Dewan Legislatif Palestina

Dewan Legislatif Palestina (bahasa Inggris: Palestinian Legislative Council; PLC) adalah badan legislatif unikameral Otoritas Palestina, dipilih oleh penduduk Palestina di wilayah Palestina di Tepi Barat dan Jalur Gaza. Saat ini terdiri dari 132 anggota, dipilih dari 16 distrik pemilihan Otoritas Palestina. PLC memiliki persyaratan kuorum dua pertiga, dan sejak 2006 Hamas dan anggota afiliasi Hamas telah memegang 74 dari 132 kursi di PLC. Aktivitas PLC dihentikan pada tahun 2007 dan tetap demikian pada Januari 2021, sementara komite PLC terus bekerja dengan kecepatan rendah dan diskusi panel parlemen masih berlangsung.[1]

Dewan Legislatif Palestina

المجلس التشريعي الفلسطيني

Al-Majlis al-Tasyrī'iyy al-Filasṭīniyy
Dewan Legislatif ke-2
Palestinian National Authority COA.svg
Lambang PLC disebut sebagai Elang Saladin
Jenis
Jenis
Pimpinan
Aziz Duwaik, Hamas
sejak 20061
Komposisi
Anggota132
Palestinian Parliament.svg
Partai & kursi
Pemerintah (74)
  •   Hamas (74)

Oposisi (58)

Pemilihan
Sistem Anggota Tambahan Paralel
Pemilihan terakhir
25 Januari 2006
Pemilihan berikutnya
22 Mei 2021
Situs web
www.plc.ps (Pemerintahan Jalur Gaza)
http://www.pal-plc.org/ (Pemerintahan Tepi Barat)
Catatan kaki
1Duwaik adalah Ketua setelah pemilu 2006, namun pada 2009 dia mengklaim Kepresidenan berdasarkan berakhirnya masa jabatan Mahmoud Abbas dan tidak adanya pemilu baru untuk Presiden.
Di dalam Dewan Legislatif Palestina pada tahun 2006

PLC pertama kali bertemu untuk pertama kalinya pada tanggal 7 Maret 1996. Di bawah Persetujuan Oslo II, wewenang dan tanggung jawab PLC dibatasi pada masalah sipil dan keamanan internal di Area A Tepi Barat dan Gaza, sedangkan di Area B mereka adalah terbatas pada urusan sipil dengan masalah keamanan berada di bawah kendali Pasukan Pertahanan Israel. Di Area C, Israel memiliki kendali penuh.

Pemilihan tahun 2006 untuk PLC kedua adalah pemilihan PLC terakhir. Menyusul perpecahan Hamas-Fatah pada tahun 2007, PLC berhenti berfungsi, dengan Presiden mengeluarkan undang-undang berdasarkan dekrit. Pemilihan untuk PLC ketiga dijadwalkan pada 22 Mei 2021.

GambaranSunting

Dewan Legislatif Palestina dibentuk oleh Persetujuan Oslo dan dirancang sesuai dengan ketentuan Persetujuan Oslo II, yang mengatur komposisi, kekuasaan dan tanggung jawabnya secara rinci.[2] Ketentuan rinci tentang pemilihan ditetapkan dalam Lampiran II. Oslo II menyatakan bahwa penduduk wilayah Palestina dapat memberikan suara atau dipilih.[3] PLC memiliki persyaratan kuorum dua pertiga.

Undang-undang PLC memberikan perincian lebih lanjut untuk PLC, seperti batas waktu durasi atau masa pakai setiap PLC, dan ketentuan untuk mengisi lowongan kasual. Tidak ada persyaratan menteri untuk menjadi anggota PLC.

