Akbar Tanjung

Politisi Indonesia
(Dialihkan dari Akbar Tandjung)

Ir. Djandji Akbar Zahiruddin Tandjung (lahir 14 Agustus 1945), lebih sering disebut Akbar Tandjung, adalah seorang politikus Indonesia yang menjabat sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dari 1999 hingga 2004. Sebagai anggota Partai Golongan Karya (Golkar), ia juga menjabat sebagai ketua umum partai dari 1999 hingga 2004, dan menjadi anggota DPR RI dari Jawa Timur dari 1977 hingga 2004. Akbar menyelesaikan disertasi tingkat doktor dalam bidang Ilmu Politik di Universitas Gadjah Mada pada tahun 2007[1][2].

Akbar Tanjung
Akbar Tandjung, 1999
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat ke-13
Masa jabatan
6 Oktober 1999 – 1 Oktober 2004
Sebelum
Pendahulu
Harmoko
Pengganti
Agung Laksono
Sebelum
Ketua Umum Partai Golongan Karya ke-7
Masa jabatan
11 Juli 1998 – 19 Desember 2004
Sebelum
Pendahulu
Harmoko
Pengganti
Jusuf Kalla
Sebelum
Menteri Sekretaris Negara Indonesia ke-6
Masa jabatan
23 Mei 1998 – 20 Oktober 1999
PresidenB. J. Habibie
Sebelum
Pengganti
Alirahman
Sebelum
Menteri Negara Perumahan Rakyat dan Pemukiman Indonesia ke-3
Masa jabatan
17 Maret 1993 – 21 Mei 1998
PresidenSoeharto
Menteri Negara Pemuda dan Olahraga Indonesia ke-5
Masa jabatan
21 Maret 1988 – 17 Maret 1993
PresidenSoeharto
Sebelum
Pendahulu
Abdul Gafur
Pengganti
Hayono Isman
Sebelum
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia
Masa jabatan
1 Oktober 1999 – 1 Oktober 2004
Daerah pemilihanDKI Jakarta
Masa jabatan
1 Oktober 1977 – 21 Maret 1988
Pengganti
Potsdam Hutasoit
Sebelum
Daerah pemilihanJawa Timur
Informasi pribadi
Lahir14 Agustus 1945 (umur 78)
Sorkam, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Hindia Jepang
KebangsaanIndonesia
Partai politikPartai Golongan Karya
Suami/istriKrisnina Maharani
HubunganUsman Zahiruddin Tandjung (kakak)
Anak4
Alma materUniversitas Indonesia
Universitas Gadjah Mada
PekerjaanPolitikus
Sunting kotak info
Sunting kotak info • L • B
Bantuan penggunaan templat ini

Ia menjabat sebagai menteri di bawah mantan presiden Soeharto dan Bacharuddin Jusuf Habibie. Dia adalah Ketua DPR-RI dari 1999 hingga 2004. Pada 2002 ia dihukum karena korupsi atas penggelapan dana yang ditujukan untuk bantuan makanan bagi orang miskin, tetapi hukuman itu dibatalkan di tingkat banding pada tahun 2004.[3]

Kehidupan awal sunting

Akbar Tanjung lahir dari pasangan Zahiruddin Tanjung (ayah) dan Siti Kasmijah (ibu) yang berasal dari etnis Pesisir.[4] Ayahnya adalah salah seorang pengurus Muhammadiyah di Sorkam yang kemudian terjun ke dunia usaha.[5] Selain berdagang kain, ayahnya juga menjual rempah - rempah dan memiliki toko di Sibolga. Akbar merupakan anak ke-13 dari 16 bersaudara.[6] Dia memulai pendidikannya di Sekolah Rakyat (SR) Muhammadiyah, Sorkam, Tapanuli Tengah,[7] kemudian berpindah ke SD Kristen di Jalan Seram, Medan, Sumatera Utara.[7] Setelah menamatkan di SMP Perguruan Cikini, Jakarta, ia melanjutkannya ke SMA Kolese Kanisius Jakarta.[7] Ia kemudian berhasil menamatkan pendidikan teknik di Universitas Indonesia.[7]

