Buka menu utama

Badan Karantina Pertanian

Instansi pemerintah

Badan Karantina Pertanian (disingkat Barantan) adalah lembaga pemerintah yang berada di bawah Kementerian Pertanian Republik Indonesia yang bertugas untuk menyelenggarakan perkarantinaan pertanian dan pengawasan keamanan hayati. Kepala Badan Karantina Pertanian saat ini adalah Ir. Ali Jamil, M.P., Ph.D.

Badan Karantina Pertanian
Kementerian Pertanian Republik Indonesia
Logo Barantan.png
Gambaran umum
Dasar hukumPeraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian
SloganProfesional, tangguh, tepercaya
Pegawai3.690 (tahun 2018)[1]
Alokasi APBNRp852.815.222.000 (tahun 2019)[2]
Susunan organisasi
Kepala BadanIr. Ali Jamil, M.P., Ph.D.
Sekretaris BadanDr. Ir. Arifin Tasrif, M.Sc.
Kepala Pusat
Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewanidrh. Agus Sunanto, M.P.
Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati NabatiDr. Ir. A.M. Adnan, M.P.
Pusat Kepatuhan, Kerja sama, dan Informasi Perkarantinaandrh. Sujarwanto, M.M.
Kantor pusat
Gedung E Kementerian Pertanian RI
Jl. Harsono RM No. 3 Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan
Situs web
karantina.pertanian.go.id

SejarahSunting

TerminologiSunting

Kata karantina berasal dari bahasa Italia, quaranta giorni, yang artinya empat puluh hari. Istilah ini muncul pada abad ke-14 saat terjadi wabah maut hitam (black death) yang menewaskan sepertiga hingga dua pertiga penduduk Eropa. Sistem karantina pun digunakan untuk mencegah penyebaran penyakit tersebut. Pada masa itu, kapal-kapal penumpang yang datang dari wilayah lain dilarang langsung berlabuh. Para pendatang ini harus menunggu selama empat puluh hari di suatu pulau yang telah ditentukan untuk memastikan bahwa mereka tidak tertular black death. Walaupun pada awalnya karantina dibuat untuk mencegah penyebaran penyakit pada manusia, namun pada perkembangan selanjutnya, konsep karantina juga digunakan untuk mencegah penyebaran penyakit pada hewan dan tumbuhan.

Sebelum kemerdekaanSunting

Penyelenggaraan karantina pertanian di Indonesia telah berlangsung sejak zaman penjajahan Hindia Belanda. Hal ini diawali oleh adanya penyebaran penyakit karat daun kopi yang disebabkan oleh cendawan Hemileila vastatrix dari Sri Lanka. Pemerintah kolonial berusaha untuk mencegah masuknya penyakit tersebut ke Indonesia untuk melindungi perkebunan kopi yang menjadi salah satu sumber pendapatan utama mereka dengan cara menerbitkan Ordonansi 19 Desember 1877 (Staatsblad No. 262) yang melarang pemasukan tanaman kopi dan biji kopi dari Sri Lanka. Ordonansi tersebut merupakan pertama kali yang dikeluarkan pemerintah Hindia Belanda dalam bidang perkarantinaan tumbuhan di Indonesia.[3]

Setelah kemerdekaanSunting

Setelah kemerdekaan negara Republik Indonesia, urusan perkarantinaan pertanian berada di bawah tanggung jawab Departemen Pertanian dengan fungsi karantina hewan dan karantina tumbuhan berada di bawah unit yang berbeda. Pada tahun 1992 diterbitkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan yang menjadi dasar hukum pelaksanaan karantina hewan, ikan, dan tumbuhan di Indonesia. Terdapat tiga buah Peraturan Pemerintah yang selanjutnya diterbitkan untuk menjalankan Undang-Undang tersebut, yaitu:

  • Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan,
  • Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2002 tentang Karantina Tumbuhan, dan
  • Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2002 tentang Karantina Ikan.

