Pemerintah Kabupaten Poso

pemerintah daerah di Kabupaten Poso, Indonesia
(Dialihkan dari Pemda Poso)

Pemerintah Kabupaten Poso atau kadang disingkat menjadi Pemkab Poso, merupakan bagian dari sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia, yang menganut sistem desentralisasi, tugas pembantuan, dan dekonsentrasi dalam mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan menjalankan otonomi seluas-luasnya serta tugas pembantuan di Kabupaten Poso.[3]

Pemerintah Kabupaten Poso
Lambang resmi Kabupaten Poso
Lambang Kabupaten Poso
Informasi lembaga
Dibentuk15 Februari 1889 (1889-02-15)
Wilayah hukumKabupaten Poso
Kantor pusatJl. P. Sumba No.1, Gebang Rejo, Poso Kota, Poso 94619
1°23′44″S 120°45′09″E / 1.3954382°S 120.7526036°E / -1.3954382; 120.7526036Koordinat: 1°23′44″S 120°45′09″E / 1.3954382°S 120.7526036°E / -1.3954382; 120.7526036
Pegawai6217[1] (2021)
Anggaran tahunanRp1.003.222.000.000[2] (2015)
Pejabat eksekutif
Lembaga bawahan
Dasar hukum
Situs webwww.posokab.go.id

Pemerintah Kabupaten Poso dipimpin oleh seorang bupati, yang dipilih secara demokratis melalui pemilihan umum berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945.[3]

Sejarah

sunting

Pemerintahan Darmin

sunting

Pada akhir bulan Juli 2017, Kepala Kejaksaan Negeri Poso Nur Tamam, diganti oleh mantan Koordinator Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah Sukarman.[4]

Selama pertengahan tahun 2017, Dinas Ketahanan Pangan menggenjot sosialisasi dan implementasi program sehari sekali makan tanpa nasi kepada masyarakat Poso. Program ini sesuai dengan kebijakan Bupati Darmin Sigilipu dalam upaya menyehatkan masyarakat dengan sehari sekali makan ubi kayu maupun jagung.[5]

Pemerintahan Verna

sunting

Sejak tanggal 13 sampai 24 April 2020, Dinas Ketahanan Pangan melaksanakan "Gelar Pangan Murah" dalam rangka mengatasi stabilitas harga pangan selama pandemi COVID-19. Kegiatan tersebut digelar di setiap wilayah kelurahan, bekerja sama dengan BULOG dan Tokoh Tani Indonesia (TTI).[6]

Organisasi perangkat daerah

sunting

Pemerintah Kabupaten Poso, dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan dan pelayanan di Kabupaten Poso, dibantu oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), sebagai berikut:

  • Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Poso[7]
  • Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Poso[8]
  • Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T) Kabupaten Poso[9]
  • Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Poso
  • Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif Kabupaten Poso
  • Dinas Pertanian Kabupaten Poso
  • Dinas Kesehatan Kabupaten Poso
  • Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Poso
  • Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Poso
  • Dinas Sosial Kabupaten Poso
  • Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Poso
  • Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Poso
  • Dinas Pendapatan Kabupaten Poso
  • Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Poso
  • Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Poso
  • Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi Kabupaten Poso[10]
  • Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Poso

Kinerja

sunting

Dalam laporan yang dikeluarkan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Kabupaten Poso meraih predikat terburuk untuk wilayah Sulawesi Tengah terkait dengan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun 2014. Pemerintah Kabupaten Poso berada pada peringkat ke-381.[11]

Pada tanggal 28 November 2019, Kepala Dinas Perhubungan Okctovianus Lebang menyatakan bahwa Pemkab Poso berhasil menurunkan biaya tagihan listrik pemkab dari 9 miliar rupiah per tahun menjadi 7 miliar rupiah.[12]

Pada tanggal 7 Februari 2020, Sekretaris Daerah Yan Guluda mengklaim bahwa Pemkab Poso berhasil menekan belanja tidak langsung (khususnya belanja pegawai) dari 60 persen menjadi 52 persen, dan menaikkan belanja langsung dari 40 persen menjadi 48 persen.[13]

