Kepemilikan bersama

(Dialihkan dari Kepemilikan umum)

Kepemilikan bersama, atau kepemilikan umum[butuh rujukan] merujuk pada kepemilikan aset suatu organisasi, badan usaha atau komunitas yang tak terpisahkan, dan bukan atas nama anggota individu atau kelompok individu sebagai properti umum.

Bentuk dari kepemilikan bersama hadir dalam setiap sistem ekonomi. Kepemilikan bersama atas alat produksi adalah tujuan utama dari gerakan politik komunisme karena dilihat sebagai mekanisme demokratis yang dibutuhkan sebagai fungsi pembentukan dan keberlangsungan masyarakat komunis. Pendukung konsep ini membuat pembedaan antara kepemilikan kolektif dan properti umum. Yang pertama merujuk pada properti yang dimiliki bersama berdasarkan persetujuan sekelompok kolega, seperti koperasi produsen; sedangkan yang kedua merujuk pada aset yang sepenuhnya dapat diakses secara terbuka, seperti taman kota yang tersedia secara gratis bagi semua (commons).[1][2]

Sejarah sunting

Sementara hampir semua komunitas manusia memiliki elemen kepemilikan bersama, komunitas telah eksis ketika kepemilikan bersama pada dasarnya meluas ke semua barang kepunyaan. Istilah lain untuk persetujuan ini adalah "ekonomi hadiah" atau komunalisme. Banyak komunitas nomaden secara efektif mempraktikkan kepemilikan bersama pada lahan tanah.[butuh rujukan]

Contoh sunting


Prasejarah sunting

Teori Marxis secara spesifik menyatakan bahwa komunitas pemburu-peramu mempraktikan bentuk komunisme primitif yang berdasarkan kepemilikan bersama pada tingkat subsisten.[3]

Oleh Komunitas Kristen sunting

Gereja pertama di Yerussalem berbagi semua uang dan kepunyaannya (Kisah Para Rasul 2 dan 4).[4][5] Terinspirasi dari Kristen permulaan, banyak pemeluk Kristen yang sejak itu mengikuti teladan mereka dalam kepemilikan barang dan bersama. Kepemilikan bersama dipraktikkan oleh sebagian kelompok Kristen seperti Hutterit (selama sekitar 500 tahun), Buderhof (selama 100 tahun) dan lainnya.[6] Dalam kasus tersebut, properti secara umum dimiliki oleh yayasan yang didirikan dengan tujuan untuk memelihara anggota kelompok religius.[7][8]

Kepemilikan bersama dalam ekonomi kapitalis sunting

Kepemilikan bersama dipraktikkan oleh banyak perkumpulan sukarela dan organisasi nirlaba, serta secara implisit oleh semua badan publik. Sebagian besar koperasi juga memiliki sebagian elemen kepemilikan bersama, meski sebagian dari modalnya dapat dimiliki secara individu.

Teori Marxis sunting

Banyak gerakan sosialis menganjurkan kepemilikan bersama atas alat produksi oleh semua komunitas sebagai tujuan utama yang dicapai melalui pengembangan kekuatan produktif. Meski begitu, banyak sosialis mengklasifikasikan sosialisme sebagai kepemilikan publik atas alat produksi, sementara kepemilikan bersama disematkan pada apa yang Karl Marx istilahkan sebagai "komunisme tingkat lanjut".[9] Dari analisis Marxis, komunitas yang berdasarkan pada berlimpahnya barang dan kepemilikan umum atas alat produksi dapat menghilangkan kelas berdasarkan pada kepemilikan atas properti produktif.[10]

