada Ampu Lemba. Perintah ini dapat berupa bantuan pasukan, apabila pasukan kerajaan Luwu melakukan ekspansi, atau sedang memberikan hukuman di wilayah lain.[6]

Di bawah kekuasaan Kerajaan Luwu di wilayah Poso, kediaman Suku Pamona tetap patuh yang secara tradisi atau turun temurun tunduk kepada Wotu yang dikepalai oleh Macoa Bawa Lipu. Namun dalam catatan Kruyt, wilayah Onda'e tidak tunduk kepada Datu Luwu. Pasukan Datu Luwu kemudian menyerang wilayah Onda'e, dan peristiwa ini dikenal dengan Monangu Buaja.[6] Peristiwa Monangu Buaja disebutkan dalam buku Kruyt yang berjudul De Crocodiel in Possoer. Dalam buku itu, dinyatakan bahwa Pasukan Datu Luwu bersama dengan Lamusa datang menghancurkan Onda'e. Dalam suasana keterpurukkan, para tetua Onda'e yang tersisa kemudian bermusyawarah dan mengambil kesepakatan untuk menghadap langsung kepada Datu Luwu.[6] To Onda’e kemudian dijadikan anak emas oleh Kerajaan Luwu.

Tekanan dari Bone dan Luwu membuat wilayah jajahan mereka seperti Parigi dan Sigi, mulai menyebarkan pengaruh mereka kepada suku pedalaman.[5] Di bagian barat, pengaruh Kerajaan Sigi mulai dirasa kental. Kruyt menyebutkan bahwa Sigi berhasil menguasai sejumlah daerah suku-suku di Poso dengan politik pecah-belah. To Napu, yang merupakan salah satu wilayah yang terkena pengaruh Kerajaan Sigi, sering melakukan penjarahan di Pebato. Sehingga orang-orang di Pebato harus mengakui dua tuan, yakni Luwu dan Sigi. To Napu memiliki naluri perang yang tinggi dan sering ditemukan merajalela di bagian wilayah lain yang pada waktu itu dikategorikan sebagai pelanggaran keras. Mereka merajalela di di wilayah Pebato, Lage, Onda'e dan Wingke mPoso. Diduga agresi yang dilakukan To Napu merupakan tekanan dari Raja Sigi yang berambisi menguasai seluruh wilayah Sulawesi bagian tengah untuk melepaskan diri dari pengaruh Kerajaan Luwu dan mendirikan imperium baru. Namun rencana ini gagal karena tidak semua rakyat Lore mendukung, sebab ada pertalian kekerabatan dengan To Poso.

Dalam situasi tarik-menarik dua kekuatan besar ini, To Onda'e memiliki peranan yang penting, demikian juga To Napu. Situasi ini sering memicu ketegangan antara Onda'e dan Pebato yang memberikan kebebasan To Napu berkeliaran di wilayahnya. Sehingga To Onda'e mengajak To Lage untuk menekan To Pebato. Dua suku ini kemudian menjadi "anak emas" dari dua kerajaan yang memiliki kepentingan politik, yaitu Kerajaan Luwu dengan To Onda'e-nya dan Sigi dengan To Napu-nya. Sedangkan To Pebato dan To Lage berada di tengah sebagai penengah di antara keduanya.

Dalam tiga dekade awal tahun 1800-an, migrasi Suku Mandar dari Sulawesi bagian barat terus berlanjut ke utara dan timur laut, hingga mencapai wilayah pesisir Teluk Tomini. Mereka mulai menetap di pesisir pantai dan menyebar dari wilayah Ampibabo di Parigi hingga ke Lage di Poso. Adriani dan Kruyt dalam buku mereka—De Bare'e-sprekende Toradja's van Midden-Celebes—yang juga dikutip oleh Kaudern, menyatakan peristiwa migrasi suku Mandar ke wilayah Sulawesi bagian tengah tidak dapat diketahui tanggal pastinya.[7] Di wilayah Kadombuku, Lage—suku bawahan Mandar yang sangat berpengaruh—mulai membujuk penduduk lokal To Kadombuku untuk memeluk Islam. Mereka yang tidak setuju dengan ajakan tersebut, memberontak dan menentang Mandar dalam serangkaian perang suku yang terjadi sekitar kr. 1832.[b] Rangkaian perang suku ini dimenangkan oleh suku Mandar, dan peristiwa ini dikenal sebagai Perang Mandar–Kadombuku.[8]

