Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia

Pemberontakan
(Dialihkan dari PRRI)

Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (biasa disingkat dengan PRRI) merupakan gerakan oposisi pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat yang dideklarasikan pada 15 Februari 1958. Gerakan ini didahului oleh keluarnya ultimatum Piagam Perjuangan untuk Menyelamatkan Negara dari Dewan Perjuangan yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Ahmad Husein di Padang, Sumatra Barat, Indonesia.

Salah satu tuntutan PRRI adalah pemberlakuan otonomi daerah yang lebih luas. Namun, PRRI dianggap sebagai sebuah pemberontakan oleh pemerintah pusat sehingga ditumpas dengan pengerahan kekuatan militer terbesar yang pernah tercatat dalam sejarah militer Indonesia.[1] Operasi militer untuk menumpas PRRI memakan banyak korban di pihak PRRI. Jumlah korban akibat konflik PRRI yang singkat jauh lebih besar daripada korban perang dengan Belanda pada zaman revolusi kemerdekaan.[2] Selain itu, banyak yang tak terlibat PRRI tetapi menjadi korban kekerasan seperti penyiksaan, perampokan, dan pemerkosaan.[3][4][5]

PRRI dianggap sebagai gerakan pemberontakan, meskipun semua tokoh PRRI adalah para pejuang kemerdekaan. Sebagaimana ditegaskan Ahmad Husein dalam rapat Penguasa Militer di Istana Negara 26–27 April 1957: "Landasan perjuangan daerah tetap Republik Proklamasi dan berkewajiban untuk menyelamatkan Negara Kesatuan Republik Indonesia tercinta".[6]

Pasca-PRRI, orang Minang menerima pukulan kejiwaan yang keras; dulu berada di barisan terdepan dalam perjuangan kemerdekaan nasional tetapi kini dicap sebagai pemberontak separatis. Banyak pegawai negeri yang mendukung PRRI diganti dengan orang-orang komunis.[7]

Sebab berdirinya PRRISunting

Sebab berdirinya PRRI adalah tuntutan otonomi luas dan kekecewaan terhadap pemerintah pusat karena cenderung sentralis, sehingga pembangunan di daerah menjadi terabaikan. Cikal bakal PRRI dapat dilacak dari acara reuni Divisi Banteng di Padang pada tanggal 20–25 November 1956. Dari pertemuan tersebut dihasilkan perlunya otonomi daerah agar bisa menggali potensi dan kekayaan daerah dan disetujui pula pembentukan Dewan Banteng yang dipimpin oleh Letkol Ahmad Husein, komandan resimen IV dan tetorium I yang berkedudukan di Padang.

Pada tanggal 20 Desember 1956, Letkol Ahmad Husein merebut kekuasaan Pemerintah Daerah dari Gubernur Ruslan Muljohardjo. Dalihnya gubernur yang ditunjuk pemerintah tidak berhasil menjalankan pembangunan daerah. Menyusul Dewan Banteng, muncul pula dewan-dewan lain di berbagai daerah yakni:[1]

Untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi, pemerintah pusat mengadakan Musyawarah Nasional pada September 1957. Kemudian Musyawarah Nasional Pembangunan pada November 1957 yang bertujuan mempersiapkan pembangunan di daerah secara integral. Namun, tetap saja gagal bahkan semakin memanas.

Pada masa bersamaan kondisi pemerintahan di Indonesia masih belum stabil pasca-agresi Belanda. Hal ini juga memengaruhi hubungan pemerintah pusat dengan daerah serta menimbulkan berbagai ketimpangan dalam pembangunan, terutama pada daerah-daerah di luar pulau Jawa.

Ultimatum PRRISunting

Pada 10 Februari 1958, Ahmad Husein selaku Ketua Dewan Banteng mengeluarkan ultimatum yang isinya agar Kabinet Djuanda menyerahkan mandatnya kepada Presiden dengan waktu 5 x 24 jam dan Presiden diminta kembali kepada kedudukan konstitusionalnya. Ultimatum tersebut bukan tuntutan pembentukan negara baru maupun pemberontakan, tetapi lebih merupakan protes mengenai bagaimana konstitusi dijalankan.[8]

Ultimatum ini tidak digubris oleh pemerintah pusat, bahkan Ahmad Husein dan kawan-kawannya dipecat dari Angkatan Darat. Pada tanggal 15 Februari 1958, bertepatan dengan batas akhir ultimatum, Letkol Ahmad Husein mengumumkan berdirinya Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia di Padang.[9]

Deklarasi PRRI mendapat sambutan dari wilayah Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah. Pada 17 Februari 1958, kawasan tersebut menyatakan mendukung PRRI (gerakannya dikenal sebagai Permesta). Namun, PRRI dianggap sebagai gerakan separatis oleh pemerintah pusat.

