Buka menu utama

Wikipedia β

Kabinet Kerja

Kabinet pemerintahan Indonesia dibawah Presiden Joko Widodo
Untuk Kabinet Kerja era Soekarno, lihat Kabinet Kerja (disambiguasi).

Kabinet Kerja adalah kabinet pemerintahan Indonesia pimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla.[1] Susunan kabinet ini berasal dari kalangan profesional, usulan partai politik pengusung pasangan Jokowi-JK pada Pilpres 2014 (PDI Perjuangan, PKB, Partai NasDem, dan Partai Hanura) ditambah PPP, PAN, dan Partai Golkar yang bergabung setelahnya, serta tim sukses pasangan Jokowi-JK pada Pilpres 2014. Susunan kabinet diumumkan oleh Presiden Jokowi pada 26 Oktober 2014.[2][3] dan resmi dilantik sehari setelahnya. Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla membacakan susunan kabinetnya di taman belakang Istana Negara. Dalam kesempatan itu, Jokowi menghadirkan para menterinya yang mengenakan seragam kemeja putih. Kabinet Kerja terdiri dari 4 menteri koordinator dan 30 menteri.

Kabinet Kerja
Flag of Indonesia.svg
Kabinet Kerja Jokowi-JK 2014.jpg
Dibentuk 27 Oktober 2014
Struktur Pemerintahan
Kepala Pemerintahan Joko Widodo
Wakil Kepala Pemerintahan Jusuf Kalla
Jumlah Menteri 34
Jumlah Pejabat Setingkat Menteri 8
Jumlah Wakil Menteri / Menteri Muda 3
Partai anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (5)
Partai Kebangkitan Bangsa (4)
Partai Golongan Karya (3)
Partai Nasional Demokrat (3)
Partai Hati Nurani Rakyat (2)
Partai Persatuan Pembangunan (1)
Partai Amanat Nasional (1)
Independen (27)
Total Jumlah Anggota Kabinet 42 (tanpa 3 orang wakil menteri)
Sejarah Kabinet
Sebelumnya Kabinet Indonesia Bersatu II

Daftar isi

Latar belakangSunting

Salah satu janji Presiden Jokowi ketika masa kampanye Pilpres 2014 adalah membentuk kabinet profesional dan mengurangi bagi-bagi kursi menteri dengan mitra koalisi. Jokowi juga menyatakan akan ada sistem seleksi mirip lelang jabatan yang pernah ia terapkan dalam menyeleksi calon pejabat camat dan lurah ketika masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.[4] Jokowi menyatakan bahwa ini tidak berarti menteri tidak ada yang berasal dari partai politik, karena ada juga orang partai yang profesional. [4] Pada Juli 2014, tim transisi Jokowi-JK meluncurkan halaman Kabinet Alternatif Usulan Rakyat, dimana rakyat bisa mengusulkan dan memilih calon-calon menteri melalui Google Docs.[5]

Komposisi partai politik berbanding non partai politikSunting

Sesuai dengan janji pada masa kampanye, jumlah keseluruhan partai politik tidak mendominasi struktur kabinet. Jika dihitung dari seluruh jabatan menteri tanpa memasukkan jabatan setara menteri, kepala lembaga non kementerian, dan wakil menteri, maka menteri yang berlatar belakang politik hanya berjumlah 15 orang dibanding 19 orang menteri tanpa latar belakang partai politik. Sementara jika keseluruhan susunan kabinet dihitung, maka didapat 18 pejabat berlatar belakang partai politik dibanding 27 non partai politik.

Pengecekan kemungkinan kasus korupsiSunting

Sebelum mengumumkan susunan kabinet, Presiden Jokowi terlebih dahulu mengirimkan daftar nama calon menteri ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 17 Oktober 2014, tiga hari sebelum dilantik sebagai Presiden RI. KPK memeriksa nama-nama tersebut dan memberikan laporan kepada Presiden pada 21 Oktober 2014. Dilaporkan, delapan nama dianggap bermasalah oleh KPK,[6] dan Presiden Jokowi menerima saran KPK untuk mengganti calon-calon menteri tersebut dan menyerahkan kembali perubahan daftar calon menteri kepada KPK dan PPATK. Presiden Jokowi melakukan seleksi tertutup dengan beberapa calon menteri dengan memanggil ke Istana Negara antara 22 - 25 Oktober 2014 serta melalui komunikasi telepon dengan calon menteri lainnya. Pengumuman kabinet beberapa kali tertunda dari yang semula dijadwalkan pada 22 Oktober di Pelabuhan Tanjung Priok ditunda menjadi 24 Oktober setelah keluarnya rekomendasi dari KPK dan PPATK yang baru keluar pada hari itu. Karena menimbang rekomendasi KPK dan PPATK terkait calon menteri, Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla akhirnya baru dapat mengumumkan Kabinet Kerja pada 26 Oktober pukul 17.00 WIB di halaman belakang kompleks Istana Negara dan melantik pada keesokan harinya (27 Oktober 2014).

