Daftar Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Indonesia

Menteri Perumahan Rakyat Republik Indonesia
Menteri Perumahan Rakyat Republik Indonesia
Bekas jabatan politik
	<img alt="Kementerian Perumahan Rakyat.svg" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/62/Kementerian_Perumahan_Rakyat.svg/120px-Kementerian_Perumahan_Rakyat.svg.png" decoding="async" width="120" height="100" data-file-width="600" data-file-height="500">
Pejabat pertama	Cosmas Batubara
Pejabat terakhir	Djan Faridz
Pelantik	Presiden Indonesia
Jabatan dimulai	22 April 1978
Jabatan berakhir	20 Oktober 2014
Jabatan pengganti	Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Indonesia

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Indonesia
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Indonesia
	Petahana; Basuki Hadimuljono; sejak 27 Oktober 2014
Ditunjuk oleh	Presiden Indonesia
Pejabat perdana	Abikoesno Tjokrosoejoso
Dibentuk	19 Agustus 1945

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat merupakan gabungan dari dua menteri, Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Perumahan Rakyat. Penggabungan dilakukan pada Kabinet Kerja yang dipimpin oleh Presiden Indonesia ke-7 Joko Widodo. Berikut adalah daftar orang yang pernah menjabat sebagai Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Indonesia.

Menteri Pekerjaan UmumSunting

Berikut adalah daftar orang yang pernah menjabat sebagai Menteri Pekerjaan Umum sejak dibentuknya sampai digabung dengan Menteri Perumahan Rakyat.

