Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia

Pemberontakan
(Dialihkan dari PRRI)

Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (biasa disingkat dengan PRRI) merupakan salah satu gerakan pertentangan antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat (Jakarta) yang dideklarasikan pada tanggal 15 Februari 1958. Gerakan ini didahului oleh keluarnya ultimatum Piagam Perjuangan untuk Menyelamatkan Negara dari Dewan Perjuangan yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Ahmad Husein di Padang, Sumatra Barat, Indonesia.

Gerakan ini mendapat sambutan dari wilayah Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah. Pada 17 Februari 1958, kawasan tersebut menyatakan mendukung PRRI.[1]

Konflik yang terjadi ini sangat dipengaruhi oleh tuntutan pemberlakuan otonomi daerah yang lebih luas. Ultimatum tersebut bukan tuntutan pembentukan negara baru maupun pemberontakan, tetapi lebih merupakan protes mengenai bagaimana konstitusi dijalankan.[2] Pada masa bersamaan kondisi pemerintahan di Indonesia masih belum stabil pasca-agresi Belanda. Hal ini juga memengaruhi hubungan pemerintah pusat dengan daerah serta menimbulkan berbagai ketimpangan dalam pembangunan, terutama pada daerah-daerah di luar pulau Jawa.

Bibit-bibit konflik tersebut mulai terjadi sejak dikeluarkannya Perda No. 50 tahun 1950 tentang pembentukan wilayah otonom oleh provinsi Sumatra Tengah waktu itu yang mencakup wilayah provinsi Sumatra Barat, Riau yang kala itu masih mencakup wilayah Kepulauan Riau, dan Jambi sekarang.[3]

Bagaimanapun, pertentangan ini dianggap sebagai sebuah pemberontakan[1] oleh pemerintah pusat, yang menganggap ultimatum itu merupakan proklamasi pemerintahan tandingan, dan kemudian ditumpas dengan pengerahan kekuatan militer terbesar yang pernah tercatat dalam sejarah militer Indonesia. Semua tokoh PRRI adalah para pejuang kemerdekaan, pendiri dan pembela NKRI. Sebagaimana ditegaskan Ahmad Husein dalam rapat Penguasa Militer di Istana Negara April 1957; Landasan perjuangan daerah tetap Republik Proklamasi dan berkewajiban untuk menyelamatkan Negara Kesatuan Republik Indonesia tercinta.

Awal gerakanSunting

Gerakan ini bermula dari acara reuni Divisi Banteng di Padang pada tanggal 20-25 November 1956. Dari pertemuan tersebut di hasilkan perlunya otonomi daerah agar bisa menggali potensi dan kekayaan daerah dan disetujui pula pembetukan Dewan Banteng yang dipimpin oleh Letkol Ahmad Husein, komandan resimen IV dan tetorium I yang berkedudukan di Padang. Namun, upaya ini gagal.

Pada tanggal 20 Desember 1956, Letkol Ahmad Husein merebut kekuasaan Pemerintah Daerah dari Gubernur Ruslan Muljohardjo. Dalihnya gubernur yang ditunjuk pemerintah tidak berhasil menjalankan pembangunan daerah. Menyusul Dewan Danteng, muncul pula dewan-dewan lain di berbagai daerah yakni:

Untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi, pemerintah pusat mengadakan Musyawarah Nasional pada September 1957. Kemudian Musyawarah Nasional Pembangunan pada November 1957 yang bertujuan mempersiapkan pembangunan di daerah secara integral. Namun, tetap saja gagal bahkan semakin memanas.

Pengumuman berdirinya PRRISunting

PengumumannyaSunting

Selanjutnya diadakan rapat raksasa di Padang. Letkol Ahmad Husein selaku pimpinan mengeluarkan ultimatum yang isinya agar Kabinet Djuanda menyerahkan mandatnya kepada Presiden dengan waktu 5 X 24 jam dan Presiden diminta kembali kepada kedudukan konstitusionalnya. Ultimatum ini tidak digubris oleh pemerintah pusat, bahkan Ahmad Husein dan kawan-kawannya dipecat dari Angkatan Darat.