Kabinet PRRISunting

PRRI membuat kabinet dengan Syafruddin Prawiranegara sebagai Perdana Menterinya.[10] Selanjutnya, susunan kabinet adalah sebagai berikut:

Operasi MiliterSunting

 
Peta operasi yang dilancarkan oleh Tentara Nasional Indonesia terhadap PRRI dan Permesta pada 1958

Pemerintah pusat menganggap gerakan tersebut harus segera ditumpas dengan kekuatan senjata. Lantas Pemerintah melakukan operasi gabungan yang terdiri dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Operasi dilancarkan sebagai berikut:

  1. Operasi Tegas dengan sasaran Riau
  2. Operasi 17 Agustus di bawah pimpinan Kolonel Inf. Ahmad Yani
  3. Operasi Saptamarga
  4. Operasi Sadar di bawah pimpinan Letkol Inf. Ibnu Sutowo
  5. Operasi Merdeka di bawah pimpinan Letkol Inf. Rukmito Hendraningrat

Aksi tentara pusat berjalan tanpa kontrol. Tentara APRI melakukan tindak kekerasan. Ribuan orang yang dicurigai sebagai simpatisan PRRI ditangkap secara sewenang-wenang. Dari pertengahan April 1958 sampai 1960, semua sekolah SMP dan SMA tutup. Universitas Andalas yang baru berjalan dua tahun terpaksa ditutup karena hampir semua dosen dan mahasiswanya ikut PRRI.

Menjelang akhir tahun 1960, seluruh wilayah Sumatra Barat berhasil dikuasai tentara APRI. Elemen sipil dan militer yang pernah terlibat PRRI dan telah kembali ke "pangkuan ibu pertiwi" diberikan amnesti oleh pemerintah. Amnesti itu dituangkan melalui Keputusan Presiden No. 322 Tahun 1961 tanggal 22 Juni 1961. Meski seruan pemerintah direspon pimpinan PRRI, pada kenyataannya janji amnesti hanya sebatas retorika. Selama beberapa tahun, pimpinan sipil dan militer PRRI dikarantina. Masyarakat, terutama mahasiswa dan pelajar, mengalami tekanan hidup yang berat.

Selain operasi militer, pemerintah pusat melalui Jenderal Abdul Haris Nasution juga melakukan pendekatan secara diplomatis yakni membujuk tentara PRRI untuk menyerah dan kembali setia pada NKRI. Peristiwa ini disebut Operasi Pemanggilan Kembali.[13] Pada 29 Mei 1961, Ahmad Husein secara resmi menyerah bersama sekitar 24.500 pengikutnya.[14]

Respons lokalSunting

Hampir semua partai politik yang ada di Sumatra Barat, kecuali PKI dan PN, mendukung gagasan desentralisasi dan otonomi daerah yang diperjuangkan PRRI. Namun ketika pemerintah pusat merespon PRRI dengan tindakan represif dan perjuangan daerah mulai kalah, Partai Adat Rakyat dan Perti mulai membelot dan akhirnya bergabung dengan partai yang berbasis nasional. Bila dibandingkan dengan partai-partai nasional itu lainnya, reaksi mereka terhadap pejuang daerah pada hari-hari pertama pemberontakan PRRI lebih kasar dari reaksi PKI. PRRI juga membuat tamatnya riwayat Partai Masyumi dan PSI, sebab kedua partai yang dituduh terlibat dalam pemberontakan itu dibubarkan oleh presiden.

Pasca-PRRISunting

"Dalam masa pasca-PRRI inilah, pada permulaan tahun 60-an, berlangsung eksodus besar-besaran dari penduduk Sumatra Barat. Mereka yang tinggal di derah hidup tercekam kekuatan yang dalam mendalam. Orang takut tinggal di daerah Sumatra Barat dan orang takut menyatakan dirinya orang Minang."

Emil Salim.[15]

 
Tugu Pembebasan yang didirikan oleh tentara pusat di depan puing-puing istana Kesultanan Inderapura, Pesisir Selatan. Tentara pusat mendirikan tugu pada setiap daerah yang berhasil direbut dari pasukan PRRI sebagai simbol kemenangan.