Pada bulan September 1865, Johannes Cornelis Wilhelmus Didericus Adrianus van der Wyck—seorang pejabat pemerintahan Hindia Belanda dari Sulawesi Utara—melakukan perjalanan ke dataran tinggi di selatan Teluk Tomini dengan tujuan memastikan kabar bahwa wilayah tersebut merupakan daerah kaya batu bara, bijih besi, dan emas. Ia justru menemukan Danau Poso, membuatnya menjadi orang Eropa pertama yang diketahui mengunjungi danau tersebut. Willem Jan Maria Michielsen mengikuti jejak ini pada tahun 1869, empat tahun setelah kedatangan van der Wyck.[9]

Kekuasaan kolonialSunting

 
Sebuah surat kabar Hindia Belanda yang memuat berita kedatangan kapal uap SS Glangy di Poso

Belanda, yang sejak abad ke-17 menancapkan kekuasaan perdagangan dan politik mereka di pulau Sulawesi melalui Vereenigde Oost-Indische Compagnie (VOC), mengacuhkan wilayah dataran tinggi Sulawesi Tengah karena sulit dicapai dan hanya memiliki sedikit lahan yang produktif. Bagaimanapun, keadaan ini hanya berlangsung selama dua abad. Perluasan wilayah Kerajaan Bone di seputaran Teluk Tomini menarik perhatian pemerintah kolonial.[5] Naiknya aktivitas perdagangan kopra dan hasil hutan oleh pedagang Tionghoa dan Muslim, serta meningkatnya intensitas perdagangan ilegal dan pembajakan adalah faktor lain yang memicu keterlibatan Belanda.[5] Meski pada awalnya pemerintah kolonial mengabaikan laporan-laporan tentang wilayah ini, peristiwa khusus yang lain terjadi, memaksa pemerintah kolonial untuk ikut campur lebih dalam dengan suku-suku di pedalaman Sulawesi Tengah. Pada tahun 1890, sebuah kapal uap Singapura berbendera Inggris muncul di Teluk Tomini, tanpa meminta izin di Gorontalo yang merupakan pusat Asisten Residen Belanda. Kapal bernama Glangy ini berlayar menuju ke Poso dan mengirimkan dua orang penyelidik Australia, yang berhasil menembus pedalaman hingga di daerah pertemuan Sungai Poso dengan Tomasa untuk melakukan riset tentang keberadaan emas. Rumor yang beredar saat itu menyebutkan bahwa Inggris telah menjalin hubungan persekutuan dengan kerajaan-kerajaan lokal agar dapat bebas dari kontrol Belanda.[5] Untuk mengantisipasi langkah Inggris, pemerintah kolonial menawarkan kontrak politik dengan empat kepala suku dari Pamona: Garoeda, Oele, Boenga Sawa dan Bengka. Meskipun demikian, mereka sama sekali tidak mengerti apa-apa tentang kontrak ini, tetapi para penafsir membujuk mereka dengan berbagai alasan untuk menyetujui kontrak tersebut.[10]

 
Setelah penaklukkan oleh Belanda, Poso dimasukkan ke dalam wilayah Karesidenan Manado

Pemerintah Hindia Belanda memahami bahwa kontrak tersebut tidak berarti apa-apa dan memutuskan untuk menempatkan seorang kontrolir di Poso untuk mempermudah kontak dengan suku-suku pedalaman Poso dan dengan warga lainnya di sepanjang wilayah pesisir Teluk Tomini. Pada bulan September 1894, Belanda mengangkat kontrolir pertama di Poso, Eduard van Duyvenbode Varkevisser. Keberadaan pemerintahan Belanda di mulut sungai Poso ini masih belum diketahui di wilayah pedalaman Poso pada saat itu.[11] Belanda, yang juga khawatir terhadap pesatnya penyebaran Islam di Sulawesi Selatan, terutama di antara suku Makassar dan Bugis, melihat Suku Pamona yang menganut animisme di Sulawesi Tengah sebagai target yang potensial untuk di-Kristen-kan.[12] Ketertarikan Belanda atas wilayah Sulawesi Tengah baru diwujudkan menjelang akhir abad ke-19 untuk mengamati potensi wilayah yang ada di Sulawesi Tengah, terutama Poso. Setelah berdiskusi dengan Raja Sigi, Belanda memutuskan untuk mendaratkan seorang misionaris muda bernama Albertus Christiaan Kruyt di Mapane pada tahun 1892.[13]