Presiden Wakil Presiden
Joko Widodo     Jusuf Kalla

Anggota KabinetSunting

Sesuai dengan program dan prioritas dari pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, maka posisi anggota kabinet juga mengalami beberapa perubahan, diantaranya Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) atau Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang tidak lagi berada di bawah Menko Perekonomian namun langsung di bawah Presiden.[7] Pada periode sebelumnya Kepala Bappenas berada di bawah koordinasi Menko Perekonomian. Berikut adalah menteri Kabinet Kerja.[8]

No. Jabatan Pejabat Mulai menjabat Selesai menjabat Wakil dari Partai
Menteri koordinator
1 Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan   Tedjo Edhy Purdijatno 27 Oktober 2014 12 Agustus 2015 NasDem
  Luhut Binsar Panjaitan 12 Agustus 2015 27 Juli 2016 Golkar
  Wiranto 27 Juli 2016 Petahana Hanura
2 Menteri Koordinator Bidang Perekonomian   Sofyan Djalil 27 Oktober 2014 12 Agustus 2015 Non Partai
  Darmin Nasution 12 Agustus 2015 Petahana Non Partai
3 Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya   Indroyono Soesilo 27 Oktober 2014 12 Agustus 2015 Non Partai
  Rizal Ramli 12 Agustus 2015 27 Juli 2016 Non Partai
  Luhut Binsar Panjaitan 27 Juli 2016 Petahana Golkar
4 Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan   Puan Maharani 27 Oktober 2014 Petahana PDIP
Menteri
5 Menteri Sekretaris Negara   Pratikno 27 Oktober 2014 Petahana Non Partai
6 Menteri Dalam Negeri   Tjahjo Kumolo 27 Oktober 2014 Petahana PDIP
7 Menteri Luar Negeri   Retno Lestari Priansari Marsudi 27 Oktober 2014 Petahana Non Partai
8 Menteri Pertahanan   Ryamizard Ryacudu 27 Oktober 2014 Petahana Non Partai
9 Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia   Yasonna Laoly 27 Oktober 2014 Petahana PDIP
10 Menteri Keuangan   Bambang Brodjonegoro 27 Oktober 2014 27 Juli 2016 Non Partai
  Sri Mulyani Indrawati 27 Juli 2016 Petahana Non Partai
11 Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral   Sudirman Said 27 Oktober 2014 27 Juli 2016 Non Partai
  Arcandra Tahar 27 Juli 2016 15 Agustus 2016 Non Partai
  Luhut Binsar Panjaitan
(Pelaksana Tugas)
15 Agustus 2016 14 Oktober 2016 Golkar
  Ignasius Jonan[9] 14 Oktober 2016 Petahana Non Partai
12 Menteri Perindustrian   Saleh Husin 27 Oktober 2014 27 Juli 2016 Hanura
  Airlangga Hartarto 27 Juli 2016 Petahana Golkar
13 Menteri Perdagangan   Rachmat Gobel 27 Oktober 2014 12 Agustus 2015 Non Partai
  Thomas Trikasih Lembong 12 Agustus 2015 27 Juli 2016 Non Partai
  Enggartiasto Lukita 27 Juli 2016 Petahana NasDem
14 Menteri Pertanian   Amran Sulaiman 27 Oktober 2014 Petahana Non Partai
15 Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan   Siti Nurbaya Bakar 27 Oktober 2014 petahana NasDem
16 Menteri Perhubungan   Ignasius Jonan 27 Oktober 2014 27 Juli 2016 Non Partai
  Budi Karya Sumadi 27 Juli 2016 Petahana Non Partai
17 Menteri Kelautan dan Perikanan   Susi Pudjiastuti 27 Oktober 2014 Petahana Non Partai
18 Menteri Ketenagakerjaan   Hanif Dhakiri 27 Oktober 2014 Petahana PKB
19 Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi   Marwan Ja'far 27 Oktober 2014 27 Juli 2016 PKB
  Eko Putro Sandjojo 27 Juli 2016 Petahana PKB
20 Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat   Basuki Hadimuljono 27 Oktober 2014 Petahana Non Partai
21 Menteri Kesehatan   Nila Djuwita Anfasa Moeloek 27 Oktober 2014 Petahana Non Partai
22 Menteri Pendidikan dan Kebudayaan   Anies Rasyid Baswedan 27 Oktober 2014 27 Juli 2016 Non Partai
  Muhadjir Effendy 27 Juli 2016 Petahana Non Partai
23 Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi   Muhammad Nasir 27 Oktober 2014 Petahana Non Partai
24 Menteri Sosial   Khofifah Indar Parawansa 27 Oktober 2014 17 Januari 2018 PKB
  Idrus Marham 17 Januari 2018 Petahana Golkar
25 Menteri Agama   Lukman Hakim Saifuddin 27 Oktober 2014 Petahana PPP
26 Menteri Pariwisata   Arief Yahya 27 Oktober 2014 Petahana Non Partai
27 Menteri Komunikasi dan Informatika   Rudiantara 27 Oktober 2014 Petahana Non Partai
28 Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah   Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga 27 Oktober 2014 Petahana PDIP
29 Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak   Yohana Yembise 27 Oktober 2014 Petahana Non Partai
30 Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi   Yuddy Chrisnandi 27 Oktober 2014 27 Juli 2016 Hanura
  Asman Abnur 27 Juli 2016 Petahana PAN
31 Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional   Andrinof Chaniago 27 Oktober 2014 12 Agustus 2015 Non Partai
  Sofyan Djalil 12 Agustus 2015 27 Juli 2016 Non Partai
  Bambang Brodjonegoro 27 Juli 2016 Petahana Non Partai
32 Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional   Ferry Mursyidan Baldan 27 Oktober 2014 27 Juli 2016 NasDem
  Sofyan Djalil 27 Juli 2016 Petahana Non Partai
33 Menteri Badan Usaha Milik Negara   Rini Soemarno 27 Oktober 2014 Petahana Non Partai
34 Menteri Pemuda dan Olahraga   Imam Nahrawi 27 Oktober 2014 Petahana PKB

