Desentralisasi

Desentralisasi merupakan suatu bentuk pemberian kewenangan kepada unit-unit atau pengelola-pengelola dengan tingkat kewenangan yang lebih rendah di dalam suatu struktur organisasi. Tujuannya untuk membentuk delegasi yang mampu mengadakan pengambilan keputusan secara mandiri. Desentralisasi dapat diterapkan dalam organisasi berskala besar maupun dalam pemerintahan suatu negara. Produk yang dihasilkan dari desentralisasi adalah kearifan lokal.

Grafik sistem sentralisasi dan desentralisasi.

TujuanSunting

Desentralisasi merupakan salah satu konsep manajemen yang berkaitan dengan pengelolaan kewenangan. Pelaksanaannya dengan memberikan kewenangan kepada unit-unit ataupun pengelola-pengelola dalam melakukan pengambilan keputusan. Kewenangan yang diberikan merupakan suatu bentuk delegasi dari pimpinan kepada bawahan. Tujuan desentralisasi adalah meningkatkan efektivitas dan produktivitas dalam pencapaian tujuan organisasi.[1]

PenerapanSunting

Desentralisasi dilakukan dengan pemberian kekuasaan dari pemegang kekuasaan di tingkat yang lebih tinggi kepada pemegang kekuasaan di tingkat yang lebih rendah. Pemberian kekuasaan ini dilakukan dalam lingkup hierarki teritorial. Penerapan desentralisasi dapat diberlakukan dalam suatu pemerintahan pada suatu negara, atau pada suatu organisasi berskala besar.[2]

NegaraSunting

Desentralisasi dapat diterapkan pada negara yang berbentuk negara kesatuan. Pada negara kesatuan, kekuasaan tertinggi hanya dimiliki oleh pemerintah pusat. Dalam negara kesatuan, desentralisasi menjadi pilihan dalam pengaturan pemerintahan selain sentralisasi. Perbedaan penerapan antara desentralisasi dan sentralisasi terletak pada norma-norma validitas teritorial. Desentralisasi dapat memiliki norma-norma validitas teritorial yang berbeda, sementara sentralisasi memiliki norma-norma validitas teritorial yang sama.[3]

ProdukSunting

Kearifan lokalSunting

Desentralisasi dapat menghasilkan suatu produk yaitu kearifan lokal. Produk ini dihasilkan dalam kondisi desentralisasi yang disertai dengan dukungan kuat dari lembaga perwakilan kewenangan di daerah dalam bentuk otonomi daerah. Pada kondisi ini, desentralisasi memiliki kemampuan dalam mengelola aspirasi dan kebutuhan masyarakat lokal dibandingkan dengan kebijakan dari pemerintah pusat.[4]

ReferensiSunting

  1. ^ Wasistiono, S., dan Polyando, P. (2017). Politik Desentralisasi di Indonesia: Edisi Revisi Yang Diperluas (PDF). Sumedang: Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Press Jatinangor. hlm. 1. ISBN 978-602-61034-0-6. 
  2. ^ Jalal, Asran (2019). Politik Desentralisasi di Indonesia: Pertarungan Kepentingan dalam Proses Perumusan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (PDF). Bekasi: Penerbit Penjuru Ilmu. hlm. 36. ISBN 978-602-0967-42-4. 
  3. ^ Shimada, Y., dkk. (2018). Sugandi, B., dan Rif'an, A., ed. Pemerintah dan Pemerintahan Daerah: Refleksi pada Era Reformasi (Membaca Momentum 20 Tahun Reformasi Indonesia) (PDF). Bandar Lampung: AURA. hlm. 46. ISBN 978-602-5636-85-1. 
  4. ^ Noor, Muhammad (2012). Memahami Desentralisasi Indonesia (PDF). Sleman: Interpena Yogyakarta. hlm. 98. ISBN 979-1740-25-9. 

Lihat pulaSunting