Hingga awal tahun 1905, Kruyt dan Adriani terus menerus melakukan ekspedisi pemetaan wilayah Poso, terutama kekuatan potensial pasukannya, sebagai data awal yang kemudian digunakan pihak Belanda untuk menundukkan Poso. Pada bulan September 1905, Kontrolir Poso Arie Jacob Nicolaas Engelenberg melakukan inisiatif untuk mengadakan pertemuan dengan mengundang seluruh Kabose dari dataran tinggi Napu dan Pebato untuk menjelaskan tentang rezim pemerintahan yang baru. Tindakan para Kabose dari Napu dan Pebato—yang menolak untuk hadir—memaksa pasukan Belanda menyerbu Napu dan menimbulkan korban 60 orang Napu yang tewas dalam pertempuran. Peristiwa ini disebut Perang Peore.[13]

Pemerintahan Hindia BelandaSunting

 
Rumah Lobo di Poso, kr. 1900 – kr. 1930

Pada tahun 1918, seluruh wilayah Sulawesi Tengah dalam lingkungan Kabupaten Poso yang sekarang telah dikuasai oleh Hindia Belanda dan mulailah disusun pemerintah sipil. Kemudian oleh Pemerintah Belanda, wilayah Poso dalam tahun 1905-1918 terbagi dalam dua kekuasaan pemerintah, sebagian masuk wilayah Karesidenan Manado, yakni Onderafdeeling (kawedanan) Kolonodale dan Bungku Tengah, Morowali, sedangkan kedudukan raja-raja dan wilayah kekuasaanya tetap dipertahankan dengan sebutan Self Bestuure-Gabieden (wilayah kerajaan) berpegang pada peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Belanda yang disebut Self Bestuure atau Peraturan Adat Kerajaan (hukum adat).

Pada tahun 1919, seluruh wilayah Poso digabungkan dan dialihkan dalam wilayah Keresidenan Manado dan Sulawesi Tengah terbagi dalam dua wilayah yang disebut Afdeeling, yaitu: Afdeeling Donggala dengan ibu kotanya Donggala dan Afdeeling Poso dengan ibu kotanya kota Poso yang dipimpin oleh masing-masing Asisten Residen.

Pada tahun 1924, Belanda mengeluarkan Staatsblad Nomor 366 tentang pembagian pemerintahan Karesidenan Manado. Afdeling Poso dibentuk, dan Landschap Banggai dipecah menjadi dua Onderafdeling.

Pendudukan Jepang dan perang duniaSunting

Pada bulan-bulan awal tahun 1942, Jepang melakukan serangkaian pendaratan pasukan di berbagai wilayah di Indonesia. Pada tanggal 11 Januari 1942, Kota Manado jatuh ke tangan Jepang, membuat pasukan Belanda mundur ke wilayah Sulawesi Tengah yang saat itu belum dimasuki Jepang. Pemerintah Belanda kemudian menjadikan ibu kota kabupaten Poso sebagai salah satu tempat pemusatan pasukan Belanda, selain Kota Palu.[14] Pada akhir Januari 1942, Troepen commandant (TPC) Mayor B.F.A. Schilmöller yang bermarkas di Poso mengirimkan sebuah radiogram rahasia kepada Letnan W.H.J.E. van Daalen bersama Kapten J.H.L.A.C. de Swert. Dalam radiogram tersebut, Schilmöller memerintahkan agar pasukan Batalyon Inheemsche Militie di Manado untuk segera bersiap dan segera berangkat dengan KM Togian sesuai rencana. Setelah menerima radiogram, de Swert segera memerintahkan agar seluruh pasukan bersiap-siap untuk menuju ke Poso. Pada malam hari tanggal 25 Februari 1942, rombongan mereka tiba di Pelabuhan Poso.[c] Beberapa hari kemudian, pada tanggal 2 Maret 1942, Nani Wartabone mengutus Ahmad Otto Papeo bersama rombongannya dari Gorontalo untuk berangkat ke Poso dengan menggunakan kapal motor SS Urania. Perjalanan ini dilakukan untuk melakukan aksi pelucutan senjata terhadap tentara Belanda yang berada di Poso.[15]

