Daftar Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Indonesia
artikel daftar Wikimedia
Menteri Koodinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Indonesia adalah Menteri yang membidangi koordinasi perencanaan dan penyusunan kebijakan, serta sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dibidang kesejahteraan rakyat dan penanggulangan kemiskinan. Dahulu bernama Menteri Koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat, disingkat Menko Kesra.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Indonesia | |
---|---|
![]() Lambang Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan | |
![]() Bendera Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan | |
Ditunjuk oleh | Presiden Indonesia |
Pejabat perdana | Sudibjo |
Dibentuk | 1 Agustus 1953 |
Pada Kabinet Kerja, Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Indonesia terjadi perubahan nomenklatur menjadi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
Daftar Menteri Koodinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Indonesia
suntingBerikut adalah daftar orang yang pernah menjabat Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
No. | Foto | Menteri (Lahir–Wafat) |
Partai | Kabinet | Dari | Sampai | Keterangan | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Soedibjo (1918–2008) |
PSII | |||||||
Wongsonegoro (ad-interim) (1897–1978) |
PIR | |||||||
Sirajuddin Abbas (1905–1980) |
PERTI | |||||||
3 | Muljadi Djojomartono (1898–1967) |
Independen | ||||||
4 | Idham Chalid (1921–2010) |
|||||||
[F] | ||||||||
5 | Sunawar Sukowati (1922–1986) |
PDI | ||||||
6 | Surono Reksodimedjo (1923–2010) |
Golkar | ||||||
7 | Alamsyah R. Perwiranegara (1925–1998) |
Golkar | ||||||
8 | Soepardjo Rustam (1926–1983) |
Golkar | ||||||
9 | Azwar Anas (1933–2023) |
Golkar | ||||||
10 | Haryono Suyono (l. 1938) |
Golkar | ||||||
11 | Hamzah Haz (1940–2024) |
PPP | ||||||
12 | Basri Hasanuddin (l. 1939) |
Independen | ||||||
Tidak Ada | ||||||||
13 | Jusuf Kalla (l. 1942) |
Golkar | ||||||
Abdul Malik Fadjar (ad-interim) (1939–2020) |
Independen | |||||||
14 | Alwi Shihab (l. 1946) |
PKB | ||||||
15 | Aburizal Bakrie (l. 1946) |
Golkar | ||||||
16 | Agung Laksono (l. 1949) |
Golkar | ||||||
17 | Puan Maharani (l. 1973) |
PDIP | ||||||
— | Darmin Nasution (l. 1948) |
Independen | ||||||
18 | Muhadjir Effendy (l. 1956) |
Independen |
- Perubahan nama
- ^ Bernama Menteri Negara Urusan Kesejahteraan Negara
- ^ Bernama Wakil Menteri Pertama/Koordinator Kesejahteraan Rakyat
- ^ Bernama Menteri Koordinator Kompartemen Kesejahteraan
- ^ Bernama Menteri Koordinator Kesejahteraan
- ^ Bernama Menteri Utama bidang Kesejahteraan Rakyat
- ^ Bernama Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat
- ^ Bernama Menteri Negara Kesejahteraan Rakyat
- ^ Bernama Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat
- ^ Bernama Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan
- ^ Bernama Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat
- ^ Bernama Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
- ^ Berhenti karena dilantik menjadi Anggota DPR RI 2019-2024
- Catatan
- Semua menteri yang menjabat di pemerintahan pada periode Kabinet Pembangunan III sampai dengan Kabinet Pembangunan VII adalah Anggota Dewan Pembina Golkar, termasuk Panglima ABRI dan Pimpinan Lembaga Pemerintahan[1]
Catatan
sunting- ^ Merangkap Wakil Perdana Menteri I
- ^ Idham Chalid diberhentikan dengan hormat dari jabatannya sebagai Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat karena telah menjadi anggota DPR-RI periode 1971-1977.
- ^ Digabungkan dengan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan
- ^ Dipisahkan dari Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, nama jabatan berubah kembali Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat
- ^ Jusuf Kalla mengundurkan diri karena mencalonkan diri menjadi Calon Wakil Presiden pada Pemilihan Umum 2004
Referensi
sunting- ^ Halawa, Ohiao (1999). Profil 48 Ketua Umum Parpol RI [Profile of the 48 Chairpersons of the Political Parties in Indonesia] (dalam bahasa Indonesian). Jakarta: NIAS and Kreasi Karya Wiguna. hlm. 54.
Kedua, selama menguasai pemerintahan, secara jelas telah menjadikan lembaga kekuasaan negara sebagai perangkat organisasi Golkar. Presiden adalah Ketua Dewan Pembina. Menteri, Panglima ABRI, dan pimpinan lembaga pemerintahan menjadi anggota Dewan Pembina.
Lihat pula
sunting- Daftar Kabinet Indonesia
- Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Indonesia