Buka menu utama

Kabinet Pembangunan VI

Kabinet Pembangunan VI adalah kabinet yang dibentuk pada masa pemerintahan Presiden Soeharto dan Wakil Presiden Try Soetrisno dengan masa bakti (1993-1998).

Kabinet Pembangunan VI
Flag of Indonesia.svg
Kabinet Pembangunan VI.jpg
Dibentuk17 Maret 1993
Diselesaikan14 Mei 1998
Struktur Pemerintahan
Kepala PemerintahanSoeharto
Wakil Kepala PemerintahanTry Sutrisno
Jumlah Menteri38
Jumlah Pejabat Setingkat Menteri3
Partai anggotaGolongan Karya
Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
Partai Persatuan Pembangunan
Independen
Sejarah Kabinet
SebelumnyaKabinet Pembangunan V
PenggantiKabinet Pembangunan VII

Daftar isi

SusunanSunting

Susunan Kabinet Pembangunan VI adalah sebagai berikut:[1]

Pimpinan KabinetSunting

Presiden Wakil Presiden
Soeharto     Try Sutrisno

Menteri Negara KoordinatorSunting

No. Jabatan Nama
1 Menteri Negara Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pengawasan Pembangunan   Saleh Afiff
2 Menteri Negara Koordinator Bidang Industri dan Perdagangan
(bernama Menteri Koordinator Bidang Produksi dan Distribusi sejak 6 Desember 1995)[2][3][4]
  Hartarto Sastrosoenarto
3 Menteri Negara Koordinator Bidang Politik dan Keamanan   Soesilo Soedarman
4 Menteri Negara Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat   Azwar Anas

Menteri DepartemenSunting

No. Jabatan Nama
5 Menteri Dalam Negeri   Yogie Suardi Memet
6 Menteri Luar Negeri   Ali Alatas
7 Menteri Pertahanan Keamanan   Edi Sudrajat
(Merangkap sebagai Panglima ABRI sampai dengan 21 Mei 1993)
8 Menteri Kehakiman   Oetojo Oesman
9 Menteri Penerangan   Harmoko
(sampai dengan 6 Juni 1997)[5]
R. Hartono
(sejak 11 Juni 1997)
10 Menteri Keuangan   Mar'ie Muhammad
11 Menteri Perdagangan
(digabungkan dengan Menteri Perindustrian sejak 6 Desember 1995)[6][3][4]
  Satrio Budihardjo Joedono
(sampai dengan 6 Desember 1995)[3]
12 Menteri Perindustrian
(bernama Menteri Perindustrian dan Perdagangan sejak 6 Desember 1995)[3][4]
  Tungki Ariwibowo
13 Menteri Pertanian   Sjarifuddin Baharsjah
14 Menteri Pertambangan dan Energi   Ida Bagus Sudjana
15 Menteri Kehutanan   Djamaloedin Soeryohadikoesoemo
16 Menteri Pekerjaan Umum   Radinal Mochtar
17 Menteri Perhubungan   Haryanto Dhanutirto
18 Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi   Joop Ave
19 Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil   Subiakto Tjakrawerdaya
20 Menteri Tenaga Kerja   Abdul Latief
21 Menteri Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan   Siswono Yudo Husodo
22 Menteri Pendidikan dan Kebudayaan   Wardiman Djojonegoro
23 Menteri Kesehatan   Sujudi
24 Menteri Agama   Tarmizi Taher
25 Menteri Sosial   Endang Kusuma Inten Soeweno

