Kabinet Dwikora III

Kabinet Dwikora III atau Kabinet Dwikora Yang Disempurnakan Lagi[1] adalah nama kabinet pemerintahan di Indonesia yang diumumkan secara langsung oleh Presiden Soekarno pada 27 Maret 1966 dan bertugas mulai 31 Maret 1966 sampai 25 Juli 1966.[2]

Kabinet Dwikora III
Flag of Indonesia.svg
Kabinet Pemerintahan Indonesia
Dibentuk31 Maret 1966
Diselesaikan25 Juli 1966
Struktur pemerintahan
Kepala negaraSoekarno
Kepala pemerintahanSoekarno
Jumlah menteri101
Total jumlah menteri101
Sejarah
PendahuluKabinet Dwikora II
PenggantiKabinet Ampera I

PresidenSunting

Presiden
  Soekarno

Susunan kabinetSunting

Perdana MenteriSunting

No. Jabatan Nama
1 Presiden / Perdana Menteri / Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata / Mandataris MPRS / Pemimpin Besar Revolusi Soekarno

Menteri yang di bawah koordinasi Waperdam UmumSunting

Berikut ini adalah menteri-menteri yang dikoordinasi langsung oleh Waperdam Umum:

  • Sekretariat Negara
    • Sekretaris Negara dibagi menjadi 4, yaitu Sekretaris Negara, Sekretaris Pribadi Presiden untuk Urusan Khusus, Sekretaris Kabinet/Presidium (ketiga Sekretaris tersebut berstatus sebagai Menteri), dan Wakil Sekretaris Negara/Sekretaris Presiden yang berstatus sebagai Deputi Menteri.
  • Kantor Urusan Pelayanan Umum Sipil
  • Kantor Administrasi Negara
  • Badan Urusan Pangan
No. Jabatan Nama
2
Wakil Perdana Menteri untuk Urusan Umum J. Leimena[3]
3
Menteri Sekretaris Negara Mohammad Ichsan, S.H.[4]
4
Sekretaris Pribadi Presiden untuk urusan Khusus S. Munadjat Danusaputro[4]
5
Menteri Sekretaris Kabinet/Presidium Brigjen Hugeng Imam Santoso[4]
6
Wakil Sekretaris Negara/Sekretaris Presiden Djamin Ginting [4][5]

Sosial dan PolitikSunting

No. Jabatan Nama
7
Wakil Perdana Menteri untuk urusan Sosial dan Politik Adam Malik
8
Asisten Wakil Perdana Menteri untuk urusan Sosial dan Politik Mayjend. Mursid
9
Menteri Dalam Negeri Mayjen. Basuki Rachmat
10
Departemen Dalam Negeri Mayjen. Basuki Rachmat
11
Departemen Pembangunan Komunitas Desa Aminuddin Azis
12
Departemen Urusan Pertanian Rudolf Hermanses
13
Departemen Transmigrasi Laksamana Madya Sujono Suparto
14
Menteri Luar Negeri Adam Malik
15
Menteri Penerangan W.J. Rumambi
16
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Sarino Mangunpranoto
17
Departemen Pendidikan Dasar Moh. Said Reksohadiprodjo
18
Departemen Pendidikan Tinggi Mashuri
19
Departemen Keolahragaan Maladi
20
Departemen Kebudayaan Sarino Mangunpranoto
21
Menteri Agama Prof. KH Sjaifuddin Zuchri
22
Departemen Urusan Agama Prof. KH Sjaifuddin Zuchri
23
Departemen Urusan Haji Prof. KH Farid Ma’ruf
24
Asisten Menteri Agama untuk hubungan dengan ulama Marzuki Yatim
25
Menteri Sosial Muljadi Djojomartono
26
Menteri Kehakiman/ Ketua Mahkamah Agung Wirjono Prodjodikoro
(sampai dengan 25 Mei 1966)
Oemar Senoadji
(sejak 25 Mei 1966)[6]
27
Menteri Tenaga Kerja Komisaris Polisi Awaluddin Djamin
28
Menteri Kesehatan Mayjen Satrio

