Kabinet Kerja I

Kabinet Kerja I
Kabinet Kerja I
; Kabinet Pemerintahan Indonesia
Dibentuk	10 Juli 1959
Diselesaikan	18 Februari 1960
Struktur pemerintahan
Kepala negara	Soekarno
Kepala pemerintahan	Soekarno
Jumlah menteri	40
Total jumlah menteri	40
Sejarah
Pendahulu	Kabinet Djuanda
Pengganti	Kabinet Kerja II

Kabinet Kerja I ^[1]^[2] adalah kabinet pemerintahan Indonesia pimpinan Presiden Soekarno. Kabinet ini diumumkan pada 9 Juli 1959 dan bertugas sejak 10 Juli 1959 hingga 18 Februari 1960.

Adapun Program Kabinet Kerja adalah sebagai berikut :

Memperlengkapi sandang-pangan Rakyat dalam waktu sesingkat-singkatnya.
Menyelenggarakan Keamanan Rakyat dan Negara.
Melanjutkan perjuangan menentang Imperialisme ekonomi dan Imperialisme politik (Irian Barat).

Latar belakangSunting

Sebagaimana diketahui pada 6 Juli 1959, Perdana Menteri Djuanda telah menyerahkan kembali mandatnya pada Presiden Soekarno. Penyerahan mandat ini bukanlah akibat jatuhnya dari Kabinet Djuanda, melainkan karena tidak berlakunya lagi UUDS 1950 dan mulai berlakunya UUD 1945, demikian Presiden Soekarno dalam uraiannya setelah menerima penyerahan mandat tersebut.

Sehari sebelum itu (5 Juli 1959), Presiden Soekarno mengumumkan dekritnya, dimana ditetapkan pembubaran Konstituante dan mulai berlakunya lagi UUD 1945 dan tidak berlakunya lagi UUDS 1950, yang mendapat sambutan hangat dan dukungan penuh dimana-mana, baik dari kalangan sipil maupun militer pula dari masyarakat.

PimpinanSunting

Presiden
	Soekarno

AnggotaSunting

Berikut ini adalah anggota Kabinet Kerja.