Pada 27 September 2001, karantina ikan diserahterimakan dari Departemen Pertanian ke Departemen Kelautan dan Perikanan. Terbitnya Keputusan Presiden Nomor 58 Tahun 2001 menyatakan lahirnya Badan Karantina Pertanian sebagai unit eselon Ia di Departemen Pertanian.[3]

Sejak tahun 2008, tepatnya setelah terbit Peraturan Menteri Pertanian Nomor 22/Permentan/OT.140/4/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Pertanian, terjadi penggabungan antara karantina hewan dan karantina tumbuhan menjadi karantina pertanian dalam kerangka operasional di lapangan.[3] Mulai saat itu, terbentuk 52 Unit Pelaksana Teknis Karantina Pertanian yang tersebar di seluruh Indonesia.

Setelah puluhan tahun diterapkan, beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 dianggap sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum di masyarakat sehingga periu diganti. Oleh karena itu, pada tahun 2019 diterbitkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992.

Visi dan misiSunting

Visi dan misi Barantan sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) 2015-2019 yaitu:[4]

Visi

"Menjadi instansi yang tangguh dan terpercaya dalam perlindungan kelestarian sumber daya alam hayati hewan dan tumbuhan, lingkungan, dan keanekaragaman hayati, serta keamanan pangan."

Misi

  1. Melindungi kelestarian sumber daya alam hayati hewan dan tumbuhan dari serangan HPHK (hama dan penyakit hewan karantina) dan OPTK (organisme pengganggu tumbuhan karantina),
  2. Mendukung terwujudnya keamanan pangan,
  3. Memfasilitasi perdagangan dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan akses pasar komoditas pertanian,
  4. Memperkuat kemitraan perkarantinaan, dan
  5. Meningkatkan citra dan kualitas layanan publik.

Tugas dan fungsiSunting

Badan Karantina Pertanian mempunyai tugas menyelenggarakan perkarantinaan pertanian dan pengawasan keamanan hayati. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Badan Karantina Pertanian menyelenggarakan fungsi:[5]

  1. Penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program perkarantinaan hewan dan tumbuhan, serta pengawasan keamanan hayati;
  2. Pelaksanaan perkarantinaan hewan dan tumbuhan, serta pengawasan keamanan hayati;
  3. Peningkatan sistem perkarantinaan hewan dan tumbuhan serta pengawasan keamanan hayati;
  4. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perkarantinaan hewan dan tumbuhan, serta pengawasan keamanan hayati;
  5. Pelaksanaan administrasi Badan Karantina Pertanian; dan
  6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

TujuanSunting

Penyelenggaraan karantina pertanian ditujukan untuk:[6]

  1. mencegah masuknya hama dan penyakit hewan karantina (HPHK) dan organisme pengganggu tumbuhan karantina (OPTK) dari luar negeri ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  2. mencegah tersebarnya HPHK serta OPTK dari suatu area ke area lain di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  3. mencegah keluarnya HPHK serta organisme pengganggu tumbuhan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  4. mencegah masuk atau keluarnya pangan dan pakan yang tidak sesuai dengan standar keamanan dan mutu;
  5. mencegah masuk dan tersebarnya agensia hayati, jenis asing invasif, dan produk rekayasa genetik yang berpotensi mengganggu kesehatan manusia, hewan, tumbuhan, dan kelestarian lingkungan; dan
  6. mencegah keluar atau masuknya tumbuhan dan satwa liar, tumbuhan dan satwa langka, serta sumber daya genetik dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau antararea di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun tujuan Barantan berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Barantan 2015-2019 yaitu:[7][5]

  1. Terjaganya sumber daya alam hayati hewan dan tumbuhan dari serangan HPHK dan OPTK
  2. Terjaminnya keamanan produk pertanian yang berasal dari hewan dan tumbuhan
  3. Pengendalian importasi dan percepatan eksportasi melalui pencegahan masuk dan keluarnya media HPHK dan OPTK
  4. Memberdayakan masyarakat dalam pelaksanaan perkarantinaan
  5. Mewujudkan pelayanan prima.

