Kejatuhan Soeharto

Turunnya Presiden Soeharto adalah peristiwa mundurnya Soeharto dari jabatan Presiden Republik Indonesia. Soeharto mundur pada tanggal 21 Mei 1998. Wakil Presiden BJ Habibie melanjutkan setidaknya setahun dari sisa masa kepresidenannya sebelum kemudian digantikan oleh Abdurrahman Wahid pada tahun 1999.

Pengunduran diri Soeharto pada tanggal 21 Mei 1998 di Istana Merdeka

Kejatuhan Suharto
Mahasiswa memprotes pemerintah di Semanggi, Jakarta Selatan
Tanggal	4-21 Mei 1998
Lokasi	Indonesia
Hasil	Kejatuhan Orde Baru Presiden Soeharto mengundurkan diri Peresmian B.J. Habibie sebagai presiden Pembentukan Kabinet Reformasi Pembangunan Referendum kemerdekaan untuk Timor Timur pada 30 Agustus 1999
Pihak terlibat
Pemerintah Indonesia ABRI POLRI BIN Didukung oleh: Amerika Serikat Britania Raya Australia Kanada Malaysia Singapura Korea Selatan Taiwan Vietnam Jepang Thailand Russia Jerman Prancis Irak Yordania Mesir Pakistan Arab Saudi Perserikatan Bangsa-Bangsa Pengunjuk rasa Indonesia dan oposisi pemerintah Didukung oleh: Tiongkok Kuba Mozambik
Tokoh utama
Suharto Feisal Tanjung Prabowo Subianto Wiranto Berbagai politisi lainnya dan jenderal B.J. Habibie Amien Rais Megawati Sukarnoputri Harmoko Berbagai pemimpin mahasiswa lainnya dan politisi oposisi
Jumlah korban
Tidak diketahui 5000 tewas

Pidato pengunduran diri

“ Sejak beberapa waktu terakhir, saya mengikuti dengan cermat perkembangan situasi nasional kita, terutama aspirasi rakyat untuk mengadakan reformasi di segala bidang kehidupan berbangsa dan bernegara. Atas dasar pemahaman saya yang mendalam terhadap aspirasi tersebut dan terdorong oleh keyakinan bahwa reformasi perlu dilaksanakan secara tertib, damai, dan konstitusional.

Demi terpeliharanya persatuan dan kesatuan bangsa serta kelangsungan pembangunan nasional, saya telah menyatakan rencana pembentukan Komite Reformasi dan mengubah susunan Kabinet Pembangunan VII. Namun, kenyataan hingga hari ini menunjukkan Komite Reformasi tersebut tidak dapat terwujud karena tidak adanya tanggapan yang memadai terhadap rencana pembentukan komite tersebut.

Dalam keinginan untuk melaksanakan reformasi dengan cara sebaik-baiknya tadi, saya menilai bahwa dengan tidak dapat diwujudkannya Komite Reformasi, maka perubahan susunan Kabinet Pembangunan VII menjadi tidak diperlukan lagi.

Dengan memperhatikan keadaan di atas, saya berpendapat sangat sulit bagi saya untuk dapat menjalankan tugas pemerintahan negara dan pembangunan dengan baik. Oleh karena itu, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 8 UUD 1945 dan secara sungguh-sungguh memperhatikan pandangan pimpinan DPR dan pimpinan fraksi-fraksi yang ada di dalamnya, saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden RI terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini pada hari Kamis, 21 Mei 1998.

Pernyataan saya berhenti dari jabatan sebagai Presiden RI saya sampaikan di hadapan saudara-saudara pimpinan DPR dan juga adalah pimpinan MPR pada kesempatan silaturahmi. Sesuai Pasal 8 UUD 1945, maka Wakil Presiden RI, Prof. Dr. Ing. BJ Habibie yang akan melanjutkan sisa waktu jabatan Presiden/Mandataris MPR 1998-2003. Atas bantuan dan dukungan rakyat selama saya memimpin negara dan bangsa Indonesia ini saya ucapkan terima kasih dan minta maaf bila ada kesalahan dan kekurangan-kekurangannya semoga bangsa Indonesia tetap jaya dengan Pancasila dan UUD 1945.

Mulai hari ini pula Kabinet Pembangunan VII demisioner dan kepada para menteri saya ucapkan terima kasih. Oleh karena keadaan tidak memungkinkan untuk menyelenggarakan pengucapan sumpah di hadapan DPR, maka untuk menghindari kekosongan pimpinan dalam menyelenggarakan pemerintahan negara, kiranya saudara wakil presiden sekarang juga akan melaksanakan sumpah jabatan presiden di hadapan Mahkamah Agung RI.

”

Referensi

• Friend, Theodore (2003). Indonesian Destinies. The Belknap Press of Harvard University Press. ISBN 0-674-01834-6. 

Bacaan lanjutan

• Chandra, Siddharth and Douglas Kammen. (2002). "Generating Reforms and Reforming Generations: Military Politics in Indonesia’s Transition to Democracy." World Politics, Vol. 55, No. 1.
• Dijk, Kees van. 2001. A country in despair. Indonesia between 1997 and 2000. KITLV Press, Leiden, ISBN 90-6718-160-9
• Kammen, Douglas and Siddharth Chandra (1999). A Tour of Duty: Changing Patterns of Military Politics in Indonesia in the 1990s. Ithaca, NY: Cornell Modern Indonesia Project Publication No. 75.

Pranala luar

• Megawati
• Hendropriyono Diarsipkan 2005-01-12 di Wayback Machine.
• Volunteer Team for Humanity Diarsipkan 2005-10-04 di Wayback Machine.
• The Hidden Hand