Proporsi PartaiSunting

Untuk jabatan menteri, komposisi partai politik dibanding non partai politik adalah 15 berbanding 19, dengan rincian (per tanggal 17 Januari 2018) sebagai berikut.

Partai Menteri Periode
Jabatan
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (4 orang)
Puan Maharani
Menteri Koordinator
Bidang Pembangunan Manusia
dan Kebudayaan
2014–
Tjahjo Kumolo
Menteri Dalam Negeri
2014–
Yasonna Laoly
Menteri Hukum
dan Hak Asasi Manusia
2014–
Anak Agung Gede
Ngurah Puspayoga
Menteri Koperasi
dan Usaha Kecil dan Menengah
2014–
Partai Kebangkitan Bangsa (3 orang)
Hanif Dhakiri
Menteri Ketenagakerjaan
2014–
Eko Putro Sandjojo
Menteri Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi
2016–
Imam Nahrawi
Menteri Pemuda dan Olahraga
2014–
Partai Golongan Karya (3 orang)
Luhut Binsar Panjaitan
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya
2016–
Airlangga Hartarto
Menteri Perindustrian
2016–
Idrus Marham
Menteri Sosial
2018–
Partai NasDem (2 orang)
Siti Nurbaya Bakar
Menteri Lingkungan Hidup
dan Kehutanan
2014–
Enggartiasto Lukita
Menteri Perdagangan
2016–
Partai Hati Nurani Rakyat (1 orang)
Wiranto
Menteri Koordinator Bidang Politik,
Hukum, dan Keamanan
2016–
Partai Persatuan Pembangunan (1 orang)
Lukman Hakim Saifuddin
Menteri Agama
2014–
Partai Amanat Nasional (1 orang)
Asman Abnur
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
2016–

Keterangan: Pejabat setingkat menteri dan kepala lembaga non kementerian tidak dimasukkan dalam daftar ini.