 
Sebuah peta penerbangan terbitan Jepang yang menampilkan sebagian wilayah Poso pada tahun 1943

Sasaran utama militer Jepang di Sulawesi Tengah adalah pemerintahan dan militer Hindia Belanda, yang mereka anggap sebagai sekutu Amerika Serikat, lawan utama mereka pada Perang Dunia II. Pasukan Belanda yang bertahan di ibu kota Poso mencapai sekitar 60 orang, yang dipimpin oleh van Daalen dan Asisten Residen Afdeling Poso L.C.J. Rijsdijk. Di sisi lain, Residen Manado Frederik Charles Hendrik Hirschmann menuju ke Lembah Bada di pedalaman Lore untuk menghindari kejaran tentara Jepang. Letak Bada yang berada di pedalaman, kondisi jalan penghubung yang rusak dan sulit dijangkau pada saat itu membuat pelarian Hirschmann sukses.[16] Kesuksesan Jepang mengambil alih Kota Donggala, membuat pengendali kekuatan pasukan militer Belanda dialihkan kepada van Daalen yang berada di Poso.[17] Untuk merebut Palu dan Poso, Jepang melancarkan serangan dua arah —rencana yang terbukti efektif karena kedua kota ini kemudian jatuh ke tangan Jepang— secara langsung. van Daalen dan sisa pasukan mundur dari Poso dan menuju ke kota Kolonodale untuk bergabung dengan Letnan J.A. de Jong yang memang ditempatkan di sana. Kolonodale adalah pusat konsolidasi terakhir pasukan Belanda, sebelum mereka menuju ke Australia. Pelarian mereka membuat Kolonodale menjadi sasaran pesawat pengebom Angkatan Laut Kekaisaran Jepang.[18] Rijsdijk berhasil meloloskan diri, sedangkan van Daalen dan de Jong ditangkap dan dipenjarakan di Manado, dan mereka berdua tewas setelah dieksekusi pada tanggal 25 Agustus 1942.[19]

Keadaan pemerintahan yang dikendalikan oleh para Raja setempat berlangsung sampai bulan Juni 1942. Sebelumnya, pada tanggal 7 Maret 1942, Jepang mengeluarkan Undang-Undang Nomor 1 yang berisi mengenai ketentuan ketatanegaraan yang tidak bertentangan dengan pemerintahan pendudukan militer Jepang.[20] Berlakunya Undang-Undang ini, membuat petugas-petugas pemerintahan sipil Jepang yang berdatangan dari Makassar dan Manado, ditempatkan di kota Donggala, Palu, dan Poso.[21]

 
Tentara NICA berlabuh di Pelabuhan Poso tahun 1945

Pada tanggal 21 Agustus 1945, Jepang menyerahkan kendali pemerintahan di Sulawesi Tengah terhadap raja-raja setempat. Di Poso, kekuasaan diberikan kepada Raja Muda Wongko Lemba Talasa.[22] Kemerdekaan negara yang masih sangat rapuh, diantisipasi oleh W.L. Talasa dengan membentuk barisan sukarela yang dipimpin Jacob Lamadjuda. Baru sekitar dua bulan mengendalikan pemerintahan, pasukan sekutu dengan menumpang kapal perang Australia tiba di Pelabuhan Poso pada tanggal 1 November 1945. Kapal ini membawa mantan Asisten Residen Poso Rijsdijk dengan dikawal satu regu pasukan Netherlands Indies Civil Administration (NICA). Kedatangan mereka menandai kembalinya kekuasaan Belanda, disertai dengan penyusunan pemerintahan daerah dengan struktur yang sama dengan masa Hindia Belanda.[23] Jacob Lamadjuda dan pasukannya berniat untuk melawan, tetapi dilarang oleh Raja Tua Poso Talasa.[24]

