Palestina

Halaman disambiguasi Wikipedia

Negara Palestina (bahasa Arab: دولة فلسطين‎, pengucapan bahasa Arab: [daw.la fi.lis.tˤiːn]; Dawlat Filastin, atau hanya Palestina (bahasa Arab: فلسطين‎, Filastin) adalah sebuah negara pengakuan terbatas di Timur Tengah antara Laut Tengah dan Sungai Yordan. Status politiknya masih dalam perdebatan. Sebagian besar negara di dunia termasuk negara-negara anggota OKI, Liga Arab, Gerakan Non-Blok, ASEAN, dan beberapa negara-negara bekas Uni Soviet telah mengakui keberadaan Negara Palestina.

Negara Palestina

دولة فلسطين
Dawlat Filasṭin (Arab)
Semboyan
Lagu kebangsaan
فدائي
Fida'i
(Indonesia: "Revolusiku")
Lambang ini digunakan untuk lambang Perang
State of Palestine (orthographic projection).svg
Flag map of the Palestinian territories.svg
Lokasi Palestina
StatusNegara yang diakui sebagian, negara pengamat PBB
Diakui oleh 138 negara anggota PBB
Ibu kotaYerusalem Timur
(dipersengketakan)
31°47′N 35°13′E / 31.783°N 35.217°E / 31.783; 35.217
Pusat pemerintahanRamallah
31°54′N 35°12′E / 31.900°N 35.200°E / 31.900; 35.200
Kota terbesarGaza
31°31′N 34°27′E / 31.517°N 34.450°E / 31.517; 34.450
Bahasa resmiArab
PemerintahanKesatuan semi-presidensial republik konstitusional
• Presiden
Mahmoud Abbas
Mohammad Shtayyeh
LegislatifAl-Majlis al-Waṭanī
Pembentukan
15 November 1988
29 November 2012
• Perubahan dari Otoritas Nasional Palestina
3 Januari 2013
• Perselisihan kedaulatan dengan Israel
Masih berlangsung
Luas
 - Total
6.020 km2 (163)
 - Perairan (%)
3,5
Populasi
 - Perkiraan 2014
4.682.467[1] (121)
756/km2 (15)
PDB (KKB)2014
 - Total
$20.120 miliar (140)
$4.900 (140)
PDB (nominal)2014
 - Total
$12.579 juta (126)
$2.908 (131)
Gini (2016)Steady 35,5[2]
sedang
IPM (2019)Kenaikan 0,708[3]
tinggi · 107
Mata uangDinar Yordania (.د.ي)
(JOD)
Pound Mesir (ج.م)
(EGP)
Shekel Israel (₪)
(ILS)
Zona waktuWaktu Eropa Timur (EET)
(UTC+2)
 - Musim panas (DST)
UTC+3 (Waktu Musim Panas Eropa Timur (EEST))
Lajur kemudikanan
Kode telepon+970
Kode ISO 3166PS
Ranah Internet.ps
فلسطين.

Wilayah Palestina saat ini terbagi menjadi dua entitas politik, yaitu Wilayah Pendudukan Israel dan Otoritas Nasional Palestina. Deklarasi Kemerdekaan Palestina dinyatakan pada 15 November 1988 di Aljir oleh Dewan Nasional (PNC) Organisasi Pembebasan Palestina (PLO).[4][5].

KTT Liga Arab 1974 menunjuk PLO sebagai "wakil sah tunggal rakyat Palestina dan menegaskan kembali hak mereka untuk mendirikan negara merdeka yang mendesak." PLO telah memiliki status pengamat di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai "entitas non-negara" sejak 22 November 1974, yang memberikan hak untuk berbicara di Majelis Umum PBB tetapi tidak memiliki hak suara. Setelah Deklarasi Kemerdekaan, Majelis Umum PBB secara resmi "mengakui" proklamasi dan memilih untuk menggunakan sebutan "Palestina" bukan "Organisasi Pembebasan Palestina" ketika mengacu pada pengamat permanen Palestina. Dalam keputusan ini, PLO tidak berpartisipasi di PBB dalam kapasitasnya sebagai pemerintah Negara Palestina. Sejak tahun 1998, PLO diatur untuk duduk di Majelis Umum PBB segera setelah negara non-anggota dan sebelum semua pengamat lain.

Pada tahun 1993, dalam Persetujuan Oslo, Israel mengakui tim negosiasi PLO sebagai "mewakili rakyat Palestina", dengan imbalan PLO mengakui hak Israel untuk eksis dalam damai, penerimaan resolusi Dewan Keamanan PBB 242 dan 338, dan penolakannya terhadap "kekerasan dan terorisme". Sementara Israel menduduki wilayah Palestina, sebagai hasil dari Persetujuan Oslo, PLO mendirikan sebuah badan administratif sementara: Otoritas Nasional Palestina (PNA atau PA), yang memiliki beberapa fungsi pemerintahan di bagian Tepi Barat dan Jalur Gaza. Pengambilalihan Jalur Gaza oleh Hamas membagi wilayah Palestina secara politik, dengan Fatah yang dipimpin oleh Mahmoud Abbas menguasai Tepi Barat dan diakui secara internasional sebagai Otoritas Palestina resmi, sementara Hamas telah mengamankan kekuasaannya atas Jalur Gaza. Pada bulan April 2011, kedua pihak telah menandatangani perjanjian rekonsiliasi, tetapi pelaksanaannya masih terbengkalai.

Hingga 18 Januari 2012, 129 (66,8%) dari 193 negara anggota PBB telah mengakui Negara Palestina. Banyak negara yang tidak mengakui Negara Palestina tetap mengakui PLO sebagai "wakil rakyat Palestina". Selain itu, komite eksekutif PLO diberdayakan oleh PNC untuk melakukan fungsi pemerintah Negara Palestina[6]

  1. ^ "Estimated Population in the Palestinian Territory Mid-Year by Governorate,1997-2016". Palestinian Central Bureau of Statistics. State of Palestine. Diarsipkan dari versi asli tanggal 8 Juni 2014. Diakses tanggal 8 Juni 2014. 
  2. ^ "GINI Index: West Bank and Gaza". The World Bank: Data. Diarsipkan dari versi asli tanggal 8 Juni 2014. Diakses tanggal 8 Juni 2014. 
  3. ^ "2014 Human Development Report Summary" (PDF). United Nations Development Programme. 2014. hlm. 21–25. Diakses tanggal 27 Juli 2014. 
  4. ^ Baroud in Page, 2004, hal. 161.
  5. ^ Bissio, 1995, hal. 433.
  6. ^ Sayigh, Yezid (1999). Armed Struggle and the Search for State: The Palestinian National Movement, 1949–1993 (edisi ke-illustrated). Oxford University Press. hlm. 624. ISBN 0198296436, 9780198296430 Periksa nilai: invalid character |isbn= (bantuan).  "The Palestinian National Council also empowered the central council to form a government-in-exile when appropriate, and the executive committee to perform the functions of government until such such time as a government-in-exile was established."