Andi Muhammad Ghalib

(Dialihkan dari Andi Ghalib)

Letnan Jenderal TNI (Purn.) H. Andi Muhammad Ghalib, S.H., M.H. (3 Juni 1946 – 9 Mei 2016) adalah Duta besar Republik Indonesia untuk India sejak 8 April 2008 hingga 2013 serta Jaksa Agung Republik Indonesia periode 1998—1999.[3] Ia adalah salah satu tokoh yang pernah menjabat sebagai Duta Besar Luar Biasa dan berkuasa penuh di negara India untuk RI yang diangkat atau ditunjuk oleh Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono.

Andi Muhammad Ghalib
Andi Muhammad Ghalib.jpg
Jaksa Agung Republik Indonesia ke-15
Masa jabatan
1998–1999
PresidenBacharuddin Jusuf Habibie
PendahuluSoedjono C. Atmonegoro
PenggantiMarzuki Darusman
Wakil Gubernur Sulawesi Selatan ke-4
Masa jabatan
1992–1995
PresidenSoeharto
PendahuluAmbo Eteng Amin
PenggantiDharmadi Charsyah
Kepala Badan Pembinaan Hukum Tentara Nasional Indonesia
Masa jabatan
1997–1998
PenggantiTimur P. Manurung
Duta Besar Luar Biasa Berkuasa Penuh RI untuk Republik India ke-17
Masa jabatan
2008–2013
PresidenSusilo Bambang Yudhoyono
PendahuluDonnilo Anwar
PenggantiRizali Wilmar Indrakesuma
Informasi pribadi
Lahir(1946-06-03)3 Juni 1946
Bendera Indonesia Kaju, Tunreng Tellue, Sibulue, Bone, Sulawesi
Meninggal9 Mei 2016(2016-05-09) (umur 69)[1][2]
Bendera Indonesia Jakarta
Partai politikPPP
Suami/istriAndi Murniati
Anak
Karier militer
Pihak Indonesia
Dinas/cabangInsignia of the Indonesian Army.svg TNI Angkatan Darat
Masa dinas1969—1999
PangkatPdu letjendtni komando.png Letnan Jenderal TNI
SatuanKorps Hukum (Chk)

Riwayat HidupSunting

Jaksa Agung Republik Indonesia (1998 - 1999)Sunting

Dia ditunjuk Presiden BJ Habibie untuk menggantikan Soedjono C. Atmonegoro. Andi Ghalib memegang jabatan Jaksa Agung, saat sangat sulit karena ketegangan politik meningkat keras sesudah kejatuhan mantan Presiden Soeharto dan tuntutan reformasi sehubungan dengan penyidikan berbagai kasus korupsi termasuk kasus mantan Presiden Soeharto. Andi Ghalib memang berani memanggil sekaligus memeriksa Soeharto, tetapi dalam proses selanjutnya, dia sangat hati-hati. Presiden telah menerima banyak masukan dari masyarakat, diantaranya dengan mempertimbangkan usulan pembentukan Komisi Independen dalam mengklarifikasi aset dan harta kekayaan Soeharto.[4] Sebagai Jaksa Agung, Andi Ghalib telah mengeluarkan sebuah Surat Keputusan (SK) pembentukan tim peneliti dan penyelidik harta Soeharto berupa dua tim yang terdiri atas 62 orang jaksa senior. Andi Ghalib dan Menteri Kehakiman Prof Muladi sempat berangkat ke Austria dan Swiss melacak harta kekayaan Soeharto. Puncaknya adalah tersebarnya rekaman pembicaraan telepon Jaksa Agung Andi Ghalib dengan Presiden Habibie yang membicarakan tentang proses hukum terhadap mantan Presiden Soeharto.

Saat ia sedang menangani penyelesaian berbagai macam kasus korupsi, Teten Masduki dari ICW membongkar rekening pribadinya yang menunjukkan bahwa Andi M Ghalib telah menerima suap dari 2 orang penyumbang untuk kegiatan olahraga melalui rekening bersama Andi Muhammad Ghalib sebagai Ketua Umum dan sdr Thahir sebagai bendahara Persatuan Gulat Seluruh Indonesia (PGSI). Kendati secara yuridis Ghalib belum terbukti bersalah, ia telah divonis oleh publik. Ghalib menyadari bagaimanapun juga, dugaan suap yang dilempar oleh ICW telah mempengaruhi kredibilitas Pemerintah Kabinet Reformasi Pembangunan. Dalam surat bernomor R-240/JA/6/1999, Andi Ghalib menunjukkan sikapnya yang tegas, siap diperiksa lalu mengajukan surat permohonan nonaktif dari jabatan jaksa agung. Seminggu kemudian, 14 Juni 1999, Presiden B.J. Habibie mengeluarkan Keppres penonaktifan Andi Ghalib dari jabatan jaksa agung.[5] Pusat Polisi Militer Tentara Nasional Indonesia (PUSPOM TNI) memeriksa kasus tersebut dan menyatakan sumbangan tersebut benar untuk PGSI yang disalurkan melalui rekening personal dan semua tudingan itu tidak terbukti.[6]

Kehidupan PribadiSunting

KontribusiSunting

Andi Muhammad Ghalib memiliki sebuah yayasan yang terletak di daerah Bogor, yaitu Yayasan Ibnu Hadjar yang mana bergerak di bidang pendidikan dan sosial kemasyarakatan yang menaungi Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Dharma Andigha, SMP, SMA, SMK Taruna Andigha yang konon nama Yayasan Ibnu Hadjar diambil dari nama almarhum ayahnya, H. Andi Ibnu Hadjar.