Struktur organisasiSunting

Struktur organisasi kantor pusat Badan Karantina Pertanian yaitu:[8]

Pimpinan: Kepala Badan Karantina Pertanian

  • Sekretariat Badan
    • Bagian Umum
      • Subbagian Organisasi dan Tata Laksana
      • Subbagian Kepegawaian
      • Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga
    • Bagian Perencanaan
      • Subbagian Program
      • Subbagian Anggaran
      • Subbagian Evaluasi dan Pelaporan
    • Bagian Keuangan dan Perlengkapan
      • Subbagian Perbendaharaan
      • Subbagian Akuntansi dan Verifikasi
      • Subbagian Perlengkapan
    • Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat
      • Subbagian Peraturan Perkarantinaan Hewan
      • Subbagian Peraturan Perkarantinaan Tumbuhan
      • Subbagian Hubungan Masyarakat
  • Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani
    • Bidang Karantina Hewan Hidup
      • Subbidang Hewan Impor
      • Subbidang Hewan Ekspor dan Antar Area
    • Bidang Karantina Produk Hewan
      • Subbidang Produk Hewan Impor
      • Subbidang Produk Hewan Ekspor dan Antar Area
    • Bidang Keamanan Hayati Hewani
      • Subbidang Keamanan Hayati Hewani Impor
      • Subbidang Keamanan Hayati Hewani Ekspor dan Antar Area
  • Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati
    • Bidang Karantina Tumbuhan Benih
      • Subbidang Benih Impor
      • Subbidang Benih Ekspor dan Antar Area
    • Bidang Karantina Tumbuhan Nonbenih
      • Subbidang Nonbenih Impor, Sistem Audit, dan Penilaian
      • Subbidang Nonbenih Ekspor dan Antar Area
    • Bidang Keamanan Hayati Nabati
      • Subbidang Keamanan Hayati Nabati Impor
      • Subbidang Keamanan Hayati Nabati Ekspor dan Antar Area
  • Pusat Kepatuhan, Kerja Sama, dan Informasi Perkarantinaan
    • Bidang Kepatuhan Perkarantinaan
      • Subbidang Kepatuhan Perkarantinaan Hewan
      • Subbidang Kepatuhan Perkarantinaan Tumbuhan
    • Bidang Kerja Sama Perkarantinaan
      • Subbidang Sanitari dan Fitosanitari
      • Subbidang Kerja Sama
    • Bidang Informasi Perkarantinaan
      • Subbidang Sistem Informasi
      • Subbidang Pelayanan Informasi

Unit pelaksana teknisSunting

Badan Karantina Pertanian juga memiliki unit pelaksana teknis (UPT) yang bertugas melaksanakan kegiatan operasional perkarantinaan hewan dan tumbuhan, serta pengawasan keamanan hayati hewani dan nabati di seluruh wilayah Indonesia. Daftar UPT Karantina Pertanian tersebut yaitu:[9]

