Kerajaan Wajo

Kesultanan di Sulawesi

Wajo, juga dieja Wajoʼ, Wajok, atau Wajoq,[a] merupakan sebuah kerajaan elektif bersuku Bugis yang berkembang di sisi timur semenanjung Sulawesi Selatan. Wajo didirikan pada abad ke-15 Masehi, dan mencapai puncaknya pada abad ke-18, ketika kerajaan ini menjadi hegemon di Sulawesi Selatan menggantikan Bone. Wajo mempertahankan kemerdekaannya hingga ditaklukkan pada awal abad ke-20 oleh Hindia Belanda. Kerajaan ini terus bertahan dalam beragam bentuk hingga pertengahan abad ke-20, ketika daerah swapraja Wajo diubah menjadi Kabupaten Wajo yang merupakan bagian dari Republik Indonesia.

Kerajaan Wajo

ᨕᨀᨑᨘᨂᨛ ᨑᨗ ᨓᨍᨚ
Akkarungeng ri Wajoq
c. 1400–1957
StatusBagian dari Hindia Belanda (1906–1949)
Bagian dari Indonesia (1949–1957)
Ibu kotaTosora (hingga 1906)
Sengkang (1906–1957)
Bahasa yang umum digunakanBugis
PemerintahanMonarki elektif konstitusional[1]
Era SejarahMasa modern awal
• Didirikan
awal abad ke-15
1906
• Dibubarkan dan diubah menjadi kabupaten
1957
Didahului oleh
Digantikan oleh
Cinnotabiʼ
Kabupaten Wajo
Sekarang bagian dariIndonesia

SejarahSunting

Sejarah awal (c. 1400–1582)Sunting

Para ahli menghubungkan kemunculan Wajo dan negeri-negeri pedalaman lainnya di Sulawesi Selatan dengan intensifikasi pertanian dan pemusatan politis pada sekitar abad ke-14, yang didukung oleh naiknya permintaan luar bagi beras Sulawesi Selatan.[2][3] Populasi naik dengan pesat, dan pertanian berbasis peladangan pun digantikan dengan budidaya padi lahan basah intensif. Di sepanjang semenanjung, hutan-hutan dibuka dan pemukiman-pemukiman baru didirikan.[4] Orang-orang Wajo sendiri mengaitkan asal usul negeri mereka dengan migrasi dan pendirian pemukiman-pemukiman baru. Naskah Lontaraʼ Sukkuʼna Wajoʼ (Sejarah Lengkap Wajo), misalnya, meriwayatkan kisah seorang bangsawan Bugis yang menemukan "sebuah wilayah dengan ladang terbuka, hutan lebat berisikan babi hutan, rusa, dan kerbau, serta sejumlah besar danau dengan ikan yang melimpah".[5] Ia lalu memutuskan untuk menetap di sana dan mendirikan negerri Cinnotabiʼ,[6] yang bertransformasi menjadi Wajo pada awal abad ke-15.[7]

Menurut tradisi, nama "Wajo" berasal dari nama pohon bajoʼ[b] tempat penguasa Cinnotabiʼ La Tenribali[c] melakukan kontrak sosial dengan ketiga pemimpin di Boliʼ, yang kemudian menjadi wilayah inti Wajo.[8][9] La Tenribali ditunjuk untuk memimpin tanah Boliʼ dengan gelar Batara (arti harfiah: "langit") Wajo.[8] Menurut riwayat lontara, Batara Wajo ketiga, La Pateddungi To Samallangiʼ, dipaksa turun takhta oleh rakyatnya karena kelakuannya yang tidak bermoral. Ia lalu diusir keluar dari Wajo, dan dibunuh dalam perjalanannya oleh seorang bangsawan Wajo.[10] Konstitusi Wajo kemudian direformasi dengan pendirian sebuah dewan pemerintahan. Dewan ini dimpimpin oleh seorang penguasa utama yang diangkat melalui pemilihan, bergelar arung matoa (arti harfiah: "raja yang dituakan"[11]). La Paléwo To Palippu dari Béttémpola dipilih oleh dewan sebagai arung matoa pertama Wajo.[12]