Penghargaan

sunting

Pada tanggal 27 November 2019, Poso meraih nilai tertinggi se-Sulteng dalam Predikat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik tahun 2019 dan urutan ke-7 secara nasional dengan nilai 95,95 dengan 64 jumlah produk layanan dari OPD.[14] Pada tanggal 28 November 2019, Katadata Insight Center memberikan penghargaan kepada Pemkab Poso atas capaian indeks pengelolaan APBD yang tinggi, serta merupakan daerah terbaik untuk kategori outcome kesehatan.[15]

Poso menduduki peringkat terbaik kedua untuk kategori perencanaan dan pencapaian terbaik tingkat kabupaten, dan menerima Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) tahun 2020 dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS pada tanggal 30 April 2020.[16]

Pada tanggal 18 Desember 2020, Pemkab Poso mendapatkan penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri pada ajang Innovative Government Award (IGA) dalam kategori daerah paling inovatif se-Indonesia tahun 2020.[17]

Referensi

sunting
  1. ^ "Statistik Pegawai Negeri Sipil Provinsi Sulawesi Tengah 2021" (PDF). Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Diakses tanggal 28 Mei 2022. 
  2. ^ "Perpres No. 162 Tahun 2014". Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2015-03-16. Diakses tanggal 2014-02-11. 
  3. ^ a b "Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah". BPN. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2016-11-05. Diakses tanggal 2016-8-14. 
  4. ^ "Enam Kajari di Jateng Diganti". Pemerintah Kabupaten Poso. 27 Juli 2017. Diakses tanggal 28 Agustus 2017. 
  5. ^ Timparosa, Feri (18 Mei 2017). "Poso Genjot Program 'Sekali Sehari Tanpa Nasi'". ANTARA News Sulawesi Tengah. Diakses tanggal 21 Oktober 2017. 
  6. ^ Masrafi, Laode, ed. (15 April 2020). "Gelar Pangan Murah, Pemda Poso upayakan stabilitas harga hadapi pandemi COVID-19". ANTARA News Sulawesi Tengah. Diakses tanggal 28 Mei 2022. 
  7. ^ "Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Poso". BAPPEDA Kabupaten Poso. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2016-09-17. Diakses tanggal 14 Agustus 2016. 
  8. ^ "Badan Pusat Statistik Kabupaten Poso". BPS Kabupaten Poso. Diakses tanggal 28 Mei 2022. 
  9. ^ "Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Poso". BPMP2T Kabupaten Poso. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2016-08-26. Diakses tanggal 14 Agustus 2016. 
  10. ^ "Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi Kabupaten Poso". Dishubkominfo Kabupaten Poso. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2013-06-27. Diakses tanggal 2016-8-14. 
  11. ^ "Pemerintah Kabupaten Poso Raih Predikat Terburuk". MetroSulawesi. 13 Mei 2015. Diarsipkan dari versi asli tanggal 1 Juni 2015. Diakses tanggal 1 April 2016. 
  12. ^ Timparosa, Fery (30 Movember 2019). Malaha, Rolex, ed. "Pemda Poso berhasil tekan biaya listrik". ANTARA News Sulawesi Tengah. Diakses tanggal 28 Mei 2022. 
  13. ^ Timparosa, Fery (9 Februari 2020). Nadjemuddin, Adha, ed. "Pemda Poso klaim berhasil tekan belanja pegawai". ANTARA News Sulawesi Tengah. Diakses tanggal 28 Mei 2022. 
  14. ^ Timparosa, Feri (28 November 2019). Malaha, Rolex, ed. "Poso urutan tertinggi di Sulteng dalam pelayanan publik, urutan ke-7 nasional". ANTARA News Sulawesi Tengah. Diakses tanggal 28 Mei 2022. 
  15. ^ Timparosa, Feri (30 November 2019). Malaha, Rolex, ed. "Bupati Poso terima penghargaan sebagai pengelola APBD terbaik". ANTARA News Sulawesi Tengah. Diakses tanggal 28 Mei 2022. 
  16. ^ Latowa, Syarifah (4 Mei 2020). Nurdiyanto, Wahyu, ed. "Poso Raih Penghargaan Kabupaten Terbaik Kedua Pencapaian Pembangunan Daerah". Times Indonesia. Diakses tanggal 23 Januari 2020. 
  17. ^ Meinansi, Mitha (19 Desember 2020). "Kabupaten Poso, Daerah Inovatif Tahun 2020". Media Indonesia. Diakses tanggal 23 Januari 2020. 

Pranala luar

sunting