Peristiwa ini belakangan menyebabkan timbulnya eksodus besar-besaran orang Minangkabau ke daerah lain.[16] Menurut catatan Dr. Mochtar Naim dalam bukunya, Merantau: Pola Migrasi Suku Minangkabau (1984), sebelum terjadinya peristiwa PRRI, jumlah orang Minang di Jakarta diperkirakan kurang dari seratus ribu orang, tetapi setelah peristiwa tersebut, jumlahnya meningkat menjadi beberapa ratus ribu. Bahkan menurut perkiraan Gubernur Jakarta pada tahun 1971 sudah terdapat sekitar setengah juta orang Minang di Jakarta.[17]

Selain itu, peristiwa ini menimbulkan efek psikologis yang besar pada sebagian besar masyarakat Minangkabau masa tersebut, yaitu melekatnya stigma pemberontak,[18] padahal kawasan Minangkabau sejak zaman Belanda termasuk kawasan yang gigih menentang kolonial serta kawasan Indonesia yang setia dan banyak melahirkan pemimpin-pemimpin nasionalis yang penting selama masa pra kemerdekaan. Tindakan kekerasan yang dialami oleh masyarakat juga menguncang harga diri, harkat dan martabat yang begitu terhina dan dihinggapi mentalitas orang kalah[19] serta trauma atas kekalahan PRRI. Sampai hari ini para pelaku peristiwa PRRI tetap menolak dianggap sebagai pemberontak atas tindakan yang mereka lakukan.[16][20]

Gubernur Sumatra Barat Harun Al-Rasjid Zain memerintahkan agar tugu-tugu pembebasan yang ada hampir di tiap nagari dilenyapkan untuk menghilangkan trauma masyarakat akibat PRRI.[21]

Mengenai kondisi Sumatra Barat pasca-PRRI adalah seperti "nagari dialahkan garudo". Rakyat masih trauma terhadap perang. Masyarakat awam ketakutan melihat orang yang berbaju hijau. Jika berpapasan dengan tentara, mereka jalan pelan-pelan atau menghindar. Harun Zain datang ke Sumatra Barat pada 1961 menangkap suasana mencekam dan membisu ketika ia tiba di Padang. Ia melihat wajah-wajah mahasiswa yang apatis dan tidak berani bicara karena sebagian besar mereka adalah eks-PRRI.

Menurut sejarawan Gusti Asnan, kekalahan PRRI menyebabkan adanya kecenderungan orang Minang menamakan anaknya dengan "nama yang aneh".[22] Orang Minang di perantauan yang mengalami tindakan keras dan cenderung menindas dari pemerintah pusat juga berupaya mengubah identitas mereka. Penyebutan "Padang" untuk mengganti Minang adalah bagian dari perubahan identitas yang dilakukan oleh orang Minang pasca-PRRI.[23]

Di bidang politik, kekalahan PRRI menandai awal menguatnya pengaruh Partai Komunis Indonesia (PKI) di Sumatra Barat. Mereka menguasai posisi strategis di birokrasi, kepala daerah, hingga jabatan wali nagari di penjuru Sumatra Barat. Boer Yusuf, yang berasal dari PKI dan menjadi Sekretaris Daerah Sumatra Barat, mengangkat simpatisan komunis untuk mengisi jabatan penting meskipun mereka pendidikan rendah dan pengalaman kerjanya minim.[24][25]

Genosida etnis MinangSunting

Pada 2 Maret 2000, Harian Mimbar Minang melaporkan temuan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang tentang surat Soeharto kepada anak buahnya di Divisi Diponegoro yang memerintahkan genosida etnis Minang ketika peristiw PRRI terjadi. Penemuan itu diungkapkan Ketua Tim Investigasi PRRI Yunizar Chaniago. Divisi Diponegoro sendiri menjadi momok hitam bagi masyarakat Sumatra Barat. Harlan Darwis menyebut kesatuan ini melakukan kekejaman luar biasa seperti membunuh, membantai, memperkosa, dan "berbagai kejahatan yang sulit dibayangkan".[26]

Menanggapi temuan LBH Padang, staf ahli Menteri Negara Urusan Hak Asasi Manusia Muradi Yuti mengatakan bahwa pelanggaran HAM yang terjadi pada masa PRRI belum bisa dibawa sampai ke persidangan HAM karena kekosongan undang-undang yang dapat mengaturnya.[27]