Pada masa pemerintahan arung matoa keempat, La Tadampareʼ Puang ri Maggalatung (memerintah sekitar 1491–1521[13]), Wajo menjadi salah satu negeri Bugis yang utama.[14][15] Memasuki abad ke-16, Wajo telah mampu mencapai posisi yang relatif lebih tinggi dalam hubungannya dengan Luwu, salah satu kekuatan utama di Sulawesi Selatan yang mendominasi tanah Wajo pada abad ke-15.[16][17][18] Bersama Luwu, Wajo memenangkan perang melawan Sidenreng di Ajatappareng, hingga memaksa Sidenreng untuk memberikan wilayah di sebelah utara danau Tempe dan Danau Sidenreng kepada Wajo.[16][18] Di bawah kepemimpinan La Tadampareq, Wajo juga menyerap sisa-sisa wilayah Cina, satu negeri Bugis berpengaruh lainnya.[19] Keseimbangan kekuasaan di kawasan timur Sulawesi Selatan bergeser kembali pada awal abad ke-16 century ketika Bone, negeri Bugis di selatan Wajo, memenangkan perang melawan Luwu dan menjadi kekuatan paling utama di kawasan tersebut.[14][20][21] Pada saat yang sama, kerajaan kembar bersuku Makassar Gowa dan Tallo di barat mulai mengembangkan kekuasaannya.[22] Pada awal abad ke-16, Gowa bersekutu dengan Bone dalam perang melawan Luwu dan Wajo,[23] tetapi persaingan untuk menjadi hegemon di Sulawesi Selatan menjadikan Gowa dan Bone bermusuhan pada pertengahan abad ke-16. Saat itu, Wajo telah jatuh ke dalam lingkup pengaruh Gowa, dan mendukung Gowa dalam perangnya melawan Bone pada tahun 1560-an.[24][25]

Wajo sebagai KerajaanSunting

Wajo mengalami perubahan struktural pasca Perjanjian Lapadeppa yang berisi tentang pengakuan hak-hak kemerdekaan orang Wajo. Posisi Batara Wajo yang bersifat monarki absolut diganti menjadi Arung Matowa yang bersifat monarki konstitusional. Masa keemasan Wajo adalah pada pemerintahan La Tadampareq Puang ri Maggalatung. Wajo menjadi anggota persekutuan Tellumpoccoe sebagai saudara tengah bersama Bone sebagai saudara tua dan Soppeng sebagai saudara bungsu.

Wajo memeluk Islam secara resmi pada tahun 1610 pada pemerintahan La Sangkuru Patau Mulajaji Sultan Abdurahman dan Dato Sulaiman menjadi Qadhi pertama Wajo. Setelah Dato Sulaiman kembali ke Luwu melanjutkan dakwah yang telah dilakukan sebelumnya, Dato ri Tiro melanjutkan tugas Dato Sulaiman. Setelah selesai Dato ri Tiro ke Bulukumba dan meninggal di sana. Wajo terlibat Perang Makassar (1660-1669) disebabkan karena persoalan geopolitik di dataran tengah Sulawesi yang tidak stabil dan posisi Arung Matowa La Tenrilai To Sengngeng sebagai menantu Sultan Hasanuddin. Kekalahan Gowa tidak menyebabkan La Tenrilai rela untuk menandatangani perjanjian Bungaya, sehingga Wajo diserang oleh pasukan gabungan setelah terlebih dahulu Lamuru yang juga berpihak ke Sultan Hasanuddin juga diserang. Kekalahan Wajo menyebabkan banyak masyarakatnya pergi meninggalkan Wajo dan membangun komunitas sosial ekonomi di daerah rantauannya. La Mohang Daeng Mangkona salah satu panglima perang Wajo yang tidak terima kekalahan merantau ke Kutai dan membuka lahan yang kini dikenal sebagai Samarinda.

