Lembaga Pemerintah Nonkementerian

Lembaga Pemerintah Nonkementerian (disingkat LPNK), dahulu bernama Lembaga Pemerintah Nondepartemen (LPND) adalah lembaga negara di Indonesia yang dibentuk untuk melaksanakan tugas pemerintahan tertentu dari Presiden. Kepala LPNK berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada presiden melalui menteri atau pejabat setingkat menteri yang mengoordinasikan.^[1]

Daftar Lembaga NonkementerianSunting

Saat ini terdapat 32 LPNK. ^[2]

Nama LPNK	Singkatan	Kepala	Koordinator
Arsip Nasional Republik Indonesia	ANRI	Mustari Irawan	Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Badan Ekonomi Kreatif	Bekraf	Triawan Munaf	Menteri Pariwisata
Bank Indonesia	BI	Perry Warjiyo
Badan Informasi Geospasial	BIG	Hasanuddin Z. Abidin
Badan Intelijen Negara	BIN	Budi Gunawan
Badan Keamanan Laut Republik Indonesia^[3]	Bakamla	Achmad Taufiqoerrochman	Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
Badan Kepegawaian Negara	BKN	Bima Haria Wibisana	Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	BKKBN	Sigit Priohutomo (Plt.)	Menteri Kesehatan
Badan Koordinasi Penanaman Modal	BKPM	Thomas Trikasih Lembong
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika	BMKG	Dwikorita Karnawati
Badan Narkotika Nasional	BNN	Heru Winarko
Badan Nasional Penanggulangan Bencana	BNPB	Doni Monardo
Badan Nasional Penanggulangan Terorisme	BNPT	Suhardi Alius	Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Basarnas	Bagus Puruhito	Menteri Perhubungan
Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia	BNP2TKI	Nusron Wahid	Kementerian Ketenagakerjaan
Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan	BPKP	Ardan Adiperdana
Badan Pengawas Tenaga Nuklir	Bapeten	Jazi Eko Istiyanto	Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Badan Pengawasan Obat dan Makanan	BPOM	Penny Kusumastuti Lukito	Menteri Kesehatan
Badan Pengelola Keuangan Haji	BPKH	Anggito Abimanyu
Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi	BPPT	Hammam Riza	Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Bappenas	Bambang Brodjonegoro
Badan Pertanahan Nasional	BPN	Sofyan Djalil
Badan Pusat Statistik	BPS	Suhariyanto
Badan Siber dan Sandi Negara	BSSN	Hinsa Siburian
Badan Standardisasi Nasional	BSN	Bambang Prasetya	Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Badan Tenaga Nuklir Nasional	Batan	Anhar Riza Antariksawan	Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Lembaga Administrasi Negara	LAN	Adi Suryanto	Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia	LIPI	Laksana Tri Handoko	Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	LKPP	Roni Dwi Susanto
Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia	Lemhanas	Agus Widjojo	Menteri Pertahanan
Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional	Lapan	Thomas Djamaluddin	Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Perpustakaan Nasional Republik Indonesia	Perpusnas	Muh. Syarif Bando	Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Lihat pulaSunting

ReferensiSunting

^ Bab VI Pasal 25 Ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008
^ "Daftar Kementerian dan Lembaga Nonkementerian". Indonesia.go.id. Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik. Diakses tanggal 16 Maret 2019.
^ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan

Pranala luarSunting

(Indonesia) Lembaga pemerintah nonkementerian di Portal Nasional Indonesia

[1] Bab VI Pasal 25 Ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008

[2] "Daftar Kementerian dan Lembaga Nonkementerian". Indonesia.go.id. Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik. Diakses tanggal 16 Maret 2019.

[3] Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan

[1]

[2]

[3]