No.	Jabatan	Pejabat	Mulai menjabat	Selesai menjabat
Perdana Menteri
1	Perdana Menteri	Soekarno	10 Juli 1959	18 Februari 1960
Menteri dan Wakil Menteri Pertama
2	Menteri Pertama	Djuanda Kartawidjaja	10 Juli 1959	18 Februari 1960
3	Wakil Menteri Pertama	Johannes Leimena^[3]	27 Juli 1959	18 Februari 1960
Menteri anggota Kabinet Inti
4	Menteri Keamanan dan Pertahanan	Abdul Haris Nasution	10 Juli 1959	18 Februari 1960
5	Menteri Keuangan	Djuanda Kartawidjaja	10 Juli 1959	18 Februari 1960
6	Menteri Produksi	Dadang Suprajogi	10 Juli 1959	18 Februari 1960
7	Menteri Distribusi	Johannes Leimena^[3]	10 Juli 1959	18 Februari 1960
8	Menteri Pembangunan	Chaerul Saleh	10 Juli 1959	18 Februari 1960
9	Menteri Kesejahteraan Rakyat	Muljadi Djojomartono	10 Juli 1959	18 Februari 1960
10	Menteri Luar Negeri	Subandrio	10 Juli 1959	18 Februari 1960
11	Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah	Ipik Gandamana	10 Juli 1959	18 Februari 1960
12	Menteri Sosial Kulturil (dihapuskan sejak 30 Juli 1959)	Mohammad Yamin^[4]	10 Juli 1959	30 Juli 1959
Menteri Muda yang dibidangi oleh Menteri Pertama^[5]
13	Menteri Muda Penerangan	Maladi	10 Juli 1959	18 Februari 1960
14	Menteri Muda Pendidikan, Pengajaran & Kebudayaan^[6]	Prijono	10 Juli 1959	18 Februari 1960
Menteri Muda yang dibidangi oleh Menteri Keamanan dan Pertahanan
15	Menteri Muda Pertahanan	Hidajat Martaatmadja	10 Juli 1959	18 Februari 1960
16	Menteri Muda Kehakiman	Saharjo	10 Juli 1959	18 Februari 1960
17	Menteri Muda Kepolisian	Soekanto Tjokrodiatmodjo^[7]	10 Juli 1959	15 Desember 1959
17	Menteri Muda Kepolisian	Soekarno Djojonegoro	31 Desember 1959	18 Februari 1960
18	Menteri Muda Veteran	Sambas Atmadinata	10 Juli 1959	18 Februari 1960
Menteri Muda yang dibidangi oleh Menteri Keuangan
19	Menteri Muda Keuangan	Notohamiprodjo	10 Juli 1959	18 Februari 1960
Menteri Muda yang dibidangi oleh Menteri Produksi
20	Menteri Muda Pertanian	Abdul Azis Saleh	10 Juli 1959	18 Februari 1960
21	Menteri Muda Pekerjaan Umum dan Tenaga	Sardjono Dipokusumo	10 Juli 1959	18 Februari 1960
22	Menteri Muda Perburuhan	Ahem Erningpradja	10 Juli 1959	18 Februari 1960
Menteri Muda yang dibidangi oleh Menteri Distribusi
23	Menteri Muda Perhubungan Laut	Abdulmutalib Danuningrat	10 Juli 1959	18 Februari 1960
24	Menteri Muda Perhubungan Darat dan Pos, Telegraf dan Telepon	Djatikoesoemo	10 Juli 1959	18 Februari 1960
25	Menteri Muda Perhubungan Udara	R. Iskandar	10 Juli 1959	18 Februari 1960
26	Menteri Muda Perdagangan	Arifin Harahap	10 Juli 1959	18 Februari 1960
Menteri Muda yang dibidangi oleh Menteri Pembangunan
27	Menteri Muda Perindustrian Rakyat	Soeharto Sastrosoeyoso	10 Juli 1959	18 Februari 1960
28	Menteri Muda Agraria	Sadjarwo Djarwonagoro	10 Juli 1959	18 Februari 1960
29	Menteri Muda Transmigrasi, Koperasi, dan Pembangunan Masyarakat Desa	Achmadi Hadisoemarto	10 Juli 1959	18 Februari 1960
30	Menteri Muda Perindustrian Dasar dan Pertambangan	Chaerul Saleh	10 Juli 1959	18 Februari 1960
Menteri Muda yang dibidangi oleh Menteri Kesejahteraan Rakyat
31	Menteri Muda Kesehatan	Satrio	10 Juli 1959	18 Februari 1960
32	Menteri Muda Agama	Wahib Wahab	10 Juli 1959	18 Februari 1960
33	Menteri Muda Sosial	Muljadi Djojomartono	10 Juli 1959	18 Februari 1960
Menteri Muda yang tidak dibidangi oleh Menteri Inti
34	Menteri Muda Urusan Pengerahan Tenaga Rakyat	Soedibjo	10 Juli 1959	18 Februari 1960
34	Menteri Muda Urusan Pengerahan Tenaga Rakyat	Soedjono	10 Juli 1959	18 Februari 1960
35	Menteri Muda Penghubung dengan Dewan Perwakilan Rakyat & Majelis Permusyawaratan Rakyat	W.J. Rumambi	10 Juli 1959	18 Februari 1960
36	Menteri Muda Penghubung dengan Alim Ulama	Abdul Fattah Jasin	10 Juli 1959	18 Februari 1960
Menteri Negara Ex-Officio
37	Kepala Staf Angkatan Darat	Abdul Haris Nasution	10 Juli 1959	18 Februari 1960
38	Kepala Staf Angkatan Laut	R.E. Martadinata^[8]	25 Juli 1959	18 Februari 1960
39	Kepala Staf Angkatan Udara	Soerjadi Soerjadarma	10 Juli 1959	18 Februari 1960
40	Kepala Kepolisian Negara	Soekanto Tjokrodiatmodjo^[7]^[9]	10 Juli 1959	15 Desember 1959
40	Kepala Kepolisian Negara	Soekarno Djojonegoro	31 Desember 1959	18 Februari 1960
41	Jaksa Agung	Gatot Taroenamihardja^[10] (ad-interim)	10 Juli 1959	22 September 1959
		Zainal Abidin (ad-interim)	22 September 1959	31 Desember 1959
		R. Goenawan	31 Desember 1959	18 Februari 1960
42	Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Agung	Roeslan Abdulgani^[11]^[12]	15 Agustus 1959	18 Februari 1960
43	Ketua Dewan Perancang Nasional merangkap Menteri Inti Urusan Khusus	Mohammad Yamin^[13]	15 Agustus 1959	18 Februari 1960
44	Penasehat Hukum Presiden / Perdana Menteri	Wirjono Prodjodikoro^[14]	1 Agustus 1959	18 Februari 1960
45	Ketua Badan Pengawas Kegiatan Aparatur Negara	Sri Sultan Hamengkubuwana IX^[15]	15 Agustus 1959	18 Februari 1960