Pada pemerintahan La Saléwangeng to Tenrirua Arung Matowa ke 30, ia membangun Wajo pada sisi ekonomi dan militer dengan cara membentuk koperasi dan melakukan pembelian senjata serta melakukan pelatihan penggunaan senjata. La Maddukkelleng kemenakan La Salewangeng menjadi Arung Matowa 31 dilantik di saat perang. Pada zamannya ia memajukan posisi wajo secara sosial politik di antara kerajaan-kerajaan di Sulsel. La Koro, Arung Padali, memodernisasi struktur kerajaan Wajo dengan membentuk jabatan militer Jenerala (Jendral), Koronele (Kolonel), Manynyoro (Mayor), dan Kapiteng (Kapten). Dia juga menandatangani Large Veklaring sebagai pembaruan dari perjanjian Bungaya.

Pada zaman Ishak Manggabarani, persekutuan [[Wajo]] dengan [[Bone]] membuat keterlibatan Wajo secara tidak langsung pada Rumpanna Bone. Saat itu Belanda melancarkan [[politik pasifikasi]] untuk memaksa semua kerajaan di [[Sulawesi Selatan]] tunduk secara totalitas. Kekalahan Bone melawan Kompeni juga harus ditanggung oleh [[Wajo]] sehingga [[Wajo]] harus membayar denda perang pada Kompeni dan menandatangani Korte Veklaring sebagai pembaruan dari Large Veklaring.

[[Wajo]] dibawah Republik Indonesia Serikat, atau tepatnya Negara Indonesia Timur, berbentuk swapraja pada tahun 1945-1949. Setelah Konferensi Meja Bundar, Wajo bersama swapraja lain akhirnya menjadi kabupaten pada tahun 1957. Antara tahun 1950-1957 pemerintahan tidak berjalan secara maksimal disebabkan gejolak pemberontakan DI/TII. Setelah 1957, pemimpin di Wajo adalah seorang Bupati. Wajo yang dulunya kerajaan, kemudian menjadi Onderafdeling, selanjutnya Swapraja, dan akhirnya menjadi kabupaten.

Struktur Kerajaan WajoSunting

Masa Batara Wajo

- Batara Wajo --> Penguasa tertinggi (1 orang)

- Paddanreng --> Penguasa wilayah (3 orang), terdiri dari Paddanreng Bettempola untuk Limpo (distrik) Majauleng, Paddanreng Talotenreng untuk Limpo (distrik) Sabbamparu dan Paddanreng Tuwa untuk Limpo (distrik) Takkalalla

- Arung Mabbicara --> Pejabat pemerintah kerajaan/hakim (12 orang). Terdiri dari 4 orang Arung Mabbicara untuk masing-masing dari 3 Limpo (distrik). Mengepalai Ana Limpo

- Pabbate Caddi --> Pemegang Panji kerajaan (12 orang), satu orang untuk tiap ana limpo (sub distrik)

Masa Arung Matoa

- Arung Matoa --> Penguasa tertinggi (1 orang)

- Paddanreng --> Penguasa wilayah (3 orang). Masing-masing mengepalai Limpo (distrik)

- Pabbate Lompo --> Panglima perang, terdiri dari Pilla, Patola dan Cakkuridi (3 orang). Satu orang tiap limpo (distrik). Pabbate Lompo Pilla mendampingi Paddanreng Bettempola, Pabbate Lompo Patola mendampingi Paddanreng Talotenreng, Pabbate Lompo Cakkuridi mendampingi Paddanreng Tuwa.

- Arung Mabbicara --> Aparat pemerintah/Hakim (30 orang). Masing-masing 10 orang tiap Limpo (distrik). Terdiri dari 4 orang Arung Mabbicara yang mengepalai ana limpo, dan 6 Arung Mabbicara yang tidak menguasai wilayah ana limpo (arung paddoki roki)

- Suro --> Utusan (3 orang). Masing-masing 1 orang Suro tiap Limpo (distrik)

Kelima jabatan diatas disebut sebagai Arung PatappuloE, penguasa 40.