Menteri NegaraSunting

No. Jabatan Nama
26 Menteri Negara Sekretaris Negara   Moerdiono
27 Menteri Negara Sekretaris Kabinet   Saadillah Mursjid
28 Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas   Ginandjar Kartasasmita
29 Menteri Negara Riset dan Teknologi/Ketua BPPT/Kepala BPIS   Baharuddin Jusuf Habibie
30 Menteri Negara Urusan Pangan/Kepala Bulog   Ibrahim Hasan
(menjabat Kepala Bulog sampai dengan 16 Februari 1995)[4]
Beddu Amang
(menjabat Kepala Bulog sejak 16 Februari 1995)
31 Menteri Negara Kependudukan/Kepala BKKBN   Haryono Suyono
32 Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/Kepala BKPM   Sanyoto Sastrowardoyo
33 Menteri Negara Agraria/Kepala BPN   Soni Harsono
34 Menteri Negara Perumahan Rakyat   Akbar Tanjung
35 Menteri Negara Lingkungan Hidup   Sarwono Kusumaatmadja
36 Menteri Negara Urusan Peranan Wanita   Mien Sugandhi
37 Menteri Negara Pemuda dan Olah Raga   Hayono Isman
38 Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara   T.B. Silalahi
39 Menteri Negara Urusan Khusus   Harmoko
(sejak 6 Juni 1997-1 Oktober 1997)[5]

Pejabat setingkat menteriSunting

No. Jabatan Nama
40 Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia   Feisal Tanjung
(dari 21 Mei 1998 - 12 Februari 1998)
  Wiranto
(sejak 12 Februari 1998)
41 Jaksa Agung   Singgih
42 Gubernur Bank Indonesia Soedradjad Djiwandono
(sampai dengan 11 Februari 1998),
Syahril Sabirin
(sejak 11 Februari 1998)[7]

Catatan kaki dan referensiSunting

  1. ^ Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 96/M Tahun 1993
  2. ^ Karena terjadi penyatuan Departemen Perdagangan dan Departemen Perindustrian menjadi Departemen Peridustrian dan Perdagangan maka jabatan Menteri Koordinator Industri dan Perdagangan, yang dipegang Hartarto, diubah menjadi Menteri Koordinator Bidang Produksi dan Distribusi. Bidang yang ditanganinya hampir tidak berbeda, antara lain meliputi Departemen Perindustrian dan Perdagangan, Departemen Pekerjaan Umum, Departemen Tenaga Kerja, dan Badan Koordinasi Penanaman Modal.
  3. ^ a b c d Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 388/M Tahun 1995
  4. ^ a b c d Ketika Kabinet Perlu Ramping
  5. ^ a b Si Mbak Ngambek Si Bung Tergusur
  6. ^ Pada masa ini, terjadi perubahan kebiasaan penyusunan kabinet yang dilakukan oleh Presiden Soeharto, yang umumnya tidak memeberhentikan menterinya sampai masanya berakhir kecuali karena meninggal dunia. Namun pada kali ini,(1996) Presiden Soeharto melakukan perombakan menteri dan susunan departemennya. Perubahan ini terjadi pada Departemen Perdagangan (Depdag) dan Departemen Perindustrian yang dijadikan satu menjadi Departeman Perindustrian dan Perdagangan (Deperindag) dengan T. Ariwibowo sebagai Menteri sehingga Satrio Budihardjo Judono resmi berhenti dari jabatannya. Alasan resmi penggabungan ini dikemukakan oleh Menteri Sekertaris Negara Moerdiono, penggabungan dua departemen dilakukan karena sejak terbentuknya Kabinet Pembangunan VI, Maret 1993, telah banyak perubahan cukup penting, baik di dalam maupun di luar negeri. Perkembangan itu, antara lain, bergulirnya APEC dan AFTA, yang menuntut tiap negara makin siap menyongsong pasar bebas. Maka, dinilai perlu lebih meningkatkan koordinasi dan penyederhanaan kegiatan di kabinet. Penggabungan Departemen Perdagangan dan Departemen Perindustrian ini tampaknya meniru pola yang sudah dilakukan Singapura, Malaysia, Jepang (Keidanren), dan Jerman.
  7. ^ Sjahril Sabirin Gubernur BI

Lihat pulaSunting

 
Kabinet Pemerintahan Indonesia
Didahului oleh:
Kabinet Pembangunan V
Kabinet Pembangunan VI
1993–1998
Diteruskan oleh:
Kabinet Pembangunan VII