Oleh karena itu, kepemilikan publik atau negara atas industri dilihat sebagai langkah sementara untuk diadopsi selama transisi dari kapitalisme menuju sosialisme, yang pada akhirnya akan digantikan oleh kepemilikan bersama karena otoritas negara akan menjadi usang setelah perbedaan kelas menghilang.[11][12] Kepemilikan bersama dalam masyarakat komunis hipotetis dibedakan dengan bentuk primitif kepemilikan bersama yang telah eksis sepanjang sejarah seperti komunalisme dan komunisme primitif. Dalam komunis tersebut, kepemilikan bersama menjadi hasil dari perkembangan sosial dan teknologi yang berlanjut ke eliminasi kelangkaan material dalam komunitas.[13]

Sejak 1918 sampai 1995, kepemilikan bersama atas alat produksi, distribusi dan pertukaran dikutip dalam Pasal IV konstitusi Partai Buruh Britania sebagai tujuan, dan dikutip di belakang kartu keanggotaannya. Pasal itu bertuliskan:

Untuk menjaga bagi para pekerja oleh tangan atau oleh otak semua hasil industrinya dan distribusi paling adil daripadanya yang dimungkinkan atas dasar kepemilikan bersama atas alat produksi, distribusi dan pertukaran, dan sistem terbaik yang dapat diperoleh dari administrasi umum dan kontrol terhadap setiap industri atau layanan.[14]

Kritik sunting

Teori ekonomi neoklasik menganalisis kepemilikan umum menggunakan teori kontrak. Menurut pendekatan pengontrakan tidak lengkap yang dipelopori oleh Oliver Hart dan penulis bersamanya, kepemilikan menjadi penting karena pemilik aset memiliki hak kontrol residual.[15][16] Ini berarti bahwa pemilik dapat menentukan apa yang akan dilakukan pada aset dalam setiap kemungkinan yang tidak tercakup dalam kontrak. Secara khusus, pemilik mempunyai insentif yang lebih kuat untuk melakukan investasi hubungan khusus dibandingkan dengan bukan pemilik, sehingga kepemilikan dapat memperbaiki apa yang disebut masalah penahanan. Hasilnya, kepemilikan merupakan sumber daya langka yang tidak dapat disia-siakan. Secara khusus, hasil utama dari pendekatan hak properti menyatakan bahwa kepemilikan bersama kurang optimal.[17] Jika kita memulai dalam situasi dengan kepemilikan bersama (ketika setiap pihak memiliki kekuatan veto atas penggunaan aset) dan bergerak ke situasi di mana hanya ada satu pemilik, insentif investasi pihak lain tetap sama. Bagaimanapun, dalam kerangka pengontrakan tidak lengkap, kepemilikan bersama yang kurang optimal bertahan hanya jika investasi dalam modal manusia, sedangkan kepemilikan bersama dapat optimal jika investasinya dalam modal fisik.[18] Baru-baru ini, beberapa penulis menunjukkan bahwa kepemilikan bersama dapat berjalan optimal bahkan ketika investasi dalam modal manusia.[19] Secara khusus, kepemilikan bersama dapat optimal jika pihak-pihaknya mendapat informasi secara asimetris,[20] jika terdapat hubungan jangka panjang antarpihak,[21] atau jika pihak-pihaknya memiliki pengetahuan bagaimana mereka dapat terbuka.[22]