Wewenang dan tanggung jawab PLC dibatasi oleh Pasal IX dan XVII Perjanjian Oslo untuk masalah sipil dan keamanan internal serta ketertiban umum dan tunduk pada peninjauan oleh Israel. PLC tidak berwenang untuk bernegosiasi dengan Israel.[4][5]

SejarahSunting

Dewan Legislatif Palestina Pertama, 1996–2006Sunting

Pemilihan umum legislatif Palestina pertama berlangsung pada 20 Januari 1996 sesuai dengan Undang-Undang Pemilihan Umum Palestina No. 13 tahun 1995 dan perubahannya. Undang-undang mengadopsi sistem mayoritas sederhana (distrik).[6] Namun, pemilihan tersebut diboikot oleh Hamas, dan Fatah memenangkan 62 dari 88 kursi. PLC pertama kali bertemu untuk pertama kalinya pada 7 Maret 1996.[4][5] Dewan itu dimaksudkan untuk menggantikan Otoritas Palestina yang dikendalikan Arafat/Fatah, yang dibentuk sebagai organ sementara, sambil menunggu pelantikan Dewan.[7] Namun, Arafat tidak pernah mengalihkan kekuasaannya ke PLC.

Setelah pengunduran diri Perdana Menteri Palestina, Mahmoud Abbas, pada 6 September 2003, Ketua Dewan Legislatif Palestina, Ahmed Qurei menjadi penjabat Perdana Menteri. Qurei adalah Perdana Menteri dari 7 Oktober 2003 hingga 26 Januari 2006.

Dewan Legislatif Palestina Kedua, 2006-sekarangSunting

Undang-Undang Dasar diamandemen pada tahun 2003. Berdasarkan Pasal 66 Undang-Undang Dasar yang Diamandemen tahun 2003, persetujuan dari PLC diperlukan dari setiap pemerintahan baru.[8] PLC pada bulan Juni 2005 meningkatkan jumlah anggota PLC dari 88 menjadi 132, dengan setengahnya dipilih di bawah sistem representasi proporsional dan setengahnya lagi dengan pemilihan umum pluralitas di daerah pemilihan tradisional.[9][10]

Undang-Undang Dasar yang Diubah lebih lanjut tahun 2005 pada bulan Agustus 2005 menetapkan masa jabatan empat tahun untuk Presiden, yang tidak boleh menjabat lebih dari dua masa jabatan berturut-turut, dan untuk PLC empat tahun sejak tanggal pemilihan.[11] Pemilihan umum legislatif Palestina kedua berlangsung pada 25 Januari 2006, yang menghasilkan kemenangan menentukan bagi Hamas. PLC kedua dilantik pada 18 Februari 2006. Selanjutnya, pemerintahan Hamas dibentuk dan dilantik pada 29 Maret 2006.

Uni Eropa menyediakan pengamat pemilu untuk "menilai seluruh proses pemilu, termasuk kerangka hukum, lingkungan politik dan kampanye, persiapan pemilu, pemungutan suara dan penghitungan serta periode pasca pemilu".[12] Amerika Serikat telah menghabiskan $2,3 juta di USAID untuk mendukung pemilu Palestina, yang diduga dirancang untuk meningkatkan citra Presiden Abbas dan partainya Fatah.[13]

Setelah Hamas mengambil alih Jalur Gaza pada bulan Juni 2007, anggota PLC Hamas yang berbasis di Gaza akan bertemu secara terpisah di Gaza, meninggalkan setiap bagian dari PLC tanpa kuorum. PLC belum bersidang sejak itu, dan menunggu rekonsiliasi Fatah-Hamas.[14] Undang-undang telah dibuat dengan keputusan presiden, yang legalitasnya dipertanyakan, terutama oleh Hamas, yang menolak untuk mengakui undang-undang dan keputusan tersebut. Menyusul pengambilalihan Gaza oleh Hamas, Presiden Abbas mengumumkan keadaan darurat dan dengan keputusan presiden, selain hal-hal lain, menangguhkan pasal-pasal dari Amandemen Undang-Undang Dasar yang memerlukan persetujuan PLC dari pemerintahan baru.[15][16]

Dewan Legislatif Palestina KetigaSunting

Pada bulan September 2007, setelah Hamas mengambil alih Gaza, Presiden Abbas dengan keputusan presiden mengubah sistem pemungutan suara untuk PLC menjadi sistem representasi proporsional penuh, melewati PLC yang tidak berfungsi.[17][18]

Pemilihan umum 2006 adalah pemilu legislatif Palestina terakhir, meskipun menurut Undang-Undang Dasar jangka waktu PLC adalah empat tahun. Fatah dan Hamas telah sepakat dalam Perjanjian Fatah-Hamas 2014 bahwa pemilihan untuk PLC ketiga berlangsung sekitar tahun 2014, tetapi telah ditunda karena perselisihan yang terus berlanjut antara Hamas dan Fatah.[19]

Pemilihan untuk PLC ketiga dijadwalkan pada 22 Mei 2021.