Organisasi sunting

Pada tahun 1966, Akbar menjadi aktivis Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia Universitas Indonesia dan Laskar Ampera Arief Rahman Hakim. Tahun berikutnya (1967-1968), ia menjabat sebagai Ketua Senat Mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Pada tahun 1968, ia juga aktif dalam Dewan Mahasiswa Universitas Indonesia dan Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Universitas Indonesia. Pada 1969-1970, ia menjabat Ketua Umum HMI Cabang Jakarta. Pada 1972, ia turut mendirikan Forum Komunikasi Organisasi Mahasiswa Ekstra Universiter (GMNI, GMKI, PMKRI, PMII, dan HMI) dengan nama Kelompok Cipayung. Periode 1972-1974, ia menjabat Pengurus Besar HMI.

Pada 1973, ia turut mendirikan Komite Nasional Pemuda Indonesia. Lima tahun kemudian, ia turut mendirikan Angkatan Muda Pembaruan Indonesia (AMPI), yang kemudian menjabat Ketua Dewan Pimpinan Pusat AMPI (1978-1980). Pada 1983-1988, ia menjabat Wakil Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar. Pada 1988-1993, ia menjadi anggota Dewan Pembina DPP Golkar. Pada 1993-1998, ia menjabat Sekretaris Dewan Pembina Golkar. Lalu, ia menjabat Ketua Umum Partai Golkar pada periode 1998-2004.

Karier Pemerintahan dan Politik sunting

Orde Baru sunting

Pada periode 1977-1988, ia menjadi anggota FKP DPR-RI yang mewakili Provinsi Jawa Timur. Pada 1982-1983, ia menjabat Wakil Sekretaris FKP DPR. Pada 1987-1992 dan 1992-1997, ia menjabat Sekretaris FKP-MPR dan anggota Badan Pekerja MPR-RI. Akbar pernah menjabat sebagai Menteri Negara Pemuda dan Olahraga pada periode 1988-1993, Menteri Negara Perumahan Rakyat (1993-1998), dan Menteri Negara Perumahan dan Pemukiman (1998). Pada 1997-1998, ia menjabat Wakil Ketua FKP MPR, kemudian menjabat Menteri Sekretaris Negara (1998-1999). Pada 1997-1999, ia menjabat Wakil Ketua FKP MPR dan Wakil Ketua PAH II Badan Pekerja MPR.

Reformasi sunting

Saat Indonesia memasuki masa reformasi, Akbar Tanjung terpilih sebagai Ketua Umum Partai Golkar masa jabatan 1998-2004. Sejak 6 Oktober 1999, ia terpilih menjadi Ketua DPR-RI periode 1999-2004 melalui pemungutan suara (voting). Beliau meraih 411 suara, mengalahkan saingan utamanya Soetardjo Soerjogoeritno dari PDI Perjuangan. Dari daftar hadir terdapat 491 anggota Dewan yang ikut dalam pemungutan suara. Sedangkan Soetardjo Soerjogoeritno (Fraksi PDI Perjuangan) memperoleh 54 suara. Hamzah Haz (Fraksi PPP) 6 suara, Khofifah Indar Parawansa (Fraksi PKB 13 suara, dan AM Fatwa 2 suara, abstain 5 suara. Dengan demikian, keempat nama itu praktis menjadi Wakil Ketua DPR-RI.[8]

Semasa menjabat sebagai Ketua Umum Partai Golkar, ia pernah menjadi sorotan publik ketika lolos dari jerat hukum setelah Mahkamah Agung menerima permohonan kasasinya. Hal ini sekaligus memungkinkannya ikut serta sebagai calon presiden dalam Pemilu 2004, namun ia akhirnya tidak dicalonkan partainya sendiri karena dikalahkan oleh Wiranto dalam Konvensi Calon Presiden Golkar. Selanjutnya Akbar Tanjung juga kehilangan jabatan sebagai ketua Umum Partai Golkar setelah dikalahkan oleh Jusuf Kalla yang telah menjadi Wakil Presiden, seterusnya belajar di Universitas Gadjah Mada dan mendirikan Akbar Tanjung Institute.

