Buka menu utama

Wikipedia β

Daftar kabupaten dan kota Jawa Barat menurut IPM tahun 2013

Sebuah perhitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang menggunakan metode baru dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dari tahun 2010 hingga sekarang. Berikut ini akan disajikan penjelasan, dimensi dasar, manfaat, dan metodologi perhitungan IPM, serta daftar kabupaten dan kota Jawa Barat menurut IPM tahun 2013.

Daftar isi

PenjelasanSunting

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)/Human Development Index (HDI) adalah pengukuran perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup untuk semua negara seluruh dunia. IPM digunakan untuk mengklasifikasikan apakah sebuah negara adalah negara maju, negara berkembang atau negara terbelakang dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijaksanaan ekonomi terhadap kualitas hidup.[1]

Dimensi dasar IPM[2]Sunting

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memiliki tiga dimensi yang digunakan sebagai dasar perhitungannya:

  1. Umur panjang dan hidup sehat yang diukur dengan angka harapan hidup saat kelahiran
  2. Pengetahuan yang dihitung dari angka harapan sekolah dan angka rata-rata lama sekolah
  3. Standar hidup layak yang dihitung dari Produk Domestik Bruto/PDB (keseimbangan kemampuan berbelanja) per kapita

Manfaat IPM[2]Sunting

Menurut Badan Pusat Statisitik (BPS), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memiliki beberapa manfaat:

  • IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk)
  • IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara
  • Bagi Indonesia, IPM merupakan data strategis karena selain sebagai ukuran kinerja Pemerintah, IPM juga digunakan sebagai salah satu alokator penentuan Dana Alokasi Umum (DAU)

Cara Menghitung Indeks Komponen[3]Sunting

Setiap komponen IPM distandardisasi dengan nilai minimum dan maksimum sebelum digunakan untuk menghitung IPM. Rumus yang digunakan sebagai berikut.

Dimensi KesehatanSunting

 

Keterangan:

I : indeks komponen

AHH : angka harapan hidup

AHHmin : angka harapan hidup terendah

AHHmaks: angka harapan hidup tertinggi

Dimensi PendidikanSunting

 

Keterangan:

I : indeks komponen

HLS : harapan lama sekolah

HLSmin : harapan lama sekolah terendah

HLSmaks: harapan lama sekolah tertinggi

 

Keterangan:

I : indeks komponen

RLS : rata-rata lama sekolah

RLSmin: rata-rata lama sekolah terendah

RLSmaks: rata-rata lama sekolah tertinggi

 

I : indeks komponen

HLS: harapan lama sekolah

RLS: rata-rata lama sekolah

Dimensi PengeluaranSunting

 

Keterangan:

I : indeks komponen

In : indeks komponen

pengeluaranmin : pengeluaran terendah

pengeluaranmaks: pengeluaran tertinggi

Cara Menghitung Indeks Pembangunan ManusiaSunting

 

Keterangan:

IPM: indeks pembangunan manusia

I : indeks komponen

Data[4]Sunting

Data di bawah ini merupakan data perhitungan Badan Pusat Statistik (BPS).

Peringkat Lambang Kabupaten dan Kota IPM Perubahan Perbandingan dengan IPM Laporan UNDP

Tahun 2014 untuk Perkiraan IPM Tahun 2013[5]