No		Kabinet	Dari	Sampai	Keterangan
1	Abikoesno Tjokrosoejoso	Presidentil	19 Agustus 1945	14 November 1945	^[A] ^{[note 1]}^[1]
2	Martinus Putuhena	Syahrir I	14 November 1945	12 Maret 1946	^[A] ^{[note 1]}^[1]
		Syahrir II	12 Maret 1946	2 Oktober 1946	^{[note 2]} ^{[note 3]}
		Syahrir III	2 Oktober 1946	27 Juni 1947
3	Mohammad Enoch	Amir Syarifuddin I	3 Juli 1947	11 Agustus 1947
4	Herling Laoh	Amir Syarifuddin I	11 Agustus 1947	11 November 1947	^[A]^[1]
4	Herling Laoh	Amir Syarifuddin II	11 November 1947	29 Januari 1948
—	Djuanda Kartawidjaja (ad-interim)	Hatta I	29 Januari 1948	13 April 1948	^{[note 4]}
(4)	Herling Laoh	Hatta I	13 April 1948	4 Agustus 1949
—	Mananti Sitompul	Darurat	19 Desember 1948	13 Juli 1949
(4)	Herling Laoh^{[note 5]}	Hatta II	4 Agustus 1949	20 Desember 1949
—	Herling Laoh^{[note 5]}	RIS	20 Desember 1949	21 Januari 1950	^[B]^[2]
5	Mananti Sitompul	Halim	21 Januari 1950	6 September 1950	^[C]^[3]
6	Herman Johannes	Natsir	6 September 1950	27 April 1951	^[D]
7	Ukar Bratakusumah	Sukiman Suwirjo	27 April 1951	3 April 1952	^[E]
8	Suwarto	Wilopo	3 April 1952	3 Juni 1953	^[E]
9	Roosseno	Ali Sastroamidjojo I	1 Agustus 1953	12 Oktober 1953	^[A] ^{[note 6]}
10	Mohammad Hasan	Ali Sastroamidjojo I	12 Oktober 1953	24 Juli 1955	^[A] ^{[note 6]}
—	R. Djanu Ismadi (ad-interim)	Burhanuddin Harahap	12 Agustus 1955	26 Agustus 1955
11	Panji Suroso	Burhanuddin Harahap	26 Agustus 1955	3 Maret 1956
12	Pangeran M. Noor	Ali Sastroamidjojo II	26 Maret 1956	9 Januari 1957	^[E]^[4]
—	Agustinus Suhardi (ad-interim)	Ali Sastroamidjojo II	9 Januari 1957	14 Maret 1957	^[4]
(12)	Pangeran M. Noor	Karya	9 April 1957	5 Juli 1959
13	Sardjono Dipokusumo	Kerja I	10 Juli 1959	18 Februari 1960	^[F]
13	Sardjono Dipokusumo	Kerja II	18 Februari 1960	6 Maret 1962	^[E]
14	Soeprajogi	Kerja III	6 Maret 1962	13 November 1963
		Kerja IV	13 November 1963	27 Agustus 1964
		Dwikora I	27 Agustus 1964	22 Februari 1966	^[G] ^{[note 7]}
15	Sutami	Dwikora II	24 Februari 1966	27 Maret 1966	^[G] ^{[note 8]}
		Dwikora III	31 Maret 1966	25 Juli 1966	^[H] ^{[note 9]}
		Ampera I	25 Juli 1966	17 Oktober 1967	^[A]
		Ampera II	17 Oktober 1967	6 Juni 1968
		Pembangunan I	6 Juni 1968	28 Maret 1973	^[I]
		Pembangunan II	28 Maret 1973	29 Maret 1978	^[A]
16	Purnomosidi Hadjisarosa	Pembangunan III	29 Maret 1978	19 Maret 1983
17	Suyono Sosrodarsono	Pembangunan IV	19 Maret 1983	21 Maret 1988
18	Radinal Mochtar	Pembangunan V	21 Maret 1988	17 Maret 1993
18	Radinal Mochtar	Pembangunan VI	17 Maret 1993	14 Maret 1998
19	Rachmadi Bambang Sumadhijo	Pembangunan VII	14 Maret 1998	21 Mei 1998
19	Rachmadi Bambang Sumadhijo	Reformasi Pembangunan	23 Mei 1998	20 Oktober 1999
20	Rozik Boedioro Soetjipto	Persatuan Nasional	29 Oktober 1999	23 Agustus 2000	^[J]^{[note 10]}
21	Erna Witoelar		29 Oktober 1999	23 Agustus 2000	^{[note 11]}
21	Erna Witoelar		23 Agustus 2000	23 Juli 2001	^{[note 12]}^[K]
22	Soenarno	Gotong Royong	10 Agustus 2001	20 Oktober 2004
23	Djoko Kirmanto	Indonesia Bersatu	21 Oktober 2004	20 Oktober 2009	^[A]
23	Djoko Kirmanto	Indonesia Bersatu II	22 Oktober 2009	20 Oktober 2014	^{[note 13]}

Menteri Perumahan RakyatSunting

Berikut adalah daftar orang yang pernah menjabat sebagai Menteri Perumahan Rakyat.

No		Kabinet	Mulai menjabat	Akhir menjabat	Keterangan
1	Cosmas Batubara	Pembangunan III	22 April 1978	19 Maret 1983	^{[Ket. PR 1]}
1	Cosmas Batubara	Pembangunan IV	19 Maret 1983	21 Maret 1988	^{[Ket. PR 2]}
2	Siswono Yudohusodo	Pembangunan V	21 Maret 1988	17 Maret 1993
3	Akbar Tanjung	Pembangunan VI	17 Maret 1993	14 Maret 1998
3	Akbar Tanjung	Pembangunan VII	14 Maret 1998	21 Mei 1998	^{[Ket. PR 3]}
4	Theo L. Sambuaga	Reformasi Pembangunan	23 Mei 1998	27 September 1999	^{[Ket. PR 4]}
	Rachmadi Bambang Sumadhijo(ad-interim)	Reformasi Pembangunan	1 Oktober 1999	20 Oktober 1999
Tidak ada		Persatuan Nasional	29 Oktober 1999	23 Juli 2001	^{[Ket. PR 5]}
Tidak ada		Gotong Royong	10 Agustus 2001	20 Oktober 2004	^{[Ket. PR 6]}
5	Muhammad Yusuf Asy'ari	Indonesia Bersatu	21 Oktober 2004	20 Oktober 2009	^{[Ket. PR 7]}
6	Suharso Monoarfa	Indonesia Bersatu II	22 Oktober 2009	19 Oktober 2011	^{[Ket. PR 8]}
7	Djan Faridz	Indonesia Bersatu II	19 Oktober 2011	20 Oktober 2014