Lihat pula sunting

Referensi sunting

  1. ^ Public Ownership and Common Ownership, Anton Pannekoek, Western Socialist, 1947. Transcribed by Adam Buick.
  2. ^ Holcombe, Randall G. (2005). "Common Property in Anarcho-Capitalism" (PDF). Journal of Libertarian Studies. 19 (2): 10. 
  3. ^ Mahadika, Alam (2022). "Hermeneutika Komunisme Primitif". Aksiologi: Jurnal Pendidikan dan Ilmu Sosial. Volume: 2 (No.2): 48. 
  4. ^ "Acts 2:1–47". Biblia. Diakses tanggal 2017-12-01. 
  5. ^ "Acts 4:1–37". Biblia. Diakses tanggal 2017-12-01. 
  6. ^ "Bruderhof - Fellowship for Intentional Community". Fellowship for Intentional Community (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2017-11-08. 
  7. ^ "Community Of Goods". Hutterites (dalam bahasa Inggris). 2012-02-24. Diakses tanggal 2017-12-01. 
  8. ^ "Eberhard Arnold: Founder of the Bruderhof". www.eberhardarnold.com. Diakses tanggal 2017-12-01. 
  9. ^ Marx, Karl. "Critique of the Gotha Program". Die Neue Zeit. Bd. 1 No. 18 – via Marxist internet Archive. 
  10. ^ Engels, Friedrich (Spring 1880). "Socialism: Utopian and Scientific". Revue Socialiste – via Marxist Internet Archive. 
  11. ^ "Where We Stand" (PDF). International Socialist. International Socialist Organization. November 2017. hlm. 20–21. Diakses tanggal April 2, 2018. 
  12. ^ "The Midwest Is Red: May Day Announcement of the Formation of KCRC". Red Guards Kansas City. 1 May 2016. Diakses tanggal 2 April 2018. ii)...Because of the transitional nature of socialism and the existence of the state as a marker of irreconcilable differences between classes Maoism also recognized the existence of class struggle under socialism which could be of a low-level of intensity or of a higher one (cultural revolution) but which would exist until the dissolution of classes and the state with it. iii) In the realm of scientific socialism Maoism is marked by the theory of class struggle and its existence during the dictatorship of the proletariat as well as it’s centrality in the construction of socialism. It is also characterized by the strategy and tactics of the revolution through People’s War led by the revolutionary Communist party of the proletariat, proletarian feminism, the national question, the mass line as well as the classline. 
  13. ^ Engels, Friedrich. "The Principles of Communism". Vorwärts – via Marxist Internet Archive. 
  14. ^ Adams, Ian (1998). Ideology and Politics in Britain Today (illustrated, reprint ed.). Manchester University Press. pp. 144–145. ISBN 9780719050565
  15. ^ Grossman, Sanford J.; Hart, Oliver D. (1986). "The Costs and Benefits of Ownership: A Theory of Vertical and Lateral Integration". Journal of Political Economy. 94 (4): 691–719. doi:10.1086/261404. hdl:1721.1/63378. JSTOR 1833199. 
  16. ^ Hart, Oliver; Moore, John (1990). "Property Rights and the Nature of the Firm". Journal of Political Economy. 98 (6): 1119–1158. CiteSeerX 10.1.1.472.9089 . doi:10.1086/261729. JSTOR 2937753. 
  17. ^ Hart, Oliver (1995). Firms, contracts, and financial structure. Oxford University Press. 
  18. ^ Schmitz, Patrick W. (2013). "Investments in physical capital, relationship-specificity, and the property rights approach". Economics Letters. 119 (3): 336–339. doi:10.1016/j.econlet.2013.03.017. 
  19. ^ Gattai, Valeria; Natale, Piergiovanna (2015). "A New Cinderella Story: Joint Ventures and the Property Rights Theory of the Firm". Journal of Economic Surveys (dalam bahasa Inggris). 31: 281–302. doi:10.1111/joes.12135. ISSN 1467-6419. 
  20. ^ Schmitz, Patrick W. (2008). "Joint ownership and the hold-up problem under asymmetric information". Economics Letters. 99 (3): 577–580. doi:10.1016/j.econlet.2007.10.008. 
  21. ^ Halonen, Maija (2002). "Reputation and the Allocation of Ownership" (PDF). The Economic Journal. 112 (481): 539–558. CiteSeerX 10.1.1.11.8312 . doi:10.1111/1468-0297.00729. JSTOR 798519. 
  22. ^ Rosenkranz, Stephanie; Schmitz, Patrick W. (2003). "Optimal allocation of ownership rights in dynamic R&D alliances". Games and Economic Behavior. 43 (1): 153–173. doi:10.1016/S0899-8256(02)00553-5. 

Pranala luar sunting

Templat:Properti