MalfungsiSunting

Sejak awal, PLC tidak dapat berfungsi dengan baik karena beberapa alasan:

  • Pembatasan kebebasan bergerak
    • Beberapa bulan setelah pelantikan, anggota PLC (yang hanya terdiri dari anggota Fatah dan anggota non-Fatah moderat) dikenakan pembatasan kebebasan bergerak mereka oleh Israel, seperti yang dilaporkan oleh kelompok hak asasi manusia PCHR. Mereka harus mendapatkan izin dari otoritas Israel untuk setiap perjalanan, berlaku untuk waktu yang sangat singkat dan terkadang ditolak.[5][20][21]
    • Pada tahun 2001, Parlemen Eropa memperhatikan dalam sebuah resolusi bahwa "Dewan Legislatif Palestina lebih sering dihalangi untuk menghadiri sesi"[22]
  • Isolasi dari dunia luar. Israel mencegah kontak resmi dengan dunia luar. Bahkan kunjungan anggota Parlemen Eropa ke Gaza pun ditolak.[23][24]
  • Gangguan Israel dengan komposisi PLC. Politisi yang tidak disukai oleh Israel telah, dan masih, dicegah dari kegiatan politik, sering kali dengan menangkap mereka, menahan mereka dalam waktu yang lama dan tanpa dakwaan atau pengadilan.[25] Setelah pemilihan umum 2006, Israel menangkap dan menahan sejumlah besar anggota dan menteri PLC.[26][27] Dengan menangkap dan menahan atau bahkan membunuh anggota Hamas secara selektif, Israel mengubah komposisi PLC secara signifikan.[28][29]
  • Pemisahan Pemerintah Palestina menjadi dua entitas setelah pertempuran Fatah-Hamas 2007 di Gaza. Sejak pemisahan tersebut, Dewan Legislatif Palestina belum bersidang.[14]
  • Pandangan yang berbeda dari orang-orang Palestina terhadap validitas Persetujuan Oslo dan Peta jalan damai. Ini melemahkan posisi PLC.

Hubungan dengan PNCSunting

Meskipun PLC dipilih oleh penduduk Palestina di wilayah Palestina, dewan itu bukan parlemen Negara Palestina. Dengan demikian, Otoritas Palestina bukanlah pemerintah Negara Palestina, tetapi pemerintahan sendiri dari penduduk wilayah tersebut. Sebaliknya, Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) diakui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai Pemerintah Negara Palestina.[30] PLO memiliki parlemennya sendiri, Dewan Nasional Palestina (PNC), yang secara resmi dipilih oleh rakyat Palestina di dalam dan di luar wilayah Palestina. Oleh karena itu, Komite Eksekutif PLO, yang secara resmi dipilih oleh PNC, adalah pemerintah resmi Negara Palestina atas nama PLO.[31] PLO sendiri tidak memasukkan kandidat untuk PLC, tetapi partai anggota atau faksi PLO dapat mengajukan kandidat. Partai terbesar dewan itu adalah Fatah.

Berdasarkan "Undang-undang Pemilihan Umum No. 13 Tahun 1995" Otoritas Palestina (PA), 132 anggota PLC secara otomatis akan menjadi anggota PNC. Namun, hal ini dicabut oleh "Undang-undang Pemilihan Umum No. 9 Tahun 2005", yang sama sekali tidak menyebut PNC. Undang-undang Pemilihan Umum No. 2 tahun 2007, yang dikeluarkan oleh keputusan presiden Presiden Abbas, menegaskan kembali keputusan tersebut (Pasal 4).[32] Karena undang-undang PA ini tidak diberlakukan oleh PLO maupun PNC, validitas hukumnya dipertanyakan dalam dokumen PLO. Dokumen tersebut juga menyatakan bahwa "berlawanan dengan PNC, PLC hanya mewakili penduduk Palestina di Wilayah Pendudukan, dan tidak mencerminkan kemauan politik seluruh Rakyat Palestina".[33]

Karena Abbas, pada Juli 2015, adalah ketua PLO yang didominasi Fatah serta Fatah itu sendiri, dan presiden Otoritas Palestina yang disengketakan (yang juga menyebut dirinya Negara Palestina), fungsi PLO dan PA tidak dibedakan dengan jelas. Sementara PLC dan PNC hampir tidak berfungsi, fungsi kedua badan legislatif dijalankan oleh Dewan Pusat PLO.