Catatan

^ Bernama Menteri Muda Urusan Perumahan Rakyat
^ Berganti nama menjadi Menteri Negara Perumahan Rakyat
^ Berganti nama menjadi Menteri Negara Perumahan Rakyat dan Permukiman
^ Berganti nama menjadi Menteri Negara Perumahan dan Permukiman
^ Digabungkan dengan Menteri Pekerjaan Umum sehingga menjadi Menteri Permukiman dan Pengembangan Wilayah
^ Menteri Permukiman dan Pengembangan Wilayah berganti nama menjadi Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah
^ Dipisahkan dari Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah dan kembali bernama Menteri Negara Perumahan Rakyat
^ Berganti nama menjadi Menteri Perumahan Rakyat

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan RakyatSunting

No	Foto	Nama	Kabinet	Dari	Sampai	Keterangan
24		Basuki Hadimuljono	Kerja	27 Oktober 2014	20 Oktober 2019	^{[note 14]}
24		Basuki Hadimuljono	Indonesia Maju	23 Oktober 2019	Petahana

Keterangan

^ Abikoesno Tjokrosoejoso merangkap Menteri Perhubungan.
^ Didampingi Menteri Muda Ir. Herling Laoh
^ Mohammad Enoch mengundurkan diri sebelum kabinet berakhir, digantikan Menteri Muda Ir. Herling Laoh, selanjutnya jabatan Menteri Muda ditiadakan.
^ Pada Kabinet Hatta I merangkap Menteri Perhubungan.
^ Pada Kabinet Hatta II merangkap Menteri Perhubungan.
^ Prof. Ir. Roosseno diberhentikan t.m.t 12 Oktober 1953 dan diangkat menjadi Menteri Perhubungan.
^ Menteri Kompartimen Pekerjaan Umum dan Tenaga mengkoordinir enam menteri lain yaitu: Menteri Urusan Listrik dan Ketenagaan: Ir. Setiadi Reksoprodjo; Menteri Pengairan Dasar: Ir. P. C. Harjasudirdja; Menteri Binamarga: Brigjen TNI Hartawan Wirjodiprodjo; Menteri Ciptakarya dan Konstruksi: David Gee Cheng; Menteri Jalan Raya Sumatra: Ir. Slamet Bratanata; Menteri Negara diperbantukan pada Menteri Koordinator Pekerjaan Umum dan Tenaga untuk urusan penilaian konstruksi: Ir. Sutami.
^ Menteri Kompartimen Pekerjaan Umum dan Tenaga mengkoordinir enam menteri lain yaitu: Menteri Urusan Listrik dan Ketenagaan: Ir. Setiadi Reksoprodjo; Menteri Pengairan Dasar: Ir. P. C. Harjasudirdja; Menteri Binamarga: Brigjen TNI Hartawan Wirjodiprodjo; Menteri Ciptakarya dan Konstruksi: David Gee Cheng; Menteri Jalan Raya Sumatra: Ir. Slamet Bratanata.
^ Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga membawahi empat departemen yaitu: Departemen Kelistrikan dan Energi: Brigjen TNI Hartono; Departemen Pengairan: Ir. P. C. Harjasudirdja; Departemen Binamarga: Mayjen TNI Soeharto; Departemen Ciptakarya dan Konstruksi: David Gee Cheng.
^ Jabatan ini ditiadakan sejak 23 Agustus 2000
^ Digabungkan dengan Kementerian Negara Perumahan Rakyat (non departemen) dan berganti nama menjadi Departemen Permukiman dan Pengembangan Wilayah
^ Sejak 23 Agustus 2000 Kementerian Negara Pekerjaan Umum (non departemen) dan Departemen Permukiman dan Pengembangan Wilayah digabung menjadi Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah dipimpin Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah.
^ Sejak tanggal 6 Januari 2010 didampingi Wakil Menteri Dr. Ir. Hermanto Dardak
^ Menteri Pekerjaan Umum digabung dengan Perumahan Rakyat. Bernama Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Perubahan nama