Ekonomi, Keuangan dan PembangunanSunting

No. Jabatan Nama
29
Wakil Perdana Menteri untuk Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Sultan Hamengkubuwono IX
30
Asisten I Waperdam untuk Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Mayjen. Ali Sadikin
(sampai 27 April 1966)[7]
31
Asisten II Waperdam untuk Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Arifin Harahap
32
Asisten III Waperdam untuk Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan JD Massie
33
Asisten IV Waperdam untuk Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Brigjen. Ahmad Sukendro
34
Asisten V Waperdam untuk Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan TD Pardede
35
Menteri Perdagangan Brigjen TNI Ashari Danudirdjo
36
Departemen Perdagangan Kol. Abdurachman Prawirakusumah
37
Departemen Kerjasama Usaha Brigjen. Achmad Tirtosudiro
38
Menteri Keuangan Sumarno, S.H.
39
Departemen Keuangan Sumarno, S.H.
40
Departemen Bank Sentral/Gubernur Bank Indonesia Radius Prawiro
41
Departemen Anggaran Negara H. Pandelaki
42
Departemen Restrukurisasi Bank dan Penanaman Modal Brigjen. Suhardi
43
Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Ir. Sutami
44
Departemen Kelistrikan dan Energi Brigjen. Hartono
45
Departemen Pengairan P.C. Harjasudirdja
46
Departemen Infrastruktur Jalan Mayjen Suharto
47
Departemen Perumahan dan Pembangunan David Chen Chung
48
Menteri Pertambangan, Perminyakan dan Gas Alam Mayjen. Ibnu Sutowo
49
Departemen Perminyakan dan Gas Alam Mayjen. Ibnu Sutowo
50
Departemen Pertambangan Brigjen. R. Pringadi
51
Menteri Perindustrian Dasar dan Ringan Brigjen. M. Jusuf
52
Departemen Perindustrian Dasar Brigjen. M. Jusuf
53
Departemen Perindustrian Ringan Laksda. Suharnoko Harbani
54
Departemen Perindustrian Laut Mardanus
55
Departemen Perindustrian Udara Komodor Udara Jacob Salatun
56
Menteri Perindustrian Tekstil dan Kerajinan Hadi Thayeb
57
Departemen Perindustrian Tekstil Sjafiun
58
Departemen Perindustrian Kerajinan (ad interim) Hadi Thayeb
59
Menteri Pertanian Frans Seda
60
Departemen Perkebunan Frans Seda
61
Departemen Kehutanan Soedjarwo
62
Departemen Perikanan dan Hasil Laut Laksda. Hamzah Atmohandojo
63
Menteri Pembangunan untuk Proyek Khusus Laksda. Makki Perdana Kusumah
64
Departemen Pembangunan Trans Sumatra Slamet Bratanata
65
Departemen Proyek Khusus Laksda. Makki Perdana Kusumah
66
Menteri Perhubungan Laksda. Jatidjan
67
Departemen Perhubungan Darat Brigjen. Utojo Utomo
68
Departemen Perhubungan Laut Komodor Susatyo Mardi
69
Departemen Perhubungan Udara Partono
70
Departemen Pos dan Telekomunikasi SH Simatupang

Catatan: Dinas Pariwisata di bawah pengawasan langsung Wakil Perdana Menteri Sultan Hamengkubuwono IX.

Pertahanan dan KeamananSunting

No. Jabatan Nama
72
Wakil Perdana Menteri Pertahanan dan Keamanan Letjen. Soeharto
73
Menteri Panglima Angkatan Darat Letjen. Soeharto
74
Menteri Panglima Angkatan Laut Laksda. Moeljadi
75
Asisten Menteri Panglima Angkatan Laut Letjen. (KKO) R. Hartono
76
Menteri Panglima Angkatan Udara Sri Mulyono Herlambang
(sampai dengan 7 April 1966)
Komodor Rusmin Nurjadin
(sejak 7 April 1966)[8]
77
Menteri Kepolisian Komjen (Pol). Sutjipto Judodihardjo
78
Menteri Demobilisasi dan Pensiunan Tentara Mayjen Sarbini
79
Jaksa Agung Brigjen Sugiharto