Gedung PLCSunting

 
Gedunf PLC, Ramallah
 
Gedung Dewan Legislatif Palestina yang hancur di Kota Gaza pada September 2009.

Di Tepi Barat, PLC memiliki dua bangunan utama, satu di Ramallah di Kementerian Pendidikan, menampung Ruang Majelis, dan kantor administrasi utama PLC di al-Bireh, berdekatan dengan Ramallah.

Pada tahun 2000, pembangunan Gedung Parlemen untuk kemungkinan menampung PLC dimulai di Abu Dis, di mana sebagian besar kantor Otoritas Palestina yang bertanggung jawab atas urusan Yerusalem berada, tetapi proyek tersebut tidak pernah selesai.[34] Di Gaza, markas besar berada di Rimal, Kota Gaza.[35][36]

Bangunan PLC telah berulang kali menjadi sasaran serangan Israel. Pada tahun 2002, markas besar di Tepi Barat rusak berat dan peralatan hancur. Pada bulan Januari 2009, markas Gaza dibom selama Operasi Cast Lead.[37][38][39] Serangan tersebut dikutuk oleh Misi Goldstone PBB, yang menyebutnya sebagai "pelanggaran berat atas perusakan properti yang ekstensif, tidak dibenarkan oleh kebutuhan militer dan dilakukan secara tidak sah dan sembrono."[40] Bangunan itu dihancurkan pada September 2009.

Pada tahun 2000, pembangunan gedung PLC dimulai di Abu Dis, berdekatan dengan Yerusalem Timur, tetapi proyek tersebut tidak pernah selesai.

