Buka menu utama

Majelis Ulama Indonesia

(Dialihkan dari MUI)

Majelis Ulama Indonesia (disingkat MUI) adalah lembaga yang mewadahi para ulama, zu'ama, dan cendikiawan Islam di Indonesia untuk membimbing, membina dan mengayomi kaum muslimin di seluruh Indonesia. Majelis Ulama Indonesia berdiri pada tanggal, 17 Rajab 1395 Hijriah, atau tanggal 26 Juli 1975 di Jakarta, Indonesia,[1] untuk membantu pemerintah dalam melakukan hal-hal yang menyangkut dengan umat Islam, seperti mengeluarkan fatwa dalam kehalalan sebuah makanan,[2] penentuan kebenaran sebuah aliran dalam agama Islam,[3] dan hal-hal yang berkaitan dengan hubungan seorang penganut agama Islam dengan lingkungannya.[4]

Majelis Ulama Indonesia
Logo MUI.png
Logo resmi Majelis Ulama Indonesia
Tanggal pembentukan26 Juli 1975
JenisOrganisasi
TujuanKeagamaan Islam
Kantor pusatJalan Proklamasi No.51 Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia
Wilayah layanan
Indonesia
Ketua Umum
KH Ma'ruf Amin
Situs webwww.mui.or.id

Daftar isi

SejarahSunting

MUI berdiri sebagai hasil dari pertemuan atau musyawarah para ulama, cendekiawan dan zu’ama yang datang dari berbagai penjuru tanah air, antara lain meliputi dua puluh enam orang ulama yang mewakili 26 Provinsi di Indonesia pada masa itu, 10 orang ulama yang merupakan unsur dari ormas-ormas Islam tingkat pusat, yaitu, NU, Muhammadiyah, Syarikat Islam, Perti. Al Washliyah, Mathla'ul Anwar, GUPPI, PTDI, DMI dan Al Ittihadiyyah, 4 orang ulama dari Dinas Rohani Islam, Angkatan Darat, Angkatan Udara, Angkatan Laut dan POLRI serta 13 orang tokoh/cendekiawan yang merupakan tokoh perorangan. Dari musyawarah tersebut, dihasilkan adalah sebuah kesepakatan untuk membentuk wadah tempat musyawarah para ulama, zu'ama dan cendekiawan muslim, yang tertuang dalam sebuah Piagam Berdirinya MUI, yang ditandatangani oleh seluruh peserta musyawarah yang kemudian disebut Musyawarah Nasional Ulama I.

Momentum berdirinya MUI bertepatan ketika bangsa Indonesia tengah berada pada fase kebangkitan kembali, setelah 30 tahun merdeka, di mana energi bangsa telah banyak terserap dalam perjuangan politik kelompok dan kurang peduli terhadap masalah kesejahteraan rohani umat. Selama dua puluh lima tahun, Majelis Ulama Indonesia sebagai wadah musyawarah para ulama, zu’ama dan cendekiawan muslim berusaha untuk:[butuh rujukan]

  • memberikan bimbingan dan tuntunan kepada umat Islam Indonesia dalam mewujudkan kehidupan beragama dan bermasyarakat yang diridhai Allah;
  • memberikan nasihat dan fatwa mengenai masalah keagamaan dan kemasyarakatan kepada Pemerintah dan masyarakat, meningkatkan kegiatan bagi terwujudnya hubungan keislaman dan kerukunan antar-umat beragama dalam memantapkan persatuan dan kesatuan bangsa;
  • menjadi penghubung antara ulama dan pemerintah dan penerjemah timbal balik antara umat dan pemerintah guna menyukseskan pembangunan nasional;
  • meningkatkan hubungan serta kerjasama antar organisasi, lembaga Islam dan cendekiawan muslimin dalam memberikan bimbingan dan tuntunan kepada masyarakat khususnya umat Islam dengan mengadakan konsultasi dan informasi secara timbal balik.

PerananSunting

Pengabdian Majelis Ulama Indonesia tertuang dalam tujuh tugas MUI, yaitu:[5]

  1. sebagai pengawal bagi penganut agama Islam
  2. sebagai pemberi edukasi dan pembimbing bagi penganut agama Islam
  3. sebagai penjaring kader-kader yang lebih baik
  4. sebagai pemberi solusi bagi masalah keagamaan di dunia internasional
  5. sebagai perumus konsep pendidikan Islam
  6. sebagai pengawal konten dalam media massa
  7. sebagai organisasi yang menjalankan kerja sama dengan organisasi keagamaan

Ketua UmumSunting

Ketua Majelis Ulama Indonesia
 
Lambang Majelis Ulama Indonesia
Petahana
K.H. Ma'ruf Amin

sejak 27 Agustus 2015
Masa jabatan5 tahun dan dapat dipilih satu kali jabatan
Dibentuk26 Juli 1975
Pejabat pertamaProf. Dr. K.H. Abdul Malik Karim Amrullah
Situs webwww.mui.or.id

Berikut ini adalah daftar Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Pusat sejak 1975 sampai sekarang.[6] <onlyinclude>