Pasca kemerdekaanSunting

Pada 2 Desember 1948, Daerah Otonom Sulawesi Tengah terbentuk yang meliputi Afdeeling Donggala dan Afdeeling Poso dengan ibu kotanya Poso yang terdiri dari beberapa wilayah Onder Afdeeling Chef atau lazimnya disebut pada waktu itu Kontroleur atau Hoofd Van Poltseliijk Bestuure (HPB). Ketiga Onder Afdeeling ini meliputi beberapa Landschap dan terbagi dengan beberapa distrik, yakni:

Pada tahun 1949, setelah realisasi pembentukan Daerah Otonom Sulawesi Tengah yang disusul dengan pembentukan Dewan Perwakilan Rakyat Sulawesi Tengah, pembentukan Daerah Otonom Sulawesi Tengah dilakukan sebagai tindak lanjut dari hasil Muktamar Raja-raja se-Sulawesi Tengah pada tanggal 13 hingga 14 Oktober 1948 di Parigi yang mencetuskan suara rakyat se-Sulawesi Tengah agar dalam lingkungan Pemerintah Negara Indonesia Timur (NIT), Sulawesi Tengah dapat berdiri sendiri. Kemudian ditetapkan bahwa Rajawali Pusadan, Ketua Dewan Raja-Raja, sebagai Kepala Daerah Otonom Sulawesi Tengah.

Daerah otonomSunting

 
Presiden Soekarno dalam kunjungannya di Poso tahun 1952

Pada tanggal 4 April 1952, Presiden Soekarno melakukan kunjungan ke Poso. Soekarno menggunakan pesawat amfibi PBY Catalina yang mendarat di Teluk Poso. Ia kemudian dijemput di Pelabuhan Poso oleh para tokoh adat dan masyarakat. Penyambutan secara adat —yang disebut Pekasiwia— dilakukan. Hampir semua perwakilan dari suku-suku yang ada di Poso datang untuk melakukan penyambutan Soekarno. Setelah disambut secara adat, presiden berangkat ke alun-alun kota saat itu di Lapangan Kasintuwu untuk melaksanakan pidato politiknya. Ribuan masyarakat Poso datang untuk bertemu dan mendengar pidatonya. Setelah melakukan pidato, presiden juga meresmikan Tugu Kemerdekaan di Bonesompe.

Pada tanggal 12 Agustus 1952, pemerintah melalui Menteri Kehakiman Lukman Wiriadinata mengesahkan Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 1952 yang mengatur tentang pembubaran Daerah Otonom Sulawesi Tengah dan membagi wilayahnya menjadi daerah-daerah swatantra, yang terdiri dari Daerah Otonom Poso dan Daerah Otonom Donggala.[25]

Pemilihan umum 1955 di Poso dimenangkan oleh Partai Masyumi, dan disusul secara berturut-turut oleh Parkindo, PSII, PNI, Nahdlatul Ulama, PKI dan Partai Katolik.[26] Pada tahun 1959, berdasarkan Undang-Undang No. 29 Tahun 1959, Daerah Otonom Poso dipecah menjadi dua daerah kabupaten, yakni Kabupaten Poso dengan ibu kota Poso dan Kabupaten Banggai dengan ibu kota Luwuk.[27]

