Dewan pekerja adalah bentuk organisasi ekonomi dan politik di mana suatu divisi administrasi lokal, seperti daerah atau distrik yang diperintah oleh dewan yang terdiri dari delegasi sementara dan dapat langsung diganti, yang dipilih di tempat kerja daerah tersebut.[1]

Variasinya yang lain yaitu dewan tentara, ketika delegasinya dipilih dari tentara (pemberontak). Campuran dari pekerja dan tentara juga eksis (seperti Arbeiter- und Soldatenrat di Jerman pada 1918).

Di dalam sistem dengan delegasi sementara dan dapat langsung diganti, pekerja menentukan agenda dan kebutuhan mereka. Mereka juga memberi mandat kepada delegasi sementara tersebut untuk mengumumkan dan mewujudkannya. Delegasi temporer ini dipilih di antara pekerja itu sendiri, dapat langsung diganti jika mengkhianati mandatnya, dan seharusnya sering diganti. Delegasi bertindak sebagai penyampai pesan, membawa dan saling menukarkan niat dari kelompok-kelompok pekerja.

Di lingkup yang lebih luas, sekelompok delegasi dapat secara bergiliran memilih delegasi untuk posisi yang lebih tinggi untuk mengejar mandatnya, dan seterusnya, hingga delegasi teratas menjalankan sistem industri negara. Dalam sistem ini, pengambilan keputusan naik dari bawah ke atas, dari agenda pekerja itu sendiri. Tidak ada keputusan yang dikenakan dari atas, seperti yang dapat terjadi dalam kasus perebutan kekuasaan oleh lapisan birokratis yang kebal terhadap penarikan kembali yang instan.

Contoh sejarah

sunting

Dewan pekerja berasal di Rusia pada 1905, ketika dewan pekerja (soviet) bertindak sebagai komite buruh yang mengkoordinasikan aktivitas pemogokan di seluruh kota akibat penindasan serikat pekerja. Selama Revolusi 1917–23, banyak sosialis, seperti Anton Pannekoek dan Rosa Luxemburg, menganjurkan kontrol ekonomi oleh dewan pekerja. Beberapa kali dalam sejarah modern, gagasan dewan pekerja telah dilekatkan pada bentuk organisasi serupa. Contohnya termasuk:

Lihat pula

sunting

Referensi

sunting
  1. ^ Pannekoek, Anton (1946). Workers' Councils. Wageningen, Netherlands: Communistenbond Spartacus. ISBN 9781902593562. 
  2. ^ Rougerie, Jacques (2014). La Commune de 1871. Paris: Presses universitaires de France. hlm. 58–60. ISBN 978-2-13-062078-5. 
  3. ^ Maurice Brinton, pseud. (Christopher Agamemnon Pallis). The Bolsheviks and Workers' Control. (Orig: Solidarity UK, London, 1970), The Bolsheviks and Workers' Control introduction
  4. ^ a b c d e f g h Ness, Immanuel (2010). Ours to Master and to Own: Workers' Control from the Commune to the Present. 
  5. ^ Supple, James (2017-08-15). "The 1945 Saigon uprising: Workers and anti-imperialism in Vietnam". Solidarity Online (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2019-06-03. 
  6. ^ Goonewardena, Leslie (1975). "Employees Councils and Self Management in Sri Lanka". State. 1: 32–37. 
  7. ^ Ness, Immanuel (2014). New Forms of Worker Organization: The Syndicalist and Autonomist Restoration of Class Struggle Unionism. hlm. 184–203. 
  8. ^ "Melbourne tram dispute and lockout 1990 – anarcho-syndicalism in practice". libcom.org (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2019-03-12. 
  9. ^ Vandewalle, Dirk J. (1998) Libya since independence: oil and state-building I B Tauris, London, pp. 95-97, ISBN 1-86064-264-0
  10. ^ Poya, Maryam (2002) [1987]. "IRAN 1979: Long live the Revolution! ... Long Live Islam?". Dalam Colin Barker. Revolutionary Rehearsals. Chicago: Haymarket Books. hlm. 143–149. ISBN 1-931859-02-7. 
  11. ^ A Small Key Can Open a Large Door: The Rojava Revolution (1st ed.). Strangers in a Tangled Wilderness. 4 March 2015. According to Dr. Ahmad Yousef, an economic co-minister, three-quarters of traditional private property is being used as commons and one quarter is still being owned by use of individuals...According to the Ministry of Economics, worker councils have only been set up for about one third of the enterprises in Rojava so far.

Pranala luar

sunting