^ ^a ^b ^c ^d ^e ^f Menteri Pekerjaan Umum
^ Menteri Perhubungan, Tenaga dan Pekerjaan Umum
^ Menteri Pekerjaan Umum/Perhubungan
^ Menteri Pekerjaan Umum dan Rekonstruksi
^ ^a ^b ^c Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga
^ Menteri Muda Pekerjaan Umum dan Tenaga
^ ^a ^b Menteri Koordinator Kompartimen Pekerjaan Umum dan Tenaga
^ Menteri Pekerjaan Umum dan Energi
^ Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik
^ Menteri Negara Pekerjaan Umum (non departemen)
^ Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah

ReferensiSunting

^ ^a ^b "Daftar Menteri Pekerjaan Umum di website resmi". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2014-11-18. Diakses tanggal 2014-10-27.
^ Kabinet Republik Indonesia Serikat.^{[pranala nonaktif permanen]}
^ Kabinet Halim.^{[pranala nonaktif permanen]}
^ ^a ^b "Keppres No. 3 tahun 1957". Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara. 10 Januari 1957. Diakses tanggal 8 Oktober 2020.

Lihat pulaSunting

Artikel bertopik Indonesia ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya.

[29] Bernama Menteri Muda Urusan Perumahan Rakyat

[30] Berganti nama menjadi Menteri Negara Perumahan Rakyat

[31] Berganti nama menjadi Menteri Negara Perumahan Rakyat dan Permukiman

[32] Berganti nama menjadi Menteri Negara Perumahan dan Permukiman

[33] Digabungkan dengan Menteri Pekerjaan Umum sehingga menjadi Menteri Permukiman dan Pengembangan Wilayah

[34] Menteri Permukiman dan Pengembangan Wilayah berganti nama menjadi Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah

[35] Dipisahkan dari Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah dan kembali bernama Menteri Negara Perumahan Rakyat

[36] Berganti nama menjadi Menteri Perumahan Rakyat

[joso-2] Abikoesno Tjokrosoejoso merangkap Menteri Perhubungan.

[4] Didampingi Menteri Muda Ir. Herling Laoh

[enoch-5] Mohammad Enoch mengundurkan diri sebelum kabinet berakhir, digantikan Menteri Muda Ir. Herling Laoh, selanjutnya jabatan Menteri Muda ditiadakan.

[hatta1-6] Pada Kabinet Hatta I merangkap Menteri Perhubungan.

[hatta2-7] Pada Kabinet Hatta II merangkap Menteri Perhubungan.

[seno-14] Prof. Ir. Roosseno diberhentikan t.m.t 12 Oktober 1953 dan diangkat menjadi Menteri Perhubungan.

[kora1-18] Menteri Kompartimen Pekerjaan Umum dan Tenaga mengkoordinir enam menteri lain yaitu: Menteri Urusan Listrik dan Ketenagaan: Ir. Setiadi Reksoprodjo; Menteri Pengairan Dasar: Ir. P. C. Harjasudirdja; Menteri Binamarga: Brigjen TNI Hartawan Wirjodiprodjo; Menteri Ciptakarya dan Konstruksi: David Gee Cheng; Menteri Jalan Raya Sumatra: Ir. Slamet Bratanata; Menteri Negara diperbantukan pada Menteri Koordinator Pekerjaan Umum dan Tenaga untuk urusan penilaian konstruksi: Ir. Sutami.