CatatanSunting

  1. ^ Wilayah lainnya yang termasuk adalah Gorontalo, Majene/Mandar, Makassar/Gowa, Luwu, Bone, Bantaeng, Banggai, dan Bitung.[4]
  2. ^ Kruyt dalam bukunya yang diterbitkan tahun 1912, hanya mengatakan bahwa perang ini "terjadi sekitar 80 tahun yang lalu", mengindikasikan peristiwa ini terjadi kurang lebih sekitar tahun 1820–an atau 1830–an.
  3. ^ Rombongan ini dipimpin oleh Komandan Batalyon Kapten J.H.L.A.C. de Swert bersama wakilnya, Letnan W.H.J.E. van Daalen bersama pasukannya. Mereka disambut di pelabuhan oleh TPC Mayor B.F.A. Schilmöller, Residen F.C.H. Hirschmann, yang menggantikan residen Van Rhijn, Asisten Residen L.C.J. Rijsdijk yang menggantikan asisten residen Jurriaan Jan Mendelaar, kontrolir H.J. Van Schravendijk, Bestuurs-assistent Wim S. Warouw, dokter A.G.J. Kandouw, kommies Katili, jaksa Theodorus Polii dan Barends Pontoh, kepala kantor pos Umboh, school opziener (pemilik sekolah) Marthin Supit, Raja Talasa, serta para pemuka masyarakat lainnya.

ReferensiSunting

Catatan kakiSunting

  1. ^ "Wilayah Adat Wanua Pekurehua Boya Watutau". Badan Registrasi Wilayah Adat. Diakses tanggal 25 Agustus 2016. 
  2. ^ Hile, Jennifer (12 Desember 2001). "Explorer's Notebook: The Riddle of Indonesia's Ancient Statues". National Geographic. Diakses tanggal 23 Maret 2017. 
  3. ^ Sangadji, Ruslan (5 Juni 2005). "C. Sulawesi's Lore Lindu park, home to biological wealth". The Jakarta Post. Diakses tanggal 23 Maret 2017. 
  4. ^ "Sejarah dan Identitas Orang Gorontalo dalam Peta Jan M. Pluvier". Etno Histori. Diakses tanggal 7 Oktober 2016. 
  5. ^ a b c d e Gobée 2007, hlm. 4.
  6. ^ a b c d "Struktur Kekuasaan di Poso Abad XIX". Poso Mori. Diakses tanggal 16 Agustus 2016. 
  7. ^ Kaudern 1925b, hlm. 112.
  8. ^ Adriani & Kruyt 1912, hlm. 42.
  9. ^ Adriani & Kruyt 1912, hlm. 141; Sarasin & Sarasin 1905, hlm. 240.
  10. ^ Adriani & Kruyt 1912, hlm. 141; Gobée 2007, hlm. 4.
  11. ^ Adriani & Kruyt 1912, hlm. 143; Henley 2005, hlm. 222.
  12. ^ Volkman, Toby Alice (31 Desember 1983). "A View from the Mountains" (Scholar search). Cultural Survival Quarterly. 7 (4). Diakses tanggal 18 Mei 2007. 
  13. ^ a b "Ekspedisi Militer Belanda di Posso: Kisah Penaklukan Tana Poso di awal Abad XX". Poso Mori. 3 Mei 2016. Diakses tanggal 27 Januari 2016. 
  14. ^ Mahid, Sadi & Darsono 2012, hlm. 315.
  15. ^ Abubakar 2015, hlm. 40.
  16. ^ Mahid, Sadi & Darsono 2012, hlm. 319-320.
  17. ^ Mahid, Sadi & Darsono 2012, hlm. 341.
  18. ^ Mahid, Sadi & Darsono 2012, hlm. 342.
  19. ^ "Dapperheidsonderscheidingen aan Nederlanders voor de Tweede Wereldoorlog". Onderscheidingen (dalam bahasa Belanda). Diakses tanggal 8 Januari 2017. 
  20. ^ Kutoyo 2005, hlm. 197.
  21. ^ Mahid, Sadi & Darsono 2012, hlm. 316-317.
  22. ^ Mahid, Sadi & Darsono 2012, hlm. 354.
  23. ^ Mahid, Sadi & Darsono 2012, hlm. 356.
  24. ^ Mahid, Sadi & Darsono 2012, hlm. 360.
  25. ^ "Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1952" (PDF). Hukum Online. Diakses tanggal 27 Maret 2017. 
  26. ^ Mahid, Sadi & Darsono 2012, hlm. 406; Sadi & Agustino 2016, hlm. 19
  27. ^ Darlis 2012, hlm. 33; Mahid, Sadi & Darsono 2012, hlm. 399

Daftar pustakaSunting

SumberSunting

BukuSunting

JurnalSunting

LaporanSunting