Lihat jugaSunting

ReferensiSunting

  1. ^ Unread post piles up at defunct Palestinian parliament, AFP for France 24, 14 January 2020, accessed 29 July 2020
  2. ^ "Israeli-Palestinian Interim Agreement on the West Bank and the Gaza Strip" Diarsipkan 30 April 2014 di Wayback Machine.. 28 September 1995. Retrieved from the Knesset website December 2013
  3. ^ "Annex II: Protocol Concerning Elections" Diarsipkan 7 October 2008 di Wayback Machine.. Retrieved from the Knesset website December 2013
  4. ^ a b "Palestinian Legislative Council (PLC)" Diarsipkan 20 December 2013 di Archive.is. MEDEA Institute. Retrieved December 2013
  5. ^ a b c "The First Months of the Palestinian Legislative Council, May 1996", Chap. V. "Constraints on the Council and its members"; pp. 26–27, 31–32. National Democratic Institute (NDI), 1 May 1996. On [1] Diarsipkan 3 January 2014 di Wayback Machine..
  6. ^ Text of Election Law No. 13 of 1995
  7. ^ Pasal I dan XXXI dari Persetujuan Oslo II
  8. ^ Text of the Amended Basic Law of 2003
  9. ^ "Elections Law No 9 of 2005", Article (2). 13 August 2005. Source
  10. ^ "Palestinian unity government sworn in by Mahmoud Abbas". BBC. 2 June 2014. Diakses tanggal 5 June 2014. 
  11. ^ Text of the Amended Basic Law of 2005
  12. ^ "EU Election Observation Mission for Palestinian Legislative Council Elections". European Commission, press release IP/05/589, 23 May 2005
  13. ^ U.S. "Aid to the Palestinians", pp. 3–5. Jeremy M. Sharp, CRS Report for Congress, 2 February 2006 (RS22370)
  14. ^ a b "Official: Reconvening parliament will delay unity talks" Diarsipkan 2013-02-03 di Wayback Machine.. Ma'an News Agency, 2 February 2013
  15. ^ "Presidential Decrees Issued on June – July 2007". JMCC, archived on 12 October 2007
  16. ^ "Framers of Palestinian constitution challenge Abbas" Diarsipkan 2014-11-24 di Wayback Machine.. Adam Entous, Reuters, 8 July 2007
  17. ^ Text of the Election Law by Decree of 2007
  18. ^ "PCHR Position on the Presidential Decree on the Election Law". PCHR, 4 September 2007
  19. ^ "What's delaying Palestinian elections?". Al Monitor. 22 January 2016. Diakses tanggal 28 January 2016. 
  20. ^ "Report by the Palestinian Centre for Human Rights on the closure imposed by Israel on the Gaza Strip" Diarsipkan 2015-09-24 di Wayback Machine.. PCHR, 18 April 1996
  21. ^ "Israeli Security Forces Prevent Palestinian Legislative Council Members from Travelling to Council Session in Nablus" Diarsipkan 2015-09-24 di Wayback Machine.. PCHR, 12 June 1996
  22. ^ "Resolution 1245 (2001)" Diarsipkan 3 January 2014 di Wayback Machine.. European Parliamentary Assembly, 26 April 2001
  23. ^ "Press release". European Parliament, 9 December 2009
  24. ^ "Israel denies EU delegation entry to Gaza" Diarsipkan 2014-01-03 di Wayback Machine.. Ma'an News Agency, 25 October 2013
  25. ^ PCHR Condemns Storming ICRC Head Office and Detention of PLC Member Toutah and Former Minister Abu 'Arafa Diarsipkan 2015-12-08 di Wayback Machine.. PCHR, 24 January 2012
  26. ^ 1 Aug. "2007: Detention of senior Palestinian officials – wrongful infringement of fundamental rights". B'Tselem, 24 May 2011
  27. ^ "Palestinian Legislative Council Members". Addameer, accessed November 2015
  28. ^ "Israel seizes Hamas legislators". BBC, 29 June 2006
  29. ^ "25% of Palestinian MPs detained by Israel". Conal Urquhart, Guardian, 21 August 2006
  30. ^ "Status of Palestine in the United Nations" Diarsipkan 12 October 2015 di Wayback Machine.. UNGA Resolution A/RES/67/19, 29-11-2012
    "Taking into consideration that the Executive Committee of the Palestine Liberation Organization, in accordance with a decision by the Palestine National Council, is entrusted with the powers and responsibilities of the Provisional Government of the State of Palestine"
  31. ^ "Abbas confirms resignation from PLO Executive Committee" Diarsipkan 10 September 2015 di Wayback Machine.. The Middle East Monitor, 24 August 2015
  32. ^ "2007 Elections Law (Presidential decree)". palestinianbasiclaw.org
  33. ^ "Memo: Distinction between PLO, PA, PNC, PLC". The Palestine Papers, 5 February 2006. On
  34. ^ As of April 2002. "Report on the Destruction to Palestinian Governmental Institutions in Ramallah Caused by IDF Forces Between March 29 and April 21, 2002" (PDF). Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 23 March 2003. Diakses tanggal 2014-01-05.  , Chap. II, p. 14. Palestinian National Authority, 22 April 2002
  35. ^ UNRWA Profile of Abu Dis Diarsipkan June 30, 2007, di Wayback Machine. United Nations Relief and Works Agency. March 2004.
  36. ^ "Palestine denies Arafat's approval of Abu Dis as Palestinian capital". Arabic News. 1998-05-07. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2012-02-25. Diakses tanggal 2012-01-12. 
  37. ^ "Israel resumes bombardment of Gaza". Al Jazeera, 1 January 2009
  38. ^ "Eleven children among 21 killed on sixth day of Israeli air assault" Diarsipkan 2014-01-06 di Wayback Machine.. Ma'an, 1 January 2009
  39. ^ "Abu Laila denounces Israeli shelling of Legislative Council building in Gaza". Diarsipkan dari versi asli tanggal 28 August 2010. Diakses tanggal 2017-05-20.  . DFLP, 3 January 2009.
  40. ^ "Report of the United Nations Fact-Finding Mission on the Gaza Conflict", p.11., paragr. 32. "Attacks by Israeli forces on government buildings and persons of the Gaza authorities, including police". United Nations, 25 September 2009.

Pranala luarSunting