Jabatan lain yang tidak masuk Arung PatappuloE

- Arung Bettempola --> Setelah La Tiringeng to Taba, dirangkap oleh Paddanreng Bettempola. Bertugas sebagai ibu orang Wajo. Mengangkat dan menurunkan Arung Matoa berdasar kesepakatan orang Wajo. Jabatan ini dimulai dari We Tadampali Arung Saotanre, istri Paddanreng Bettempola II. Setelahnya, dijabat oleh La Tiringeng To Taba. Dalam perkembangan, jabatan Arung Saotanre berubah menjadi Arung Simentempola. Setelah To Angkone, salah seorang Paddanreng Bettempola dipecat. Maka jabatan Paddanreng Bettempola dirangkap oleh Arung Simentempola yang berubah menjadi Arung Simentempola. Arung Bettempola pulalah yang memastikan kemerdekaan orang Wajo.

- Punggawa --> Panglima perang wilayah, bertugas mengantar Arung lili ke pejabat Arung PatappuloE. Terdiri dari 3 orang, satu orang tiap limpo. Meski tidak masuk Arung PatappuloE, tetapi punya wewenang memveto keputusan kerajaan tentang perang.

- Petta MancijiE -->> Staf keprotokuleran istana

- Parewa Sara -->> Pejabat Syariat. Dibentuk setelah Wajo menerima Islam sebagai agama resmi kerajaan tahun 1610. Terdiri dari Qadhi, Imam, Khatib, Bilal dan Doja

Penguasa Kerajaan WajoSunting

  • Diangkat berdasar keturunan
  • Arung Matoa Wajo bersifat monarki konstitusional. Dipilih oleh Arung PatappuloE
  • Arung Matoa yang resmi tercatat adalah nomor 1-45
  • Untuk nomor 46-47 tertulis di satu sumber yaitu Lontara Akkarungeng ri Wajo
  • Untuk nomor 48, 49 dan 50 adalah Pemerintah Swapraja yang jabatannya adalah Kepala Pemerintah Negeri (KPN) yang merupakan peralihan sebelum masuk masa Bupati.
No Penguasa Mulai
Menjabat
Akhir
Jabatan
Batara Wajo
1 La Pauke (anak Datu Cina)
2 Wé Tenrisui
3 La Patiroi 40 tahun abad ke-15
Arung Matowa
1 La Palewo To Palippu 1478 1484
2 La Obbi Settiriware 1484 1489
3 La Tenriumpu To Samalangi 1489 1494
4 La Tadampare Puang ri Maggalatung 1494 1523
5 La Tenripakado To Nampe 1526 1537
6 La Temmassonge 1537 1540
7 La Warani To Temmagiang 1540 1545
8 La Malagenni 1545 1545
9 La Mappapuli To Appamadeng Massaoloccié 1545 1564
10 La Pakkoko To Pabbéle 1564 1567
11 La Mungkace To Uddama 1567 1607
12 La Sangkuru Patau Mulajaji Arung Peneki Sultan Abdurahman 1607 1610
13 La Mappepulu To Appamole 1610 1616
14 La Samalewa To Appakiung 1616 1621
15 La Pakallongi To Alinrungi 1621 1626
16 To Mappassaungnge 1627 1628
17 La Pakallongi To Alinrungi 1628 1636
18 La Tenrilai To Uddamang 1636 1639
19 La Isigajang To Bunne 1639 1643
20 La Makkaraka To Patemmui 1643 1648
21 La Temmasonge 1648 1651
22 La Paramma To Rewo 1651 1658
23 La Tenri Lai To Sengngeng 1658 1670
24 La Palili To Malu’ 1670 1679
25 La Pariusi Daeng Manyampa 1679 1699
26 La Tenri Sessu To Timo E 1699 1702
27 La Mattone’ 1702 1703
28 La Galigo To Sunnia 1703 1712
29 La Tenri Werung Arung Peneki 1712 1715
30 La Salewangeng To Tenriruwa Arung Sengkang 1715 1736
31 La Maddukkelleng Daeng Simpuang Arung Peneki Arung Sengkang 1736 1754
32 La Mad’danaca 1754 1755
33 La Passaung 1758 1761
34 La Mappajung Puanna Salowo Ranreng Tuwa 1761 1767
35 La Malliungeng 1767 1770
36 La Mallalengeng 1795 1817
37 La Manang 1821 1825
38 La Padengngeng 1839 1845
39 La Pawellangi Pajumperoe 1854 1859
40 La Cincing Akil Ali Datu Pammana Pilla Wajo 1859 1885
41 La Koro Batara Wajo 1885 1891
42 La Passamula Datu Lompulle Ranreng Talotenreng 1892 1897
43 Ishak Manggabarani Krg Mangeppe 1900 1916
44 Andi Oddangpero Datu Larompong Arung Peneki 1926 1933
45 Andi Mangkona Datu Mario 1933 1949
46 Andi Sumangerukka Datu Pattojo Patola Wajo 1949 1949
47 Andi Ninnong Datu Tempe Ranreng Tuwa Wajo 1949 1950
48 Andi Pallawarukka Datu Pammana Eks Pilla Wajo 1950 1952
49 Andi Macca Amirullah Eks Sullewatang Ugi 1952 1954
50 Andi Pallawarukka Datu Pammana Eks Pilla Wajo 1954 1957