Pembangunan manusia tinggi
1 (1)   Kota Bekasi 78,63 (0,786) 0,92 (0,009)   Belarus (53)
2 (1)   Kota Bandung 78,55 (0,785) 0,25 (0,002)   Romania (54)
3     Kota Depok 78,27 (0,782) 0,99 (0,009)   Oman (56)
4     Kota Cimahi 75,85 (0,758) 0,86 (0,008)   Turki (69)
5     Kota Bogor 72,86 (0,728) 0,61 (0,006)   Armenia (87)
6     Kota Cirebon 72,27 (0,722) 0,30 (0,003)   Thailand (89)
7     Kota Sukabumi 70,81 (0,708) 1,07 (0,010)   Kolombia dan   Ekuador (98)
8     Kabupaten Bekasi 70,09 (0,700) 0,71 (0,007)   Republik Dominika (102)
Pembangunan manusia sedang
9 (1)   Kota Tasikmalaya 68,63 (0,686) 0,79 (0,007)   Palestina (107)
10 (1)   Kabupaten Bandung 68,58 (0,685) 0,45 (0,004)   Palestina (107)
11 (1)   Kabupaten Sumedang 68,47 (0,684) 1,11 (0,011)   Indonesia (108)
-   Indonesia 68,31 (0,683)[6] 0,61 (0,006)   Botswana (109)
-   Jawa Barat 68,25 (0,682) 0,93 (0,009)   Mesir (110)
12 (1)   Kota Banjar 68,01 (0,680) 0,48 (0,004)   Mesir (110)
13 (1)   Kabupaten Ciamis 67,20 (0,672) 0,91 (0,009)   Gabon (112)
14 (1)   Kabupaten Purwakarta 67,09 (0,670) 0,79 (0,007)   Bolivia (113)
15 (1)   Kabupaten Bogor 66,74 (0,667) 1,08 (0,010)   Bolivia (113)
16 (1) Kabupaten Karawang 66,61 (0,666) 0,64 (0,006)   Bolivia (113)
17     Kabupaten Kuningan 66,16 (0,661) 0,56 (0,005)   Uzbekistan (116)
18     Kabupaten Subang 65,48 (0,654) 0,62 (0,006)   Afrika Selatan dan   Suriah (118)
19     Kabupaten Cirebon 65,06 (0,650) 0,58 (0,005)   Afrika Selatan dan   Suriah (118)
20     Kabupaten Pangandaran 64,73 (0,647) Pemekaran baru   Irak (120)
21 (1)   Kabupaten Bandung Barat 63,93 (0,639) 0,76 (0,007)   Guyana dan   Vietnam (121)
22 (1)   Kabupaten Majalengka 63,71 (0,637) 0,58 (0,005)   Guyana dan   Vietnam (121)
23 (1)   Kabupaten Sukabumi 63,63 (0,636) 1,36 (0,013)   Tanjung Verde (123)
24 (1)   Kabupaten Indramayu 62,98 (0,629) 0,89 (0,008)   Mikronesia (124)
25 (1)   Kabupaten Tasikmalaya 62,40 (0,624) 0,71 (0,007)   Namibia (127)
26     Kabupaten Cianjur 61,68 (0,616) 1,40 (0,014)   Vanuatu (131)
27 (2)   Kabupaten Garut 61,67 (0,616) 0,63 (0,006)   Vanuatu (131)

Catatan:

Banyaknya penurunan peringkat setelah peringkat ke-20 disebabkan oleh pembentukan Kabupaten Pangandaran, hasil pemekaran Kabupaten Ciamis setahun sebelumnya.[7]

KesimpulanSunting

  1. Kabupaten atau kota dengan IPM tertinggi adalah Kota Bekasi dengan IPM sebesar 78,63.
  2. Kabupaten atau kota IPM terendah adalah Kabupaten Garut dengan IPM sebesar 61,67.
  3. Ketimpangan antara Kabupaten atau kota dengan IPM tertinggi dan provinsi dengan IPM terendah adalah 16,96.
  4. Performa terbaik diraih oleh Kabupaten Cianjur dengan peningkatan IPM sebesar 1,40.
  5. Performa terburuk diraih oleh Kota Bandung dengan peningkatan IPM sebesar 0,25.
  6. Menurut BPS, IPM Jawa Barat adalah 68,25 (0,682) dan masih menempati status sedang.

ReferensiSunting

  1. ^ Davies, A. and G. Quinlivan (2006), A Panel Data Analysis of the Impact of Trade on Human Development, Journal of Socioeconomics
  2. ^ a b https://www.bps.go.id/Subjek/view/id/26 Indeks Pembangunan Manusia
  3. ^ "Badan Pusat Statistik". www.bps.go.id. Diakses tanggal 2017-04-24. 
  4. ^ "Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat". jabar.bps.go.id. Diakses tanggal 2017-08-30. 
  5. ^ http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr14-report-en-1.pdf Human Development Report 2014
  6. ^ https://www.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/1211
  7. ^ http://kpu.go.id/dmdocuments/UU%2021Th%202012%20Pemb%20Kab%20Pangandaran.pdf UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2012 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN PANGANDARAN DI PROVINSI JAWA BARAT