ReferensiSunting

  1. ^ a b Poesponegoro. Marwati Djoened, Notosusanto. Nugroho, (1992), Sejarah nasional Indonesia: Jaman Jepang dan zaman Republik Indonesia, PT Balai Pustaka, ISBN 978-979-407-412-1.
  2. ^ Abrar Yusra (2011). Azwar Anas: teladan dari ranah Minang. Penerbit Buku Kompas. ISBN 978-979-709-585-7. 
  3. ^ Nuryanti, Reni; Akob, Bachtiar (2019-10-01). Perempuan Dalam Historiografi Indonesia (Eksistensi Dan Dominasi). Deepublish. ISBN 978-623-02-0688-7. 
  4. ^ Mestika Zed (2001). Ahmad Husein: perlawanan seorang pejuang. Pustaka Sinar Harapan. ISBN 978-979-416-721-2. 
  5. ^ Syamdani (2009). PRRI, pemberontakan atau bukan?. Media Pressindo. ISBN 978-979-788-032-3. 
  6. ^ Zed, Mestika (2001). Ahmad Husein: perlawanan seorang pejuang. Pustaka Sinar Harapan. ISBN 978-979-416-721-2. 
  7. ^ Freek., Colombijn, (2006). Paco-paco (kota) Padang : sejarah sebuah kota di Indonesia abad ke-20 dan penggunaan ruang kota. Ombak. OCLC 968478828. 
  8. ^ Lukman Hakiem, (2008), M. Natsir di panggung sejarah republik, Penerbit Republika, ISBN 978-979-1102-43-8.
  9. ^ Petrik Matanasi (2011). Prajurit-Prajurit di Kiri Jalan. Trompet Books. hlm. 72. ISBN 978-602-99131-3-2. 
  10. ^ Marwati Djoened Poesponegoro (1993). Sejarah Nasional Indonesia. 1. Balai Pustaka. hlm. 175. 
  11. ^ https://books.google.co.id/books?id=TYrhDwAAQBAJ&pg=PA47&lpg=PA47&dq=abdul+gani+usman+prri&source=bl&ots=_Ahdf11EFM&sig=ACfU3U1BYndYQtYbBNPAou1ajInJe69KJQ&hl=id&sa=X&ved=2ahUKEwjjmOuj8qTqAhUg4nMBHSpNBmMQ6AEwAnoECAEQAQ#v=onepage&q=abdul%20gani%20usman%20prri&f=false
  12. ^ https://books.google.co.id/books?id=v0y4-dp9uEEC&pg=PA328&lpg=PA328&dq=abdul+gani+usman+prri&source=bl&ots=J7upKW__F8&sig=ACfU3U0-ovryZCtMcrL4gjktpl9MOdVB9Q&hl=id&sa=X&ved=2ahUKEwjjmOuj8qTqAhUg4nMBHSpNBmMQ6AEwAHoECAUQAQ#v=onepage&q=abdul%20gani%20usman%20prri&f=false
  13. ^ Kahin, Audrey R. (2005). Dari pemberontakan ke integrasi Sumatra Barat dan politik Indonesia, 1926-1998. Yayasan Obor Indonesia. ISBN 978-979-461-519-5. 
  14. ^ Mestika Zed (1995). Sumatera Barat di panggung sejarah, 1945-1995. Bidang Penerbitan Khusus, Panitia Peringatan 50 Tahun RI, Sumatera Barat. hlm. 147. 
  15. ^ Abrar Yusra 1997.
  16. ^ a b Syamdani, (2009), PRRI, pemberontakan atau bukan, Media Pressindo, ISBN 978-979-788-032-3.
  17. ^ Syamdani. (2009). PRRI, pemberontakan atau bukan? (edisi ke-Cet. 1). Yogyakarta: Media Pressindo. ISBN 9789797880323. OCLC 311495382. 
  18. ^ Kahin, Audrey R.,(2005), Dari pemberontakan ke integrasi: Sumatra Barat dan politik Indonesia, 1926-1998, Yayasan Obor Indonesia, ISBN 978-979-461-519-5.
  19. ^ Hidayat, Komaruddin (2008). Reinventing Indonesia: menemukan kembali masa depan bangsa. Jakarta: PT Mizan Publika. ISBN 979-433-516-9. 
  20. ^ Tempo, Koran (2007-10-02). "Eksponen PRRI/Permesta Menolak Disebut Pemberontak - Nasional - koran.tempo.co". Tempo. Diakses tanggal 2020-08-29. 
  21. ^ Pandoe, Marthias Dusky (2010). Jernih melihat cermat mencatat: antologi karya jurnalistik wartawan senior Kompas. Penerbit Buku Kompas. ISBN 978-979-709-487-4. 
  22. ^ Abdulsalam, Husein. "Revolusi dan Perubahan Tipe Nama Orang Minangkabau". tirto.id. Diakses tanggal 2020-08-29. 
  23. ^ BBC (2019-11-29). "Nasi Padang: Sejarah, kalori, dan semua hal yang perlu Anda ketahui". Tempo. Diakses tanggal 2020-08-29. 
  24. ^ Yusra, Abrar (1997). Tokoh yang berhati rakyat: biografi Harun Zain. Yayasan Gebu Minang. ISBN 978-979-8428-01-2. 
  25. ^ Djalal, Nasrul; Hendrik, Makmur (2018). Pelaku dan saksi sejarah angkatan 66 Sumatera Barat bertutur tentang Tritura. Erka. ISBN 978-602-0738-03-1. 
  26. ^ "Investigasi PRRI LBH Padang: Basmi Etnis Minang, Perintah Soeharto". Harian Mimbar Minang. 2 Maret 2000. 
  27. ^ "Staf Ahli Meneg HAM, Muradi Yuti: Tak Gampang Bawa Kasus PRRI ke Pengadilan HAM". Harian Mimbar Minang. 17 Maret 2000. 

Bacaan lanjutanSunting

Pranala luarSunting