See alsoSunting

NotesSunting

  1. ^ Hentian glotal dalam bahasa Bugis dan bahasa-bahasa Sulawesi Selatan dieja secara bervariasi dengan ⟨q⟩, ⟨k⟩, ⟨ʼ⟩, atau dibiarkan tidak ditulis. Artikel ini menggunakan ⟨ʼ⟩ untuk merepresentasikan hentian glotal, ⟨e⟩ untuk bunyi pepet, dan ⟨é⟩ untuk [e] dalam bahasa Bugis. Pengecualian diberikan bagi nama yang sudah lazim dikenal dengan ejaan tertentu dalam bahasa Indonesia, misalnya ⟨Wajo⟩ alih-alih ⟨Wajoʼ⟩, dan ⟨Bone⟩ alih-alih ⟨Boné⟩.
  2. ^ Umumnya diidentifikasi sebagai sebuah spesies Macaranga (Abidin 1985, hlm. 403).
  3. ^ Juga dikenal sebagai La Tenriba atau La Tenribabbareng dalam beberapa naskah (Abidin 1985, hlm. 399).

ReferencesSunting

CitationsSunting

  1. ^ Abidin (1985), hlm. 498.
  2. ^ Druce (2009), hlm. 34–36.
  3. ^ Pelras (1996), hlm. 100–103.
  4. ^ Pelras (1996), hlm. 98–100.
  5. ^ Wellen (2014), hlm. 27.
  6. ^ Abidin (1985), hlm. 348, 359.
  7. ^ Wellen (2014), hlm. 24.
  8. ^ a b Abidin (1983), hlm. 477–478.
  9. ^ Wellen (2014), hlm. 25, 114.
  10. ^ Abidin (1983), hlm. 478.
  11. ^ Wellen (2014), hlm. 174.
  12. ^ Abidin (1983), hlm. 479–482.
  13. ^ Abidin (1985), hlm. 575.
  14. ^ a b Wellen (2014), hlm. 28.
  15. ^ Pelras (1996), hlm. 112–113.
  16. ^ a b Druce (2009), hlm. 228.
  17. ^ Andaya (1981), hlm. 21.
  18. ^ a b Pelras (1996), hlm. 113–114.
  19. ^ Caldwell & Wellen (2017), hlm. 306, 319.
  20. ^ Andaya (1981), hlm. 22.
  21. ^ Pelras (1996), hlm. 114.
  22. ^ Andaya (1981), hlm. 24.
  23. ^ Andaya (1981), hlm. 23.
  24. ^ Pelras (1996), hlm. 116, 131–132.
  25. ^ Andaya (1981), hlm. 30.

BibliographySunting