Catatan KakiSunting

^ Kabinet ini dibentuk dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 153 Tahun 1959 tertanggal 10 Juli 1959 dengan Presiden Soekarno sendiri sebagai Perdana Menteri.
^ Dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1960 tanggal 18 Februari 1960 diadakan regrouping.
^ ^a ^b Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 162 dan 292 Tahun 1959 masing-masing tertanggal 27 Juli dan 29 Oktober 1959, terhitung sejak 27 Juli 1959, Johannes Leimena diangkat menjadi Wakil Menteri Pertama, disamping jabatannya sebagai Menteri Distribusi.
^ Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 277 Tahun 1959 tertanggal 14 Oktober 1959, bidang Sosial Kulturil dihapuskan dan Menteri Sosial Kulturil Mohammad Yamin diberhentikan dari jabatannya sejak 30 Juli 1959. Mohammad Yamin kemudian diangkat menjadi Menteri Negara / Ketua Dewan Perencanaan Nasional dan Menteri Inti Urusan Khusus. Sedangkan, Menteri Muda Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan dipindahkan ke dalam Bidang Menteri Pertama.
^ Dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 1959 tanggal 13 Juli 1959.
^ Sebelum 30 Juli 1959, Menteri Muda Pendidikan, Pengajaran & Kebudayaan dibidangi oleh Menteri Sosial Kulturil.
^ ^a ^b Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 314 Tahun 1959 tertanggal 15 Desember 1959, Komisaris Besar (Pol.) Said Soekanto Tjokrodiatmodjo diberhentikan dari jabatannya sebagai Menteri / Kepala Kepolisian Negara dan Menteri Muda Kepolisian. Kemudian ia diganti oleh Komisaris Besar (Pol.) Soekarno Djojonegoro. Pada 31 Desember 1959, Inspektur Jenderal (Pol.) Soekarno Djojonegoro dilantik sebagai Kepala Kepolisian Negara dengan kedudukan sebagai Menteri Negara ex-officio.
^ Pada 25 Juli 1959, Kolonel (L) R.E. Martadinata dilantik menjadi Kepala Staf Angkatan Laut dan sebagai menteri ex-officio. Kemudian pada 1 Oktober 1959, Martadinata dinaikkan pangkatnya menjadi Komodor Laut.
^ Arnani, Mela (1 Juli 2019). Wedhaswary, Inggried Dwi, ed. "Mengenal Kapolri Pertama Indonesia, Raden Said Soekanto..." kompas.com. Diakses tanggal 29 November 2020.
^ Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 273/M/1959 terhitung sejak 22 September 1959, Jaksa Agung ad-interim Gatot Taroenamihardja diberhentikan dari jabatannya. Untuk sementara waktu, Jaksa Agung Muda Mr. Zainal Abidin diangkat sebagai Pejabat Jaksa Agung. Baru pada 31 Desember 1959, Mr. R. Goenawan dilantik menjadi Jaksa Agung dengan kedudukan sebagai Menteri Negara ex-officio.
^ DPA Sementara dibentuk berdasarkan Penetapan Presiden Nomor 3 Tahun 1959 tanggal 22 Juli 1959. DPAS ini dipimpin langsung oleh Presiden Soekarno sendiri dengan Roeslan Abdulgani sebagai wakil ketuanya.
^ Terhitung tanggal 15 Agustus 1959, Roeslan Abdulgani diangkat menjadi Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Agung Sementara dengan kedudukan sebagai Menteri Negara ex-officio.
^ Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 169 Tahun 1959 tertanggal 6 Agustus 1959, Mohammad Yamin diangkat sebagai Ketua Dewan Perancang Nasional terhitung sejak 30 Juli 1959. Ia kemudian dilantik pada 15 Agustus 1959 dengan kedudukan sebagai Menteri Negara ex-officio.
^ Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 167 Tahun 1959 tertanggal 5 Agustus 1959, Wirjono Prodjodikoro diangkat menjadi Penasehat Hukum Presiden dengan kedudukan sebagai Menteri di samping jabatannya sebagai Ketua Mahkamah Agung terhitung sejak 1 Agustus 1959.
^ Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 178 Tahun 1959 tertanggal 15 Agustus 1959, Sri Sultan Hamengkubuwana IX diangkat menjadi Menteri/Ketua Badan Pengawas Kegiatan Aparatur Negara.

SumberSunting

Simanjuntak, P. N. H. (2003) (in Indonesian), Kabinet-Kabinet Republik Indonesia: Dari Awal Kemerdekaan Sampai Reformasi, Jakarta: Djambatan, pp. 199–207, ISBN 979-428-499-8

Pranala luarSunting

(Indonesia) Profil Kabinet Kerja I pada situs web Sekretariat Kabinet Republik Indonesia^{[pranala nonaktif]}

Kabinet Pemerintahan Indonesia
Didahului oleh: Kabinet Djuanda	Kabinet Kerja I 1959–1960	Diteruskan oleh: Kabinet Kerja II

[1] Kabinet ini dibentuk dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 153 Tahun 1959 tertanggal 10 Juli 1959 dengan Presiden Soekarno sendiri sebagai Perdana Menteri.