Institusi PolitikSunting

No. Jabatan Nama
81
Wakil Perdana Menteri Institusi Politik Roeslan Abdulgani[4]
82
Asisten Wakil Perdana Menteri Institusi Politik KH Abdul Fattah Jasin
83
Sekretaris Jenderal Front Nasional Achmad Sjaichu
84
Wakil Sekretaris Jenderal Front Nasional Moh. Djambek[5]
Mayjen. Djamin Ginting[5]
85
Lembaga Research Nasional Ir. Suhadi Reksowardojo
86
Uppenas Dr. Suharto
87
Lembaga Tenaga Atom Prof. Dr. G.A. Siwabessy
87
Lembaga Pertahanan Nasional Mayjen Wilujo Puspojudo
89
Lembaga Pembina Jiwa Revolusi Dr. H. Roeslan Abdulgani

Hubungan dengan Institusi PolitikSunting

No. Jabatan Nama
90
Wakil Perdana Menteri mengenai Hubungan dengan Institusi Politik KH Idham Chalid
91
Ketua MPRS Mayjen TNI Wilujo Puspojudo[4]
92
Wakil Ketua MPRS K.H. Idham Chalid[4][5]
93
Ali Sastroamidjojo[4][5]
94
Anggota Badan Penasihat MPRS I Sartono
95
Anggota Badan Penasihat MPRS II Prof. Sujono Hadinoto
96
Ketua DPR-GR Laksda TNI Mursalin Daeng Mamangung[4]
97
Wakil Ketua DPR-GR Laksda TNI Mursalin Daeng Mamangung[4][5]
98
Achmad Sjaichu[4][5]
99
Brigjen TNI Syarief Thayeb[4][5]
100
Asmara Hadi[4][5]
101
Badan Pengawasan Negara Mayjen TNI Suprajogi

ReferensiSunting

  1. ^ Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 1966 tertanggal 27 Maret 1966.
  2. ^ http://www.indonesianembassy.org.uk/indonesia_cabinet_1945-2001.html#soekarno8
  3. ^ Pada masa kabinet ini, kabinet lebih banyak diserahkan pada Wakil Perdana Menteri (Waperdam) atau Presidium/ Kabinet Inti. Presiden Soekarno menunjuk 6 orang Waperdam. Keenam Waperdam dan diketuai oleh Dr. J. Leimena yang susunannya terdiri dari Waperdam bidang Umum yang dikepalai oleh Leimaena sendiri, Waperdam a.i bidang Hubungan Lembaga-Lembaga Negara Tertinggi, Waperdam bidang Lembaga-lembaga politik, Waperdam bidang Ekonomi – Keuangan dan Pembangunan, Waperdam a.i bidang Pertahanan dan Keamanan, dan Waperdam bidang Sosial Politik.
  4. ^ a b c d e f g h i j k l m Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 1966 tertanggal 27 Maret 1966, telah dilantik Pejabat Setingkat Menteri, Deputi Menteri, dan Lembaga-Lembaga Politik Setingkat Menteri.
  5. ^ a b c d e f g h i Berstatus sebagai Deputi Menteri.
  6. ^ Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 115 Tahun 1966 tertanggal 25 Mei 1966, Oemar Senoadji diangkat sebagai Menteri Kehakiman untuk menggantikan Wirjono Prodjodikoro yang telah mengundurkan diri.
  7. ^ Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 1966 tertanggal 20 April 1966, Ali Sadikin dilantik sebagai Gubernur DKI Jakarta yang baru dengan masa bakti 1966 sampai 1971 pada 28 April 1966.
  8. ^ Sehubungan dengan masa jabatan Sri Mulyono Herlambang yang telah selesai. Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1966 tertanggal 31 Maret 1966, Rusmin Nurjadin dilantik sebagai Menpangau yang baru pada 7 April 1966.
 
Kabinet Pemerintahan Indonesia
Didahului oleh:
Kabinet Dwikora II
Kabinet Dwikora III
1966
Diteruskan oleh:
Kabinet Ampera I