Pejabat setingkat menteriSunting

Berikut adalah pejabat setingkat menteri pada Kabinet Kerja:

No. Jabatan Pejabat Mulai menjabat Selesai menjabat
1 Jaksa Agung   Andhi Nirwanto
(Pelaksana Tugas)
21 Oktober 2014 20 November 2014
  Muhammad Prasetyo[10] 20 November 2014 Petahana
2 Panglima Tentara Nasional Indonesia   Moeldoko[11] 30 Agustus 2013 8 Juli 2015
  Gatot Nurmantyo 8 Juli 2015 8 Desember 2017
  Hadi Tjahjanto 8 Desember 2017 Petahana
3 Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia   Sutarman 25 Oktober 2013 16 Januari 2015
  Badrodin Haiti 17 Januari 2015
(Pelaksana tugas sampai 17 April 2015)
13 Juli 2016
  Tito Karnavian 13 Juli 2016 Petahana
4 Sekretaris Kabinet   Andi Widjajanto 3 November 2014 12 Agustus 2015
  Pramono Anung[12] 12 Agustus 2015 Petahana

Kepala Lembaga Pemerintah NonkementerianSunting

Berikut adalah kepala Lembaga Pemerintah Nonkementerian yang diberikan hak keuangan, administrasi, dan fasilitas setingkat Menteri:

Jabatan Pejabat Mulai menjabat Selesai menjabat Keterangan
1 Kepala Badan Intelijen Negara   Marciano Norman 19 Oktober 2011 8 Juli 2015
  Sutiyoso 8 Juli 2015 9 September 2016
  Budi Gunawan 9 September 2016 Petahana
2 Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal   Mahendra Siregar 1 Oktober 2013 27 November 2014
  Franky Sibarani 27 November 2014 27 Juli 2016
  Thomas Trikasih Lembong 27 Juli 2016 Petahana
3 Kepala Badan Ekonomi Kreatif   Triawan Munaf 26 Januari 2015 Petahana Hak yang diberikan paling tinggi setingkat menteri[13]

Kepala Lembaga NonstrukturalSunting

Berikut adalah kepala Lembaga Nonstruktural yang diberikan hak keuangan, administrasi, dan fasilitas setingkat Menteri:

No. Jabatan Pejabat Mulai menjabat Selesai menjabat
1 Kepala Staf Kepresidenan   Luhut Binsar Panjaitan[14] 31 Desember 2014 2 September 2015
  Teten Masduki[15] 2 September 2015 17 Januari 2018
  Moeldoko 17 Januari 2018 Petahana
2 Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Yudi Latief 2018 Petahana

Proporsi PartaiSunting

Partai Jabatan
PDIP
Pramono Anung
Sekretaris Kabinet
Partai Hanura
Moeldoko
Kepala Staf Kepresidenan

Wakil menteriSunting

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008, presiden dapat mengangkat wakil menteri pada kementerian tertentu. Wakil menteri merupakan pejabat karier dan bukan merupakan anggota kabinet. Berikut adalah wakil menteri yang mendampingi beberapa menteri pada Kabinet Kerja.

No. Jabatan Pejabat Mulai menjabat Selesai menjabat
1 Wakil Menteri Luar Negeri   Abdurrahman Mohammad Fachir 27 Oktober 2014 Petahana
2 Wakil Menteri Keuangan   Mardiasmo 27 Oktober 2014 Petahana
3 Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral   Arcandra Tahar[16] 14 Oktober 2016 Petahana

PerombakanSunting

Pada 12 Agustus 2015, Presiden Joko Widodo merombak (reshuffle) susunan Kabinet Kerja dengan mengganti lima menteri (termasuk tiga menteri koordinator) dan sekretaris kabinet.[17]

Pada tanggal 27 Juli 2016, Presiden Joko Widodo kembali mengumumkan perombakan susunan kabinet. Dua kader partai pendukung pemerintah yang baru bergabung belakangan, yakni PAN dan Partai Golkar, ikut diumumkan dalam perombakan kali ini.[18] Setelah perombakan kedua, komposisi menteri pria/wanita menjadi 33 banding 9, atau sekitar 4 banding 1.

Pada tanggal 15 Agustus 2016, Presiden Joko Widodo memberhentikan dengan hormat Menteri ESDM Arcandra Tahar setelah sebelumnya terjadi polemik dwikewarganegaraan dimana Arcandra telah tinggal 20 tahun di Amerika Serikat dan disangka memiliki paspor Amerika Serikat. Arcandra menjadi menteri dengan masa jabatan terpendek sepanjang sejarah Indonesia, yakni 20 hari. Presiden Jokowi kemudian menunjuk Menko Kemaritiman dan Sumber Daya Luhut Binsar Panjaitan menjadi Pelaksana Tugas Menteri ESDM hingga dilantiknya menteri definitif.[19][20] Pada 14 Oktober 2016, Presiden Jokowi resmi melantik Ignasius Jonan sebagai Menteri ESDM dan Arcandra Tahar sebagai Wakil Menteri ESDM setelah jabatan Menteri ESDM diisi oleh pelaksana tugas selama 2 bulan.[21]

Pada 17 Januari 2018, Presiden Joko Widodo melantik Idrus Marham sebagai Menteri Sosial menggantikan Khofifah Indar Parawansa yang maju sebagai calon Gubernur Jawa Timur pada Pemilihan Umum Gubernur Jawa Timur 2018 serta melantik Moeldoko sebagai Kepala Staf Kepresidenan menggantikan Teten Masduki.