No. Nama UPT Kabupaten/Kota Provinsi
1. Balai Besar Karantina Pertanian Belawan Medan Sumatra Utara
2. Balai Besar Karantina Pertanian Soekarno-Hatta Tangerang Banten
3. Balai Besar Karantina Pertanian Tanjung Priok Jakarta Utara DKI Jakarta
4. Balai Besar Karantina Pertanian Surabaya Surabaya Jawa Timur
5. Balai Besar Karantina Pertanian Makassar Makassar Sulawesi Selatan
6. Balai Besar Uji Standar Karantina Pertanian Jakarta Timur DKI Jakarta
7. Balai Uji Terap, Teknik, dan Metode Karantina Pertanian Bekasi Jawa Barat
8. Balai Karantina Pertanian Kelas I Pekanbaru Pekanbaru Riau
9. Balai Karantina Pertanian Kelas I Batam Batam Kepulauan Riau
10. Balai Karantina Pertanian Kelas I Padang Padang Sumatra Barat
11. Balai Karantina Pertanian Kelas I Jambi Jambi Jambi
12. Balai Karantina Pertanian Kelas I Palembang Palembang Sumatra Selatan
13. Balai Karantina Pertanian Kelas I Lampung Bandar Lampung Lampung
14. Balai Karantina Pertanian Kelas I Semarang Semarang Jawa Tengah
15. Balai Karantina Pertanian Kelas I Denpasar Denpasar Bali
16. Balai Karantina Pertanian Kelas I Mataram Mataram Nusa Tenggara Barat
17. Balai Karantina Pertanian Kelas I Kupang Kupang Nusa Tenggara Timur
18. Balai Karantina Pertanian Kelas I Pontianak Pontianak Kalimantan Barat
19. Balai Karantina Pertanian Kelas I Banjarmasin Banjarmasin Kalimantan Selatan
20. Balai Karantina Pertanian Kelas I Balikpapan Balikpapan Kalimantan Timur
21. Balai Karantina Pertanian Kelas I Manado Manado Sulawesi Utara
22. Balai Karantina Pertanian Kelas I Jayapura Jayapura Papua
23. Balai Karantina Pertanian Kelas II Medan Deli Serdang Sumatra Utara
24. Balai Karantina Pertanian Kelas II Tanjung Pinang Tanjungpinang Kepulauan Riau
25. Balai Karantina Pertanian Kelas II Pangkal Pinang Pangkalpinang Kepulauan Bangka Belitung
26. Balai Karantina Pertanian Kelas II Cilegon Cilegon Banten
27. Balai Karantina Pertanian Kelas II Yogyakarta Yogyakarta Daerah Istimewa Yogyakarta
28. Balai Karantina Pertanian Kelas II Palangkaraya Palangka Raya Kalimantan Tengah
29. Balai Karantina Pertanian Kelas II Tarakan Tarakan Kalimantan Utara
30. Balai Karantina Pertanian Kelas II Palu Palu Sulawesi Tengah
31. Balai Karantina Pertanian Kelas II Gorontalo Gorontalo Gorontalo
32. Balai Karantina Pertanian Kelas II Kendari Kendari Sulawesi Tenggara
33. Balai Karantina Pertanian Kelas II Ternate Ternate Maluku Utara
34. Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Aceh Banda Aceh Aceh
35. Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Tanjung Balai Asahan Tanjungbalai Sumatera Utara
36. Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Bengkulu Bengkulu Bengkulu
37. Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Bandung Bandung Jawa Barat
38. Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Cilacap Cilacap Jawa Tengah
39. Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Sumbawa Besar Sumbawa Nusa Tenggara Barat
40. Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Entikong Sanggau Kalimantan Barat
41. Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Samarinda Samarinda Kalimantan Timur
42. Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Parepare Parepare Sulawesi Selatan
43. Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Ambon Ambon Maluku
44. Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Sorong Sorong Papua Barat
45. Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Biak Biak Numfor Papua
46. Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Timika Mimika Papua
47. Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Merauke Merauke Papua
48. Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Tanjung Balai Karimun Karimun Kepulauan Riau
49. Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Bangkalan Bangkalan Jawa Timur
50. Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Ende Ende Nusa Tenggara Timur
51. Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Mamuju Mamuju Sulawesi Barat
52. Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Manokwari Manokwari Papua Barat

Catatan kakiSunting

  1. ^ Barantan (2019a), hlm. 17.
  2. ^ Barantan (2019b), hlm. 13.
  3. ^ a b c "Sejarah". Badan Karantina Pertanian. Diakses tanggal 11-06-2019. 
  4. ^ Barantan (2015), hlm. 12-13.
  5. ^ a b "Profil Organisasi". Badan Karantina Pertanian. Diakses tanggal 11-06-2019. 
  6. ^ UU 21/2019, Pasal 7.
  7. ^ Barantan (2015), hlm. 13.
  8. ^ Kementerian Pertanian RI (03-08-2015), Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (PDF), Jakarta: Kementerian Pertanian Republik Indonesia 
  9. ^ "Unit Pelaksana Teknis". Badan Karantina Pertanian. Diakses tanggal 11-06-2019. 

Daftar pustakaSunting

Pranala luarSunting