Riwayat PendidikanSunting

Pendidikan UmumSunting

  • Sekolah Rakyat/Dasar
  • Sekolah Mengah Pertama
  • Sekolah Menengah Atas
  • Strata 1 Hukum (SH)
  • Strata 2 Hukum (MH)

Pendidikan MiliterSunting

  • Akademisi Hukum Militer/Perguruan Tinggi Hukum Militer/STHM
  • International Course The Law of Armed Forces Conflicts (Hukum Perang) di Sanremo, Italia
  • International Course The Humanitarian Law (Hukum Humaniter) di Sanreno, Italia
  • Seskoad
  • Lemhannas

Riwayat JabatanSunting

  • Anggota DPR RI (2014—2016)
  • Duta Besar Luar Biasa Berkuasa Penuh RI Untuk Republik India (2008—2013)
  • Penasehat Indonesia-India Friendship Society
  • Anggota DPR RI (2004—2009)
  • Ketua Dewan Pimpinan Pusat PHP PPP
  • Penasehat Fraksi PPP DPR RI
  • Wakil Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI
  • Ketua Group Kerjasama Bilateral dengan Parlemen Afrika Selatan
  • Ketua Majelis Pertimbangan Pusat PPP
  • Jaksa Agung RI (1998—1999)
  • Kepala Badan Pembinaan Hukum ABRI (1997—1998)
  • Oditur Jenderal ABRI (1995—1997)
  • Pjs. Wali kota Ujungpandang-Sulawesi Selatan (1993-1994)
  • Wakil Gubernur Sulawesi Selatan (1992—1995)
  • Pjs. Bupati Jeneponto-Sulawesi Selatan
  • Direktur Akademi Hukum Militer/Perguruan Tinggi Hukum Militer (1991—1992)
  • Asisten Athan RI di Republik Singapura
  • Kepala Hukum Kodam I/Bukit Barisan Medan (1987—1989)
  • Kepala Hukum Kodam Jaya
  • Pahan Madya Bais ABRI (1985—1987)
  • Wakil Kepala Hukum Kostrad (1982—1984)
  • Staf Intel Hankam (1981—1983)

Riwayat PangkatSunting

  • Letnan Dua Chk (1969—1971)
  • Letnan Satu Chk (1971—1973)
  • Kapten Chk (1973—1978)
  • Mayor Chk (1978—1984)
  • Letnan Kolonel Chk (1984—1989)
  • Kolonel Chk (1989—1994)
  • Brigadir Jenderal TNI (1994—1995)
  • Mayor Jenderal TNI (1995—1998)
  • Letnan Jenderal TNI (1998—1999)
  • Pensiun (1999)

Tanda JasaSunting

Riwayat OrganisasiSunting

  • Penasehat Lembaga Persahabatan Indonesia - India (Adviser Indonesia - India Friendship Society)
  • Ketua Umum Persatuan Gulat Seluruh Indonesia (PGSI)
  • Wakil Presiden Gulat Asia
  • Presiden Gulat Asia Tenggara
  • Ketua Umum Kerukunan Keluarga Masyarakat Bone (KKMB)
  • Ketua Dewan Pelindung Kerukunan Anak Makassar dan Sekitarnya (KAMASE)
  • Warga Kehormatan Kerukunan Keluarga Sulawesi
  • Wakil Ketua Persatuan Sarjana Hukum Indonesia (PERSAHI)
  • Ketua Harian KONI Provinsi Sulawesi Selatan
  • Ketua Umum Pengda FORKI Sulawesi Selatan

ReferensiSunting

  1. ^ "Mantan Jaksa Agung Andi M Ghalib Wafat, PPP Berduka". beritasatu.com. Diakses tanggal 9 Mei 2016. 
  2. ^ "Innalillahi Eks Jaksa Agung Andi M Ghalib Meninggal Dunia". SINDOnews.com. 9 Mei 2016. Diakses tanggal 9 Mei 2016. 
  3. ^ "Berita pelantikan Dubes RI oleh Presiden di situs presidensby.info". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2019-12-10. Diakses tanggal 2008-04-10. 
  4. ^ "Pemerintah Siapkan Langkah Baru usut Kekayaan Soeharto". Harian Republika. hlm. 1. 
  5. ^ "Ghalib dinonaktifkan, Feisal Tanjung Jaksa Agung ad interim". Harian Kompas. Selasa, 15 Juni 1999. hlm. 1. 
  6. ^ "Bukti Tak Kuat, Kasus Ghalib dihentikan, Teten : Penyidik Harus diganti". Harian Media Indonesia. Jumat, 30 Juli 1999. hlm. 11. 
Jabatan militer
Didahului oleh:
Kababinkum ABRI
1997—1998
Diteruskan oleh:
Timur P. Manurung
Jabatan peradilan
Didahului oleh:
Soedjono C. Atmonegoro
Jaksa Agung Indonesia
1998—1999
Diteruskan oleh:
Marzuki Darusman
Jabatan diplomatik
Didahului oleh:
Donnilo Anwar
Duta Besar Indonesia untuk India
2008—2013
Diteruskan oleh:
Rizali Wilmar Indrakesuma