Pada tanggal 15 Februari 1958, bertepatan dengan batas akhir ultimatum, Letkol Ahmad Husein mengumumkan berdirinya Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia di Padang.[4] Pemerintah tersebut membuat Kabinet dengan Syafruddin Prawiranegara sebagai Perdana Menterinya.[5]

Oleh pemerintah pusat, PRRI diaggap sebagai gerakan separatis

Sebab berdirinya PRRISunting

Sebab berdirinya PRRI adalah tuntutan otonomi luas dan kekecewaan terhadap pemerintah pusat karena dianggap telah melanggar undang-undang. Juga pemerintah yang cenderung sentralis, sehingga pembangunan di daerah menjadi terabaikan

Operasi MiliterSunting

 
Peta operasi yang dilancarkan oleh Tentara Nasional Indonesia terhadap PRRI dan Permesta pada 1958

Pemerintah Pusat menganggap gerakan tersebut harus segera ditumpas dengan kekuatan senjata. Lantas Pemerintah melakukan operasi gabungan yang terdiri dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Operasi pun dilancarkan sebagai berikut:

1. Operasi Tegas dengan sasaran Riau

2. Operasi 17 Agustus di bawah pimpinan Kolonel Inf. Ahmad Yani

3. Operasi Sapta Marga

4. Operasi Sadar di bawah pimpinan Letkol Inf. Ibnu Sutowo

5. Operasi Merdeka di bawah pimpinan Letkol Inf. Rukmito Hendraningrat

Pada 29 Mei 1961, Ahmad Husein secara resmi menyerah bersama sekitar 24.500 pengikutnya.[6]

Kabinet PRRISunting

Kabinet PRRI terdiri dari:

Pasca-PRRISunting

Peristiwa ini belakangan menyebabkan timbulnya eksodus besar-besaran orang Minangkabau ke daerah lain.[9] Menurut catatan Dr. Mochtar Naim dalam bukunya, Merantau: Pola Migrasi Suku Minangkabau (1984), sebelum terjadinya peristiwa PRRI, jumlah orang Minang di Jakarta diperkirakan kurang dari seratus ribu orang, tetapi setelah peristiwa tersebut, jumlahnya meningkat menjadi beberapa ratus ribu. Bahkan menurut perkiraan Gubernur Jakarta pada tahun 1971 sudah terdapat sekitar setengah juta orang Minang di Jakarta.[10]

Selain itu, peristiwa ini menimbulkan efek psikologis yang besar pada sebagian besar masyarakat Minangkabau masa tersebut, yaitu melekatnya stigma pemberontak,[11] padahal kawasan Minangkabau sejak zaman Belanda termasuk kawasan yang gigih menentang kolonial serta kawasan Indonesia yang setia dan banyak melahirkan pemimpin-pemimpin nasionalis yang penting selama masa pra kemerdekaan. Selain beberapa tindakan kekerasan yang dialami oleh masyarakat juga menguncang harga diri, harkat dan martabat yang begitu terhina dan dihinggapi mentalitas orang kalah[12] serta trauma atas kekalahan PRRI.

Menurut sejarawan Gusti Asnan, kekalahan PRRI menyebabkan adanya kecenderungan orang Minang menamakan anaknya dengan "nama yang aneh".[13] Orang Minang di perantauan yang mengalami tindakan keras dan cenderung menindas dari pemerintah pusat juga berupaya mengubah identitas mereka. Penyebutan "Padang" untuk mengganti Minang adalah bagian dari perubahan identitas yang dilakukan oleh orang Minang pasca-PRRI.[14]

Di Sumatra Barat, Gubernur Harun Al-Rasjid Zain memerintahkan agar tugu-tugu pembebasan yang ada hampir di tiap nagari dilenyapkan untuk menghilangkan trauma masyarakat akibat PRRI.[15]

Sampai hari ini para pelaku peristiwa PRRI tetap menolak dianggap sebagai pemberontak atas tindakan yang mereka lakukan.[9][16]