GaleriSunting

Lihat pulaSunting

ReferensiSunting

  1. ^ Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 121/P Tahun 2014.
  2. ^ Sabrina Asril (26 Oktober 2014). "Inilah Susunan Kabinet Kerja Jokowi-JK". Kompas. Diakses tanggal 26 Oktober 2014. 
  3. ^ Desy Saputra (26 Oktober 2014). "Susunan "Kabinet Kerja" pemerintahan Jokowi-JK". AntaraNews. Diakses tanggal 26 Oktober 2014. 
  4. ^ a b Fabian Januarius Kuwado (24 Juli 2014). "Cari Menteri, Jokowi Bakal Gunakan Sistem Lelang Jabatan". Kompas. Diakses tanggal 27 Oktober 2014. 
  5. ^ Sandro Gatra (24 Juli 2014). "Ini Daftar Calon Menteri Kabinet Alternatif Usulan Rakyat". Kompas. Diakses tanggal 27 Oktober 2014. 
  6. ^ DIL (22 Oktober 2014). "JK: Calon Menteri yang Dicoret Orang Dekat Jokowi". Jawa Pos National Network. Diakses tanggal 27 Oktober 2014. 
  7. ^ Kurniasih Miftakhul Jannah (27 Oktober 2014). "Andrinof Chaniago akan Berkantor di Dua Tempat". Okezone.com. Diakses tanggal 30 Oktober 201.  Periksa nilai tanggal di: |access-date= (bantuan)
  8. ^ "Ini susunan lengkap Kabinet Kerja Jokowi". DetikNews. 26 Oktober 2014. Diakses tanggal 26 Oktober 2014. 
  9. ^ Rachmat Hidayat (14 Oktober 2016). "Presiden Jokowi Lantik Jonan dan Archandra Tahar Sebagai Menteri dan Wakil Menteri ESDM". Tribunnews.com. Diakses tanggal 15 Oktober 2016. 
  10. ^ Fahmi Firdaus (20 November 2014). "Jokowi Tunjuk HM Prasetyo sebagai Jaksa Agung". Okezone.com. Diakses tanggal 20 November 2014. 
  11. ^ "Jenderal Moeldoko resmi dilantik sebagai Panglima TNI". 
  12. ^ Gunawan Wibisono (12 Agustus 2015). "Ketua DPR Apresiasi Pramono Masuk Kabinet Kerja". Diakses tanggal 12 Agustus 2015. 
  13. ^ tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Badan Ekonomi Kreatif
  14. ^ IAN (31 Desember 2014). "Resmi, Luhut Panjaitan Dilantik Jadi Kepala Staf Kepresidenan". RMOL. Diakses tanggal 31 Desember 2014. 
  15. ^ Ahmad Toriq (2 September 2015). "Teten Masduki, Aktivis ICW yang Masuk Ring 1 Istana". Detik.com. Diakses tanggal 2 September 2015. 
  16. ^ Rachmat Hidayat (14 Oktober 2016). "Presiden Jokowi Lantik Jonan dan Archandra Tahar Sebagai Menteri dan Wakil Menteri ESDM". Tribunnews.com. Diakses tanggal 15 Oktober 2016. 
  17. ^ Suhartono (12 Agustus 2015). "Inilah Enam Menteri Baru yang Akan Dilantik Presiden". Kompas.com. Diakses tanggal 12 Agustus 2015. 
  18. ^ Jokowi Umumkan Reshuffle, Ini Susunan Menteri Baru
  19. ^ Istman M.P. (15 Agustus 2016). "Presiden Jokowi Berhentikan Arcandra sebagai Menteri ESDM". Tempo.com. Diakses tanggal 21 Agustus 2016. 
  20. ^ Jokowi Copot Arcandra, Luhut Jadi Plt Menteri ESDM
  21. ^ Alasan Jokowi Lantik Jonan dan Arcandra Nakhodai ESDM Hari Ini
 
Kabinet Pemerintahan Indonesia
Didahului oleh:
Kabinet Indonesia Bersatu II
Kabinet Kerja
2014–sekarang
Petahana