[2] Dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1960 tanggal 18 Februari 1960 diadakan regrouping.

[Leimena-3] Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 162 dan 292 Tahun 1959 masing-masing tertanggal 27 Juli dan 29 Oktober 1959, terhitung sejak 27 Juli 1959, Johannes Leimena diangkat menjadi Wakil Menteri Pertama, disamping jabatannya sebagai Menteri Distribusi.

[4] Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 277 Tahun 1959 tertanggal 14 Oktober 1959, bidang Sosial Kulturil dihapuskan dan Menteri Sosial Kulturil Mohammad Yamin diberhentikan dari jabatannya sejak 30 Juli 1959. Mohammad Yamin kemudian diangkat menjadi Menteri Negara / Ketua Dewan Perencanaan Nasional dan Menteri Inti Urusan Khusus. Sedangkan, Menteri Muda Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan dipindahkan ke dalam Bidang Menteri Pertama.

[Menteri_Muda-5] Dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 1959 tanggal 13 Juli 1959.

[6] Sebelum 30 Juli 1959, Menteri Muda Pendidikan, Pengajaran & Kebudayaan dibidangi oleh Menteri Sosial Kulturil.

[Kapolri-7] Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 314 Tahun 1959 tertanggal 15 Desember 1959, Komisaris Besar (Pol.) Said Soekanto Tjokrodiatmodjo diberhentikan dari jabatannya sebagai Menteri / Kepala Kepolisian Negara dan Menteri Muda Kepolisian. Kemudian ia diganti oleh Komisaris Besar (Pol.) Soekarno Djojonegoro. Pada 31 Desember 1959, Inspektur Jenderal (Pol.) Soekarno Djojonegoro dilantik sebagai Kepala Kepolisian Negara dengan kedudukan sebagai Menteri Negara ex-officio.

[8] Pada 25 Juli 1959, Kolonel (L) R.E. Martadinata dilantik menjadi Kepala Staf Angkatan Laut dan sebagai menteri ex-officio. Kemudian pada 1 Oktober 1959, Martadinata dinaikkan pangkatnya menjadi Komodor Laut.

[9] Arnani, Mela (1 Juli 2019). Wedhaswary, Inggried Dwi, ed. "Mengenal Kapolri Pertama Indonesia, Raden Said Soekanto..." kompas.com. Diakses tanggal 29 November 2020.

[10] Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 273/M/1959 terhitung sejak 22 September 1959, Jaksa Agung ad-interim Gatot Taroenamihardja diberhentikan dari jabatannya. Untuk sementara waktu, Jaksa Agung Muda Mr. Zainal Abidin diangkat sebagai Pejabat Jaksa Agung. Baru pada 31 Desember 1959, Mr. R. Goenawan dilantik menjadi Jaksa Agung dengan kedudukan sebagai Menteri Negara ex-officio.

[11] DPA Sementara dibentuk berdasarkan Penetapan Presiden Nomor 3 Tahun 1959 tanggal 22 Juli 1959. DPAS ini dipimpin langsung oleh Presiden Soekarno sendiri dengan Roeslan Abdulgani sebagai wakil ketuanya.

[12] Terhitung tanggal 15 Agustus 1959, Roeslan Abdulgani diangkat menjadi Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Agung Sementara dengan kedudukan sebagai Menteri Negara ex-officio.

[13] Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 169 Tahun 1959 tertanggal 6 Agustus 1959, Mohammad Yamin diangkat sebagai Ketua Dewan Perancang Nasional terhitung sejak 30 Juli 1959. Ia kemudian dilantik pada 15 Agustus 1959 dengan kedudukan sebagai Menteri Negara ex-officio.

[14] Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 167 Tahun 1959 tertanggal 5 Agustus 1959, Wirjono Prodjodikoro diangkat menjadi Penasehat Hukum Presiden dengan kedudukan sebagai Menteri di samping jabatannya sebagai Ketua Mahkamah Agung terhitung sejak 1 Agustus 1959.

[15] Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 178 Tahun 1959 tertanggal 15 Agustus 1959, Sri Sultan Hamengkubuwana IX diangkat menjadi Menteri/Ketua Badan Pengawas Kegiatan Aparatur Negara.

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

[7]

[8]

[9]

[10]

[11]

[12]

[13]

[14]

[15]