ReferensiSunting

  1. ^ a b Poesponegoro. Marwati Djoened, Notosusanto. Nugroho, (1992), Sejarah nasional Indonesia: Jaman Jepang dan zaman Republik Indonesia, PT Balai Pustaka, ISBN 978-979-407-412-1.
  2. ^ Lukman Hakiem, (2008), M. Natsir di panggung sejarah republik, Penerbit Republika, ISBN 978-979-1102-43-8.
  3. ^ Asnan, Gusti, (2007), Memikir ulang regionalisme: Sumatra Barat tahun 1950-an, Yayasan Obor Indonesia, ISBN 978-979-461-640-6.
  4. ^ Petrik Matanasi (2011). Prajurit-Prajurit di Kiri Jalan. Trompet Books. hlm. 72. ISBN 978-602-99131-3-2. 
  5. ^ Marwati Djoened Poesponegoro (1993). Sejarah Nasional Indonesia. 1. Balai Pustaka. hlm. 175. 
  6. ^ Mestika Zed (1995). Sumatera Barat di panggung sejarah, 1945-1995. Bidang Penerbitan Khusus, Panitia Peringatan 50 Tahun RI, Sumatera Barat. hlm. 147. 
  7. ^ https://books.google.co.id/books?id=TYrhDwAAQBAJ&pg=PA47&lpg=PA47&dq=abdul+gani+usman+prri&source=bl&ots=_Ahdf11EFM&sig=ACfU3U1BYndYQtYbBNPAou1ajInJe69KJQ&hl=id&sa=X&ved=2ahUKEwjjmOuj8qTqAhUg4nMBHSpNBmMQ6AEwAnoECAEQAQ#v=onepage&q=abdul%20gani%20usman%20prri&f=false
  8. ^ https://books.google.co.id/books?id=v0y4-dp9uEEC&pg=PA328&lpg=PA328&dq=abdul+gani+usman+prri&source=bl&ots=J7upKW__F8&sig=ACfU3U0-ovryZCtMcrL4gjktpl9MOdVB9Q&hl=id&sa=X&ved=2ahUKEwjjmOuj8qTqAhUg4nMBHSpNBmMQ6AEwAHoECAUQAQ#v=onepage&q=abdul%20gani%20usman%20prri&f=false
  9. ^ a b Syamdani, (2009), PRRI, pemberontakan atau bukan, Media Pressindo, ISBN 978-979-788-032-3.
  10. ^ Syamdani. (2009). PRRI, pemberontakan atau bukan? (edisi ke-Cet. 1). Yogyakarta: Media Pressindo. ISBN 9789797880323. OCLC 311495382. 
  11. ^ Kahin, Audrey R.,(2005), Dari pemberontakan ke integrasi: Sumatra Barat dan politik Indonesia, 1926-1998, Yayasan Obor Indonesia, ISBN 978-979-461-519-5.
  12. ^ Hidayat, Komaruddin (2008). Reinventing Indonesia: menemukan kembali masa depan bangsa. Jakarta: PT Mizan Publika. ISBN 979-433-516-9. 
  13. ^ Abdulsalam, Husein. "Revolusi dan Perubahan Tipe Nama Orang Minangkabau". tirto.id. Diakses tanggal 2020-08-29. 
  14. ^ BBC (2019-11-29). "Nasi Padang: Sejarah, kalori, dan semua hal yang perlu Anda ketahui". Tempo. Diakses tanggal 2020-08-29. 
  15. ^ Pandoe, Marthias Dusky (2010). Jernih melihat cermat mencatat: antologi karya jurnalistik wartawan senior Kompas. Penerbit Buku Kompas. ISBN 978-979-709-487-4. 
  16. ^ Tempo, Koran (2007-10-02). "Eksponen PRRI/Permesta Menolak Disebut Pemberontak - Nasional - koran.tempo.co". Tempo. Diakses tanggal 2020-08-29. 

Bacaan lanjutanSunting

Pranala luarSunting