No. Ketua MUI Mulai menjabat Akhir menjabat Periode Musyawarah
Nasional
Ket. Representatif
1
  Buya Hamka
26 Juli 1975
19 Mei 1981
1
Munas MUI I
(1975)
Masjumi
Muhammadiyah
2
  K.H. Syukri Ghozali
24 Juli 1981
20 September 1984
2
Munas MUI II
(1981)
NU
3
  K.H. Hasan Basri
1984
1985
Fait Accompli
Masjumi
Muhammadiyah
1985
1990
3
Munas MUI III
(1985)
4
  Dr. K.H. Muhammad Ali Yafie
1990
1995
4
Munas MUI IV
(1990)
NU
1995
2000
5
Munas MUI V
(1995)
5
  Dr. (HC). K.H. Mohammad Achmad
Sahal Mahfudz
29 Juli 2000
28 Juli 2005
6
Munas MUI VI
(2000)
MasjumiNU
28 Juli 2005
25 Juli 2010
7
Munas MUI VII
(2005)
[7]
25 Juli 2010
24 Januari 2014
8
Munas MUI VIII
(2010)
[8]
6
  Prof. Dr. K.H. Din Syamsuddin, MA
18 Februari 2014
27 Agustus 2015
Fait Accompli
Muhammadiyah
7
  K.H. Ma'ruf Amin
27 Agustus 2015
Petahana
9
Munas MUI IX
(2015)
[9]
NU

Hubungan dengan pihak luarSunting

Sebagai organisasi yang dilahirkan oleh para ulama, zu'ama dan cendekiawan muslim serta tumbuh berkembang di kalangan umat Islam, Majelis Ulama Indonesia adalah gerakan masyarakat. Dalam hal ini, Majelis Ulama Indonesia tidak berbeda dengan organisasi-organisasi kemasyarakatan lain di kalangan umat Islam, yang memiliki keberadaan otonom dan menjunjung tinggi semangat kemandirian. Semangat ini ditampilkan dalam kemandirian, dalam arti tidak tergantung dan terpengaruh, kepada pihak-pihak lain di luar dirinya dalam mengeluarkan pandangan, pikiran, sikap dan mengambil keputusan atas nama organisasi.

Dalam kaitan dengan organisasi-organisasi kemasyarakatan di kalangan umat Islam, Majelis Ulama Indonesia tidak bermaksud dan tidak dimaksudkan untuk menjadi organisasi supra-struktur yang membawahi organisasi-organisasi kemasyarakatan tersebut, dan apalagi meletakkan posisi dirinya sebagai wadah tunggal yang mewakili kemajemukan dan keragaman umat Islam. Majelis Ulama Indonesia, sesuai niat kelahirannya, adalah wadah silaturrahmi ulama, zu'ama dan cendekiawan Muslim dari berbagai kelompok di kalangan umat Islam.

Kemandirian Majelis Ulama Indonesia tidak berarti menghalanginya untuk menjalin hubungan dan kerja sama dengan pihak-pihak lain baik dari dalam negeri maupun luar negeri, selama dijalankan atas dasar saling menghargai posisi masing-masing serta tidak menyimpang dari visi, misi dan fungsi Majelis Ulama Indonesia. Hubungan dan kerjasama itu menunjukkan kesadaran Majelis Ulama Indonesia bahwa organisasi ini hidup dalam tatanan kehidupan bangsa yang sangat beragam, dan menjadi bagian utuh dari tatanan tersebut yang harus hidup berdampingan dan bekerjasama antarkomponen bangsa untuk kebaikan dan kemajuan bangsa. Sikap Majelis Ulama Indonesia ini menjadi salah satu ikhtiar mewujudkan Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam.

Fatwa-fatwa MUISunting

ReferensiSunting

  1. ^ "Profil MUI". mui.or.id. 8 Mei 2009. Diakses tanggal 5 Desember 2016. 
  2. ^ "MUI Partner Pemerintah Capai Kemaslahatan Umat". Republika Online. Diakses tanggal 5 Desember 2016. 
  3. ^ Warsidi, Adi (6 Februari 2016). "MUI Fatwakan Gafatar Sesat, Begini Kata Ulama Aceh". Tempo Nasional. Diakses tanggal 5 Desember 2016. 
  4. ^ "MUI Larang Wanita Bersuami Pajang Foto di Medsos". news.okezone.com. Diakses tanggal 5 Desember 2016. 
  5. ^ Hafidhudin, Didin (6 September 2015). "Tujuh Tugas MUI untuk Mengawal Umat dan Bangsa". Republika Online. Diakses tanggal 5 Desember 2016. 
  6. ^ "Sejarah MUI: Daftar Ketua MUI". Majelis Ulama Indonesia. Diakses tanggal 9 Februari 2019. 
  7. ^ "KH Sahal Mahfudz Terpilih Kembali Jadi Ketua Umum MUI 2005-2010". Nahdlatul Ulama. 29 Juli 2005. Diakses tanggal 9 Februari 2019. 
  8. ^ "Inilah Susunan Pengurus MUI Periode 2010-2015". Nahi Mungkar. 28 Juli 2010. Diakses tanggal 9 Februari 2019. 
  9. ^ Jajeli, Rois (27 Agustus 2015). "KH Ma'ruf Amin Terpilih sebagai Ketua Umum MUI Pusat 2015-2020". detikNews. Diakses tanggal 9 Februari 2019. 

Pranala luarSunting