[kora2-19] Menteri Kompartimen Pekerjaan Umum dan Tenaga mengkoordinir enam menteri lain yaitu: Menteri Urusan Listrik dan Ketenagaan: Ir. Setiadi Reksoprodjo; Menteri Pengairan Dasar: Ir. P. C. Harjasudirdja; Menteri Binamarga: Brigjen TNI Hartawan Wirjodiprodjo; Menteri Ciptakarya dan Konstruksi: David Gee Cheng; Menteri Jalan Raya Sumatra: Ir. Slamet Bratanata.

[kora3-21] Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga membawahi empat departemen yaitu: Departemen Kelistrikan dan Energi: Brigjen TNI Hartono; Departemen Pengairan: Ir. P. C. Harjasudirdja; Departemen Binamarga: Mayjen TNI Soeharto; Departemen Ciptakarya dan Konstruksi: David Gee Cheng.

[24] Jabatan ini ditiadakan sejak 23 Agustus 2000

[25] Digabungkan dengan Kementerian Negara Perumahan Rakyat (non departemen) dan berganti nama menjadi Departemen Permukiman dan Pengembangan Wilayah

[26] Sejak 23 Agustus 2000 Kementerian Negara Pekerjaan Umum (non departemen) dan Departemen Permukiman dan Pengembangan Wilayah digabung menjadi Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah dipimpin Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah.

[28] Sejak tanggal 6 Januari 2010 didampingi Wakil Menteri Dr. Ir. Hermanto Dardak

[37] Menteri Pekerjaan Umum digabung dengan Perumahan Rakyat. Bernama Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

[MPU-1] ^ ^a ^b ^c ^d ^e ^f Menteri Pekerjaan Umum

[Menhub,_Tenaga_&_PU-8] Menteri Perhubungan, Tenaga dan Pekerjaan Umum

[10] Menteri Pekerjaan Umum/Perhubungan

[MenPU&Rekon-12] Menteri Pekerjaan Umum dan Rekonstruksi

[MenPU_&_Tenaga-13] Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga

[16] Menteri Muda Pekerjaan Umum dan Tenaga

[Menko_Komp._PU_&_Tenaga-17] Menteri Koordinator Kompartimen Pekerjaan Umum dan Tenaga

[20] Menteri Pekerjaan Umum dan Energi

[22] Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik

[23] Menteri Negara Pekerjaan Umum (non departemen)

[27] Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah

[menpu-3] "Daftar Menteri Pekerjaan Umum di website resmi". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2014-11-18. Diakses tanggal 2014-10-27.

[ris-9] Kabinet Republik Indonesia Serikat.^{[pranala nonaktif permanen]}

[halim-11] Kabinet Halim.^{[pranala nonaktif permanen]}

[Keppres3/1957-15] "Keppres No. 3 tahun 1957". Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara. 10 Januari 1957. Diakses tanggal 8 Oktober 2020.

[A]

[note 1]

[1]

[note 2]

[note 3]

[note 4]

[note 5]

[B]

[2]

[C]

[3]

[D]

[E]

[note 6]

[4]

[F]

[G]

[note 7]

[note 8]

[H]

[note 9]

[I]

[J]

[note 10]

[note 11]

[note 12]

[K]

[note 13]

[Ket. PR 1]

[Ket. PR 2]

[Ket. PR 3]

[Ket. PR 4]

[Ket. PR 5]

[Ket. PR 6]

[Ket. PR 7]

[Ket. PR 8]

[note 14]

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Indonesia

Petahana Basuki Hadimuljono sejak 27 Oktober 2014
Ditunjuk oleh	Presiden Indonesia
Pejabat perdana	Abikoesno Tjokrosoejoso
Dibentuk	19 Agustus 1945