Keluarga sunting

Akbar memiliki seorang istri bernama Krisnina Maharani dan pernikahannya telah dianugerahi empat orang putri bernama Fitri Krisnawati, Karmia Krissanty, Triana Krisandini, dan Sekar Krisnauli. Selain Akbar, dua saudaranya, Yanis dan Usman juga menggeluti dunia politik. M. Yanis Zahiruddin berpolitik di Partai Persatuan Pembangunan (PPP), sebelumnya di Nahdlatul Ulama (NU) dan pernah jadi anggota DPR. Sedangkan Usman Zahiruddin Tandjung, pernah menjadi politisi di Partai Nasional Indonesia, kemudian Partai Demokrasi Indonesia, dan duduk di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Kakaknya yang lain, Nahar Zahiruddin, menjadi penerus usaha ayahnya dan mendirikan NV. Marisson.[9]

Organisasi dunia sunting

Pada 2002-2003, ia menjabat President of AIPO (Asean Inter Parliamentary Organization). Pada 2003-2004, ia menjabat President of PUOICM (Parliamentary Union of OIC Members).

Buku sunting

Penghargaan sunting

Dalam Negeri sunting

Luar Negeri sunting

Rujukan sunting

  1. ^ w, teguh puji (2007-09-03). "Akbar Tandjung Raih Doktor di UGM - Universitas Gadjah Mada". Diakses tanggal 2023-10-01. 
  2. ^ antaranews.com (2007-09-01). "Akbar Tandjung Lulus Doktor Dengan "Cumlaude"". Antara News. Diakses tanggal 2023-10-01. 
  3. ^ "Indonesian court clears Speaker Tandjung". United Press International. 12 February 2004. Diakses tanggal 12 November 2017. 
  4. ^ Tanjung & Tandjung, Serupa tapi Tak Sama
  5. ^ M. Deden Ridwan dan Muhamad Muhajirin, Membangun Konsensus: Pemikiran dan Praktik Politik Akbar Tandjung, Pustaka Sinar Harapan, 2003
  6. ^ Parlementaria: Majalah bulanan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Volume 31
  7. ^ a b c d "Akbar Tandjung Hidupnya adalah Dunia Politik" (dalam bahasa Indonesia). Tokoh Indonesia. 8 Oktober 2003. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2006-11-21. Diakses tanggal 4 April 2014. 
  8. ^ Kompas, 7 Oktober 1999.
  9. ^ Keluarga Akbar Tanjung, Om Liem Sioe Liong dan Indomilk
  10. ^ "Daftar WNI yang Menerima Tanda Kehormatan Republik Indonesia Tahun 1959–sekarang" (PDF). Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. 7 Januari 2020. Diarsipkan (PDF) dari versi asli tanggal 2021-07-29. Diakses tanggal 12 Agustus 2021. 
  11. ^ Daftar WNI yang Mendapat Tanda Kehormatan Bintang Mahaputera tahun 1959 s.d. 2003 (PDF). Diakses tanggal 4 Oktober 2021. 
  12. ^ "Detail biodata Pejabat Menteri". Kepustakaan Presiden. Diakses tanggal 2023-11-06. 
  13. ^ "令和4年秋の外国人叙勲 受章者名簿" (PDF). Ministry of Foreign Affairs of Japan. Diakses tanggal November 3, 2022. 
  14. ^ Japanese Ministry of Foreign Affairs, "2022 Autumn Conferment of Decorations on Foreign Nationals," p. 1.

Pranala luar sunting

Jabatan politik
Didahului oleh:
Harmoko
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat RI
1999–2004
Diteruskan oleh:
Agung Laksono
Didahului oleh:
Saadilah Mursjid
Menteri Sekretaris Negara
1998–1999
Diteruskan oleh:
Muladi
Didahului oleh:
Siswono Yudohusodo
Menteri Negara Perumahan Rakyat
1993–1998
Diteruskan oleh:
Theo L. Sambuaga
Didahului oleh:
Abdul Gafur
Menteri Negara Pemuda dan Olahraga
1988–1993
Diteruskan oleh:
Hayono Isman
Jabatan partai politik
Didahului oleh:
Harmoko
Ketua Umum Golkar
1998Desember 2004
Diteruskan oleh:
Jusuf Kalla