Teori deterensi

penologi

Teori deterensi mulai dikenal sebagai strategi militer pada masa Perang Dingin karena terkait dengan penggunaan senjata nuklir. Deterensi memiliki arti yang unik waktu itu karena berkat kekuatan nuklir yang menghancurkan, sebuah negara nuklir kecil dapat mencegah serangan musuhnya yang jauh lebih kuat asalkan mereka terlindungi dari kehancuran melalui serangan kejutan. Deterensi adalah strategi untuk mencegah musuh mengambil tindakan yang belum dimulai, atau mencegah musuh melakukan sesuatu yang diharapkan negara lain. Menurut Bernard Brodie pada tahun 1959, deteren nuklir yang tepat harus selalu disiagakan dan tidak pernah digunakan.[1]

Dalam tulisan klasik Thomas Schelling (1966) tentang deterensi, ia memaparkan konsep bahwa strategi militer tidak bisa lagi dijadikan standar kemenangan militer. Ia berpendapat bahwa strategi militer saat ini lebih mengarah ke seni koersi atau intimidasi dan deterensi.[2] Schelling mengatakan bahwa kemampuan untuk menghancurkan negara lain sudah dijadikan motivasi bagi negara lain untuk menghindarinya dan memengaruhi perilaku negara lain. Untuk bersikap koersif atau mencegah negara lain, kekerasan harus diantisipasi dan dihindari lewat akomodasi. Karena itu, dapat disimpulkan bahwa penggunaan kekuasaan untuk melukai sebagai daya tawar adalah dasar dari teori deterensi, dan deterensi sangat berhasil bila tidak digunakan.[2]

Pada tahun 2004, Frank C. Zagrare mengutarakan pendapatnya bahwa teori deterensi tidak konsisten secara logis, tidak akurat secara empiris, dan banyak kelemahan. Sebagai pengganti deterensi klasik, para pakar pilihan rasional mengusulkan deterensi sempurna yang berasumsi bahwa setiap negara memiliki ciri khas internalnya masing-masing dan kredibilitas ancaman pembalasannya sendiri.[3]

Dalam artikel di Wall Street Journal bulan Januari 2007, para pembuat kebijakan era Perang Dingin, Henry Kissinger, Bill Perry, George Shultz, dan Sam Nunn, mencabut pernyataannya dan menegaskan bahwa bukannya menjadikan dunia ini lebih aman, senjata nuklir justru merupakan sumber risiko yang besar.[4] Pada tahun 2010, sejumlah negarawan senior dan tokoh wanita Eropa menuntut tindakan lebih lanjut dalam menangani masalah proliferasi senjata nuklir. Mereka mengatakan, "Deterensi nuklir bukanlah tanggapan strategis yang persuasif bagi dunia yang penuh perlombaan senjata nuklir regional dan terorisme nuklir, berbeda dengan era Perang Dingin".[5]

Lihat pulaSunting

ReferensiSunting

  1. ^ Brodie, Bernard (1959), "8", "The Anatomy of Deterrence" as found in Strategy in the Missile Age, Princeton: Princeton University Press, hlm. 264–304 
  2. ^ a b Schelling, T. C. (1966), "2", The Diplomacy of Violence, New Haven: Yale University Press, hlm. 1–34 
  3. ^ Zagare, Frank C. (2004), "Reconciling Rationality with Deterrence: A Re-examination of the Logical Foundations of Deterrence Theory", Journal of Theoretical Politics, 16 (2), hlm. 107–141 
  4. ^ "Nuclear endgame: The growing appeal of zero". The Economist. June 16, 2011. 
  5. ^ Kåre Willoch, Kjell Magne Bondevik, Gro Harlem Brundtland, Thorvald Stoltenberg, Wlodzimierz Cimoszewicz, Ruud Lubbers, Jean-Luc Dehaene, Guy Verhofstadt; et al. (14 April 2010). "Nuclear progress, but dangers ahead". The Guardian. 

Bacaan lanjutanSunting

  • Freedman, Lawrence. 2004. Deterrence. New York: Polity Press.
  • Jervis, Robert, Richard N. Lebow and Janice G. Stein. 1985. The Psychology of Deterrence. Baltimore: Johns Hopkins University Press. 270 pp.
  • Morgan, Patrick. 2003. Deterrence Now. New York: Cambridge University Press.
  • T.V. Paul, Patrick M. Morgan, James J. Wirtz, Complex Deterrence: Strategy In the Global Age (University of Chicago Press, 2009) ISBN 978-0-226-65002-9
  • Garcia Covarrubias, Jaime. The Significance of Conventional Deterrence in Latin America, March - April 2004
  • Waltz, Kenneth N. Nuclear Myths and Political Realities. The American Political Science Review. Vol. 84, No. 3 (Sep, 1990), pp. 731–746

Pranala luarSunting